- Sejak 2025, sejumlah desa di Pagai, Sipora, dan Siberut dijadikan pilot project penanaman jagung. Namun di beberapa lokasi, tanaman gagal menghasilkan karena lahan tidak cocok, rawan banjir, dan minim pendampingan teknis.
- Fransiskus Xaverius dari Bumdes Taraet Borsa, Sipora, mengaku dua kali menanam jagung tetapi gagal akibat lahan rawa terendam banjir. Selama program berjalan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) disebut tak pernah datang, sehingga warga merasa “berjalan tanpa arah.”
- Di Bojakan, Siberut Utara, jagung empat kali terdampak banjir hingga menyebabkan kerugian total sekitar Rp96 juta untuk 8 hektar lahan. Selain biaya pupuk dan dolomit, ongkos pengiriman hasil panen ke Padang mencapai Rp1,5 juta per ton, membuat usaha ini dinilai tidak efisien.
- Warga menyebut sagu, keladi, padi ladang, hingga ternak babi atau sapi lebih sesuai dengan kondisi alam dan budaya Mentawai. Direktur YCMM Rifai Lubis mengkritik program ini sebagai bentuk penyeragaman pangan tanpa menghargai keragaman lokal serta minim kajian kesesuaian lahan.
Program pangan dengan tanam jagung di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, hampir setahun berlalu. Alih-alih membawa hasil maksimal, petak-petak jagung yang petani tanam gagal panen karena lokasi lahan tak cocok.
Berdasar informasi yang Mongabay himpun, proyek tanam jagung ini pemerintah wajibkan untuk seluruh desa di Mentawai sejak 2025.
Fransiskus Xaverius, Kepala Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Taraet Borsa, Sipora mengatakan, baru menanam jagung setelah pemerintah mewajibkannya. Semula, mereka merencanakan untuk menanam di tiga lokasi. Namun, karena pertimbangan efektivitas, dia putuskan di satu lokasi.
“Rencananya satu hektar di Betumonga, satu hektar di Maktutungan, dan satu hektar di tempat lain. Tapi setelah dipertimbangkan, pengurus bisa kewalahan kalau tersebar di banyak lokasi. Akhirnya diputuskan di satu tempat saja,” katanya.
Total ada tiga hektar lahan dia siapkan untuk program ini. Setiap hektar dia perkirakan bisa menghasilkan 8-10 ton. Namun, karena lokasi lahan tak sesuai, jagung-jagung yang terlanjur ditanam amblas terkena banjir.
Xaverius katakan, ada dua hehktar lahan yang BUMDes sewa untuk program ini. Saat proses penanaman berlangsung, sekitar 30-40 orang terlibat dengan upah masing-masing Rp125.000 per hari.
Dia sayangkan minimnya petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terlibat dalam program ini. Bahkan, selama pelaksanaan program, tak sekalipun petugas datang ke lokasoi.
“Itu yang membuat kami seperti berjalan tanpa arah. Kami tidak tahu tahapan masa tanam, setelah berapa hari harus melakukan apa, dan seterusnya,” katanya.
Xaverius katakan, lokasi lahan jagung dominan rawa. Walhasil, usai penanaman, beberapa bagian lahan justru kebanjiran hingga sebabkan tanaman rusak. Dirinya tidak membuat parit karena tidak ada anggaran untuk kebutuhan itu.
Setelah kebanjiran, dia sempat mencoba untuk menanam kembali. Akan tetapi, banjir kembali datang dan menghancurkan tanaman jagung.
“Kami sudah dua kali menanam. Kami sepakat menjadikannya sebagai pembelajaran. Di tahap kedua nanti kami harus membuat selokan atau parit dan itu akan kami anggarkan,” katanya.
Sebelumnya, dia sempat meninjau lokasi yang akan dipakai penanaman. Bahkan, memeriksa tingkat keasaman lahan tetapi karena baru pertama kali, dia tak begitu mengerti akan dampak terhadap tanaman jagung karena tak memiliki pengalaman.
“Ternyata itu juga bekas parkiran alat berat. Oli dan minyak pernah tumpah di situ. Kami tidak memahami dampaknya terhadap tanah”.
Dia merasa Bumdes juga tidak diberi pilihan. “Padahal menurut kami, untuk kondisi di sini yang lebih cocok justru ternak babi atau sapi”.
Selain lahan yang tak cocok, persoalan lain ada pada transportasi. Xaverius bilang, untuk biaya angkut ke Padang, kapal mematok Rp1,5 juta per ton. Hal itu jelas tak sepadan, meski Bulog mematok harga Rp6.500 setiap kilogramnya. Belum lagi untuk kebutuhan pupuk, dirinya harus mendatangkannya dari Tuapeijat.
Sebagian tanaman yang terbebas banjir kini memang mulai berbuah, meski terlihat kecil-kecil. Xaverius pun merencanakan untuk menyimpan hasil panen nanti dan tidak mengirimnya ke Padang karena tak sebanding dengan ongkos.
Sebagai perbandingan, katanya, di Sidomakmur, dengan kontur tanah yang lebih kering, hasil panen hanya 1,3 ton dari luas setengah hektar.
“Jadi, bagi kami, penyertaan modal untuk ketahanan pangan ini rasanya seperti menghambur-hamburkan uang.”
Tanaman kebanjiran
Lutfi Anto, Kepala Desa Sipora Jaya mengatakan, sebelumnya sudah merencanakan program ketahanan pangan dengan menanam durian. Bahkan, dari 10 hektar lahan yang dia siapkan, empat hektar sudah dibuka.
