- Banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 10 Oktober 2026. Banjir merendam belasan rumah dan merusak sejumlah bangunan, dengan sekitar 165 kepala keluarga atau 615 jiwa terpaksa mengungsi. Warga yang sebelumnya menjadi korban banjir bandang pada November 2025 kembali mengalami trauma dan kehilangan rasa aman.
- Tommy Adam, Direktur Walhi Sumatera Barat menilai perumahan Lumin Park Cluster berada di tikungan Sungai Batang Aia Dingin yang rawan banjir dan erosi. Walhi mempertanyakan izin pembangunan di kawasan sempadan sungai serta mendesak pemerintah mengevaluasi tata ruang, perizinan, dan pengawasan pembangunan.
- Sejumlah ahli menekankan pentingnya pengendalian sedimentasi, pemulihan vegetasi, serta evaluasi alih fungsi lahan di hulu DAS Air Dingin, Kuranji, dan Arau. Penanganan, menurut mereka, harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk menghentikan pembangunan yang memperburuk kerusakan lingkungan.
- Fadly Amran, Wali Kota Padang meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera V mempercepat pengerukan, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan alur sungai. Rekonstruksi yang direncanakan mulai November 2026 mencakup Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, dan sejumlah anak sungai lainnya.
“Trauma kemarin belum hilang, sudah datang pula yang baru (banjir bandang)”, ucap Yuli Wetri, warga Kampung Apa, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Koto Tangah, Padang, Minggu (11/10/26). Siang itu, dia sibuk membersihkan kasur pegas (springbed) dari sisa lumpur akibat banjir bandang sehari sebelumnya.
Saat banjir bandang menerjang Sumatera November 2025, Yuli turut menjadi korban bersama ribuan warga lainnya. Kala itu, sebagian besar bangunan rumah dan isinya hilang terbawa arus, menyisakan satu kamar berisi springbed yang siang itu dia bersihkan.
“Semua sudah hanyut, motor dua juga hanyut. Saya keluar dengan baju yang lekat di badan saja. Yang tersisa hanya satu kamar dengan barang di dalamnya masih utuh termasuk kasur ini,” kata perempuan 45 tahun itu mengisahkan banjir bandang yang terjadi menjelang tutup tahun 2025 itu.
Setelah peristiwa itu, Yuli beserta anak-anaknya sempat tinggal di hunian sementara (huntara) yang Pemerintah Kota Padang sediakan. Lokasinya di belakang Kantor Camat Koto Tangah. Sembari menunggu hunian tetap (huntap), dia menumpang di rumah saudaranya di Kampung Apa, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto.
Baru sebulan ini tinggal di rumah kerabatnya, banjir kembali menerjang Sabtu (10/10/26) sore. Belasan rumah terendam air pekat penuh lumpur. Di beberapa lokasi, jejak sisa banjir bahkan meninggal lumpur setinggi lutut orang dewasa. Belasan rumah rusak dan sekitar 165 keluarga atau 615 jiwa terpaksa mengungsi.
Selain Kampung Apa, banjir juga melanda perumahan Lumin Park Cluster di Kelurahan Lubuk Minturun serta Kampung Guo dan Lapau Munggu di Kelurahan Kuranji. Di perumahan Lumin Park Cluster, banjir menyebabkan tanggul pembatas jebol hingga air merendam kawasan perumahan dengan ketinggian mencapai 1,5-2 meter.
Herawati, warga Lumin Park mengatakan, banjir yang terjadi benar-benar membuatnya trauma. Sebab, dia mengaku tak lagi berani berada di rumah saat langit terlihat gelap.
“Sejak setahun lalu sudah trauma, jadi kalau kondisi sudah mulai gelap saya segera mengungsi ke rumah saudara di tunggul hitam,” katanya, kepada Mongabay, Minggu (11/10/26).
