- Ekosistem mangrove di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, tergerus antara lain karena bencana tsunami, juga alih fungsi jadi tambak maupun pemukiman dan lain-lain. Hutan mangrove yang dulu rimbun, kini banyak hilang.
- Berdasarkan analisis citra satelit, kawasan mangrove di Kecamatan Panimbang sempat bertambah luas pada periode 2000-2010, sekitar 1.700 meter persegi. Namun pemulihan tidak bertahan lama. Dekade berikutnya, 2010-2020, luasan mangrove kembali menyusut lebih dari 300 meter persegi.
- Kondisi ini menyebabkan, masyarakat pesisir yang bergantung hidup dari perikanan tangkap pun terdampak kerusakan mangrove. Mereka jadi sulit dapatkan biota seperti kepiting, kerang dan lain-lain. Kalau pun ada, mereka harus mencari di laut lebih jauh.
- Sanadi, bersama istinya, Sumiyati, mulai menanam kembali kawasan mangrove yang hilang di pesisir Panimbang. Belakangan warga lain pun mengikuti jejak mereka. Kemudian warga membentuk kelompok kerja pemerhati lingkungan pesisir dan mangrove bernama “Alam Lestari.” Kepiting dan biota laut lainnya pun mulai datang lagi.
Puluhan tahun Sanadi tinggal di pesisir Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berteman ombak tinggi, biasa turun ke laut mencari lamis (sejenis kerang) ketika air surut.
Hidup di pesisir itu serba ada. Kalau perlu ikan tinggal memancing, ketpiting tinggal tangkap. Mau makan kerang tinggal menunggu air surut. Kondisi berubah beberapa tahun belakangan.
Ritme alam kini berubah. Cuaca tak menentu membuat kehidupan pesisir terasa lebih rapuh. Dampak paling nyata terlihat pada ekosistem mangrove di pesisir Panimbang perlahan kehilangan kekuatannya.
“Mangrove itu penting bukan cuma buat warga pesisir, yang tinggal di darat juga kena dampak kalo ekosistem mangrove rusak. Bisa terjadi abrasi,” katanya kepada Mongabay, November lalu.
Sanadi juga pegiat lingkungan di pesisir Panimbang. Menanam bakau adalah caranya memulihkan ekosistem mangrove.
Kerusakan ekosistem mangrove sejak tsunami Selat Sunda akhir 2018 menerjang pesisir Banten. Gelombang besar meratakan sebagian vegetasi bakau di Panimbang. Tembok alami yang selama ini melindungi kampung-kampung nelayan makin gundul.
Situasi makin buruk pada 2024 ketika gelombang tinggi kembali menghantam garis pantai, termasuk rumah semi permanen milik Sanadi.
Dia menyaksikan bagaimana mangrove yang dulu rimbun, jadi area terbuka. Batang-batang bakau tumbang, tak lagi mampu jadi tempat biota pesisir berlindung.
Ekosistem mangrove di pesisir Banten juga rusak karena pembukaan lahan untuk tambak dan pembangunan industri seperti villa, hotel, bahkan tambang galian C.
Selain itu, Kecamatan Panimbang merupakan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga ada upaya kuat pemerintah daerah kembangkan infrastruktur.
Di beberapa titik, seperti Kampung Cikawung, Kecamatan Sumur– dekat Taman Nasional Ujung Kulon–, ketebalan mangrove masih terjaga. Tetapi ekosistem mangrove arah ke Panimbang, terancam oleh ekspansi tambak hingga menyusut drastis, dari sekitar 200 meter tersisa 10-15 meter.
Nelayan tangkap pun merasakan dampak setelah mangrove terkikis, antara lain jadi sulit dapatkan kepiting bakau.
Kepiting bakau atau Scylla serrata merupakan salah satu spesies kunci bagi ekosistem mangrove. Keberadaannya bukan hanya penting bagi rantai makanan, juga bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Biota ini hidup, berkembang biak dan mencari makan di sela-sela akar mangrove yang rapat. Begitu habitatnya rusak, populasi ikut terancam.
Rasdi Gunawan, nelayan kepiting bakau merasakan kesulitan itu. Pria 38 tahun ini sudah lebih satu dekade jadi nelayan kepiting.
Dia bercerita, kerusakan ekosistem mangrove buat mereka susah cari kepiting bakau. Dalam lima tahun terakhir, hasil tangkapan menurun.
“Kalo dulu bisa dapat 5-7 kilo[gram[ dalam sehari. Sekarang nggak sampai setengahnya, paling dua kilo [gram] itu udah syukur,” katanya kepada Mongabay pertengahan Oktober lalu.
