Pemerintah kadang salah kaprah dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait krisis iklim. Program-program pemerintah tak tepat sasaran, bukan yang benar-benar masyarakat perlukan.  Bahkan, kadang menciptakan masalah baru alih-alih mengatasi persoalan, seperti pembuatan bendungan dengan menggusur lahan-lahan masyarakat hingga mereka kehilangan ruang hidup.

Pemerintah harus melibatkan masyarakat dan melihat persoalan iklim dalam tataran lokal karena masing-masing wilayah atau daerah kemungkinan memiliki masalah berbeda dan penanganan tak sama pula.

Eni Maryani, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, mengatakan, pemerintah kerap sepihak dalam membuat dan menjalankan program.

Pemerintah tidak melibatkan pendapat-pendapat dari masyarakat tapak hingga informasi yang mereka dapat kurang akurat dan tak komprehensif menjawab masalah di lapangan.

Solusi-solusi yang muncul, katanya,  hanya berdasar inisiatif individu. Sedang adaptasi memerlukan kelembagaan lokal.

Di tataran global dan nasional bila bicara krisis iklim, narasi yang mengemuka adalah tentang emisi karbon dan gas rumah kaca. Istilah-istilah itu, katanya, kurang masyarakat tapak pahami.

Sedang di masyarakat tapak, krisis iklim adalah gagal panen, sungai keruh, abrasi, dan semacamnya.

“Jadi di sini dikatakan ada mismatch, tidak kesesuaian antara narasi lokal dengan narasi nasional dan global yang seringkali itu justru jadi dasar kebijakan,” kata Maryani dalam seminar publik belum lama ini.

Dia menegaskan, setiap komunitas dan individu punya pengalaman sendiri-sendiri tentang krisis iklim jadi dalam mengatasi masalah, jalan keluar bisa jadi berbeda.  Untuk itu, perlu ada pemaknaan bagi pengalaman dan pengetahuan masyarakat.

Pengalaman eksternal seseorang atau kelompok mungkin sama, tetapi pengelaman internalnya akan berbeda.

Maryani bilang, bila seseorang ingin memahami sikap perilaku orang lain, maka harus betanya dulu bagaimana memaknai sesuatu.

“Jadi,  masing-masing semua menginternalisasikan pengalamannya dengan berbeda hingga pengetahuannya juga akan berbeda-beda. Itu yang dikatakan subjektivitas.”

Pengetahuan itu, katanya,  terbangun secara subjektif, individual, tidak sama walaupun dengan pengalaman eksternal yang sama.”

Begitu juga dengan cara komunitas masyarakat dalam memaknai tentang krisis iklim. Setiap kelompok masyarakat punya pemaknaan berbeda tentang krisis iklim.

Dia contohkan masyarakat Nusa Tenggara Barat  (NTB) dan Bali. Kalau tanya kepada orang NTB krisis iklim bagi mereka, mungkin akan menjawab, perubahan cuaca yang menyebabkan hutan mereka hilang. Kehilangan hutan berarti hilang lebah madu, yang mereka anggap sebagai krisis penghidupan.

Demikian pula kalau tanya kepada masyarakat Bali, mungkin mereka akan menjawab tentang hilangnya rumpun bambu hingga berdampak pada kelangkaan air dan gangguan terhadap upacara adat.

“Jadi kalau dari situ, akhirnya perubahan iklim bukan hanya tantangan ekologis tapi juga krisis sosial, politik dan komunikasi.,” kata Maryani.

Menurut dia, pemerintah dalam merespons krisis iklim tidak bisa seragam di setiap daerah. Program pemerintah harus berakar pada konteks lokal dan terbentuk melalui proses inklusif dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

“Proses ini memungkinkan komunitas untuk menyuarakan pengalaman mereka, membongkar struktur kerentanan, dan menyusun langkah-langkah adaptasi yang relevan dengan kondisi lokal.”

Pemetaan masalah

Untuk mengetahui persoalan-persoalan iklim di masing-masing daerah, perlu pemetaan.  Asfriyanto, bersama beberapa mitra mengembangkan aplikasi yang bisa memetakan masalah-masalah iklim bernama Incline.

Aplikasi ini berbasis offline hingga bisa digunakan di kampung-kampung yang sulit sinyal.

Asfriyanto tidak menampik sejatinya secara saintifik informasi tentang iklim dalam skala nasional dan global banyak sekali. Yang menjadi pertanyaan,  apakah informasi itu sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di tingkat desa,  masyarakat tidak begitu paham tentang perubahan iklim, apa risiko dan bagaimana meresponsnya.

Asfriyanto membuat indikator-indikator lokal dalam aplikasinya terkait bencana. Dia percaya, meskipun sama-sama bencana banjir, misal, tetapi dalam konteks lokal, antar satu tempat dengan tempat lain berbeda detaillnya.

