- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan tujuh program untuk mendorong implementasi ekonomi biru di Indonesia. Salah satu program tersebut meliputi peningkatan produktivitas perikanan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
- Peluang untuk mendorong sumber pangan biru masih cukup terbuka. Pasalnya, sampai saat ini, kontribusi pangan biru baru 25% dari total sumber pangan tersedia saat ini. Padahal, pangan biru lebih ramah lingkungan karena meninggalkan jejak karbon lebih rendah dibanding sumber pangan di daratan.
- Leonardo AA Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemen PPN/Happens sevut, kondisi laut yang dari kajiannya 60% dalam status overfished, 23% mengalami tekanan penangkapan tinggi (overfishing), dan 17% praktik perikanan tangkap berkelanjutan.
- Nimmi Zulbainarni, Pengajar Sekolah Bisnis IPB University ingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Jangan sampai, potensi menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi berlebih demi mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, PNBP seyogyanya jadi cara negara untuk mengendalikan pemanfaatan demi menjaga keberlanjutan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan tujuh program untuk mendorong implementasi ekonomi biru di Indonesia. Program itu antara lain meliputi peningkatan produktivitas perikanan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Program yang mencakup pengembangan pangan biru (blue food) dari perairan ini merujuk pada sumber-sumber pangan yang bersumber dari laut, air tawar -mencakup danau, sungai–, termasuk juga perikanan budidaya, seperti ikan, rumput laut, mikroalga, kerang dan organisme akuatik lain.
KKP berharap, pada 2045 pangan akuatik bisa menjadi produk andalan Indonesia. Dengan prinsip keberlanjutan, pangan buru akan terus menjadi sumber pasokan gizi dan memperkuat kedaulatan pangan.
Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University mengemukakan, produksi pangan biru saat ini baru mencapai 13 juta ton, kebutuhan capai 26 juta ton.
Dia berharap, kekurangan itu dapat terpenuhi dari sumber perikanan budidaya, meski tak mudah.
Peluang untuk mendorong sumber pangan biru masih cukup terbuka. Sampai saat ini, kontribusi pangan biru baru 25% dari sumber pangan tersedia saat ini. Padahal, pangan biru lebih ramah lingkungan karena meninggalkan jejak karbon lebih rendah dibanding sumber pangan di daratan.
Menurut Yonvitner, pemerintah harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah untuk meningkatkan peran perikanan budidaya sebagai sumber pangan. Termasuk, mengintegrasikan kebijakan, penguatan pembiayaan, hingga mobilisasi masyarakat.
Kedaulatan pangan
Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional katakan, pangan biru akan menjadi solusi dari kedaulatan pangan di tengah pertumbuhan populasi yang dia perkirakan capai 0,3 miliar di 2045. Sementara di waktu yang sama, kebutuhan pangan global juga akan meningkat hingga 70%.
Pangan biru miliki banyak keunggulan. Ia menjadi sumber protein terbesar hingga 52,7%, mengalahkan daging, telur, dan susu. “Selain protein, pangan biru juga menjadi sumber nutrisi karena mengandung mineral, mikronutrien, dan vitamin,” tuturnya pada kegiatan Blue Food Forum 2025 di Jakarta.
Untuk terus mengembangkan pangan biru, pemerintah telah menyusun Blue Food Assesment (BFA) dengan merujuk BFA global. Penyusunan dokumen ini untuk memetakan kondisi faktual pangan biru di Indonesia, kesenjangan terhadap target dalam Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045, dan sejumlah isu utama mencakup sosial, gizi, ekonomi, dan lingkungan.
“Ada enam pilar yang menjadi fokus penilaian dari BFA Indonesia, mencakup gizi; lingkungan; keadilan; perikanan dan akuakultur skala kecil; produktivitas, penciptaan nilai, dan ekspor,” paparnya.
Khusus untuk perikanan tangkap dan budidaya skala kecil, menurut Rachmat, perlu ada pemberdayaan status, membangun ketahanan finansial melalui program pembiayaan yang ramah. Lalu, memperluas akses pembiayaan melalui pinjaman sederhana, koperasi masyarakat, dan pelatihan literasi keuangan. Serta memperkuat akses pasar dan rantai nilai melalui inkubasi bisnis, digitalisasi, sertifikasi, dan penguatan copers.
