- Pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat menuju Net Zero Emission (NZE) sebelum 2050. Transisi energi nasional masih berjalan lambat bahkan target bauran energi terbarukan justru diturunkan.
- Pemerintah mendorong upaya transisi energi dengan solusi palsu. Hilirisasi nikel, skema biomassa hingga co-firing malahan menambah masalah baru, seperti pembabatan hutan, konflik sosial dan pencemaran di banyak wilayah.
- Di tengah minimnya upaya negara menghadirkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, masyarakat di banyak daerah membangun solusi energi bersih secara mandiri. Mulai dari mikrohidro, tenaga surya hingga biogas.
- Inisiatif ini menjadi bukti bahwa transisi yang adil justru lahir dari gerakan masyarakat. Tak hanya akses listrik yang mereka dapatkan, peningkatan ekonomi pun terjadi di antara mereka. Biaya bulanan pun bisa ditekan hingga 50%.
Yuk, segera followWhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Indonesia perlu segera melakukan transisi energi untuk mencapai target net zero emission (NZE) sebelum 2050. Alih-alih melakukan transisi energi, peta jalan pemerintah masih jauh dari upaya itu. Pembangunan energi kotor, ambisi proyek ‘hilirisasi’ dan pembabatan hutan untuk energi masih terjadi. Tak hanya berdampak pada peningkatan emisi, langkah ini juga merusak lingkungan dan masyarakat.
Transisi energi dari fosil ke terbarukan berjalan lambat. Kini, energi terbarukan hanya 14% dari energi bauran nasional. Bahkan, ada revisi target bauran energi dari 23% ke 17–19%. Sejalan dengan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pun Indonesia menunda rencana aksi iklim dari 2026-2030 pada Enhanced NDC menjadi 2031-2035.
Faktanya, pemerintah berambisi melakukan transisi energi terbarukan dengan “hilirisasi” nikel. Tentu ini menjadi kontradiksi dan hanya menjadi solusi palsu. Demi bahan baku baterai kendaraan listrik, pembabatan hutan, konflik sosial, pencemaran bahkan meregang nyawa terus terjadi di Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Proyek transisi energi melalui biomassa dan co-firing ini malahan menimbulkan masalah baru. Alih-alih keluar dari energi fosil, pembabatan hutan terjadi untuk bioenergi. Misalnya, nasib warga di Malinau, Kalimantan Utara yang terancam kehilangan hutannya, begitu juga di Halmahera yang merampas wilayah adat O’Hongana Manyawa dan wilayah lainnya.
Di tengah kontradiksi yang ada, harapan justru muncul dari masyarakat. Saat negara sibuk dengan hilirisasi yang merusak, sejumlah masyarakat di Yogyakarta, Lampung, hingga Papua. Cerita ini menunjukkan bahwa transisi energi yang adil dan berkelanjutan lahir bukan dari energi kotor tapi dari masyarakat yang menjaga dan mengelola alamnya sendiri.
Berikut lima inisiasi masyarakat dalam upaya transisi energi terbarukan:
1. Inisiatif pemuda Moi Kelim manfaatkan sumber air jadi PLTMH
Sejak 2018, masyarakat adat Moi Kelim baru pertama kali merasakan listrik yang berasal dari energi bersih. Sebelumnya, menyalakan lampu dengan minyak tiap malam. Hingga pada 2016, Torianus Kalami, salah seorang pemuda Moi Kelim dengan 10 pemuda lainnya berencana membuat pembangkit listrik mikro hidro.
Mereka memanfaatkan derasnya aliran sungai yang hulunya merupakan hutan yang mereka jaga. PLTMh tersebut memiliki kapasitas 48 kVA dan mampu mengaliri 80 rumah, fasilitas umum seperti gereja (20 A), sekolah (12 A), dan jalan kampung.
Jauh sebelum ada PLTMh, sejak 1970-an, warga adat Moi Kelim sudah mengenal pembangkit bahan bakar diesel. Rata-rata warga menggelontorkan dana sekitar Rp100.000–Rp200.000 untuk membeli minyak tanah atau Rp500.000 per bulan untuk beli getah damar.
Kini warga bisa menikmati listrik 24 jam dengan membayar iuran Rp10.000-25.000 per bulan per keluarga sebagai dana perawatan pada 2020. Jika mengalami kerusakan, mereka harus membayar sampai Rp100.000 per keluarga. Melalui PLTMh, masyarakat Moi Kelim berupaya untuk menjaga hutan mereka, tidak menebang pohon, atau menukar lahan untuk pertambangan dan perkebunan skala besar.
