- Walhi menegaskan biang kerok karhutla adalah korporasi skala besar. Karena, banyak titik api justru berada di konsesi.
- Di Papua, misal, titik api bahkan teridentifikasi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate. Seperti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan hingga Papua Pegunungan. Ada relasi pembukaan lahan yang mencapai 2,5 juta hektar untuk proyek pemerintah dengan meningkatnya titik api tersebut.
- Di Pulau Borneo, titik api dan titik panas melonjak Agustus 2026. Titik panas di Kalimantan Barat (Kalbar) sempat menempati posisi terbanyak di Indonesia. Secara keseluruhan, Januari-Juli 2026, terdapat 4.638 titik panas tersebar di 14 kabupaten. Tapi pada 1-25 Agustus saja, terdapat 4.683 titik panas.
- Karhutla juga merebak di Sumatera, pulau terbesar ketiga di Indonesia. Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), melaporkan karhutla pada Agustus paling besar. Hingga minggu ketiga, terdapat 1.091 titik panas di wilayah konsesi. Antara lain 524 titik di 17 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 567 titik di 47 perusahaan perkebunan.
Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi dari Sumatera, Kalimantan sampai Papua. Temuan organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup memperlihatkan, titik panas (hotspot) dan titik api (firespot) terindentifikasi di konsesi perusahaan maupun proyek pangan skala besar (food estate) seperti di Merauke, Papua Selatan.
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, menyatakan, karhutla yang merebak dari timur hingga barat Indonesia sebagian besar terjadi di area berizin. Kenyataan ini mematahkan pernyataan pemerintah yang menjadikan masyarakat akar masalah atau penyebab karhutla.
Di Papua, misal, titik api bahkan teridentifikasi di kawasan proyek strategis nasional (PSN) food estate. Seperti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan hingga Papua Pegunungan. Ada relasi pembukaan lahan yang mencapai 2,5 juta hektar untuk proyek pemerintah dengan meningkatnya titik api itu.
“Karhutla semakin masif di tanah Papua. Verifikasi lapangan, hampir semua titik panas menimbulkan titik api. Ini jadi isu krusial untuk tanah Papua,” kata Maikel Primus Peuki, Direktur Walhi Papua.
Identifikasi Walhi Papua, karhutla berulang setidaknya tiga tahun terakhir. Ia berdampak langsung bagi masyarakat adat terutama yang masih hidup dalam kawasan hutan, karena sebagian besar masih bergantung pada alam dan lingkungan.
Di Pulau Borneo, titik api dan titik panas melonjak Agustus 2026. Titik panas di Kalimantan Barat (Kalbar) sempat menempati posisi terbanyak di Indonesia. Secara keseluruhan, Januari-Juli 2026, terdapat 4.638 titik panas tersebar di 14 kabupaten. Pada 1-25 Agustus saja, terdapat 4.683 titik panas.
Per 25 Agustus, luas karhutla di Kalbar 38.310 hektar. Paling luas di Kabupaten Ketapang, 12.443 hektar. Rata-rata kebakaran di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kebanyakan berada di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Temuan Walhi Kalbar, terjadi karhutla berulang pada empat perusahaan. Antara lain PT MP, PT FI, PT MPK, dan PT BMJ. Rata-rata area terbakar adalah gambut. Sementara, Kementerian Kehutanan mengumumkan jatuhkan sanksi administratif pada enam perusahaan PBPH di Kalimantan. Empat di antaranya di Kalbar, PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP.
Asap karhutla
Karhutla berdampak pada aktivitas belajar, kesehatan, hingga ekonomi. “Di Pontianak, semua sekolah diliburkan karena terkepung asap. Sampai 12 Agustus 2026, ada 20.202 lansia dan 27.222 anak-anak terpapar ISPA. Suatu hari, penerbangan sempat ditunda,” kata Sri Hartini, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar.
Sebaran titik panas terbanyak kedua di Kalimantan Tengah (Kalteng). Presiden Prabowo Subianto telah meninjau karhutla di provinsi ini dan memerintahkan mobilisasi tentara dan peralatan pemadaman.
Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, menilai, kunjungan kurang dari sehari itu lebih banyak bicara pemadaman api. Tidak menyoal akar masalah di balik kebakaran berulang.
Catatan mereka, terjadi sekitar 32.796 titik panas di Kalteng, antara Juni-Agustus. Lonjakan terjadi mulai Juli dan puncaknya Agustus. Bahkan dalam beberapa hari saja peningkatan terjadi di beberapa area.
“Palangka Raya, ibu kota Kalteng, dikepung asap karhutla,” katanya.
Selain Palangka Raya, ada Kotawaringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Seruyan rawan karhutla. Secara geografis, rata-rata tersebar di area gambut. Tingkat rawan kebakaran cukup tinggi, terutama karena aktivitas korporasi.
Di Kapuas dan Pulang Pisau, juga ada PSN lumbung pangan pemerintah. Menambah laju kerusakan gambut di Kalteng.
Tak bisa ungkap nama perusahaan
Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, mengatakan, untuk sementara, belum dapat mengungkapkan informasi nama lengkap perusahaan.
“Hal ini merupakan bagian dari penerapan asas kehati-hatian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, proses verifikasi dokumen, serta kemungkinan adanya proses penegakan hukum lain yang berkaitan.”
