Bagi Junaedi dan Yatno, penyapu jalanan di sekitar wilayah Jakarta Timur, polusi udara sudah menjadi paparan yang tak bisa mereka hindari. Saat kemarau datang, batuk dan masalah pernapasan menjadi gangguan kesehatan harian. Biasanya mereka hanya mengobatinya dengan obat warung, tanpa adanya pemeriksaan lanjutan.
Analisis data kualitas udara DLH Jakarta 2025 menyebutkan, dari 365 hari, hanya sekitar 6 hari warga Jakarta menghirup udara dengan kualitas baik, sisanya 259 hari kategori sedang dan 93 hari kategori tidak sehat. Jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia, laporan IQAir 2025 menyebutkan Indonesia berada di peringkat 17 dari 134 negara di dunia dengan kualitas udara terburuk dengan poin 31.4 µg/m³.
BRIN memprediksi Indonesia akan mengalami kemarau panjang dengan potensi fenomena El Nino “Godzilla”, berlangsung dari April hingga Oktober 2026. Dampaknya, situasi ini bisa memperburuk kualitas udara di Jakarta.
“Kondisi udara yang lebih kering saat kemarau membuat polutan partikulat seperti PM2.5 lebih mudah terakumulasi di atmosfer,” kata Dedi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta saat dihubungi Selasa, (26/05/26)
Adapun peringkat tiga teratas penyumbang polusi udara adalah transportasi darat, industri, dan sisa pembakaran sampah. Sumber tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang menyebabkan ISPA, PPOK, jantung iskemik, dan pneumonia.
Budi Haryanto, peneliti RCCC UI, menyebutkan, polusi udara menjadi ancaman serius, tak hanya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, ibu hamil, dan lasia, namun juga bagi mereka yang pekerjaannya harus berinteraksi dengan sumber polusi.
“Polusi udara tidak punya batas wilayah. Emisi dari industri, pembakaran sampah, atau kendaraan bermotor bisa terbawa angin ke mana saja,” ujarnya.
Oleh sebab itu, perlu pengurangan emisi sekaligus edukasi tentang dampak kesehatan polusi udara dari pemerintah.
Menurut Wahyu Eka Putra, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, katanya, riset masih berfokus pada pendekatan teknis dan belum menyentuh akar persoalan sebenarnya.
Terdapat rekomendasi kebijakan seperti penggunaan bahan bakar rendah sulfur, transisi batu bara industri ke teknologi yang lebih bersih, perluasan transportasi terintegrasi, dan penghentian praktik pembakaran sampah terbuka.