Selama ini, penanganan bencana seringkali kurang memperhatikan detail-detail kecil di daerah-daerah tertentu.

“Bayangkan itu, penanganan bencana tanpa data, apa, rencanakan kegagalan toh,” kata Asfriyanto.

Dia contohkan,  pembuatan tanggul pemerintah hasil studi banding, lalu diterapkan di daerah tertentu. Pembangunan tanggul itu, katanya, belum tentu benar-benar cocok dalam mengatasi masalah banjir di tempat itu.  Karena studi banding tak benar-benar berdasarkan data lapangan dan pembacaan kritis terhadap situasi.

Dalam Incline, data yang bisa dimuat adalah tentang jumlah orang miskin di desa , kelompok rentan, kapasitas di sana, apa saja sensitivitasnya, dan jumlah jiwa berdasarkan kelompok umur.

“Yang punya data ini adalah komunitas.”

Dari data-data yang masuk, aplikasi akan memberikan analisis dan menunjukkan apa yang sensitif di daerah itu, semisal,  bila terjadi kekeringan, yang sensitif adalah sumber air minum.

“Kalau itu yang sensitif berarti itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa. Itu yang harus dikerjakan komunitas,” katanya.

Harapannya, Incline menjadi alat ukur untuk berpikir kritis, terutama dalam melihat perubahan iklim dan mampu mengurai dampak, mitigasi, dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Sejauh ini, penggagas Incline itu berpendapat, dua penyebab utama terjadi perubahan iklim,  yaitu,  industri tinggi emisi dan kebijakan pembangunan yang tinggi emisi.

Danang Setiawan, Kepala Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, pakai Incline untuk pemetaan mitigasi dan adaptasi iklim. Hasil analisisnya jadi dasar untuk membuat kebijakan desa.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desanya adalah petani. Yang selalu menjadi permasalahan bagi mereka adalah musim yang tidak terprediksi.

“Harusnya sudah musim kemarau ternyata hujan dan sebaliknya,” katanya.

Berdasarkan hasil analisa mereka setelah menggunakan Incline, risiko di Desa Pundungan adalah angin. Karena desa itu berada di tempat tinggi hingga tidak ada kerawanan banjir.

Ketika hujan lebat, biasa dengan angin kencang. Angin inilah yang punya dampak pada sektor pertanian, buat tanaman roboh.

Pemerintah desa pun menganggarkan 20% dana desa untuk program kedaulatan pangan, ada pendampingan terhadap petani lewat dana itu.

“Muncullah kemudian ada program korporasi petani, di mana petani kita kumpulkan, kemudian dampingi dan juga buatkan SOP (standar operasi) yang benar. Bagaimana caranya bertani,” kata Danang.

Usaha pertanian memberdayakan tiga ekonomi di desa yaitu BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan lumbung pangan.

Danang bilang, ketika pertanian warga desa terkena bencana lalu mereka bingung untuk bertani kembali karena tidak ada modal. Pemerintah desa memberikan modal kepada petani, tetapi dengan keharusan kontrak pertanian.

“Panen nanti dibeli di lumbung pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan di kami. Kemudian hasil dari lumbung pangan, nanti menghasilkan beras yang akhirnya nanti dijual BUMDes.”

Danang berharap,  Incline bisa lebih luas dengan menggandeng kabupaten. Kabupaten punya program tanggap bencana tetapi tidak punya alat ukur, hingga tidak mengerti cara mengetahui risiko bencana.

Harapannya, supaya daerah makin siap dalam melakukan mitigasi dan adaptasi.

Pengalaman lain dari Maria Mervina N. Meyi, Ketua LSM Pelita Harapan Lembata. Dia bilang, salah satu kendala mereka adalah tidak punya data sistematis.

Selama ini,  lebih banyak mendengarkan cerita-cerita masyarakat, terutama perempuan yang terdampak krisis iklim.

Kelompok perempuan rentan terdampak krisis ini. Karena itu dia fokus pada isu-isu yang melibatkan perempuan, mengadvokasi para perempuan.

“Kalau memang dibiarkan terus maka akan terjadi perselisihan kesenjangan yang mana dia berdampak juga pada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Itu korbannya juga perempuan,” kata Mei.

Mereka juga menggunakan Incline untuk menunjang kerja-kerja sosial seperti pemetaan dan analisis terhadap berbagai masalah yang mereka hadapi.

“Kami menyadari,  ternyata masyarakat lokal atau perempuan itu sebenarnya punya pengetahuan lokal yang luar biasa.”

*****

Embung Tirta Mulya, Andalan Lereng Merapi Hadapi Krisis Iklim

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

bencanahutan indonesiakomunitas lokaljawajawa timur

Lihat Topik