Karhutla korporasi juga terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurut data Walhi, sekitar 51% daratan provinsi ini terbebani izin. Baik pertambangan, perkebunan terutama sawit, hingga PBPH. Sekarang, tambah hutan tanaman energi (HTE) yang berpotensi melegalkan deforestasi.
Korporasi itu menyumbang kerusakan akibat karhutla. Sejak Mei-Agustus 2026, terdapat 3.219 titik panas di 13 kabupaten/kota. Di kanal siPongi, sistem pemantau karhutla milik Kemenhut, mencatat luas kebakaran 8.019 hektar, per Agustus 2026.
Karhutla terjadi pada ekosistem gambut. Beberapa titik berada di konsesi. Di antaranya, PT SLS, PT SAM, PT KJW, PT CPKA, PT BL, dan PT BA.
Dari analisis Walhi Kalsel, karhutla terjadi berulang. Setidaknya sejak 2019. Seperti di tiga perusahaan sawit, PT SLS, PT SAM, dan PT KJW. Area perusahaan ini berada di kawasan lindung gambut berdasarkan SK MenLHK 130/2017.
M Jefri Cecep Raharja, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel, mengibaratkan penegakan hukum jauh panggang dari api. “Tidak ada tindakan komprehensif. Kebakaran berulang perlu investigasi menyeluruh.”
Sumatera juga membara
Karhutla juga merebak di pulau terbesar ketiga di Indonesia. Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), melaporkan karhutla pada Agustus paling besar. Hingga minggu ketiga, terdapat 1.091 titik panas di wilayah konsesi. Antara lain 524 titik di 17 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 567 titik di 47 perusahaan perkebunan.
Terdapat 542 titik panas di KHG di Sumsel. “Ini adalah salah satu praktik sering terjadi bahkan berulang. Kekhawatirannya, gambut akan rusak dan fungsinya tidak bisa diteruskan,” kata Ersyah H Suhada, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.
Karhutla juga terjadi di perkebunan negara, yakni PTPN VII Cinta Manis, perkebunan tebu skala besar, sejak 1982 di Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran di area perusahan terjadi berulang. Terutama pada proses panen dan pasca panen.
Saat Prabowo berkunjung dan rapat koordinasi bahas karhutla, Kapolda Sumsel Sandi Nugroho, mengatakan telah ingatkan PTPN VII tidak lakukan praktik membakar. “Artinya memang dilanggengkan. Menggangu masyarakat sekitar,” kata Eca, panggilan akrabnya.
Karhutla di Sumsel telah mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 259.297 jiwa. Jumlahnya berpotensi bertambah, karena beberapa hari terakhir provinsi ini memegang peringkat satu udara tidak sehat di Indonesia.
Kondisi di Jambi tidak jauh beda. Sejak kualitas udara memburuk, pemerintah telah ambil keputusan meliburkan sekolah.
Pantauan Walhi Jambi, sekitar 3.392 hektar hutan dan lahan terbakar, hingga Agustus. Sementara, 2.990 titik panas masih terdeteksi. Jika disaring dengan indikasi kebakaran tingkat tinggi, terdapat 49 titik berpotensi. Sekitar 25 titik diantaranya di kawasan gambut. Sebagian berada pada delapan pemilik PBPH dan 2 pemegang HGU.
“Salah satunya ada pengulangan kebakaran,” jelas Oscar Anugerah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi. “Ini perlu dipertanyakan. Kenapa berulang di areal yang seharusnya sudah diantisipasi sangat rawan. Artinya ada kelalaian pencegahan.”
Karhutla korporasi di Riau tak kalah parahnya. Total luas kebakaran telah mencapai 16.000 hektar. Analisis Walhi Riau, terdapat 193 titik panas di 34 konsesi PBPH maupun HGU. Mereka telah verifikasi langsung di empat perusahaan.
Salah satunya, PT RAPP Estate Mandau. Data Walhi Riau, kebakaran berulang di perusahaan ini. Setidaknya sejak 2015. Tahun ini sekitar 71 hektar. Lokasinya berbatasan langsung dengan sungai alam dan ekosistem Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil.
Selanjutnya, PT AA di Pelalawan. Ini juga perusahaan dengan masalah karhutla berulang. Luas kebakaran tahun ini sekitar 59 hektar. Selain merusak gambut, ada indikasi penanaman kembali akasia di area bekas kebakaran sekitarnya.
“Bahkan area itu masuk dalam inisiatif arahan Folu Net Sink terkait perlindungan gambut,” kata Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Walhi Riau.
Kebakaran juga berada di area Folu Net Sink PT SPM, bagian dari pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut. Karhutla di sana juga berulang. Tahun ini, sekitar 115 hektar. Juga merusak Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.
Terakhir PT MAS, perusahaan sawit di Pulau Bengkalis. Mestinya, pulau kecil kurang dari 2.000 kilometer ini tidak terbebani izin sumber daya alam. Tetapi kebakaran terjadi berulang, tahun ini capai 164 hektar. Selain merusak gambut, juga percepat laju abrasi.
“Karhutla bukan persoalan baru. Tapi tak ada kesungguhan pemerintah perbaiki tata kelola lingkungan hidup. Baik pemulihan maupun perlindungan ekosistem gambut. Termasuk penegakan hukum menyasar korporasi.”
*****
Nestapa Warga Kalimantan Hirup Racun Asap Kebakaran Hutan dan Gambut
Kredit
