- Sekitar seribuan warga yang tergabung dalam Gema Duta menggelar aksi di Tretes, Pasuruan, menolak rencana alih fungsi 22,5 hektar hutan menjadi perumahan elit. Mereka khawatir proyek ini memicu bencana banjir dan longsor di wilayah padat penduduk di bawahnya.
- Aktivis dan warga menilai banjir yang melanda 11 kecamatan baru-baru ini berkaitan dengan degradasi hutan di lereng Gunung Arjuno-Welirang. Dalam 14 tahun terakhir, kebakaran dan kerusakan hutan belum sepenuhnya pulih, sementara reboisasi masih minim.
- Selain risiko bencana, alih fungsi hutan juga dikhawatirkan merusak kawasan penting seperti TWA Tretes yang menjadi habitat satwa liar serta mengancam sumber mata air yang menjadi tumpuan hidup warga sekitar.
- WALHI Jawa Timur menegaskan pentingnya menghentikan alih fungsi hutan dan mendorong solusi berbasis alam, seperti pemulihan kawasan hutan dan peningkatan ruang terbuka hijau. Pemerintah juga diminta melakukan mitigasi komprehensif, di tengah meningkatnya cuaca ekstrem yang memperbesar risiko banjir dan longsor.
Sekitar seribuan warga berdemonstrasi di Kelurahan Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/3/26). Mereka membentangkan poster dan spanduk yang menolak alih fungsi hutan di Kaki Gunung Arjuno-Welirang menjadi perumahan elit. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Hutan (Gema Duta) ini khawatir alih fungsi hutan akan membawa petaka, bencana banjir dan longsor.
Priya Kusuma, Ketua Aliansi Gema Duta, menuturkan eksploitasi alam berlebihan akan mengundang bahaya. Banjir yang menerjang 11 Kecamatan di Pasuruan sejak Selasa (24/3/26) malam tak lepas dari kerusakan hutan di lereng Gunung Arjuno-Welirang.
Selama 14 tahun, katanya, hutan lindung di Lereng Gunung Arjuno-Welirang terbakar, ribuan hektar rusak. Sedangkan proses reboisasi belum sepenuhnya tuntas di kawasan hutan yang terdiri atas beragam jenis pohon rimba.
“Baru bisa berapa persen yang pulih,” katanya.
Dia pun makin khawatir bila rencana mengalihfungsikan hutan seluas 22,5 hektar untuk perumahan elit terus berlanjut.

Priya katakan, semula, hutan itu berstatus hutan produksi kelolaan Perum Perhutani. Hutan produksi terdiri atas pohon mahoni (Swietenia macrophylla) dan pinus (Pinus merkusii). Kini, berubah jadi alokasi penggunaan lain di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan akan jadi area permukiman.
Para peserta aksi tak hanya berasal dari desa/kelurahan di Kecamatan Prigen yang memang berada di Kaki Arjuno-Welirang, seperti Desa Dayurejo, Kelurahan Pecalukan, Ledug, Prigen. Tetapi, juga warga desa yang selama ini menjadi langganan banjir. Seperti Beji. Para mahasiswa, pegiat lingkungan, dan pecinta alam juga bergabung untuk suarakan tuntutan sama.
Menurut Priya, aksi itu sekaligus untuk menagih keseriusan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dalam menangani persoalan ini. Pasalnya, masa kerja pansus yang terbentuk Oktober 2025 itu segera berakhir. “Oktober 2025 kita mengajukan ke Pansus, kemudian ada banjir Sumatera, kemudian Bali. Seolah-olah kayak diingatkan.”
Tiga tahun lalu, banjir menerjang Kelurahan Pecalukan dan Pesanggrahan, Kecamatan Prigen. Banjir disertai tanah longsor yang mengalir, bak banjir lahar hujan. Lokasi banjir tak jauh dari rencana proyek itu.
“Kita tidak anti-investasi, tapi kita tidak ingin bencana di depan mata. Lantaran di bawahnya permukiman padat penduduk. Jangan sampai jatuh korban jiwa,” katanya.
Sebelumnya, kata Priya, warga sudah kecolongan dengan pembangunan hotel di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Hotel dan wisata buatan beroperasi sejak 2024. Awalnya warga menolak, namun pembangunan terus berjalan.
Sebelumnya, TWA Tretes seluas 92 hektar yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur (Jatim). Dalam buku Statistik 2016 yang diterbitkan BBKSDA Jatim, TWA Tretes memiliki beragam pohon rimba terdiri atas pohon kaliandra (Caliandra calothyrsus), sengon (Albizia chinensis), pinus, bendo (Artocarpus elasticus), cembirit (Tabernaemontana macrocarpa Jack), awar-awar (Ficus septica Burm), Eucalyptus sp, dan nangka (Artocarpus heterophyllus, y).
TWA menjadi habitat bagi monyet ekor panjang, lutung Jawa, landak, rusa dan beragam spesies burung seperti prenjak coklat dan raja udang. TWA Tretes yang ditetapkan sejak 1975, telah dikelola swasta melalui izin pengusahaan pariwasata alam (IPPA) sejak 2015. “Saya saat kecil masuk hutan gelap, rimbun banget. Ada burung-burung, rusa dan babi hutan,” ujar Priya.
Bagi Priya, rencana proyek perumahan itu tak hanya berpotensi memicu banjir dan longsor. Tetapi, juga sumber mata air yang ada di sekitar landscape Arjuno-Welirang. Apalagi sebagian besar warga menggantungkan hidup dari sumber mata air di kawasan ini.

