- Transisi energi mulai merambah rumah-rumah sakit. Mereka melakukan aksi ini untuk mengurangi beban listrik yang selama ini membengkak, juga lepas dari energi kotor.
- RSUP Sardjito di Yogyakart memanfaatkan PLTS Atap sebagai sumber listrik alternatif. Tak hanya, itu rumah sakit ini juga menggunakan solar dryer untuk pengeringan limbah dengan energi terbarukan.
- Berbagai studi menunjukkan borosnya penggunaan energi di rumah-rumah sakit. Mencapai 400 kWh per meter persegi per tahun.
- Rizky Abi Yoga, Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Yogyakarta menjelaskan ketergantungan energi ini menciptakan pemborosan karena terlena dengan supali yang ada.
Tren transisi energi mulai bermunculan di berbagai sektor, termasuk di rumah-rumah sakit. Aksi ini membuat mereka bisa mengurangi beban listrik secara signifikan.
Di Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Gamping, di Yogyakarta, misal, yang menggunakan panel surya. Alif Khoiruddin Azizi, Manajer Umum RS PKU Muhammadiyah Gamping, menyebut, lampu taman dan jalan serta pemanas air di kamar mandi sebagian sudah bersumber listrik dari energi terbarukan bersumber matahari.
Langkah sama juga RS Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, lakukan. Masjid utama layanan kesehatan itu sudah menggunakan panel surya.
Tak hanya itu RSUD Karang Asem di Bali juga menerapkan PLTS Atap dengan kapaistas 50.000 watt. Total, 72 panel surya terpasang dengan tujuan hemat anggaran dan memastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski PLN melakukan pemadaman.
Inisiasi serupa di RSUP Sardjito di Yogyakarta, yang memanfaatkan PLTS Atap sebagai sumber listrik mereka. Rumah sakit ini juga menggunakan solar dryer untuk pengeringan limbah dengan energi terbarukan.
Mereka juga desain bangunan baru yang hemat energi, hingga pengelolaan limbah tanpa listrik. Junediyono, Asisten Manajer Humas RSUP Sardjito, mengatakan, setidaknya sudah ada dua bangunan yang menggunakan PLTS atap.
Hasil listrik dari PLTS atap itu untuk operasional masing-masing gedung. “Pertama, di gedung lama, lalu yang kedua dipasang di gedung yang sedang dibangun ini,” katanya.
Penggunaan energi surya juga untuk lampu penerangan jalan dan taman. Upaya ini sejak lima tahun terakhir dan akan lanjut bertahap ke depan.
Untuk memperkuat komitmen ramah lingkungan ini, perencanaan bangunan baru pun memprioritaskan desain hemat energi.
“Sudah jadi komitmen manajemen untuk ramah lingkungan kedepannya, ditunjukan dengan setiap bangunan baru akan dilengkapi panel surya.”
RS terbesar di Yogyakarta ini turut memperbarui peralatan kelistrikan mereka dengan yang hemat energi. Terutama lampu yang hampir seluruhnya sudah menggunakan model LED.
Untuk pengelolaan limbah cair di sana dengan rumah surya. Teknologi ini berfungsi mengubah cairan jadi lumpur padat untuk kemudian beralih ke pihak ketiga yang mengelola sampah B3.
Purwati, Sanitarian Ahli Madya RSUP Sardjito, menjelaskan rumah surya ini menggunakan teknologi solar collector untuk setiap atap, dinding, dan lantai bangunan.
“Sehingga panas matahari yang diserap rumah surya ini bisa memanaskan limbah cair agar jadi lumpur padat, suhu di dalamnya bisa sampai 60 derajat celcius,” katanya.
Sebelumnya, pengelolaan limbah cair dengan alat pres dan manual. Hasilnya membutuhkan waktu lebih lama dalam pengeringan yang berkisar tiga bulan dan ruang lebih luas berupa kolam penampungan.
Sekarang, dengan rumah surya, hanya butuh tiga hari untuk pengeringan limbah. “Jadi, limbah cair kami masukan ke loyang lalu mengering sendiri di dalamnya, kapasitasnya mampu menampung 48 loyang sekali pengeringan.”
Rumah surya yang berukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 3 meter ini mampu mengurangi beban biaya pengolahan limbah. Sebelumnya butuh Rp21.8 juta, kini hanya Rp4,5 juta.
“Sebenarnya ada teknologi yang lebih canggih lagi dengan menyimpan panas dari matahari, kalau pakai itu jadi lebih hemat lagi. Sekarang rumah surya ini masih dengan teknologi mengumpulkan panas saja belum menyimpannya.”
Audit energi
Langkah progresif tengah RS PKU Muhammadiyah Gamping lakukan dengan mendorong audit energi di lingkungannya. Pasalnya, biaya listrik mereka bengkak hingga Rp300 juta per bulan, belum lagi ongkos air yang ra-rata mencapai Rp20 juta per bulan.
Alif menyebut, audit energi itu untuk menghitung penggunaan energi tiap unit di RS tipe B yang rata-rata menerima 300 orang rawat inap itu.
“Termasuk peralatan medis yang ada karena sebelumnya memang tidak tercatat kapasitas daya listriknya, itu yang membuat sulit sekali mengendalikan pengeluaran” katanya.
Sejauh ini, terdapat tiga unit yang menyedot listrik paling besar, yakni, radiologi, radioterapi, dan bedah. Mereka bahkan sampai mendapat pasokan listrik tambahan dari genset.
Tak hanya menghitung beban listrik, audit juga bertujuan menyusun strategi efisiensi energi. Ini hal baru bagi RS.
“Misalnya dalam satu waktu yang sama menghidupkan alat medis yang beban listriknya tinggi, agar tidak boros dengan penjadwalan yang efektif.”
