“Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.” Begitulah dua spanduk yang aktivis Greenpeace bentangkan di Monumen “Selamat Datang” di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (20/10/26), pagi.

Enam aktivis Greenpeace bergerak senyap memanjat monumen dengan perlengkapan panjat vertikal, mereka bahu-membahu memanjat hingga pucuk penyangga patung.

Awalnya, situasi terlihat biasa, lalu lintas normal. Polisi yang berjaga di Pos Bundaran HI hanya memantau dari kejauhan. Ketika dua spanduk raksasa berwarna kuning terbentang memanjang vertikal di sisi utara dan selatan monumen, seketika perhatian masyarakat teralihkan.

Aksi damai ini protes bertepatan dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran yang mereka nilai makin menindas masyarakat. Krisis Iklim tambah parah, deforestasi menggila, bencana makin sering terjadi, biaya hidup pun melonjak tinggi.

“Mereka (Prabowo-Gibran) gak melakukan langkah efektif untuk menurunkan krisis iklim dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Bahkan banyak kebijakan publik yang diarahkan bukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia kepada Mongabay Indonesia.

Lalu lintas kendaraan makin padat, ketika pengendara perlahan menurunkan laju kecepatan, sejenak fokus pandangan pada spanduk. Sebagian orang rela menepikan kendaraan di bahu jalan, demi menyaksikan aksi damai itu.

Polisi dan tentara mulai bergerumul, sibuk berkoordinasi untuk menghentikan aksi. Mereka sempat berenang di kolam Bundaran HI dan memanjat monumen menggunakan tali, namun tak berhasil menghentikan serta mencapai posisi aktivis.

Jam masih menunjukkan pukul 09.00 pagi, panas sinar matahari mulai menyengat, kendati, para aktivis masih bertahan.

Pasukan polisi bersenjata dan berpelindung diri mulai dikerahkan dan tentara berjaga, seolah tengah bersiap menghadapi perang.

Sekitar pukul 10.00 WIB, dua spanduk aktivis aparat turunkan. Para aktivis tetap bertahan sambil membentangkan poster. Hingga akhirnya, sekitar pukul 12.00 WIB, di tengah matahari yang makin terik, satu per satu mulai turun meluncur menggunakan tali.

Mereka polisi amankan ke Polda Metro Jaya. Sempat ditahan hampir 12 jam, sebelum akhirnya bebas sekitar pukul 23.00 WIB.

 Kualitas hidup buruk

 Jeanny mengatakan, krisis iklim tak hanya merusak lingkungan, juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang makin buruk. Terutama,  kelas pekerja, petani hingga nelayan yang menghadapi kerentanan ekonomi.

Petani gagal panen karena cuaca tak menentu, begitu pula tangkapan nelayan makin merosot. Kondisi ini memicu kenaikan harga pangan dan kelangkaan yang membuat masyarakat makin menderita.

“Itu kan berdampak pada keterbatasan bahan pangan, keterbatasan bahan pangan ini demand-nya tetap besar, jumlah bahan pangan yang sedikit akhirnya harga pangannya melonjak.”

Bencana seperti banjir di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghasilkan kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat, menjadi bukti komitmen Prabowo-Gibran di berbagai panggung internasional untuk menangani krisis iklim hanyalah omong kosong.

“Seolah-olah pemerintah hanya anggap itu (komitmen internasional) janji palsu omon-omon doang yang kemudian gak ada pelaksanaannya.”

Jeanny bilang, di tengah situasi ini, masyarakat justru makin terhimpit kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja.

Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang makin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.”

Dampak krisis iklim itu, katanya,  terlihat dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul “Besok Harga Naik!” yang fokus pada masyarakat di tiga wilayah aglomerasi, Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.

Dari riset itu, dampak krisis iklim paling kuat terasa pada pola konsumsi dan biaya pangan 41%, lalu penurunan produktivitas serta pendapatan (39%), dan akses tempat tinggal serta transportasi (20%).

