- Nelayan tuna di Ternate, Maluku Utara (Malut) kian hadapi situasi sulit karena hasil tangkapan tuna yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, dengan jarak melaut lima mil, mereka bisa menangkap lebih dari lima ekor tuna sirip kini. Kini, hanya dapat 1-2 ekor dengan jarak tempuh 30 mil.
- Laporan NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI) menyebutkan, Juli 2025 menjadi bulan terpanas ketiga di dunia sepanjang catatan sejarah dimulai pada 1850. Suhu permukaan laut global mencapai rekor tertinggi selama 16 bulan berturut-turut, memperburuk kondisi biota laut.
- Selain perubahan iklim, degradasi lingkungan turut menjadi penyebab turunnya tangkapan tuna di Ternate. Tiga ekosistem kunci penopang produktivitas laut, yakni terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, kondisinya terus menurun.
- Niko Amrullah, Ketua Bidang Analisis Kebijakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) katakan, persoalan yang dihadapi nelayan kecil di Ternate sangat kompleks. Sebab, selain masalah infrastruktur, harga ikan juga cenderung tak stabil. Selama dua tahun terakhir, harga tuna sirip kuning turun drastis. Sejak 2023, semua tuna hasil tangkapan masuk grade C, meski secara kualitas layak masuk grade B, atau bahkan A.
Pagi baru saja merekah saat Salman Adam bersiap melaut. Dia hanya satu dari ribuan nelayan kecil di Ternate, Maluku Utara, yang menggantungkan hidup pada tuna sirip kuning dan laut tak lagi bersahabat. Cuaca sulit ditebak, musim bergeser hingga sulit menemukan ikan.
Bertahun-tahun menjadi nelayan, belum pernah alami situasi sulit seperti sekarang ini. Dibanding lima tahun lalu, hasil tangkapan tak lebih dari separuhnya.
“Tak jarang, kami ke laut, tapi pulang dengan tangan kosong,” katanya kepada Mongabay.
Situasi makin rumit dengan harga ikan yang tak stabil.
Dulu, kata Salman, laut Ternate tak ubahnya ladang emas bagi nelayan pencari tuna. Hanya dalam radius lima mil, mereka sudah bisa mendapat belasan tuna sirip kuning. Tidak dengan hari ini. Meski jarak melaut makin jauh hingga 30 mil, nelayan hanya dapat 2-3 tuna.
Situasi itu membuat nelayan kerap merugi. Sebab, dengan perahu berkapasitas tiga gross ton (GT), Salman perlu Rp5 juta untuk modal melaut. Sementara harga tuna hanya berkisar Rp34.000-36.000 setiap kilogramnya, jauh lebih rendah dari harga tahun 2022. Buntutnya, pendapatan nelayan pun turun drastis.
“Nelayan banyak yang rugi karena sekali trip hanya dapat 1–2 ekor. Padahal, untuk bisa balik modal, paling tidak dapat tujuh ekor,” kata Salman.
Situasi tiu terjadi salah satunya karena dampak perubahan iklim. Suhu laut meningkat sebabkan tuna makin masuk ke dalam.
Laporan NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI) menyebutkan bahwa Juli 2025 menjadi bulan terpanas ketiga di dunia sepanjang catatan sejarah dimulai pada 1850. Suhu permukaan laut global mencapai rekor tertinggi selama 16 bulan berturut-turut, memperburuk kondisi biota laut.
“Fishing ground makin jauh. Dulu dekat pantai, sekarang harus lebih dari 30 mil ke tengah laut.”
“Terumbu karang banyak rusak, kawanan tuna yang biasa kami temui, sekarang sudah sulit ditemukan.”
Salman meyakini, perubahan ekosistem ini berkorelasi kuat dengan hasil tangkapan yang menurun. Perubahan iklim menyebabkan badai datang tak terduga. Banyak nelayan mengaku lebih sering menunda melaut karena takut kondisi cuaca ekstrem.
“Nelayan kami tidak punya radar canggih. Kalau ada angin tiba-tiba, ya pasrah.”
Minim perlindungan
Niko Amrullah, Ketua Bidang Analisis Kebijakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, merujuk UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, nelayan kecil adalah mereka yang memiliki kapal di bawah 10 GT. Mengacu ketentuan itu, maka sekitar 93-95% nelayan Indonesia masuk kategori kecil.
Sayangnya, kendati tercatat sebagai kelompok terbesar nelayan, menurut Niko, mereka alami banyak ketimpangan. Mulai dari akses bahan bakar bersubsidi, harga jual ikan yang tidak adil, hingga lemahnya perlindungan sosial.
“Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari BPS memang sempat menyentuh angka 100, tapi secara realitas, angka itu belum mencerminkan kesejahteraan. Sebab, indeks itu hanya menggambarkan rasio antara pengeluaran dan pendapatan nelayan, bukan kesejahteraan secara utuh,” katanya.
Dia bilang, salah satu beban utama nelayan skala kecil adalah biaya bahan bakar. Pasalnya, sekitar 70% biaya operasional lebih banyak untuk membeli solar. Celakanya, berdasar survei KNTI 2021, 80% nelayan belum bisa mengakses BBM bersubsidi.
Prosedur yang rumit serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) jadi salah satu penyebabnya. “Jumlah SPBUN di Indonesia hanya sekitar 500 titik, padahal jumlah desa nelayan mencapai 12.000,” tambah Niko.
Di Ternate, nelayan kecil hadapi persoalan kompleks. Sebab, selain persoalan infrastruktur, harga ikan juga cenderung tak stabil. Selama dua tahun terakhir, harga tuna sirip kuning turun drastis. Sejak 2023, semua tuna hasil tangkapan masuk grade C, meski secara kualitas layak masuk grade B, bahkan A.
Dia tak tahu pasti apa yang jadi penyebabnya. Namun, hasil penelusuran KNTI dapati indikasi ada praktik monopoli harga oleh perusahaan. Akibatnya, sebagian nelayan memilih berhenti menangkap tuna dan beralih ke komoditas lain seperti cakalang, meski hasilnya lebih kecil.
Bagi Niko, para nelayan kecil sejatinya berkontribusi besar, baik secara populasi maupun penyediaan protein hewani laut yang capai 90%. Akan tetapi, dukungan negara terhadap mereka masih sangat lemah.
“Sampai hari ini belum ada skema perlindungan sosial yang jelas, padahal risiko kerja di laut tinggi. UU Nomor 7/2016 sebenarnya sudah memandatkan perlindungan itu, tapi implementasinya masih jauh dari harapan.”
Pada akhirnya, kian memburuknya kondisi nelayan kecil berdampak pula pada perempuan dan anak-anak. Turunnya hasil tangkapan berdampak pula pada menurunnya tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya menghambat upaya perempuan untuk memenuhi gizi anak secara maksimal.
Degradasi lingkungan
Degradasi lingkungan turut menjadi penyebab turunnya tangkapan tuna di Ternate. Tiga ekosistem kunci penopang produktivitas laut, yakni terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, kondisinya terus menurun.
“NOAA mencatat 15 tahun terakhir suhu laut terus meningkat dan tahun ini menjadi yang tertinggi. Itu sebabnya bleaching terumbu karang makin sering terjadi,” kata Niko.
Sayangnya, upaya pemulihan ekosistem pun hadapi tantangan berat menyusul pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“Sekarang tanggung jawabnya tersebar ke berbagai kementerian, dan anggaran di Kementerian Kelautan untuk urusan mangrove sangat kecil, kurang dari 10%.”
*****
Nasib Nelayan Tuna Maluku Utara: Dari Rumpon hingga Tangkapan yang Menurun
Kredit
