- Pembiayaan perbankan menjadi urat nadi yang menghidupi proyek hilirisasi nikel, yang diklaim sebagai jalan menuju kedaulatan industri dan ekosistem kendaraan listrik, termasuk di Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik deru mesin smelter bertenaga batubara ada aliran dana jumbo dari bank-bank, baik dari Beijing maupun Jakarta.
- Riset Yayasan Tanah Merdeka (YTM) akhir 2025 berjudul “Sisi Gelap Transisi Energi” mengungkapkan fakta menarik. Di mana, bank-bank nasional, khusus bank pelat merah, ikut menanggung risiko dan memperdalam keterikatan Indonesia dalam industri nikel global.
- Richard Labiro, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, mengatakan, keterlibatan bank nasional menandai fase baru, yakni, negara tak lagi sekadar membuka pintu bagi investor asing, juga menempatkan dana publik dalam pusaran industri berisiko tinggi, baik finansial maupun lingkungan.
- Laporan Koalisi Forests & Finance berjudul Mining and Money: Financial Fault Lines in the Energy Transition menunjukkan, pembiayaan besar-besaran berkelindan dengan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Juga, praktik kerja berbahaya, hingga kegagalan pengelolaan limbah beracun yang berujung bencana.
Pembiayaan perbankan menjadi urat nadi yang menghidupi proyek hilirisasi nikel, yang diklaim sebagai jalan menuju kedaulatan industri dan ekosistem kendaraan listrik, termasuk di Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik deru mesin smelter bertenaga batubara ada aliran dana jumbo dari bank-bank, baik dari Beijing maupun Jakarta.
Dalam satu dekade terakhir, industrialisasi Tiongkok tampil sebagai aktor utama penghiliran nikel di Indonesia. Ekspansi mereka tak berdiri sendiri.
Bank-bank Tiongkok menggelontorkan pinjaman ratusan juta dolar untuk membangun smelter, pabrik baja nirkarat, hingga pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara.
Riset Yayasan Tanah Merdeka (YTM) akhir 2025 berjudul “Sisi Gelap Transisi Energi” mengungkapkan fakta menarik. Di mana, bank-bank nasional, khusus bank pelat merah, ikut menanggung risiko dan memperdalam keterikatan Indonesia dalam industri nikel global.
Dalam riset itu, YTM menelusuri jejak pembiayaan itu di Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Pada 2013, kawasan industri ini mulai berdiri. Dua tahun kemudian, proyek peleburan nikel pertama milik investor Tiongkok beroperasi.
China Development Bank, pada 2014, memberikan pinjaman US$384 juta kepada Tsingshan Group untuk membangun PLTU batubara berkapasitas 2×65 megawatt.
Listrik dari pembangkit ini menopang smelter rotary kiln–electric furnace (RKEF) milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI).
Pada 29 Mei 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik nickel pig iron (NPI) pertama itu.
SMI merupakan usaha patungan Tsingshan Group dengan PT Bintang Delapan Mineral (BDM). Setelah SMI, aliran dana dari bank-bank Tiongkok mengalir deras.
YTM menemukan, pada 2015, sindikasi bank terdiri dari Export-Import Bank of China, Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China mengucurkan pinjaman US$700 juta kepada Guangxin Holdings Group Ltd.
“Dana itu dipakai PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry untuk membangun delapan lini smelter dan PLTU batubara berkapasitas 2×150 megawatt,” tulis riset itu.
China Development Bank dan Bank of China juga membiayai proyek PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). Total pinjaman mencapai US$574 juta, untuk membangun smelter nikel, pabrik baja nirkarat, dan PLTU berkapasitas 700 megawatt.
Dua tahun kemudian, China Eximbank kembali masuk, menyalurkan US$320 juta kepada PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC).
Rangkaian pembiayaan ini memperlihatkan pola yang konsisten: smelter, baja nirkarat, dan PLTU batubara dalam satu paket. Hilirisasi berjalan, tetapi dengan jejak karbon yang berat.
