Ungkapan mengenai Indonesia punya sumber energi terbarukan besar sudah terdengar sejak lama. Ada energi air, matahari, angin, arus laut, dan lain-lain. Sayangnya, hingga kini, energi dominan Indonesia masih bersumber dari batubara dan minyak bumi alias sumber dari fosil. Bahkan, target Indonesia menggunakan bauran energi 23% sampai 2025 pun tak tercapai, terpaksa revisi. Kini, realisasi bauran energi baru belasan persen. Ketika bicara energi dan transisi energi, banyak seputar tataran skala besar seperti panas bumi, hutan tanaman energi untuk biomassa, co-firing (yang mencampurkan biomassa dengan batubara), maupun biodiesel dominan dari sawit sampai kendaraan listrik. Di lapangan, praktik-praktik skala besar ini banyak menimbulkan persoalan baru dari kerusakan lingkungan, deforestasi, konflik lahan, dan lain-lain hingga transisi energi jauh dari kata berkeadilan. Bahkan muncul jargon baru, “transisi energi rendah karbon tinggi korban.” Sedangkan energi-energi skala kecil, skala desa, komunitas yang banyak masyarakat perlukan seakan jadi bahasan ‘selingan’. Padahal, banyak sekali di lapangan, masyarakat desa, komunitas, petani, masyarakat pesisir, nelayan, mempraktikkan cara-cara mereka mandiri energi dari sumber yang ada di sekeliling mereka, antara lain mini hydro, kincir angin, maupun energi surya termasuk surya atap. Mengapa beralih ke energi terbarukan, yang ramah lingkungan dan berkeadilan seakan setengah hati?