Namun, tiba-tiba pada akhir 2024 pemerintah pusat menginstruksikan Mentawai seragam menanam jagung. Apa boleh buat, dia pun mengikuti instruksi itu dengan mengalokasikan 20% dari dana desa. Masalahnya, kondisi cuaca dan lokasi lahan dia nilai tak cocok untuk jagung.
Yohanes Napitupulu, Kepala Bumdes Maileppet mengatakan, ada empat hektar lahan masyarakat dia sewa untuk menanam jagung yang berlangsung sejak Agustus 2025. Dua hektar bumdes kerjakan sendiri, sementara dua hektar kerjasamakan dengan kelompok tani.
Dari total empat hektar lahan jagung itu, hanya sebagian yang bisa panen karena terdampak banjir. “Kami sudah jemur dan pipil hasilnya sekitar 400-an kilogram,” katanya.
Kendati mayoritas tanaman gagal panen, Yohanes tak kapok. Awal Februari, dia kembali melakukan penanaman dengan luasan dan lokasi lahan yang sama.
Di Desa Bojakan, Siberut Utara, kondisinya lebih parah lagi. Batang tanaman jagung yang sedang tumbuh rebah dan terkubur material pasir terbawa banjir awal September 2025. Lumpur dari sungai yang meluap mengandaskan harapan untuk meraih untung dari program ini, meski beberapa pekan setelahnya sebagian kecil tanaman kembali tumbuh.
Irman selaku Kepala Bumdes Tirik Oinan Bojakan, mengaku tak banyak berharap hamparan jagung yang ditanamnya berhasil. “Setelah banjir, semua harus dicabut dan ulang menanam, hampir semuanya rebah,” ujarnya. Total kerugian dari peristiwa ini dia perkirakan mencapai Rp36,5 juta.
Para petani, katanya, sebenarnya sempat berusaha untuk menanam kembali. Namun, banjir kembali menghempaskannya. “Semua jagungnya gagal panen. Pernah ulang lagi petaninya nanam tapi kena banjir lagi. Bojakan 4 kali jagungnya kena banjir, tahun kemarin sama tahun ini, jadi nggak ada hasil sama sekali.”
Bila ditotal, biaya tanam dan juga kebutuhan pupuk, dolomit serta lainnya, total kerugian capai Rp96 juta untuk 8 hektar lahan. Karena itu, Irman pun putuskan untuk tidak melanjutkan program tersebut.
Sejatinya, ada komoditas lain yang dia nilai lebih cocok dengan kondisi tanah di tempatnya. Yakni, padi ladang dan juga sagu yang menurutnya memiliki pasar lebih jelas ketimbang jagung yang harus dijual ke bulog dengan biaya angkut mahal.
Paulus, Kepala Desa Bojakan sayangkan pelaksanaan progam tanam jagung yang tanpa ada survei lapangan terlebih dulu. Akibatnya, banyak hamparan jagung yang gagal panen karena lokasi lahan tak sesuai. “Disayangkan sekali tidak ada survei lapangan dulu apa yang cocok (di lahan Bojakan),” katanya.
Mongabay berusaha meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Mentawai atas program ini, Jumat (1/5/26). Namun, chat maupun kontak melalui aplikasi percakapan tak kunjung mendapat respons.
Sesat pikir
Tirjelius Taikatubutoinan, Kepala Desa Saureinu mengatakan, perlu beberapa tahapan untuk bisa menanam jagung di wilayahnya. Itu karena lahan disana dominan gambut dengan tingkat keasaman tinggi, PH 5. Sedangkan, tanaman jagung akan tumbuh ideal dengan PH 7. Karena itu, perlu menambahkan dolomit setelah pembersihan lahan dilakukan.
Selain itu, warga juga harus menyemprotkan pestisida untuk mengusir hama dan menambahkan pupuk untuk memacu pertumbuhan. Ini berbeda sekali dengan pengolahan lahan masyarakat biasanya yang hanya menggunakan pupuk organik. Total anggaran Rp194 juta dia alokasikan untuk lahan jagung seluas empat hektar.
Rifai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mengkritik program tanam jagung yang tanpa didasari kajian matang. Penyeragaman komoditas tanaman jagung dinilainya tak ubahnya program ‘berasisasi’ di zaman orde baru.
“Dana yang digunakan untuk penanaman jagung dari program itu bisa membeli beras untuk semua keluarga yang ada di Bojakan selama 6 bulan,” canda Rifai.
Dia bilang, pemerintah alami sesat pikir ketika menjalankan program ini. Pasalnya, jagung bukanlah kebiasaan masyarakat Mentawai bercocok tanam. Selain berpotensi gagal karena minim pengalaman, pemerintah juga tidak menghargai budaya pangan lokal, seperti sagu, keladi,
“Masyarakat belum memahami bagaimana cara membudidayakan sebab tidak punya pengalaman, kemungkinan besar akan gagal,” katanya.
Seharusnya, pemerintah daerah bisa lebih proaktif dengan memberi masukan pada pemerintah pusat sebelum program ini berjalan, sekaligus mendorong penguatan sumber pangan lokal yang lebih sesuai.
“Seperti sagu misalnya tidak rentan terhadap perubahan iklim, tidak perlu pupuk dan sebagainya. Selain itu keladi atau umbi-umbian yang secara medis juga sehat,” katanya.
*****
Kredit