Selain BFA, Indonesia juga membuat Penghitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI). Kedua dokumen tersebut memuat data dan informasi komprehensif, juga temuan terkini untuk mendorong pangan biru dan ekonomi biru dalam pembangunan berkelanjutan.
“Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” jelasnya.
Rachmat menambahkan, dokumen BFA dan IBEI semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara produsen pangan biru utama di dunia. Kedua dokumen itu akan jadi panduan sistem produksi yang efisien, peningkatan nilai tambah, pemenuhan konsumsi gizi protein berimbang, dan tata kelola kelautan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. “Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP menyebut, pangan biru sudah menjadi bagian penting sistem pangan global. Dia bilang, berdasarkan data Sky Quest, pangan biru berpotensi bisa bernilai USD419 miliar pada 2030. Menurutnya, pangan biru mengandung nutrisi kaya, berkelanjutan karena jejak karbon yang rendah, dan juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.
Pangan biru kaya akan omega 3 tinggi. Dibandingkan daging ayam, sapi, atau telur, produk perikanan seperti tongkol dan kembung disebutnya memiliki kandungan protein jauh lebih tinggi. Bagi Indonesia, itu adalah peluang, karena produksi per tahun stabil di angka 20-25 juta ton.
“Ada lima komoditas yang harus menjadi core competence Indonesia di masa yang akan datang, yaitu udang, tilapia, kepiting, rumput laut, dan terakhir lobster,” pungkasnya.
Ingatkan pemerintah
Leonardo AA Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemen PPN/Bappenas ungkapkan, Indonesia adalah salah satu produsen dan konsumen utama blue food dunia, dengan konsumsi per kapita mencapai 44 kg atau dua kali lipat rata-rata global. Namun, prevalensi kekurangan gizi masih tinggi, dengan 18-78% usia lanjut usia kekurangan protein, kalsium, vitamin D, dan B12.
“Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami stunting, anemia, dan defisiensi mikronutrien lainnya,” katanya.
Situasi itu terjadi karena akses terhadap nutrisi yang tidak merata serta kesenjangan harga antar daerah.
Fakta lain lain yang juga harus jadi perhatian adalah kondisi laut yang dari kajiannya 60% dalam status overfished, 23% mengalami tekanan penangkapan tinggi (overfishing), dam 17% praktik perikanan tangkap berkelanjutan.
Lingkungan juga menjadi tantangan besar dalam mendorong pangan biru karena hanya 15% padang lamun berstatus sehat, 40-50% terumbu karang rusak, dan 1 juta hektar mangrove hilang. Termasuk, 630.000 hektar di antaranya akibat ekspansi perikanan budidaya.
Kemudian, sebanyak 41% unit pengolahan ikan (UPI) yang ada terbiasa membuang sampah langsung ke laut, itu memicu pencemaran, dan penyakit. Juga, degradasi habitat 90% mangrove lindung ternyata ada di Papua.
Kondisi itu, membuat 71,5% nelayan harus mencari lokasi tangkapan ikan semakin jauh. Linier dengan itu, karbondioksida (CO)2) yang dihasilkan bisa mencapai 670 ton per bulan.
“Dampak dari perubahan iklim menurunkan hasil perikanan, dan meningkatkan wabah penyakit serta alga beracun.”
Tak hanya lingkungan, tantangan juga diakui Leonardo ada pada pilar perikanan tangkap dan budidaya skala kecil. Sebanyak 28% nelayan dan 32% pembudidaya terbiasa mengakses pinjaman formal, lebih dari 50% nelayan sudah berusia di atas 40 tahun.
Nimmi Zulbainarni, Pengajar Sekolah Bisnis IPB University mengatakan, pangan laut seharusnya tidak hanya terbatas pada urusan peningkatan produksi. Baginya, pangan laut adalah masa depan bangsa yang harus terus berkembang dari banyak sudut pandang dan potensi. Dengan demikian, akses untuk masyarakat tetap terbuka.
“Jangan sampai, pangan laut ini hanya terakses oleh kelompok atau golongan tertentu saja.”
Dia juga ingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Jangan sampai, potensi menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi berlebih demi mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, PNBP seyogyanya jadi cara negara untuk mengendalikan pemanfaatan demi menjaga keberlanjutan.
*****
Strategi Ekonomi Biru Indonesia di Tengah Dampak Perubahan Iklim
Kredit