Cuaca ekstrem
Pradipta Indra Ariono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jatim menegaskan, alih fungsi hutan di gunung Arjuno-Welirang turut memperparah banjir di Pasuruan. Pasalnya, bukaan hutan akan mempercepat air limpasan yang tak terserap oleh akar pohon.
“Pada kawasan hutan merupakan satu ekosistem yang tak bisa terpisahkan. Sehingga jika hutan rusak akan berdampak di kawasan yang lain,” kata Indra.
Karena itu, segala usaha untuk mengalihfungsikan hutan harus dicegah.
Terkait banjir besar yang melanda Pasuruan belum lama ini, Indra mendorong pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi jangka pendek dan jangka panjang.
Upaya itu, katanya, bisa dilakukan dengan menginventarisasi seluruh potensi bencana yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menentukan wilayah potensial terdampak, serta memetakan penyebab banjir.
Dalam jangka panjang, pemda harus bisa melihat akar permasalahan yang jadi penyebab banjir. Seperti mengembalikan kawasan hutan, menambah ruang terbuka hijau (RTH), normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi dan drainase.
Indra bilang, solusi berbasis alam dengan mengembalikan kawasan hutan tak hanya mencegah banjir dan longsor. Tetapi, lebih jauh juga mengurangi pemanasan global, mencegah krisis iklim dan bencana hidrometeorologi.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan potensi banjir bandang di beberapa wilayah, salah satunya Pasuruan. Cuaca ekstrem dengan risiko hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Hujan lebat dipicu Siklon Tropis Narelle yang terpantau di Samudera Hindia.
Masalahnya, selama ini, Pemkab Pasuruan tak melihat akar masalah yang menjadi penyebabnya. Akibatnya, upaya penyelesaian yang dilakukan secara sporadis.
Taufiq Hermawan, Kepala Stasiun Meteorologi Juanda, dalam siaran persnya menjelaskan, Jatim tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Fenomena itu berdampak pada peningkatan cuaca ekstrem selama 10 hari ke depan. Potensi cuaca ekstrem dampak dari Gelombang Rossby dan Gelombang Kelvin yang melintasi wilayah ini.
“Suhu muka laut menunjukan penguapan signifikan di Selat Madura yang mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” tulis Taufiq dalam keterangannya.
Hujan disertai petir dan angin kencang. BMKG Juanda mengimbau masyarakat dan pemerintah mewaspadainya terutama di wilayah dengan topografi curam/ bergunung/ tebing diminta lebih waspada terhadap dampak yang ditimbulkan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang.

Proses pemulihan
Banjir di Kabupaten Pasuruan menimpa 6.650 keluarga terdiri atas 21.157 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan. Banjir akibat intensitas hujan deras disertai angin kencang selama lebih dari dua jam.
Ketinggian air bervariasi antara 70-150 sentimeter. Banjir terparah di Kecamatan Beji. Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut meninjau lokasi banjir di Desa Kedungringin, Beji, Pasuruan pada Jumat (27/3/26).
Mengutip laman Pasuruankab.go.id, Suharyanto menaiki perahu karet ke Desa Kedungringin, Kecamatan Beji yang masih terkepung banjir. Dia pun mengapresiasi langkah Pemkab Pasuruan dalam penanganan kedaruratan. Terutama dengan membangun shelter kebencanaan untuk logistik dan dapur umum. “Saya mengapresiasi dengan aksi di semua kecamatan yang potensi bencana,” katanya.
Sugeng Hariyadi, Kapala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, menjelaskan sampai 27 Maret 2026, tersisa dua kecamatan yang belum surut. Yakni Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Beji. BPBD mengklaim menangani korban banjir di pengungsian dengan baik. Didirikan tiga shelter dan dapur umum di Winongan, Rejoso dan Bangil.
Pelayanan makanan bagi korban banjir menggunakan peralatan dapur umum yang modern dan sanitasi bagus. Shelter dibangun sejak setahun lalu menyediakan peralatan memasak dan menyimpan bahan baku makanan. “Dalam tempo satu jam, bisa memasak untuk sekitar 900 orang,” katanya kepada Mongabay.
Shelter, katanya, menjadi pusat penangan kedaruratan dan posko di dekat lokasi bencana alam. Masing-masing shelter disiagakan 10 orang untuk menyediakan makanan untuk korban banjir. Juga dibagikan family kit terdiri atas alat kebersihan, pakaian, perlengkapan tidur, dan perabot darurat untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan hidup.
*****
Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian