- Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru-baru ini, Antara lain Satyawan Pudyatmoko dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto, jadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Badan baru ini hadir untuk merespon karhutla setelah entitas serupa terpangkas tahun awal Prabowo naik.
- Data Kementerian Kehutanan per Juli, luas karhutla baru 202.010,96 hektar, dengan titik panas terdeteksi 8.685 hingga Oktober. Sedangkan data Atlas Nusantara, luas area terbakar kumulatif hingga September mencapai lebih 1,9 juta hektar dengan 1.108.102 titik panas per 16 Oktober.
- Satyawan Pudyatmoko, Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional mengatakan, akar permasalahan karhutla berulang di musim kemarau panjang adalah masifnya alih fungsi lahan yang membuat sifat alami gambut dari basah dan lembab menjadi kering.
- Putra Septian, Juru Kampanye Pantau Gambut mengatakan, BPGMN harus menempatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut sebagai mandat utama, tidak boleh ada kompromi. Restorasi tidak boleh menjadi pembenaran atas kerusakan atau mengurangi tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin.
Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru-baru ini, Antara lain Satyawan Pudyatmoko dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto, jadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Badan baru ini hadir untuk merespon karhutla setelah entitas serupa terpangkas tahun awal Prabowo naik.
Ada juga Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn/Tinggi) Suharyanto.
Kristomei juga merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Selain itu, ada lagi beberapa pejabat kementerian lain yang secara resmi Prabowo lantik, di Istana Negara, Jakarta, 15 Oktober lalu.
Ada Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD.
BPGMN dan BNPB menjadi sorotan berbagai kalangan lantaran keduanya merupakan badan penting dalam penanganan karhutla.
Suharyanto copot dari jabatan menyusul kasus korupsi di lingkungan instansi itu. Sedangkan, BPGMN merupakan wujud baru Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang ‘hidup’ kembali, setelah Prabowo bubarkan di masa awal kepemimpinannya.
Kristomei Sianturi memiliki rekam jejak jejak penugasan yang luas di bidang teritorial, operasional, hingga kehumasan militer. Jabatan Strategis yang ia emban seperti, Wakil Gubernur Akademi Militer (Wagub Akmil) (2024–2025) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2025) dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten (2025-2026).
Sedang Satyawan, merupakan akademisi murni dan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia sosok ilmuwan terkemuka di bidang ekologi, manajemen satwa liar, dan konservasi hutan.
Di kancah birokrasi, dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Deputi di BRGM.
Strategi tangani karhutla?
Pelantikan pimpinan kedua badan itu memberikan penekanan dalam penanganan karhutla, terutama di kawasan hidrologis gambut (KHG).
BNPB akan fokus dalam respon darurat, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sedang, BPGMN berencana memulai pemetaan KHG kritis untuk pemulihan.
Kristomei mengatakan, Prabowo memberikan arahan untuk langsung bekerja dan bergerak cepat menangani karhutla.
Dia bilang, target waktu penanganan secepat mungkin demi menghentikan dampak buruk bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban jiwa. Jadi untuk apapun kebakarannya, yang paling utama kita katakan jangan ada korban jiwa.”
Karhutla saat ini sudah mencapai batas darurat. Jutaan masyarakat Indonesia, termasuk di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Timor Leste menjadi korban karena asap beracun karhutla.
Data Kementerian Kehutanan per Juli, luas karhutla baru 202.010,96 hektar, dengan titik panas terdeteksi 8.685 hingga Oktober. Sedangkan data Atlas Nusantara, luas area terbakar kumulatif hingga September mencapai lebih 1,9 juta hektar dengan 1.108.102 titik panas per 16 Oktober.
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga September saja, 12,5 juta masyarakat terdampak, beberapa meninggal dunia.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mendeteksi penyebaran asap karhutla hampir ke seluruh penjuru nusantara. Dari Aceh sampai Papua Selatan, bahkan Jakarta, mengikuti arah angin.