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia mengatakan, temuan ini tak sinkron dengan klaim Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 yang menyatakan, Indonesia bertumbuh 5,45% dalam paruh pertama 2026.  Angka itu tidak masyarakat luas rasakan.

“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup.”

Untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi dan hantaman bencana iklim, katanya, mayoritas warga memutar otak keras. Sebanyak 57,34% responden memangkas pengeluaran non-esensial, dan 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru.

Warga juga mengandalkan penanaman kebutuhan pokok di rumah (38,78%) dan produksi pangan mandiri (17,73%).

Beban warga kian bertambah karena kebijakan negara yang kontraproduktif, seperti program Makan Bergizi Gratis memicu inflasi pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.

Nasib petani kecil miris, proyek pangan picu krisis

Sementara itu, Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan, di tengah himpitan krisis iklim, nasib petani kecil justru makin memprihatinkan.

Data menunjukkan,  terjadi lonjakan tajam rumah tangga petani yang menguasai lahan skala mikro (kurang dari 1.000 meter persegi atau di bawah 0,1 hektar), dari 4,3 juta rumah tangga pada periode 2003–2013, melonjak hingga 7,4 juta rumah tangga.

Dia bilang, wujud kebijakan kontraproduktif pemerintah seperti swasembada pangan atau food estate. Dalam penerapannya, selalu mengalami kegagalan, pada akhirnya lahan yang sudah terlanjur terbuka terbengkalai.

Seperti rezim Soeharto, membuka lahan gambut 1 juta hektar untuk proyek pangan di Kalimantan. Alih-alih merevisi kebijakan, proyek ini lantas tetap lanjut di era Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dan Prabowo. Mulai dari kegagalan food estate singkong yang berganti denganjagung di polybag, namun tetap gagal, hingga food estate di Papua Selatan.

Kegagalan beruntun mengembangkan food estate, kata Dwi terjadi karena pemerintah secara konsisten mengabaikan empat pilar kaidah akademis, yakni,  kelayakan pangan dan agroklimat, kelayakan infrastruktur, kelayakan teknologi, serta kelayakan sosial dan ekonomi.

“Satu saja dari empat kriteria ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan proyek tersebut pasti gagal. Banyak food estate yang bahkan keempat-empatnya tidak terpenuhi,” ucap Dwi dalam diskusi publik dua tahun pemerintahan Prabowo, Kamis (15/10/26).

Lahan yang terbuka itu pun terbengkalai atau jadi sawit, alih-alih terpulihkan. Kondisi ini memicu krisis iklim makin mengkhawatirkan dan mengancam kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan menuntut harmoni antara petani dan alam, model produksi agroekologis, perlindungan pasar lokal, serta hak penuh petani atas benih dan teknologi budidaya. Ini masih sangat jauh dari impian kita.”

Hingga saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri masih sangat mengkhawatirkan. Indonesia tercatat bergantung 100% pada impor bawang putih dan kedelai, 83%-97% untuk produk susu, 82% untuk gula, 50% daging sapi atau kerbau, serta 10% untuk jagung.

Konsumsi gandum nasional melonjak drastis hingga menyumbang sekitar 28% dari pola konsumsi pangan pokok masyarakat, menggeser posisi beras per kapita yang turun dari 90 kg menjadi sekitar 75 kg per tahun.

Selain persoalan struktural, kata Dwi, sektor pertanian nasional kini dalam bayang-bayang ancaman fenomena krisis iklim ekstrem.

Berdasarkan data pemantauan mutakhir, indeks anomali suhu dan indikator iklim global menunjukkan potensi terjadinya Super El-Nino sangat kuat hingga awal 2027, menyerupai krisis iklim pada periode 1997–1998.

Kondisi ini, katanya, makin parah oleh fenomena Indian Ocean Dipole yang menarik uap air ke dua sisi, sehingga berpotensi memicu kekeringan panjang di wilayah sentra produksi nasional.

Di tingkat global, negara-negara eksportir utama seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dan India juga menghadapi gangguan monsun dan penurunan produksi.

