- Amerika Serikat tertarik terhadap mineral kritis Indonesia dan pemerintah akan fasilitasi kalau ada investor tambang dari negeri Paman Sam datang. Berbagai kalangan mengingatkan, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dan kajian matang untuk perluasan eksploitasi mineral kiritis seperti nikel yang bisa merugikan Indonesia, masyarakat dan lingkungan.
- Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, fasilitasi kepada Amerika Serikat ini merupakan program hilirisasi yang menjadi agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
- Panji Kusumo, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) langkah menjadikan nikel sebagai “senjata diplomasi” justru penuh risiko. Dia melihat bayang-bayang kasus Freeport, dengan Indonesia kehilangan kendali atas aset tambang, bisa terulang.
- Fanny Tri Jambore Christanto, Kepala Divisi Anti Industri Ekstraktif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional mengatakan, obral konsesi tambang untuk Amerika Serikat menunjukkan pemerintah tidak mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sebab, sektor pertambangan menghasilkan kerusakan alam dan membawa kemiskinan.
Amerika Serikat tertarik terhadap mineral kritis Indonesia dan pemerintah akan fasilitasi kalau ada investor tambang dari negeri Paman Sam datang. Berbagai kalangan mengingatkan, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dan kajian matang untuk perluasan eksploitasi mineral kiritis seperti nikel yang bisa merugikan Indonesia, masyarakat dan lingkungan.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, fasilitasi kepada Amerika Serikat ini merupakan program hilirisasi yang menjadi agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dalam program ini, Pemerintah Indonesia tak memberikan perlakuan khusus kepada Amerika Serikat, tetapi kesempatan sama kepada semua negara yang ingin mengeksplorasi sumber daya mineral Indonesia, terutama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik.
“Equal treatment untuk diberikan kesempatannya. Mau China, Jepang, Amerika, Eropa, semua sama. Kita akan mengurus mereka, kita akan berikan kesempatan sama. Jadi nggak ada perlakuan khusus,” katanya di Kantor KESDM, Jakarta, 11 Agustus lalu.
Rencana Amerika mengeksplorasi sumber daya mineral di Indonesia, kata Bahlil, masih sekedar pembicaraan awal. “Masih omon-omon, lobi-lobi.”
Meski demikian dia belum mengungkapkan bahan mineral apa saja yang Amerika Serikat incar. Bila mengacu pada Keputusan Menteri ESDM 2023, ada 47 komoditas tambang masuk dalam kategori mineral kritis, antara lain, aluminium (dari bauksit), antimony, barium (dari barit), berilium, besi, bismut, boron, kadmium, feldspar, fluorspar, fosfor, galena, galium dan germanium.
Kabar ketertarikan Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia itu mencuat seiring negosiasi perjanjian perdagangan timbal balik antar kedua negara itu.
Gedung putih juga menyampaikan, salah satu kesepakatan negosiasi, Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat, termasuk mineral kritis.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertemu dengan Howard Lutnick, Menteri Perdagangan dan Jamieson Greer, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) di Gedung Putih 9 Juli 2025.
Politisi Partai Golkar itu bilang, Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis.
“Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,” katanya dalam siaran pers.
Dikutip Bloomberg, Pemerintah Indonesia menawarkan Amerika Serikat investasi pada ekosistem baterai kendaraan listrik serta kesempatan investasi baru pada proyek tambang brownfield.
Kesempatan investasi pada sisi tambang mineral kritis itu bakal kerja bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Beban lingkungan
Fanny Tri Jambore Christanto, Kepala Divisi Anti Industri Ekstraktif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional mengatakan, obral konsesi tambang untuk Amerika Serikat menunjukkan pemerintah tidak mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sebab, sektor pertambangan menghasilkan kerusakan alam dan membawa kemiskinan.
Seperti yang terjadi kawasan industri nikel di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah.
Kerusakan ekologi dari aktivitas tambang menimbulkan pencemaran lingkungan di dua kawasan itu membuat tingkat kemiskinan masyarakat lokal tinggi.
“Kalau pertambangan sudah pasti akan menghasilkan kerusakan lingkungan. Terlepas bagaimana dia akan dikelola. Dikelola dengan baik pun akan menimbulkan kerusakan,” kata Rere, sapaan akrabnya kepada Mongabay.