Banjir tahun ini sebabkan kerusakan lebih parah. Beberapa bagian rumah seperti pintu, jendela hingga pagar jebol kena terjang banjir. “Sebagian besar bagian dalam rumah tertutup lumpur setinggi lutut,” katanya.
Herawati tinggal di perumahan itu sejak 2019 dan dua kali alami banjir besar. Dia berharap pemerintah segera melakukan upaya pencegahan jangka panjang agar peristiwa itu tak kembali terjadi.
“Tidak bisa dibiarkan begini, kalau tidak akan terulang lagi karena disini wilayah sungai. Lihat saja jalan dan pemukiman sudah sama tinggi dengan sungai, ini sudah harus dibuatkan Check Dam tidak ada cara lain, kalau hanya pagar pembatas tidak akan kuat menopang laju air,” katanya.
Berulang
Tommy Adam, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan, banjir yang kembali landa Kota Padang ingatkan pentingnya kesesuaian tata ruang sebagai basis pembangunan. Keberadaan perumahan di sekitar aliran Sungai Batang Aia Dingin menjadi contoh betapa kerawanan bencana tidak menjadi pertimbangan pembangunan.
Menurut dia, secara geografis perumahan Lumin Park, berada di areal tikungan sungai atau meander. Letak itu, membuat perumahan Lumin Park menjadi kawasan rawan banjir setiap kali hujan deras dan debit air meningkat.
“Tikungan sungai atau meander merupakan area yang sangat rawan mendongkrak risiko banjir dan erosi karena adanya gaya sentrifugal dan arus helikoidal atau berputar saat debit air meningkat,” katanya kepada Mongabay, Minggu (11/10/26).
Dia pun mempertanyakan pihak yang memberikan izin pembangunan perumahan itu. Sebab kenyataannya, wilayah sempadan sungai yang turut menjadi kawasan rawan bencana, semestinya menjadi kawasan lindung yang tidak boleh ada pembangunan atau beralih fungsi.
“Jadi wajar kenapa perumahan Lumin Park selalu kebanjiran setiap debit air Batang Aia Dingin meningkat. Pertanyaannya, siapa dan mengapa pembangunan perumahan diizinkan di lokasi itu, padahal seharusnya itu tidak boleh.”
Tommy menilai, kejadian berulang ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi penataan ruang dan pengawasan pembangunan di kawasan rawan bencana. Persoalan tersebut tidak cukup dengan penanganan darurat setiap kali banjir datang. Tetapi, harus pula melakukan evaluasi dari tahap perencanaan hingga perizinan.
“Kalau kawasan perumahan berulang kali diterjang banjir bandang setiap debit sungai meningkat, pemerintah tidak boleh hanya datang setelah bencana terjadi. Evaluasi harus dilakukan terhadap tata ruang, perizinan, dan pengawasan pembangunannya.”
Dia meminta pengembang membuka kajian dan bertanggung jawab atas keselamatan warga yang tinggal di lokasi. “Jangan sampai masyarakat sudah membeli rumah, tetapi justru mereka yang terus menanggung risiko bencana.”
Tommy juga mendesak pemerintah membuka informasi mengenai kesesuaian tata ruang, dasar perizinan, kajian risiko bencana, serta pertimbangan teknis yang menjadi dasar pembangunan perumahan itu.
Tak kalah penting, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi alur dan sempadan sungai, elevasi kawasan perumahan, serta kapasitas drainase untuk mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap banjir berulang. Apalagi, desakan tersebut berulang kali dia sampaikan.
“Jadi tidak heran jika suatu saat Kota Padang tenggelam karena pemimpinnya tidak mau mendengar masukan berbagai pihak bahkan menyalahi aturan.”
Mettalia Yolanda, kuasa hukum pengembang perumahan Lumin Park katakan, telah melakukan uji kelayakan (feasibility study) dan kajian teknis tata air sebelum melakukan pembangunan.