Dahulu, ketika mangrove masih rapat, kepiting banyak sembunyi di akar-akar pohon.
“Sekarang banyak yang tumbang, sebagian jadi lahan terbuka ada buat villa,” katanya.
Sejak itu, nelayan di Panimbang harus beradaptasi dengan kondisi baru, mencari kepiting lebih jauh dan menunggu lebih lama agar perangkap terisi.
Selain perubahan bentang alam bencana, Rasdi bilang, perubahan iklim ikut memperburuk keadaan.
Cuaca makin panas dalam beberapa tahun terakhir bikin kepiting lebih mudah stres dan mati.
“Kalau air terlalu panas, kepiting cepat lemas. Kadang waktu di bubu masih hidup, tapi pas diangkat sudah mati,” keluhnya.
Kondisi ini, bikin nelayan merugi, dan tak dapat penghasilan dari tangkapan karena kepiting mati tidak lagi bernilai jual.
Padahal, kepiting bakau jadi salah satu sumber pendapatan andalan. Harga perkg kepiting bakau saat ini bisa Rp60.000 untuk ukuran kecil dan Rp85.000 ukuran besar.
Dengan kondisi cuaca tidak menentu, kata Rasdi, sulit menargetkan hasil tangkapan seperti dulu.
“Sekarang paling cuma dapat dua sampai tiga kilo[gram]. Itu pun kalau cuaca bagus.”
Cerita lain datang dari Agus Safaat. Pria 44 tahun ini juga kesulitan mendapatkan hasil tangkapan seperti dulu. Dia kini harus melaut lebih jauh dan menghabiskan waktu lebih lama.
“Kalau dulu cukup di sekitar muara, sekarang harus ke arah ujung hutan yang masih ada mangrovenya.”
Ekosistem mangrove terus menyusut.
“Itu bikin mempersempit ruang hidup kepiting bakau yang bergantung pada akar mangrove sebagai tempat berkembang biak.”
Berdasarkan analisis citra satelit, kawasan mangrove di Kecamatan Panimbang sempat bertambah luas pada periode 2000-2010, sekitar 1.700 meter persegi.
Namun pemulihan tidak bertahan lama. Dekade berikutnya, 2010-2020, luasan mangrove kembali menyusut lebih dari 300 meter persegi.
Adi Susanto, Dosen dan Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menyebut, laju regenerasi mangrove sangat terpengaruh gangguan fisik dan perubahan penggunaan lahan pasca bencana.
Di wilayah terdegradasi berat, pemulihan alami bisa memakan waktu lebih dari dua dekade tanpa intervensi manusia.
Adi menjelaskan, muara sungai yang tidak terbebani tambak cenderung memiliki mangrove tebal. Di kawasan yang lama berkeliling tambak, mangrove cepat terkikis.
“Area mangrove yang tebal terbukti mampu meredam gelombang tsunami. Sebaliknya, kawasan dengan ketebalan tipis tidak mampu menahan gelombang dan pohon-pohon bakau justru tumbang,” katanya kepada Mongabay November lalu.
Dia juga menyoroti, pesisir merupakan kawasan paling rentan alih fungsi lahan. Dia contohkan, ketika muncul proyek strategis nasional ada potensi mangrove dan ruang hidup masyarakat pesisir hilang.
“Kepentingan strategis negara perlu mempertimbangkan lokasi lain agar tidak mengorbankan kawasan pesisir yang sudah rentang dan penting secara ekologis.”
Menurut Adi, masyarakat kini menyadari pentingnya mangrove setelah melihat dampak secara langsung.
Kesadaran ini makin kuat karena ancaman tsunami masih mungkin terjadi selama Gunung Anak Krakatau, masih aktif.
“Rumah dan area pengeringan hasil laut di belakang mangrove tebal cenderung tidak rusak saat tsunami.”
Meski masyarakat berupaya menanam mangrove secara swadaya, proses alami perlu waktu sangat lama, sekitar 10 tahun hingga mangrove benar-benar stabil.
“Di kawasan dengan kondisi arus kuat dan tanpa perlindungan alami, propagul mangrove sulit tumbuh karena tersapu gelombang. Karena itu, intervensi diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem dan mengembalikan fungsi perlindungan pesisir,” katanya.
Keterlibatan warga menjadi penting sebagai ujung tombak keberlanjutan pesisir, tetapi negara juga perlu ikut andil mengawasi praktik-praktik eksploitasi atas nama pembangunan.
Jai Suryadi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, mengatakan, akan memantau daerah-daerah pesisir seperti Carita, Panimbang dan sekitar dari aktivitas praktik-praktik eksploitasi.