Satelit NASA, mendeteksi penyebaran gas beracun karbon monoksida (CO) di seluruh wilayah Indonesia. Konsentrasinya sangat tinggi dalam 3 hari (13-15), seiring dengan karhutla yang kian membara.
Kristomei bilang, penanganan bencana ini harus melibatkan semua pihak lintas sektor.
“Ibaratnya rope analogy, analogi tali tambang. Jadi semua terlibat semua kementerian, lembaga TNI, Polri harus sama-sama kita termasuk masyarakat. Jadi, ada sinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah termasuk masyarakat.”
Terkait desakan penetapan status bencana nasional pada karhutla atau kabut asap, kata Kristomei, pemerintah akan melihat terlebih dahulu indikator dan tingkatan yang sesuai.
Kendati demikian, yang menjadi prioritas utama bukanlah label status, melainkan kecepatan dan ketepatan respons di lapangan.
Meski demikian, Prabowo sudah menyetujui bantuan asing untuk menangani karhutla. Kristomei mengatakan, BNPB akan membahas teknis penerimaan, penyaluran dan jenis bantuan bersama lembaga terkait.
Bagaimana tangani gambut?
Sementara itu, Satyawan mengatakan, akar permasalahan karhutla berulang di musim kemarau panjang adalah masifnya alih fungsi lahan yang membuat sifat alami gambut dari basah dan lembab menjadi kering.
Proses pengeringan dengan cara pembuatan kanal mengakibatkan permukaan kering dan tidak bisa menyerap air.
Dia bilang, gambut memiliki kubah yang berfungsi sebagai menara air alami. Kanalisasi di area kubah menyebabkan cadangan air habis saat musim kemarau ekstrem.
Jadi, gambut yang merupakan material fosil tumbuhan dan cikal bakal batubara menjadi sangat mudah terbakar, serta sulit padam karena membara hingga ke bawah tanah.
“Gambut itu ada kubahnya, seringkali kubah yang sebagai tempat penyimpan air itu dibuat kanal. Padahal itu adalah menara airnya. Sehingga ketika musim kemarau seperti saat ini, air dari kubah sudah habis.”
Temuan Pantau Gambut, kanal telah membelah ekosistem gambut sepanjang 281.253 kilometer. Masing-masing berada di Sumatera, sepanjang 174.208,71 kilometer, Kalimantan 105.878 kilometer dan Papua 1166,80 kilometer.
Panjang kanal yang setara dengan 120 kali bolak-balik Tol Trans Jawa ini mayoritas pada konsesi hak guna usaha (HGU) dan hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan masing-masing 3.993.626 hektar dan 2.547.356 hektar.
Seluruh jenis konsesi di KHG, baik HGU sawit maupun PBPH, memiliki skala kerentanan banjir yang luas dan sistemik.
Hingga Juli 2025, Pantau Gambut mencatat ada penguasaan 8,3 juta hektar KHG oleh 936 konsesi, terdiri dari HGU, PBPH, hutan alam, dan restorasi ekosistem.
Dari total 24,2 juta hektar KHG di Indonesia, sekitar 16,4 juta hektar rawan terbakar dan 6 juta hektar sangat rentan terhadap banjir.
Satyawan bilang, BPGMN akan melakukan pemetaan kanal dan memasang sekat kanal agar air tidak terdrainase secara drastis untuk memulihkan fungsi hidrologis gambut.
Ada Sekitar 500 lebih KHG. BPGMN juga akan melakukan pemetaan seperti halnya daerah aliran sungai (DAS), untuk mengidentifikasi kategori wilayah mulai dari kritis hingga superkritis, agar mendapat prioritas rehabilitasi.
” Ketika pulihkan kembali ekosistemnya hingga menjadi ekosistem yang baik. Arahan presiden, tidak ada kebakaran lagi di gambut. Tentu saja seluruh Indonesia.”