Bank nasional
Peran bank nasional semula terkesan hati-hati lalu berubah. Awal 2023, Presiden Joko Widodo mendorong perbankan nasional tak ragu membiayai proyek pengolahan mineral.
Bank Indonesia lalu menerbitkan Peraturan BI Nomor 11/2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial—karpet merah bagi kredit ke sektor hilirisasi mineral dan batubara.
Tak lama berselang, bank-bank nasional mulai menyalurkan pinjaman jumbo. Pada 2023, sindikasi Bank Mandiri, BNI, BCA, China Construction Bank, dan Bank KB Bukopin menyalurkan US$1,29 miliar kepada PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.
Proyek ini memiliki 24 lini RKEF penghasil NPI dan sudah Presiden Jokowi sejak Desember 2021 dengan investasi Rp42,9 triliun.
Pada Mei 2024, sindikasi BRI, Bank Mandiri, dan Bangkok Bank menyalurkan US$490 juta kepada ESG New Energy Material. Proyek ini mulai beroperasi Desember 2024 dan sudah menjual perdana mixed hydroxide precipitate (MHP) pada Maret 2025.
ESG adalah usaha patungan PT Merdeka Battery Material (MBMA) dan GEM Co. Ltd dari Tiongkok. Dalam kesepakatan joint venture, GEM mengendalikan desain dan operasi pabrik, MBMA mengurus perizinan dan pembiayaan.
Penandatanganan proyek ini disaksikan langsung Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada September 2023.
Bank BNI juga membiayai proyek high-pressure acid leaching (HPAL) PT Excelsior Nickel Cobalt (ENC), bagian dari Nickel Industries, dengan fasilitas pinjaman mencapai US$650 juta.
Total biaya konstruksi proyek ini sekitar US$2,3 miliar, dengan Shanghai Decent Investment, anak usaha Tsingshan, sebagai penjamin modal.
Proyek PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) memperoleh pinjaman US$1,4 miliar dari sindikasi Bank Mandiri, BNI, BRI, Bangkok Bank, dan Bank Permata. MBMA kembali menjadi pemain kunci, berdampingan dengan Huayou Cobalt dari Tiongkok.
Richard Labiro, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, mengatakan, keterlibatan bank nasional menandai fase baru, yakni, negara tak lagi sekadar membuka pintu bagi investor asing, juga menempatkan dana publik dalam pusaran industri berisiko tinggi, baik finansial maupun lingkungan.
“Dengan nilai investasi sebesar itu, perbankan domestik seolah sedang berjudi dengan uang publik, menaruhnya di tengah proyek HPAL yang punya rekam jejak risiko lingkungan yang berat,” katanya melalui siaran pers.
YTM mencatat, kucuran kredit dari bank-bank BUMN mengalir deras ke konglomerasi besar seperti PT Merdeka Battery Materials Tbk (MDKA) atau Merdeka Group, serta Nickel Industries (NIC) yang bermarkas di Sydney, Australia.
Kedua perusahaan itu bekerja sama dengan Tsingshan Group, produsen utama baja nirkarat dunia, dan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) serta fasilitas pengolahan nikel terintegrasi di IMIP.
YTM menyoroti, struktur kepemilikan MDKA yang melibatkan PT Saratoga Investama Sedaya dengan porsi 19,40%.
Saratoga dipimpin Edwin Soeryadjaya, selaku presiden komisaris, dan Sandiaga Uno menguasai 21,51% saham perusahaan investasi itu.
Garibaldi “Boy” Thohir tercatat menggenggam 7,46% saham MDKA dan menguasai hampir seperlima saham PT Provident Investasi Bersama Tbk. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ternyata memiliki 0,98% saham di MDKA.
Menurut Richard, keterkaitan antara para penyokong industri nikel dan pejabat yang beririsan dengan regulator perbankan badan usaha milik negara menimbulkan tanda tanya serius.