“Kami harus memastikan dulu dengan dinas terkait tentunya menanyakan tentang izin usaha tembak, industri, dan alih fungsi lahan apakah sesuai tata ruang dan aturan lingkungan,” katanya kepada Mongabay.
Bila ada pelanggaran, katanya, akan menekan pemerintah daerah memberi sanksi administrasi atau mencabut izin.
Dia juga mendorong pemulihan kawasan mangrove rusak dan mengusulkan mengalokasi anggaran khusus untuk pemulihan pesisir.
“Perlu dukungan teknis seperti pendampingan pelatihan menanam mangrove kepada masyarakat dan melibatkan dinas terkait untuk penyediaan bibit mangrove.”
Bay Adam Hasyim, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, mengatakan, kesulitan melakukan pengawasan terhadap daerah pesisir.
“Kami nggak bisa mengawasi (pesisir) tiap hari. Yang jelas kalau ketahuan ada pembabatan, itu merupakan pelanggaran. Karena hutan mangrove, hutan yang di jaga,” katanya kepada Mongabay.
Upaya pemulihan mangrove
Di tengah perubahan alam yang tak lagi bersahabat, Sanadi tak tinggal diam. Bersama istrinya, Sumiyti, dia menanam kembali bakau yang hilang di pesisir Panimbang.
Sebetulnya, pembibitan dan penanaman bakau sudah Sanadi lakukan sejak 2000. Upaya itu makin terorganisasi pada 2024, setelah menjalin kerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Juga, bersama sejumlah pemerhati lingkungan di Banten.
Melalui kolaborasi itu, Sanadi bersama sejumlah warga membentuk kelompok kerja pemerhati lingkungan pesisir dan mangrove bernama “Alam Lestari.”
Kelompok ini terdiri dari warga Desa Mekarsari yang sama-sama khawatir melihat kondisi mangrove yang makin gundul dan populasi kepiting terus menurun.
“Bakau itu bukan cuma pohon, tapi pelindung kampung. Tanpa itu, abrasi makin parah dan kami nggak punya lagi tempat mencari nafkah,” ujar Sumiyti.
Pada tahun sama, terjadi gelombang tinggi menerjang pesisir Banten termasuk Panimbang. Gelombang tinggi itu menghancurkan apa yang warga upayakan.
Sekitar 5.000 bibit mangrove yang sebelumnya mereka tanam di sepanjang Sungai Citeureup, Panimbang, habis tersapu ombak.
Bagi Sanadi dan Kelompok Alam Lestari, kejadian ini jadi pengingat bahwa kerja-kerja pelestarian tak hanya membutuhkan tenaga, juga ketangguhan menghadapi perubahan alam yang makin ekstrem.
“Waktu lihat tanaman bakau mati karena tersapu ombak, saya merasa sedih karena kami tanam dan rawat berharap (tanaman bakau) bisa tumbuh,” ujar Sanadi.
Meski begitu, katanya, kejadian itu jadi pendorong mereka. “Kalau kami berhenti siapa yang mau jaga kampung ini?”
Setiap pagi, saat air laut surut, dia dan Sumiyti menghabiskan waktu di area kecil di belakang rumah yang mereka jadikan tempat pembibitan.
Bibit bakau mereka kumpulkan dari pohon-pohon bakau tua tersisa di tepi pantai. Ketika buah matang dan jatuh, Sanadi memungut satu per satu, membersihkan, lalu merendam sebelum pindah ke penyemaian.
Jenis mangrove yang mereka tanam beragam, menyesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan ekosistem. Ada jenis Avicennia, Avicullata, Bruguiera mucronata, hingga Ceriops tagal atau biasa warga sebut sebagai selosa.
Setiap jenis punya peran penting. Ada yang jadi penahan lumpur, ada jadi rumah buat kepiting, ada pula yang tumbuh paling kuat menghadapi hempasan ombak.
Setelah bibit berumur dua sampai tiga bulan dan akar mulai kuat, Sanadi bersama Kelompok Alam Lestari menanamnya di pesisir yang paling rusak.
Penyimpan karbon yang terabaikan
Penelitian Azma’ul Fathan Al Haq Gunawan dkk menunjukkan, mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon tak hanya di bagian vegetasi seperti batang, akar, dan daun. Juga, di dalam sedimen yang stabil dan minim gangguan.
Lapisan sedimen mangrove dapat mengikat karbon dalam jangka waktu sangat panjang, menjadikan salah satu penyimpan karbon paling efektif dibandingkan ekosistem pesisir lain.