2. Kemarau tiba, petani Kulonprogo manfaatkan PLTS untuk aliri sawah
Saat kemarau tiba, Kelompok Tani Lestari Bulak Sawah di Kelurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Yogyakarta tak lagi khawatir akan kekeringan. Mereka justru menanam palawija hingga sayur, seperti terong dan cabai.
Anomali ini terjadi berkat inisiatif warga membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak 2022 lalu. Pembangkit ini mampu mengangkat air sedalam 50-100 meter di bawah tanah, lalu diubah menjadi listrik melalui panel surya.
Panel surya ini berkapasitas 5.000 watt, para petani pun hanya merogoh kocek sebesar Rp30 ribu per bulan untuk pemeliharaan alat dan tabungan.
Tak hanya di Gunungkidul, pemanfaatan energi bersih untuk sumber energi juga dilakukan oleh warga Kedungrong, Kelurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kulonprogo. Mereka memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) untuk kebutuhan rumah tangga dan fasilitas umum lainnya, seperti penerangan jalan kampung.
Kapasitasnya mencapai 700 ribu watt dan mampu mengaliri untuk 60 keluarga. Biayanya pun lebih hemat, jika sebelumnya mencapai Rp 250 ribu per bulan, kini hanya Rp100 ribu.
3. PLTMH sediakan listrik 24 jam bagi warga Banyumas
Sejak 1989, warga di Desa Karangtengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sudah memanfaatkan aliran Sungai Mengaji sebagai sumber energi mereka. Namanya PLTMH Teluk Pucung.
Kusmini, warga yang merasakan manfaatnya. Sumber listrik warungnya berasal dari PLTMH dengan kapasitas 900 Watt dengan biaya berkisar Rp 50.000-60.000 per bulan. Melalui pembangkit ini, ekonomi warga pun bergerak, ada yang jualan online, hotel hingga warung makan yang berada di sekitar objek wisata air terjun Cipendok.
Awalnya, warga membangun pembangkit ini secara swadaya hingga pada 2012 mendapatkan bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kapasitasnya pun mencapai 15 Kilowatt (Kw). Listrik yang dihasilkan dapat diakses 24 jam tanpa warga khawatir akan ada pemadaman listrik.
4. Peternak sapi Desa Wawasan ubah kotoran sapi jadi biogas
Aliansi peternak sapi Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan memanfaatkan limbah kotoran ternak sebagai sumber energi. Mereka tergabung dalam Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera memiliki kandang-kandang komunal dan menggunakan digester untuk bisa mengubah menjadi biogas.
Ada lima digester dengan kapasitas 17 meter kubik. Setidaknya ada 5-10 rumah yang bisa teraliri biogas dari tiap digesternya.
Tantangannya, jarak antara instalasi biogas dengan rumah warga yang cukup jauh membuat pemanfaatannya kurang maksimal. Meski begitu, warga menilai hadirnya biogas di desa mereka berdampak positif untuk penghematan bahan bakar.
Pemanfaatan biogas di Lampung sangat berpotensi. Data BPS 2018–2020 menyebutkan jumlah populasi sapi potong di Provinsi Lampung mencapai 864.213 ekor. Jumlah terbanyak berada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan.
5. Masyarakat adat Moa penuhi energi dari sumber air yang berlimpah
Akses menuju Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan, Sulawesi Tengah sangatlah minim. Baik jalan hingga fasilitas publik sangat terbatas, termasuk listrik. Jumlah penduduknya hanya 114 keluarga atau 474 jiwa. Hal ini yang membuat masyarakat adat Moa berharap akan ada jaringan listrik masuk desa.
Pada 2019, mereka bergotong royong memanfaatkan sumber daya air untuk listrik. Mereka membuat turbin bertenaga dinamo dan memanfaatkan sumber air sungai di sekitar desa untuk energi. Energi skala kecil ini berasal dari saluran sungai, irigasi, air terjun, bahkan sekadar parit asal air kontinu.
Kini, sudah lebih 10 turbin bertenaga dinamo di Desa Moa. Satu turbin bisa menyalakan kehidupan untuk satu kelompok atau 7-10 orang. Sejak saat itu, warga Desa Moa mampu mandiri dengan energi bersih. Mereka dapat menikmati energi ramah lingkungan secara murah, bahkan gratis selama 24 jam penuh.
(*****)
*Daffa Ulhaq merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah di Universita Indonesia. Daffa aktif sebagai jurnalis dan aktivis muda di Generasi Setara yang memiliki minat pada isu pendidikan, gender, dan lingkungan.
Kredit