Menurut dia, hubungan ini memunculkan keraguan besar terhadap objektivitas penyaluran kredit US$2,5 miliar ke proyek-proyek yang sarat risiko lingkungan.
YTM mendesak, perbankan BUMN menghentikan pendanaan proyek HPAL yang tidak disertai transparansi perlindungan ekologis.
Organisasi ini juga meminta otoritas berwenang mengaudit potensi konflik kepentingan dalam penyaluran kredit US$2,5 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan elite politik.
“Kami meminta pemerintah menghentikan segala izin pembuangan limbah beracun (tailing) ke zona aquatik yang merusak ruang hidup masyarakat Sulawesi Tengah.”
Dorong kerusakan lingkungan
Riset Yayasan Tanah Merdeka itu sejalan dengan laporan terbaru Koalisi Forests & Finance berjudul Mining and Money: Financial Fault Lines in the Energy Transition yang terbit September 2025.
Dalam laporan itu menyebut, antara 2016-2024, bank-bank besar dunia menggelontorkan dana US$493 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan mineral transisi.
Hingga Juni 2025, para investor menanamkan sekitar US$289 miliar melalui obligasi dan saham.
Riset itu nyatakan, mineral transisi seperti nikel, kobalt, litium, dan tembaga sebagai fondasi utama energi bersih dan kendaraan listrik.
Namun, laporan juga menunjukkan, pembiayaan besar-besaran ini berkelindan dengan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Juga, praktik kerja berbahaya, hingga kegagalan pengelolaan limbah beracun yang berujung bencana.
“Meski mineral ini dikampanyekan sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan, praktiknya cara penambangan dan pembiayaannya masih jauh dari bersih dan berkeadilan,” kata Linda Rosalina, Direktur Eksekutif TuK Indonesia, bagian Koalisi Forests & Finance.
Laporan tersebut menempatkan JPMorganChase, Bank of America, Citi, dan BNP Paribas sebagai bank-bank terbesar yang membiayai pertambangan mineral transisi bermasalah. Dari sisi investor, nama-nama besar seperti BlackRock, Vanguard, dan Capital Group tercatat mengalirkan miliaran dolar ke perusahaan tambang raksasa, antara lain Glencore, Vale, dan BHP.
Meskipun lembaga keuangan ini kerap mengumumkan komitmen keberlanjutan, katanya, skor rata-rata kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk sektor pertambangan di 30 lembaga besar yang dinilai hanya mencapai 22%.
Dia bilang, banyak perusahaan bahkan tidak memiliki kebijakan untuk mencegah kegagalan pengelolaan limbah, perampasan tanah, atau deforestasi. Padahal, pertambangan sebagai sektor berisiko tinggi.
“Ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pembuat kebijakan, bankir, dan investor,” kata Stephani Dowlen dari Rainforest Action Network.
Transisi energi, katanya, tidak bisa terbangun di atas penggusuran lahan, perusakan hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Transisi yang adil membutuhkan sektor keuangan yang berhenti memberi pinjaman kepada perusahaan dengan rekam jejak merusak,” katanya.
Sisi gelap, berada di kawasan rawan bencana
Selain itu, bicara teknologi, penggunaan HPAL sedang juga menimbulkan kontroversi. Di Sulawesi Tengah, kapasitas produksi MHP dari proyek HPAL melonjak dari 251.000 ton per tahun menjadi 539.000 ton pada 2027.
Dengan teknologi ini, bijih nikel kadar rendah tipe limonit—yang selama puluhan tahun dianggap limbah—dapat diolah menjadi bahan baku baterai.
Di balik janji “nikel hijau,” HPAL menyimpan jejak risiko lingkungan. Arianto Sangadji, Peneliti Senior Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengatakan, HPAL bekerja dalam kondisi ekstrem.
Bijih nikel dipanaskan hingga 250–270 derajat Celsius, ditekan pada tekanan 30–40 atmosfer, lalu dilindi menggunakan asam sulfat dalam jumlah masif.