“Mengacu pada data saat proses perizinan diajukan, elevasi kawasan dan desain drainase yang kami rencanakan dinilai mumpuni dan aman dari risiko luapan sungai,” tulisnya melalui surat elektronik yang Mongabay terima, Rabu (28//26).
Metta bilang, telah melakukan mitigasi sejak awal hingga pasca pembangunan. Antara lain, mematuhi sepenuhnya aturan Garis Sempadan Sungai (GSS) yang instansi berwenang tetapkan.
“Tidak ada bangunan rumah yang kami dirikan melanggar batas sempadan atau mencaplok kawasan lindung sungai.”
Secara teknis, developer juga telah melakukan peninggian elevasi tanah dasar perumahan (menggunakan timbunan tanah gunung) untuk mengantisipasi debit air. Lalu, mendorong penanganan infrastruktur kawasan secara proaktif melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Selain itu, juga mengajukan permohonan pemasangan bronjong kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) serta revitalisasi saluran tertutup kepada Dinas PUPR.
“Langkah ini kami lakukan untuk menjembatani kebutuhan warga agar infrastruktur sungai segera mendapat peninjauan dari otoritas berwenang,” katanya.
Metta katakan, banjir yang terjadi tidak lepas dari dampak banjir bandang November tahun lalu. Menurutnya, peristiwa itu telah menyebabkan sedimentasi sungai secara massif.
“Akibat lambatnya pengerukan sedimen oleh otoritas terkait, kapasitas tampung sungai menurun drastis, sehingga tata air kawasan kami yang semula aman menjadi rentan saat hujan deras.”
Dia pastikan pengembang kantongi dokumen kelengkapan dan tak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang. “Kami tidak melakukan alih fungsi lahan pada zona terlarang.”
Developer menyebut, seluruh proses pembangunan didasari oleh dokumen perizinan yang Pemko Padang terbitkan secara sah. Diantaranya, Surat Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Nomor 570.835/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
“Selain itu, kami juga telah melengkapi dokumen Fatwa Perencanaan Lingkungan (Pengkavlingan) dan In Mendirikan Bangunan (IMB) untuk unit-unit perumahan.”
Dia mendorong Pemkot Padang, BWS Sumatera V dan pihak terkait untuk segera melakukan normalisasi sungai.
Mongabay menghubungi Fadly Amran, Wali Kota Padang untuk meminta tanggapannya atas pernyataan Walhi, Senin (19/10/26). Namun, sampai laporan ini terbit, dia belum merespons. Namun, mengutip langgam.id, Fadly menegaskan untuk menyiapkan kajian terkait rencana perubahan alur sungai.
Soroti kondisi DAS
Isril Berd, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar menyoroti faktor yang berpotensi memperbesar risiko banjir di Padang. Dia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sungai, debit air dari hulu, dan perubahan tutupan lahan di DAS.
“Salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah sedimentasi atau pengendapan material di dasar sungai. Material berupa pasir, lumpur, dan tanah yang terbawa aliran air dapat mengendap dan mengurangi kapasitas sungai apabila penumpukannya berlangsung dalam jumlah besar,” katanya, Senin (12/10/26) .
Ketika kapasitas sungai berkurang, sungai menjadi lebih rentan meluap saat menerima debit air tinggi. Kondisi ini dapat memperburuk dampak banjir, terutama di wilayah yang berada dekat aliran sungai dan padat penduduk.
Dia menyoroti karakteristik sejumlah DAS di Padang, termasuk DAS Kuranji, DAS Air Dingin, dan DAS Arau. Daerah aliran sungai tersebut berhubungan dengan kawasan hulu di lereng Bukit Barisan dan mengalir menuju kawasan perkotaan.
Karakteristik wilayah yang memiliki perbedaan ketinggian cukup besar perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan banjir. “Ketika hujan deras terjadi di bagian hulu, air dapat mengalir menuju wilayah yang lebih rendah. Apabila debit yang datang melampaui kapasitas sungai dan saluran drainase, air berpotensi meluap ke permukiman,” sebut guru besar Universitas Gunadarma ini.
