Nek Aso (72), tampak kebingungan di dapur, saat kedatangan sejumlah tamu di pondoknya, pertengahan Agustus 2026. Dia ingin menyajikan teh dan kopi, tapi air bersih yang ingin dimasak tinggal setengah liter di jerigen.

“Kalian mau kopi atau teh?”

Para tamu yang sebagian besar mahasiswa dari Pangkalpinang sadar dengan pertanyaan itu. Mereka menjawab, “Tidak Nek, kami sudah bawa air minum sendiri.”

Nek Aso tersenyum.

Nek Aso merupakan perempuan Suku Mapur yang masih hidup di sekitar hutan larangan Bukit Tabun, Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Hutan larangan Bukit Tabun yang luasnya dua hektar itu, dikelilingi perkebunan sawit perusahaan dan masyarakat.

Hutan larangan Bukit Tabun bagian dari kawasan hutan adat Benak milik Suku Mapur sekitar 2.876 hektar. Hutan larangan di Benak, selain Bukit Tabun, juga hutan larangan Gunung Cundong (Condong) luasnya mencapai 320 hektar.

Saat ini kawasan hutan adat Benak dikuasai perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri). Negara mengakuinya sebagai kawasan hutan produksi. Belum ada pengakuan wilayah adat Suku Mapur oleh negara. Saat ini, sebagian besar masyarakat Suku Mapur berkebun atau menetap di kawasan hutan adat Benak yang belum dijadikan perkebunan sawit.

Sudah dua bulan lebih hujan tidak turun di kawasan hutan adat Benak. Sejumlah anak sungai mulai mengering. Bahkan, sudah setengah bulan beberapa sumur kering.

“Air buat kebutuhan sehari-hari kami dari dusun, yang dibawa anak kami.”

Dijelaskan Nek Aso, sumur kering di Benak jarang sekali terjadi. Terakhir, pada 1997. Itu pun hanya berlangsung beberapa hari, sebelum hujan.

“Semoga hujan turun pada September atau Oktober, jadi kami tidak lagi kesusahan air,” katanya.

Nek Aso hidup di kelekak atau kebun buah-buahan hutan (agroforestry) seluas setengah hektar. Tidak jauh dari kelekaknya terdapat sebuah ume atau ladang, yang ditanami padi dan singkong yang dia tanam bersama anaknya.

Di kelakaknya terdapat sejumlah tanaman buah. Mulai kelapa, nangka, manggis, cempedak, kemang, dan rambai.

“Tapi buahnya tidak selebat dan sebaik dulu. Hanya kelapa yang buahnya masih baik dan banyak,” jelasnya sambil menghidangkan potongan buah nangka matang. “Makanlah, ini buah nangka manis. Ini rezeki kalian. Buah nangka terakhir, lainnya sudah dipanen,” katanya.

Selain Nek Aso, ada lima keluarga Suku Mapur yang masih bertahan di kelekak di sekitar hutan larangan Bukit Tabun. Mereka hidup dari berkebun karet dan ume. Mereka tidak lagi berkebun lada, sebab berulang kali gagal panen akibat berbagai penyakit.

Krisis air juga dirasakan masyarakat Suku Mapur yang menetap di Dusun Aik Abik dan Dusun Tuing.

“Banyak sumur kering di Dusun Aik Abik ini,” kata Abok Geboi (56), Ketua Adat Suku Mapur di Desa Gunung Muda, pertengahan Agustus 2026.

Sebelum kawasan hutan di wilayah hidup Suku Mapur berubah fungsi, seperti menjadi perkebunan dan penambangan timah ilegal, air bukan menjadi persoalan bagi masyarakat, termasuk saat musim kemarau panjang.

Tahun 1997, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk wilayah hidup Suku Mapur, mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Tapi, krisis air di Pulau Bangka berlangsung di ujung musim kemarau atau menjelang musim hujan.

“Sekarang musim kemarau masih beberapa bulan lagi, tetapi air sudah sulit didapatkan. Berdasarkan hitungan kami (adat), musim hujan baru terjadi pada November nanti. Tapi kita berharap ada keajaiban, hujan turun sehingga kekeringan dapat teratasi,” katanya.