Saat ini, 90 % industri nikel di Indonesia dalam kuasa Tiongkok. Rere pun tak membayangkan, bila Amerika Serikat turut berekspansi menambang berbagai komoditas mineral di Indonesia.
Dia bilang, deforestasi akan terus terjadi seiring kebijakan Pemerintah Indonesia memberi karpet merah kepada para investor tambang. Sedang prinsip perlindungan dan pelestarian alam tak makin mundur.
“Tambang kan melakukan pembongkaran yang membuat bentang alam berubah, deforestasi. Kerusakannya akan sulit dipulihkan,” katanya.
Rere bilang, rencana pemberian tambang untuk Amerika juga menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri.
“Sehingga kemudian muncul berbagai macam upaya untuk mengobral kekayaan alam Indonesia.”
Senada Novita Indri, Juru Kampanye Trend Asia, sampaikan. Dia mengkhawatirkan daya tampung daya dukung lingkungan akan makin memburuk ketika ada ekspansi tambang Amerika Serikat.
Sebab, praktik pertambangan sudah pasti akan memberikan dampak negatif pada lingkungan dan sosial.
“Pasti itu akan membahayakan lingkungan. Sedangkan, kalau kita lihat situasi sekarang, China ambisinya dengan nikel di beberapa wilayah Indonesia, kita sudah lihat penurunan lingkungannya, itu sudah terjadi,” katanya.
Alih-alih pemulihan, perusahaan tambang justru membiarkan kerusakan. Perusahaan tambang akan pergi meninggalkan konsesi ketika sumber daya alam habis.
“Kalau sudah habis sumber daya, mereka akan pergi dan pindah ke lokasi lain. Meninggalkan lubang terbuka, tanpa dipulihkan. Biaya pemulihan tambang nikel mahal banget,” katanya.
Dia khawatir, rencana ekspansi tambang oleh Amerika Serikat ini akan berdampak pada makin rentan terhadap krisis iklim. Apalagi, Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris.
“Jadi, sepertinya mereka (Amerika Serikat) akan bodo amat, mau menambang dimanapun terserah. Tapi saya mengkhawatirkan dampaknya itu akan mengikuti kita,” katanya.
Alfarhat Kasman Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, kesepakatan tarif resiprokal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika, tidak adil. Kesepakatan ini justru akan membuat Indonesia sama seperti barang dagangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai wilayah koloni atas industri ekstraktif khusus sektor mineral kritis.
Dia bilang, karpet merah Pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat itu membuat membuat perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup makin meresahkan.
Sikap pemerintah itu, katanya, bisa makin memperluas penghancuran serta perampasan ruang hidup warga.
“Apalagi, dalam kesepakatan bukan hanya soal nikel, tetapi ada begitu banyak komoditas lain yang akan dibongkar,” kata Farhat.
Pada sektor nikel saja, sampai 2023 memicu deforestasi sekitar 26.837 hektar. Termasuk soal degradasi lahan, pencemaran air, udara hingga konflik sosial dan kriminalisasi.
Berdasarkan catatan Jatam sejak 2014-2025 terdapat 451 kasus kekerasan dan kriminalisasi di sektor tambang.
Saat ini, izin tambang di Indonesia hampir 8.000 izin, dengan luas konsesi lebih dari 10 juta hektar. Dalam operasionalnya, tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga telah memicu kematian.
Operasi pertambangan itu, katanya, meninggalkan lubang-lubang beracun. Jatam mencatat, lebih 80.000 titik lubang tambang menganga tanpa rehabilitasi di Indonesia. Lubang-lubang tambang itu, menjadi mesin pembunuh massal.
Di Kalimantan Timur, misal, lubang tambang menelan korban tewas 49 orang, mayoritas anak-anak. Kasus-kasus ini menguap begitu saja, tanpa penegakan hukum.
“Jika ambisi perluasan tambang mineral kritis ke Amerika Serikat itu tetap dilakukan, sangat besar kemungkinan eskalasi kasus, kerusakan hingga perampasan lahan warga akan semakin meluas pula.”