“Kami di jaringan tani sudah mengimbau agar petani mulai mengamankan dan menyimpan cadangan gabah. Jangan sampai terjadi sesuatu di tahun 2027.”

Lonjakan harga pangan global tidak terelakkan. Berdasarkan tren indeks FAO dan harga serealia yang terus merangkak naik, potensi disrupsi pasokan global dapat memicu lonjakan harga beras 30% hingga 45%, serta kenaikan harga jagung dan gandum dalam hitungan bulan.

Solusi palsu

Dengan berbagai kesulitan rakyat dan dampak krisis iklim, upaya menangani krisis iklim pun, seperti transisi energi cenderung  jadi solusi palsu alias malah berisiko memicu masalah.  Dengan PLTU batubara masih meracuni paru-paru, klaim transisi energi melalui hilirisasi nikel, pembangkit listrik panas bumi hingga biodiesel justru berisiko bagi lingkungan dan masyarakat.

Tata Mustasya Direktur Eksekutif Sustain mengatakan, masyarakat hidup di sekitar tambang dan proyek transisi energi pun harus berhadapan dengan kemiskinan struktural. Kesejahteraan yang mereka peroleh dari hutan dan laut perlahan sirna karena ambisi negara memfasilitasi investor.

Dia bilang, kebijakan energi bergantung pada sawit, hutan tanaman energi (HTE), tebu memiliki risiko besar terhadap krisis iklim dan lingkungan.

Penggunaan biodiesel, bioetanol dan PLTU co-firing tidak hanya memicu deforestasi dan berkompetisi dengan lahan pangan, juga memerlukan beban subsidi yang kolosal.

“Kita harus menyadari, biodiesel dan bioetanol tidak hanya menimbulkan deforestasi, berkompetisi dengan pangan, juga biodiesel dan bioetanol memerlukan subsidi yang besar. Kalau di biodiesel kan ada double subsidi, bahkan subsidi terhadap harga sawit dan subsidi terhadap perekonomian sebagai harga BBM,” kata Tata.

Rezim Prabowo-Gibran memiliki waktu efektif sangat terbatas, hanya dua tahun ke depan untuk merealisasikan agenda transisi energi yang berkeadilan.

Waktu yang tersisa ini, katanya,  jauh lebih pendek dari perkiraan tiga tahun karena proses politik menuju Pemilu 2029 sudah mulai secara formal pada Oktober 2028.

“Isu transisi energi berkeadilan ini bukan hanya isu lintas menteri, sebetulnya isu leadership-nya di level presiden, tentu bersama wakil presiden.”

Tata sebutkan sejumlah agenda prioritas mendesak yang harus segera pemerintahan Prabowo-Gibran jalankan.

Dia tekankan, pemerintah menjalankan ambisi 100 gigawatt energi surya dengan mengoptimalkan potensi permintaan dari masyarakat dan sektor swasta, alih-alih mengerjakan sendiri.

Juga merelaksasi kebijakan restriktif seperti pembatasan kuota dan pelarangan sistem ekspor-impor daya.

“Kalau pemerintah ingin memiliki quick wins dalam meningkatkan kapasitas energi surya, pemerintah harus mengoptimalkan potensi permintaan dari komunitas, dari masyarakat, industri, dan bisnis alih-alih mengerjakan sendiri.”

Selain itu, komitmen terhadap krisis iklim menuntut pemerintah untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil secara progresif. Kebutuhan domestik batubara (DMO) yang sangat besar membuat eksploitasi makin ugal-ugalan hingga perusahaan tambang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan domestik.

Menurut Tata, transisi energi bukan lagi sekadar isu lingkungan hidup, melainkan syarat mutlak untuk tercapainya kedaulatan energi nasional di tengah ancaman krisis iklim. Ketergantungan pada fosil terbukti melemahkan posisi Indonesia di kancah global.

*****

Berbagai Kalangan Desak Kabut Asap dan Karhutla jadi Bencana Nasional

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

batubarabencanahutan indonesiapanganpencemaranpolitik dan hukumtransisi energiJakartajawa

Lihat Topik