Dalam merumuskan kebijakan ini, kata Satyawan, BPGMN melibatkan para profesional dan akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan. Mulai dari pakar hidrologi gambut, ahli revegetasi, hingga sosiolog ekonomi.
Struktur organisasi BPGMN juga dilengkapi dengan kelompok ahli khusus untuk gambut dan mangrove guna memberikan advis ilmiah, pemodelan risiko kebakaran, serta pemetaan wilayah kering.
“Memang gambut ini kan perlu science yang cukup canggih. Baik itu nanti misalnya di pemodelan mengetahui kapan kering, di mana kering, risiko kebakaran di mana, kan harus dipetakan.”
Untuk memperkuat perlindungan KHG, Satyawan bilang, Prabowo berencana menambah pasukan polisi hutan (polhut), dari yang saat ini sekitar 21.000, akan tambah jadi 70.000.
“Tugasnya sebenarnya nanti kita harapkan tidak hanya pada patroli. Tapi juga penyuluhan kepada masyarakat dan juga pendampingan.”
Sriyanto, mengatakan, untuk pemulihan dan perlindungan gambut juga akan memanfaatkan teknologi informasi serta pemantauan data secara komprehensif.
Pemantauan tak hanya pada fungsi pengawasan visual, melainkan harus mampu mendeteksi dan mengidentifikasi potensi ancaman, dianalisis korelasinya, hingga menghasilkan proyeksi ke depan.
Misal, pengawasan pada tinggi muka air gambut. Jika permukaan air gambut terpantau berada di bawah ambang batas kritis (kurang dari 40 sentimeter), langkah mitigasi cepat, seperti pembangunan sekat kanal harus segera terimolimentasi rinci di seluruh titik rawan di Indonesia.
BPGMN juga berupaya memperkuat sistem peringatan dini melalui teknologi pemantauan bersama berbagai pihak, termasuk kepolisian.
Langkah ini agar potensi kebakaran dapat terpetakan sedini mungkin guna memudahkan proses mitigasi serta evakuasi warga menuju zona aman.
Pemulihan dan perlindungan gambut
Analisis Pantau Gambut, dari Januari sampai September 2026, tercatat 505.639 titik panas di seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, dan 91,2% muncul di Agustus dan September.
Kenaikan ini berkorelasi dengan lonjakan titik tinggi muka air tanah (TMAT) yang menurun melewati batas aman 40 cm, dari 51 kabupaten/kota pada Juli menjadi 51 di Agustus.
Dari total titik panas itu, 286.355 (56,6%) berada di indikatif fungsi lindung ekosistem gambut dan 219.284 (43,4%) di fungsi budidaya. Lonjakan ini terkonsentrasi di Kalimantan Tengah (254,711), lalu, Kalimantan Barat (120.054), Sumatera Selatan (42.078), Papua Selatan (28.412) dan Riau (16.959).
“Karhutla gambut bukan bencana yang datang tiba-tiba. Ia terjadi hampir setiap tahun, di wilayah sama, dengan pola nyaris identik, dan itu bukan kebetulan,” ucap Putra Septian, Juru Kampanye Pantau Gambut.
BPGMN , katanya, harus menempatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut sebagai mandat utama, tidak boleh ada kompromi.
Restorasi tidak boleh menjadi pembenaran atas kerusakan atau mengurangi tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin.
Seluruh upaya perlindungan ini wajib berbasis pada KGH secara utuh. Hingga perencanaan tidak boleh terbatas sekat wilayah administrasi, batas konsesi, lokasi proyek, maupun ego sektoral tertentu.
Dalam penerapannya, tidak boleh ada pengecualian bagi korporasi pemegang konsesi maupun proyek pemerintah.
“Setiap kegiatan di atas lahan gambut harus tunduk pada evaluasi ekologis serta pengawasan kepatuhan yang setara dan adil.”