Kekeringan juga melanda Dusun Tuing. Selain banyak sumur warga kering, juga anak-anak sungai sebagian besar kehilangan air. “Tapi, paling kami takutkan hutan di Bukit Tuing kembali terbakar seperti tahun 2025 lalu,” kata Sukardi (57), tokoh adat Suku Mapur di Dusun Tuing.

Kawasan hutan Bukit Tuing yang luasnya sekitar 300 hektar, merupakan hutan adat Suku Mapur tersisa di Dusun Tuing. Sementara, wilayah hutan lainnya sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, baik milik perusahaan maupun masyarakat.

Jika hutan di Bukit Tuing rusak atau berubah fungsi, berbagai tanaman hutan yang menjadi sumber obat-obatan tradisional juga hilang. “Ini pertahanan terakhir kami di daratan. Jika hutan di Bukit Tuing rusak, maka kami bukan hanya kehilangan penjaga air, juga pengetahuan luhur kami terhadap alam tinggal kenangan,” ujarnya.

Menunda menanam padi

Kemarau juga menyebabkan sebagian besar masyarakat Suku Mapur menunda pembukaan lahan ume. Sebab, sebelum dilakukan penaburan benih padi di ume, dilakukan pembakaran lahan.

“Masyarakat menunda membakar lahan di ume. Selain takut pembakaran sulit dikendalikan, juga takut ditangkap penegak hukum, karena adanya larangan membakar lahan oleh pemerintah. Tapi kalau masih ada hujan, mungkin sebagian masyarakat berani membakar, karena lahan yang dibakar masih dapat dikontrol,” kata Asih Harmoko, Ketua Lembaga Adat Suku Mapur di Dusun Aik Abik, pertengahan Agustus 2026.

“Kami juga menunda menanam padi di ume, sebab lahan belum dibakar. Katanya, saat ini kalau ada yang membakar lahan akan ditangkap,” kata Nek Aso.

Abok Geboi juga menunda membakar lahan di umenya. “Kalau ada hujan yang turun selama kemarau ini, mungkin kami berani membakar lahan. Kalau sekarang dibakar, takutnya api sulit dikendalikan,” katanya.

Menjaga kelekak

Krisis air bukan hanya dirasakan masyarakat Suku Mapur, juga masyarakat lain di Pulau Bangka. Tapi, beberapa wilayah yang masih terdapat kelekak atau hutan, air masih didapatkan dari sumur dan sungai.

“Mereka yang hidup di sekitar kelekak agak lebih tenang, sebab airnya masih tersedia. Tapi di wilayah yang tidak ada lagi kelekak, apalagi hutan, cenderung mengalami kekeringan,” kata Jessix Amundian, Direktur Tumbek for Earth, Selasa (25/8/26).

Dijelaskan Jessix, akibat krisis iklim di masa mendatang musim kemarau yang disertai El Nino akan lebih sering terjadi. Termasuk pula musim penghujan disertai La Nina. Kekeringan dan banjir akan selalu dihadapi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang.

Guna menekan dampak kekeringan dan banjir, masyarakat jangan hanya bergantung pada kawasan hutan yang ditetapkan negara. Apalagi kawasan hutan tersebut, baik hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi lainnya, saat ini terancam perambahan untuk kebun kebun maupun tambang timah ilegal.

“Pengetahuan masyarakat untuk memiliki kawasan hutan, seperti kelekak harus terus ditumbuhkan atau dilestarikan. Kelekak ini merupakan sisa pengetahuan luhur masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dengan kebutuhan manusia,” katanya.

Pengetahuan ini harus diwariskan kepada generasi muda, sehingga mampu menjaga atau melestarikannya. Di masa mendatang, mereka yang akan merasakan dampak dari kondisi alam di Kepulauan Bangka Belitung, buruk maupun baiknya.

*****

Krisis Air Hantui Bangka Belitung, Kerusakan Lingkungan Harus Diperhatikan

Kredit

Rahmadi R Editor

Topik

bencanahutan indonesiakomunitas lokalMasyarakat Adatbangka belitungsumatera

Lihat Topik