- Rombongan anak muda beraksi di depan Gedung DPR RI dalam rangka Hari Bumi. Mereka mendesak pemulihan lingkungan.
- Muhammad Iqbal, salah satu massa aksi, menyebut bumi makin panas. Kondisi ini bukan terjadi secara alami, melainkan hasil serangkaian kebijakan dan ulah manusia, seperti alih fungsi lahan, penggundulan hutan masif hingga penyerapan emisi yang kurang.
- Annisa Innayatullah, pemudi dari Ambon, menyuarakan keresahannya akan kebijakan swasembada pangan. Menurutnya, alih-alih membuat pangan kuat, ambisi pemerintah ini justru ancam pangan lokal.
- Sandi Saputra Pulungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan, aksi ini juga mendesak pemerintah agar mengoreksi kebijakan yang bermasalah. Di antaranya, Undang-undang (UU) Omnibus law Cipta Kerja, UU Minerba dan UU Kehutanan.
“Pemerintah bicara di podium..Mengklaim penanganan sudah aman, sudah 100%. Namun di tenda-tenda itu, aman hanyalah mimpi yang belum tiba. Bencana ini bukan hanya reruntuhan. Ia adalah ujian keadilan. Apakah negara hadir di jalan yang terputus? Apakah tangan kekuasaan menjangkau tenda-tenda di sungai pelosok sana? Hari bumi mengingatkan kita, Menjaga alam berarti menjaga manusia. Menjaga rakyat berarti menjaga manusia… Menjaga bumi.”
Begitu puisi Ahmad Syafiq, anak muda dari Aceh Tengah, mengungkapkan kekecewaan, ketika aksi di Hari Bumi. Dia bergabung bersama muda mudi dari berbagai daerah ikut aksi di Jakarta.
Siang itu, 24 April lalu, sekelompok muda menyusuri Jalan Gatot Subroto, Jakarta, siang, sambil membawa nisan. Bukan ke tempat pemakaman umum, mereka justru bergerak ke Gedung DPR di Senayan.
“RIP Hak Atas Kehidupan” “RIP Hak Atas Lingkungan yang Baik & Sehat’” “RIP Hak Atas Pangan dan Air” Begitu antara lain tulisan tertera di nisan.
Spanduk pun terbentang. “Bumi Hanya Satu”
Mereka tiba di depan Gedung DPR sekitar 15.17 WIB.
Bagi mereka, kondisi bumi yang kian hari memburuk membuat sulit merayakan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April. Karena itu, aksi simbolik di depan DPR untuk menuntut keadilan iklim jadi pilihan.
“Kami, anak muda adalah korban dari kebijakan,” kata Muhammad Iqbal, peserta aksi.
Menurut dia, suhu di Indonesia makin panas, bahkan pernah 36 derajat. Cuaca yang ekstrem dan tidak menentu membuatnya harus panas-panasan saat ke kampus di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Kondisi ini, katanya, tidak tercipta secara alami tetapi hasil serangkaian kebijakan dan ulah manusia, seperti alih fungsi lahan, penggundulan hutan masif hingga penyerapan emisi yang kurang.
Sisi lain, penghasil emisi seperti kendaraan hingga industri ekstraktif tak terkendali. Karena itu, lewat aksi ini, dia ingin menyadarkan pemerintah untuk lebih peduli lingkungan.
“Buat bapak Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, alumni lulusan kampus saya, ayok, pak, izin alih fungsi lahannya diperketat lagi. Jangan semena-mena. AMDAL-nya diperkuat,” kata pemuda 20 tahun itu.
Annisa Innayatullah, pemudi dari Ambon, menyuarakan keresahannya akan kebijakan swasembada pangan. Alih-alih membuat pangan kuat, ambisi pemerintah ini justru ancam pangan lokal.
Pemerintah, katanya, memaksakan cetak sawah di Papua. Padahal, makanan sehari-hari warga bukanlah beras. Program ini hnya melanjutkan program ‘berasisasi’ rezim orde baru yang menghilangkan diversifikasi pangan lokal.
Annisa khawatir, papeda, makanan sehari-hari keluarganya, semakin sulit mereka buat seiring dengan program-program tersebut.
“Dari hulu sampai hilir, sampai makanan di piring kita, kita dijajah,” ujarnya.
