- Masalah polusi udara jadi salah satu perbincangan dalam kegiatan LiteraTOUR, Sabtu (7/2/26). Kegiatan ini jadi ajang para pegiat literasi menikmati tur keliling kota sambil membicarakan masalah Ibu Kota. Mereka berangan andai segala transportasi publik di Jakarta, dan daerah sekitar seperti Tangerang Selatan, Tangerang (Banten) maupun Bekasi, Depok sampai Bogor (Jawa Barat) terintegrasi dengan baik tentulah bisa tekan polusi juga pelepasan emisi.
- Trend Asia, yang turut dalam tur, membagikan zine bertajuk “Hak untuk Bergerak.” Lewat bacaan itu, mereka mengkritik polusi udara Jakarta belum teratasi. Juga, belum maksimalnya tata kelola transportasi publik, yang seharusnya jadi solusi pengurangan polusi.
- Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menilai kebijakan pemerintah hanya solusi palsu mengatasi polusi udara. Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum terbukti berhasil jaga kualitas udara Jabodetabek tetap sehat.
- Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), menyebut, mayoritas bahan bakar kendaraan yang pemerintah edarkan lewat Pertamina masih di bawah standar Euro4, alias tidak ramah lingkungan.
Puluhan anak muda langsung menjejali salah satu gerbong rangkaian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta di Stasiun Lebak Bulus ketika pintu kereta otomatis itu terbuka. Rombongan itu adalah peserta tur keliling kota menggunakan transportasi publik, inisiasi Nabila Putri, pegiat Komunitas LiteraTOUR. Mereka melewati Lebak Bulus, Sudirman, dan berakhir di Pos Bloc, Pasar Baru pada Sabtu (7/2/26).
Tur keliling kota ini sudah berjalan sejak 2022. Tujuannya, mengenalkan ruang publik, membiasakan penggunaan transportasi publik, dan merefleksikan kondisi kota.
Di akhir tur, peserta bertukar pendapat masalah klasik Jakarta. Mulai dari polusi udara, kemacetan, dan semrawutnya transportasi umum.
Mereka berangan andai segala transportasi publik di Jakarta, dan daerah sekitar seperti Tangerang Selatan, Tangerang (Banten) maupun Bekasi, Depok sampai Bogor (Jawa Barat) terintegrasi dengan baik tentulah bisa tekan polusi juga pelepasan emisi.
“LiteraTOUR merupakan forum membaca. Membaca bukan hanya pada buku, juga membaca arah kebijakan di Indonesia. Membaca arah politik yang berdampak pada lingkungan,” kata Nabila dalam diskusi pasca tur.
Trend Asia, yang turut dalam tur, membagikan zine bertajuk “Hak untuk Bergerak.” Lewat bacaan itu, mereka mengkritik polusi udara Jakarta belum teratasi. Juga, belum maksimalnya tata kelola transportasi publik, yang seharusnya jadi solusi pengurangan polusi dan tekan emisi.
Solusi palsu
Kualitas udara Jakarta kerap tidak sehat, berdasarkan indeks kualitas udara (AQI), berkisar 60-150. Per Februari 2026, AQI berkisar 62-84. Udara sering terpapar partikulat atau debu halus 2,5 mikrometer (PM2.5) dan PM10.
Konsentrasi harian PM2.5 kerap mencapai 25-40 mikrogram per meter kubik, atau melebihi batas aman badan kesehatan dunia (WHO), 15 mikrogram per meter kubik.
Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan, periode 29 Desember 2025-11 Januari 2026, sebagian besar kualitas udara Jabodetabek tidak sehat.
Pantauan mereka, kualitas udara makin memburuk saat musim kemarau. Sepanjang 2025, bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, kualitas udara tidak sehat.
Pemerintah sudah keluarkan berbagai kebijakan untuk menangkal polusi udara. Dari uji emisi kendaraan bermotor, pembatasan usia kendaraan, sistem ganjil-genap, mendorong warga beralih ke kendaraan listrik, hingga paling anyar, patroli sumber emisi industri.
Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menilai kebijakan pemerintah hanya solusi palsu mengatasi polusi udara. Pasalnya, kebijakan-kebijakan itu belum terbukti berhasil jaga kualitas udara Jabodetabek tetap sehat.