Azma’ul juga menemukan, tingkat penyerapan karbon mangrove dipengaruhi kondisi tutupan lahan, jenis spesies yang mendominasi, serta kerusakan atau perubahan ekologis di suatu kawasan.
Makin rapat dan sehat vegetasi mangrove, makin besar pula cadangan karbon yang dapat disimpan.
“Mangrove memiliki fungsi penyimpanan karbon dalam tanah yang sangat produktif dan memiliki laju setara bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan hutan tropis,” sebut penelitian itu.
Hingga kini, ekosistem mangrove masih jadi ‘alat promosi’ pemerintah sebagai “aset karbon biru” ketimbang ruang hidup yang perlu dilindungi.
Mangrove jadi ‘komoditas’ dalam diplomasi iklim melalui skema kredit karbon.
Arifsyah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace menyebut, mekanisme perdagangan karbon atau kredit karbon yang pemerintah dorong tak menyelesaikan akar persoalan global, yakni emisi tinggi negara-negara industri.
Dia tegas bilang, konservasi di negara berkembang tak boleh menjadi alasan bagi negara maju tetap melepas emisi. Sedang beban restorasi mangrove justru kepada masyarakat pesisir.
“Pemerintah hanya berperan sebagai pihak yang “dibayar” melalui skema karbon, ini berisiko dikuasai oleh korporasi karena pemerintah lebih fokus pada pemasukan daripada tata kelola,” kata Arif, awal Desember.
Selama ini, katanya, masalah utama pengelolaan mangrove terletak pada tata ruang pesisir yang tak berpihak pada kelestarian ekosistem.
Pengaturan aksesibilitas dan pemanfaatan kawasan kerap kali tak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sementara, pesisir yang jauh dari permukiman justru lebih mudah tereksploitasi karena minim pengawasan.
“Pendekatan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sangat penting agar mereka tak hanya diminta menjaga kawasan mangrove, tetapi juga memperoleh manfaat yang adil dari sumber daya tersebut,” kata Arif.
Seturut data dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menunjukkan, 28 provinsi yang mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), hanya 12 provinsi yang mengakui keberadaan mangrove, dengan luasan 52.455,91 hektar.
Sedang data Peta Mangrove Nasional 2024 sebesar 4.210.288 hektar, di mana mangrove eksisting seluas 3.440.464 hektar, dan potensi habitat 769.824 hektar.
Susan Herawati Romica, Sekjen Kiara menilai, skema karbon biru (blue carbon) yang pemerintah usung masih berpusat pada model konservasi negara dan korporasi, bukan masyarakat bahari.
“Masyarakat bahari adalah pemegang hak utama yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ada di wilayah mereka.”
Menurut dia, promosi kredit karbon tak sejalan dengan praktik alih fungsi ruang pesisir dan laut yang terus terjadi di pelbagai daerah.
Rencana-rencana besar pemerintah, termasuk masuknya 33 proyek strategis nasional (PSN) yang beririsan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil, memperlihatkan, bahwa, ruang hidup masyarakat pesisir tidak jadi prioritas.
Dia contohkan, pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura, dari Banten sampai Jawa Timur).
Susan menilai, proyek itu sebagai bentuk mal-adaptasi perubahan iklim karena berisiko mengorbankan kawasan mangrove yang seharusnya terlindungi.
Keseluruhan proses ini, kata Susan, merupakan bentuk ocean grabbing (perampasan ruang laut) . Praktik ocean grabbing, katanya, terjadi di pelbagai pesisir Indonesia. Mulai dari alih fungsi mangrove untuk tambak dan industri ekstraktif, sampai perampasan ruang kelola masyarakat melalui pemberian izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut) kepada korporasi.
Arif menekankan, perlu skema loss and damage, yaitu, kompensasi dari negara maju kepada negara berkembang atas kerusakan ekologis yang sudah terjadi.
“Mekanisme ini harus berbentuk hibah dan bukan pasar, serta melibatkan penerapan denda bagi negara-negara beremisi tinggi sebagai bentuk tanggung jawab” ujar Arif.
Lebih jauh lagi, pendekatan “dibayar” membuat akuntabilitas publik melemah. Tidak ada jaminan bahwa dana yang diterima benar-benar kembali kepada pemulihan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa transparansi, skema ini berpotensi menjadi sumber rente baru dalam tata kelola sumber daya alam.”
*Liputan ini merupakan bagian dari program Fellowship Jurnalis “SIEJ Road to COP 30” yang didukung oleh The Society of Indonesian Environmental Journalist
*****
Kredit