Karena itu, penanganan banjir memerlukan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Pemeriksaan kondisi sungai, pengendalian sedimentasi, pemulihan vegetasi, serta pemantauan perubahan penggunaan lahan perlu dilakukan secara terpadu.
Indang Dewata, ahli lingkungan Universitas Negeri Padang, menyebut perlunya penanganan komprehensif untuk tangani banjir berulang di Padang, dari hulu hingga hilir. Selama belum ada penanganan kerusakan di hulu, katanya, seberapa besar upaya mitigasi di hilir tak akan berpengaruh nyata.
“Hari ini, dari data di lapangan, puluhan hektar tanah di sepanjang DAS air dingin dan kuranji sudah dikapling menjadi milik privat dan berubah fungsi. Itu menjadi prioritas penyelesaian, selanjutnya tinjau ulang tata ruang dan arahkan ke basis bencana dan dukung dengan kebijakan politik, dengan mengembalikan fungsi sungai.”
Dia mendorong Pemkot Padang segera melakukan pengerjaan secara terintegrasi mulai dari pengerukan hingga membangun sabo dam untuk mitigasi jangka panjang.
Terpenting, menghentikan izin-izin yang berpotensi memperparah alih fungsi lahan di hulu. Selama alih fungsi lahan di hulu dan DAS itu terus terjadi, katanya, galodo akan terus menjadi ancaman.
Perbaikan fisik, kata Indang, memang penting. Tetapi, jauh lebih penting adalah memperbaiki faktor non fisik, seperti kelonggaran perizinan, lemahnya penegakan hukum yang berkontribusi besar terhadap bencana yang terjadi.
“Hari ini jika kita perhatikan sudah banyak bangunan berupa villa di dalam areal hulu termasuk hutan lindung belum lagi kebun yang semestinya di inventarisasi dan dikembalikan ke fungsinya, alih fungsi lahan ini telah terjadi setelah gempa pada 2009,” sebutnya.
Percepat perbaikan
Fadly Amran, Wali Kota Padang meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mempercepat upaya pengendalian banjir melalui pengerukan sedimentasi sungai secara masif. Selain itu, dia juga meminta BWS segera membangun check dam dan sabo dam, serta menata kembali alur sungai yang rusak.
Permintaan dia sampaikan saat rapat terbatas dengan Reski Wahyudi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BWS Sumatera V Padang serta Malvi Hendri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Minggu (11/10/26). Fadly bilang, penanganan banjir di Padang harus berlangsung menyeluruh.
Menurut dia, salah satu faktor yang memperparah banjir adalah kondisi sungai yang penuh sedimen. Kondisi menyebabkan daya tampung sungai berkurang. “Kami mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujarnya.
Penanganan sungai harus dirancang sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, pengembalian alur sungai, dan pembangunan bangunan pengendali sedimen harus berjalan selaras agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Fadly menilai, keberadaan check dam dan sabo dam juga bisa menjadi strategi tangani banjir di Padang. Menurutnya, kedua infrastruktur tersebut memiliki fungsi untuk mengendalikan laju aliran dan material sedimen. Namun, sebelum menentukan lokasi dan dimensi, harus ada kajian mencakup kondisi sungai, karakteristik daerah aliran sungai, hingga potensi risiko di sekitarnya.
“Karena itu, percepatan pembangunan perlu berjalan seiring dengan penyusunan desain teknis yang matang. Langkah tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu mendukung pengurangan risiko bencana.”
Reski Wahyudi, Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang memastikan rekonstruksi pasca banjkir akan berlangsung mulai bulan depan. Selama masa tanggap darurat, pihaknya telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik dengan memprioritaskan perbaikan tanggul yang mengalami limpasan serta perbaikan dan pengembalian alur sungai.
“Adapun pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November 2026 akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai lainnya.”
*****
Kredit