Menurut dia, kebijakan pemerintah masih berkutat pada solusi individu mengatasi polusi. Sementara, penerapan solusi sistemis belum maksimal. Misal, ketimbang mendorong penggunaan kendaraan listrik–sampai menggelontorkan subsidi–, lebih baik pemerintah serius pensiun dinikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dan transisi ke energi bersih terbarukan.
“Walaupun semua Jakarta pakai kendaraan listrik, tapi kalau sumber listriknya masih dari batubara tetap akan ada polusi udara,” katanya usai tur.
Bisa juga, pembatasan mobilisasi kendaraan pribadi di Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 25 juta, menjadi penyumbang terbesar polusi. Untuk itu, perbanyak rute transportasi publik jadi langkah solutif.
Pemerintah pun perlu mengintegrasikan transportasi umum wilayah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.
“Ketika pemerintah bikin sistem transportasi terintegrasi, jumlahnya banyak, nyaman, aman, murah, dan aksesibel, pasti orang akan beralih dari kendaraan pribadi.”
Saat ini, akses transportasi publik masih terpusat di Jakarta. Sementara, warga Bekasi, misal, butuh ongkos lebih mahal untuk ke Jakarta. Pilihan moda transportasinya tidak banyak, hanya kereta rel listrik (KRL) dan Lintas Raya Terpadu (LRT).
Valensia, peserta tur asal Bekasi, mengeluhkan minimnya integrasi transportasi di kota satelit itu. Dia pun kerap memilih ojek daring untuk sehari-hari ke Jakarta.
“Transportasi yang terjangkau dari rumah itu LRT, jarak 500 meter, tapi harga lumayan mahal Rp10 ribu tiga stasiun. Kalau lebih murah Transjakarta, tapi itu jauh dari rumah, harus naik angkot atau ojek dulu,” ucapnya kepada Mongabay.
Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), menyebut, mayoritas bahan bakar kendaraan yang pemerintah edarkan lewat Pertamina masih di bawah standar Euro4, alias tidak ramah lingkungan.
“Spesifik BBM yang hanya memenuhi persyaratan untuk teknologi kendaraan berstandar Pre-Euro, seperti Biosolar dan DEX-lite. Lalu, berstandar Euro1/I (Pertalite), dan berstandar Euro2/II (Pertamax),” katanya di Jakarta, Kamis (5/2/26).
Sementara, BBM lebih ramah lingkungan yang beredar hanya Pertamax Turbo dan Green Pertamax dengan jumlah pasokan minim, sekitar 0,82% dari total pasokan nasional.
Padahal, regulasi mengamanatkan pemerintah menyediakan bahan bakar ramah lingkungan. Termaktub dalam UU 32/2009, UU 8/1999, UU 39/1999, UU 17/2023, PP 22/2021, dan PP 55/2012.
Karena itu, dia mendesak pemerintah segera mengedarkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Jika tidak, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terlebih, Putusan Mahkamah Agung No 2560K/Pdt/2023, memerintahkan pasokan BBM harus memenuhi persyaratan teknis berstandar Euro4/IV, untuk pengendalian krisis pencemaran udara.
Ancaman senyap
Polusi udara juga berdampak pada kesehatan. Pada anak-anak, Budi Haryanto, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam penelitiannya, menunjukkan peningkatan paparan PM2.5 berkorelasi dengan jumlah kasus pneumonia.
Penelitian di 11 kota/kabupaten Jabodetabek selama 2020-2022 ini, gunakan data PM2.5 dari jaringan sensor Nafas.Id, dan data kesehatan dari Dinas Kesehatan.
Hasil penelitian menunjukkan, selama periode 2020-2022, tercatat 73.694 anak menderita pneumonia dan 15.825 anak mengalami asma. Semua itu terjadi di tengah rata-rata paparan PM2.5 sebesar 42,5 mikrogram per meter kubik–hampir tiga kali lipat batas aman rekomendasi WHO.
Sadar akan ancaman polusi pada kesehatan membuat Valensia menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Juga, pakaian tangan panjang, hingga membaluri tabir surya pada wajahnya.
Meski telah melakukan berbagai siasat, tetap saja polusi udara kerap membuat daya tahan tubuhnya menurun. Batuk dan pilek sering hinggap usai beraktivitas di luar ruangan.
“Tadinya gue gak minum vitamin, gue jadi harus minum multivitamin mineral untuk kekebalan tubuh.”
*****
Polusi Udara Menyebabkan Penuaan Dini dan Keriput pada Kulit
Kredit