Agar pengawasan berjalan efektif, koordinasi antar instansi harus mampu menghasilkan tindak lanjut yang nyata.
Putra bilang, setiap rekomendasi wajib memiliki penanggung jawab yang jelas, tenggat waktu penyelesaian, serta progres yang dapat dipantau langsung oleh publik.
Tolok ukur keberhasilan pun harus penilaian dari hasil ekologis yang konkret. Misal, pemulihan hidrologi dan vegetasi, penurunan risiko kebakaran, serta pencegahan berulangnya kerusakan.
“Bukan sekadar sebatas banyaknya jumlah kegiatan atau luasnya intervensi fisik.”
Putra juga mendesak transparansi data. Data kredibel harus bisa teruji, dan bandingkan dengan temuan independen. Tanpa transparansi itu, angka resmi berisiko menjadi sekadar ukuran administratif yang tidak sepenuhnya menjelaskan tingkat ancaman ekologis dan kesehatan masyarakat.
“Selama kerusakan hidrologis gambut, pengeringan lahan, serta tata kelola ruang yang meningkatkan kerentanan kebakaran tidak ditangani secara serius, pemadaman hanya akan menyelesaikan api pada satu lokasi dan satu waktu, bukan mencegah krisis yang sama berulang kembali.”
Waswas korupsi
Upaya penanganan dan pencegahan karhutla ini menghadapi tantangan soal transparansi anggaran dan integritas, menyusul kasus korupsi di lingkungan BNPB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) Rp148 miliar melalui operasi tangkap tangan.
Kelimanya, yakni, Bima Setiawan (BMS) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Suharyanto, eks Kepala BNPB. Juga, Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB dan Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Kemudian, Gery Prasetiawan (GER) dan Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dari swasta.
DSP merupakan dana cadangan pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat digunakan saat keadaan darurat bencana. Dana ini bisa digunakan tanpa melalui prosedur birokrasi panjang.
“Ini juga dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan memadai,” kata Seira Tamara, Plt. Kepala Divisi Advokasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam keterangan kepada Mongabay.
Kasus korupsi di sektor kebencanaan bukan hanya terjadi kali ini saja.
ICW mencatat, berdasarkan tren korupsi 2019-2024, terdapat 39 kasus yang penegak hukum tindak dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp135,6 miliar dan suap Rp91,4 miliar.
“Ini mencerminkan tata kelola kebencanaan tidak pernah benar-benar diperbaiki secara sistemik.”
Perombakan struktur BNPB tak menjamin konflik kepentingan tidak terulang, apabila tak dengan komitmen integritas, transparansi dan pengawasan ketat.
“Korupsi dana bencana bukan sekadar berdampak pada kerugian keuangan negara ini juga makin merugikan masyarakat yang sedang dalam kondisi rentan dan membutuhkan pertolongan segera.”
Karhutla berisiko menjadi peluang praktik culas penggunaan DSP, karena dalam kondisi darurat, pengadaan dapat melalui mekanisme khusus yang lebih cepat.
Seira bilang, modus bisa berkaitan dengan penggelembungan harga, pengadaan fiktif, pengurangan kualitas barang, hingga pengaturan penyedia.
Proses verifikasi dalam persetujuan anggaran DSP, katanya, harus secara ketat dalam menilai usulan kebutuhan layak dibiayai dan berapa besar dananya.
“ICW juga mendorong agar audit secara menyeluruh terhadap penggunaan DSP.”
Dalam kasus korupsi di lingkungan BNPB, KPK tidak menyebut bahwa penyalahgunaan dana berkaitan dengan penanganan karhutla.
Yang pasti, katanya, pengadaan kebutuhan darurat untuk penanganan bencana gunakan DSP ini terjadi sepanjang 2026.
*****
Pemerintah Mau Hidupkan BRGM Lagi Setelah Kebakaran Hutan dan Gambut Menggila
Kredit