Penuh risiko
Bagi Panji Kusumo, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) langkah menjadikan nikel sebagai “senjata diplomasi” justru penuh risiko. Dia melihat bayang-bayang kasus Freeport, dengan Indonesia kehilangan kendali atas aset tambang, bisa terulang.
Amerika Serikat, katanya, kemungkinan tak sekadar membeli nikel, tetapi meminta konsesi mineral lebih luas, apalagi jika berkaca pada pola kebijakan Donald Trump di Ukraina.
Dalam situasi ekonomi domestik terhimpit perang dagang, kata Panji, pemerintah sulit merespons dengan kuat. Terlebih, ketika kerangka hukum dan regulasi melindungi sumber daya alam belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan dari negara sebesar Amerika Serikat, yang kerap menerapkan hambatan non-tarif di luar aturan perdagangan konvensional.
Di atas semua itu, ada kekhawatiran kalau kesepakatan nikel justru akan memicu percepatan tambang baru, memperparah kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.
Panji mengingatkan, dengan permintaan baterai yang lesu dan keterbatasan kapasitas produksi nikel baterai dalam negeri, Amerika Serikat sebenarnya tidak terlalu perlu pasokan besar dari Indonesia.
Namun, perang dagang yang juga melukai ekonomi negeri itu, terutama sektor UMKM– akibat kenaikan harga barang konsumsi—membuat Trump mencari narasi “menang” dalam perjanjian perdagangan, di mana akses ke mineral kritis bisa jadi pencapaian politik.
Bagi Panji, pemerintah harus menimbang matang setiap langkah, memastikan strategi negosiasi melindungi ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan sumber daya agar nikel tidak berubah dari aset strategis menjadi liabilitas nasional.
Di tengah gegap gempita diplomasi dagang Trump–Prabowo, di mana nikel jadi kartu tawar, pandangan kritis Panji sejalan dalam temuan Aksi Ekologi dan Emansipari Rakyat (AEER).
“Sulawesi adalah wilayah strategis yang menyimpan cadangan nikel besar, juga merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati paling kaya. Ketidakseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan hutan akan berujung pada kerugian jangka panjang baik secara ekologis maupun ekonomi,” kata Risky Saputra, peneliti AEER dalam peluncuran laporan di Jakarta ,29 Juli 2025.
Keduanya menyoroti bahaya yang sama, di balik janji investasi dan pasar ekspor, ada risiko Indonesia kehilangan kendali atas sumber daya strategisnya.
Rilis AEER memperlihatkan angka konkret, hutan Morowali menyimpan nilai ekonomi dan ekologis jauh melampaui pendapatan daerah. Namun ekspansi tambang nikel, menggerus modal alam itu dan mengancam target iklim nasional.
Bagi Panji, kebijakan mendorong ekspansi di tengah tarif Amerika Serikat yang tetap tinggi hanya akan mematikan industri dalam negeri dan memperlemah kedaulatan.
Menurut AEER, hal itu juga berarti menggadaikan warisan ekologis dan nilai ekonomi jangka panjang demi keuntungan sesaat.
Panji dan data AEER pun beri peringatan, tanpa tata kelola kuat, “leverage” nikel bisa berubah menjadi beban yang membuat Indonesia justru lebih merugi di meja perundingan maupun di lapangan.
Laporan terbaru AEER ini menempatkan persoalan Morowali dalam kerangka sejalan dengan kekhawatiran Panji terhadap rencana kerja sama Trump–Prabowo di sektor nikel.
Dengan menilai total economic value (TEV) hutan Morowali Rp2,81 triliun per tahun—44,61% lebih tinggi dari pendapatan daerah—AEER menunjukkan, aset alam sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan penerimaan langsung dari industri tambang.
Namun, ekspansi tambang nikel yang masif, khususnya di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), menggerus nilai itu.
Sekitar Rp1,07 triliun dari nilai hutan berada di konsesi dan berisiko hilang, dan kerugian bisa membengkak Rp568 miliar per tahun jika ekspansi berlanjut.
Kondisi ini, katanya, mencerminkan skenario “worse off” yang diperingatkan Panji, di mana keuntungan ekonomi jangka pendek mengorbankan modal alam jangka panjang.
*****
Tambang Timah dan Ancaman Kerusakan Daratan Kepulauan Bangka Belitung
Kredit