Selain perubahan suhu ekstrem dan keterancaman pangan lokal, kebijakan pemerintah juga anak-anak muda ini nilai telah menyebabkan bencana. Syafiq meminta pertanggungjawaban pemerintah atas bencana ekologis yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera.
Bencana ini, katanya, terjadi karena kerusakan ekologis imbas aktivitas perusahaan yang pemerintah berikan izin. Deforestasi meluas, sehingga fungsi hutan berkurang.
Sudah menyebabkan bencana, pemerintah juga tidak serius dalam menangani bencana Aceh.
Koreksi aturan bermasalah
Sandi Saputra Pulungan dari Walhi Nasional, mengatakan, aksi ini juga mendesak pemerintah agar mengoreksi kebijakan yang bermasalah. Di antaranya, Undang-undang (UU) Omnibus law Cipta Kerja, UU Minerba dan UU Kehutanan.
Regulasi itu seakan melegalkan perluasan deforestasi. Korporasi mudah mendapat izin penggunaan lahan tanpa menimbang serius dampak yang timbul.
“Pemerintah harus mencabut kebijakan yang justru mempercepat kerusakan lingkungan hidup, mempercepat bencana ekologis dan mempercepat laju krisis iklim,” katanya.
Alih-alih memberikan karpet merah untuk korporasi, menurutnya, pemerintah harus mengutamakan hak-hak masyarakat. Karena, mereka terbukti menjaga alam ketimbang krporasi yang menggundulkan hutan dan lahan.
Massa aksi membawa dan mendirikan kemah di depan Gedung DPR. Menurut Sandi, ini merupakan pesan sederhana atas kekhawatiran mereka tidak bisa lagi berkemah di hutan karena deforestasi yang menggila.
Anak-anak muda ini, katanya, ingin menghirup udara segar lebih lama, melihat satwa, minum air bersih dan mendapatkan sumber makan dengan mudah. Dirinya tidak mempermasalahkan tidak keluarnya anggota DPR untuk menemui mereka. Asalkan, mengeksekusi tuntutan mereka.
“Berikan kami bukti yang nyata dengan membuat kebijakan atau keputusan politik yang bener-bener keberpihakannya mencerminkan untuk masa depan orang muda!”
Sekitar pukul 17.30 WIB, saat sorot matahari meredup, anak-anak muda itu berbaris di depan gedung DPR RI dan menyampaikan “Deklarasi Anak Muda.” Feby Nur Evitasari mewakili mereka membacakan deklarasi itu.
Dia mengatakan orang muda menjadi saksi langsung krisis iklim mengubah wajah Indonesia. Hutan terus terbakar, pesisir kian terkikis, hingga desa-desa yang semakin terntan gagal panen. Menurut mereka, itu menunjukkan krisis ini bukan ancaman amasa depan, melainkan kenyataan hari ini.
Orang muda, katanya, menjadi generasi yang akan menanggung dampak terberat dalam jangka panjang. Mereka akan hidup di tengah cuaca ekstrem, kualitas air, udara dan lingkungan yang menurun, dan bencana ekologis yang semakin sering terjadi.
“Namun, kami bukan pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis ini. Ketidakadilan inilah yang harus segera diakhiri,” ujarnya.
Mereka mendesak Pemerintah dan DPR RI mengambil langkah nyata dengan mengesahkan RUU Keadilan Iklim sebagai dasar hukum mendesak yang menjamin perlindungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, seperti petani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok rentan termasuk perempuan dan kelompok difabel.
“Kebijakan iklim tanpa keadilan hanya akan menjadi formalitas yang jauh dari kebutuhan rakyat.”
Koalisi Orang Muda juga mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang melakukan sinkronisasi kebijakan lintas sektor secara horizontal dan vertikal untuk memutus pola kerja sektoral yang tumpang tindih.
Juga, memastikan standar Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi kewajiban hukum yang harus ada dan menerapkannya dalam setiap keputusan strategis penanganan iklim. Serta, memulihkan lingkungan hidup secara menyeluruh dan pastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Bagi anak-anak muda itu, Hari Bumi bukan sekadar seremoni. Mereka mengaku akan terus bersuara dan bergerak. Namun, tanggung jawab terbesar tetap ada pada Pemerintah dan DPR.
Deklarasi itu menutup aksi damai mereka. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, mereka merapikan tenda-tenda itu dan saling berpamitan, dan meninggalkan lokasi aksi.
*****
Kredit