Penjadwalan alat medis ini, katanya, berdasarkan kebutuhan saja. Walau, bisa saja memperhitungkan waktu penggunaannya, misal, dalam satu waktu untuk beberapa pasien secara bergantian.
“Perlu kajian yang matang dengan audit energi agar layanan kesehatan juga tetap optimal tidak terganggu tapi tetap hemat listrik.”
Selama ini, manajemen instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS) juga belum memiliki standar khusus hemat energi. Umumnya, hanya penghematan ala kadarnya, seperti peringatan menggunakan lampu seperlunya.
“Secara umum banyak rumah sakit juga seperti ini karena secara regulasi juga belum ada, makanya kami berinisasi dan menurut beberapa sumber RS PKU Muhammadiyah Gamping ini jadi yang pertama melakukan audit energi bersama 1.000 Cahaya.”
Secara regulasi, Kementerian Kesehatan memang belum memiliki standar penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk rumah sakit. Baru ada Permenkes 7/2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tapi belum ada detail aturan untuk manajemen energi.
Regulasi itu sebatas mendorong rumah sakit di seluruh Indonesia untuk efisien dalam energi, termasuk desain bangunan. Pedoman lain, Permenkes 2/2023 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit belum gamblang mengaturnya dan masih menitikberatkan pada dampak kesehatan.
Boros energi
Berbagai studi menunjukkan borosnya penggunaan energi di rumah-rumah sakit. Mencapai 400 kWh per meter persegi per tahun.
Rata-rata konsumsi itu melampaui kisaran rekomendasi yang efisien di tingkat ASEAN, yang batasnya 380 kWh per meter persegi. Namun, memungkinkan minimalisasi tingkat konsumsi ini, berdasarkan kajian di RSUD Saiful Anwar Malang yang menemukan peluang efisiensi hingga 15–29% hanya dari optimalisasi sistem pendingin ruangan.
Kajian Politeknik Negeri Malang menemukan akar masalah pemborosan energi di rumah sakit karena kombinasi teknis dan kelembagaan. Audit energi yang seharusnya menjadi pintu masuk efisiensi masih jarang terjadi secara menyeluruh dan kerap berhenti pada level evaluasi tanpa implementasi.
Selain itu, banyak rumah sakit masih menggunakan sistem pendingin konvensional, minim pemeliharaan, serta tidak memiliki manajemen energi yang terintegrasi. Sisi lain, kekhawatiran efisiensi dapat mengganggu layanan medis membuat perubahan berjalan lambat.
Padahal tanpa intervensi serius, konsumsi energi yang tinggi bukan hanya membebani biaya operasional, tetapi memperbesar jejak lingkungan sektor kesehatan. Secara global layanan kesehatan menyumbang 5,2% total emisi karbon.
Jejak karbon ini yang jadi motivasi RS PKU Muhammadiyah Gamping untuk mengurangi pemborosan energi. Azizi menyebut lingkungannya sudah memiliki fikih transisi energi, sebuah aturan keagamaan yang memberikan pedoman untuk memitigasi krisis iklim.
Meski belum rampung audit energi, rumah sakit untuk praktik pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memulai langkahnya dengan mendata ulang daya listrik sarana perlengkapannya.
“Inventarisir ini penting untuk menentukan langkah efisiensi, karena kalau tidak tahu daya listriknya tak bisa melakukan efisiensi dengan tepat,” katanya.
Mereka pun memetakan gedung. Sebab, efisiensi kerap terkendala desain bangunan. Contoh, sebagian gedung memiliki desain yang tak memungkinkan pembagian pemanas air secara efektif, padahal satu unit penghangat bisa untuk beberapa ruangan agar hemat listrik.
Upaya lainnya dengan sistem otomatisasi, seperti lampu lorong, taman, hingga ruang publik lain.
“Jadi kalau tidak ada yang menggunakan atau memang cahayanya sudah cukup akan mati sendiri, otomatisasi ini juga menghemat energi.”
Lepas dari ketergantungan
Walhi Yogyakarta mengapresiasi penggunaan energi terbarukan berbasis komunitas ini. Sebab, selama ini, kota gudeg tak memiliki pembangkit listrik sendiri dan terlalu bergantung dengan pasokan dari luar.
Rizky Abi Yoga, Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Yogyakarta menjelaskan, ketergantungan energi ini menciptakan pemborosan karena terlena dengan supali yang ada. “Padahal punya potensi energi terbarukan yang cukup besar tapi tak pernah dikelola dengan baik,” katanya.
Audit energi, katanya, jadi medium membangun kesadaran pentingnya energi terbarukan. Terutama, untuk mengingatkan betapa borosnya kebiasaan penggunaan energi selama ini.
Menghitung ulang penggunaan listrik juga penting untuk mulai menelusuri ketimpangan yang terjadi akibat penggunaan energi fosil.
“Batubara mendominasi bahan bakar listrik, padahal di daerah hulu terdapat pertambangan yang menyebabkan derita dan dampak buruk bagi warga sekitarnya sedangkan kita minim terdampak.”
Menurut dia, intervensi terhadap rumah sakit strategis, karena dekat dengan keseharian masyarakat dan beban penggunaan listriknya yang cukup besar. Rizky mendorong pemerintah menerapkan audit energi dan membuat regulasi terkait yang lebih ketat.
“Audit energi mandiri seperti RS PKU Gamping bisa jadi contoh kedepan, apalagi ini didampingi program 1000 Cahaya jadi mestinya rumah sakit Muhammadiyah lainnya bisa melakukannya juga. Inisiatif berbasis jejaring komunitas seperti ini perlu didukung bersama.”
*****
Kredit