Untuk setiap satu ton MHP, sekitar 12 ton asam sulfat harus dituangkan ke dalam reaktor. Proses ini bukan hanya mahal dan rakus energi, juga menghasilkan limbah berbahaya dalam volume yang nyaris tak terbayangkan.
Setiap satu ton nikel ekstraksi melalui HPAL, katanya, menghasilkan 150-200 ton tailing—lumpur sisa proses yang sangat korosif dan mengandung logam berat.
Di kawasan IMIP, lima fasilitas HPAL yang beroperasi berkapasitas produksi sekitar 251.000 ton nikel dalam bentuk MHP per tahun. Setiap tahun, kawasan ini memproduksi antara 37,65 juta-50 juta ton limbah tailing.
Manajemen IMIP mengklaim sudah menyiapkan fasilitas penyimpanan tailing di darat (dry-stack tailings) sekitar 600 hektar, atau 15% dari luas kawasan industri. Model ini sering disebut lebih aman dibanding pembuangan ke laut.
Masalahnya, kata Arianto, lokasi fasilitas itu berada di Kecamatan Bahodopi, wilayah yang dalam RTRW Morowali 2019–2039 sebagai kawasan rawan bencana.
Dia bilang, Bahodopi bukan hanya rawan banjir dan longsor, juga gempa bumi. Curah hujan di wilayah ini tinggi, sedang aktivitas tambang dan pembukaan hutan di kawasan hulu sudah mengubah bentang alam secara drastis.
“Dalam kondisi seperti itu, tailing yang disimpan sebagai bubur tanah dengan kadar air sekitar 30% mudah berubah menjadi lumpur cair ketika diguyur hujan deras.”
Risiko itu bukan lagi teori. Pada 16 Maret 2025, hujan lebat merobohkan tanggul fasilitas penyimpanan tailing milik PT Huayue Nickel Cobalt (HYNC).
Lumpur tailing meluap ke Desa Labota dan kawasan IMIP, berdampak pada 341 kepala keluarga atau 1.092 jiwa.
Warga dan pekerja terpapar lumpur yang mengandung logam berat—sebuah ancaman kesehatan yang efeknya bisa muncul bertahun-tahun kemudian.
Hanya berselang beberapa hari, pada 21 Maret 2025, longsor terjadi di fasilitas penyimpanan tailing milik PT Qingmeibang (QMB) New Energy Materials.
Empat pekerja kontraktor tertimbun material longsoran. Tiga di antaranya, Irfan Tandi, Akbar, dan Demianus, meninggal dunia. Satu pekerja selamat dengan luka serius.
Insiden ini memaksa QMB menghentikan seluruh produksi selama Maret 2025 dan memangkas volume produksi pada bulan-bulan berikutnya.
Peristiwa ini membuka satu fakta penting: ketika fasilitas tailing bermasalah, bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga keselamatan pekerja dan keberlanjutan operasi industri itu sendiri.
Arianto menambahkan, masalah HPAL di Morowali tak berhenti pada hujan dan longsor. Kawasan IMIP berdiri tak jauh dari Sesar Matano, khususnya segmen Geresa, sesar aktif yang dikenal mampu memicu gempa kuat.
Sejumlah gempa telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 4 Januari 2021, gempa merusak rumah warga, kos pekerja, dan fasilitas IMIP. Pada 31 Mei 2024, gempa kembali mengguncang desa-desa di sekitar kawasan industri, termasuk Fatufia, Bahodopi, dan Bahumakmur.
Setiap getaran bumi menambah satu lapis risiko bagi jutaan ton tailing yang ditumpuk di daratan.
Pada pertengahan Juni 2025, temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menambah panjang daftar persoalan.
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, timbunan tailing tanpa izin seluas lebih dari 10 hektar di kawasan IMIP, dengan volume diperkirakan melampaui 12 juta ton.
*****
Nestapa Pekerja Perempuan di Kawasan Industri Nikel Bantaeng
Kredit
