Perburuan liar masih menjadi ancaman serius bagi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Taman Nasional Gunung Leuser. Meski patroli hutan dan pemberantasan perdagangan satwa terus dilakukan, aktivitas perburuan belum menunjukkan penurunan yang berarti.
Temuan tersebut diungkap dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Environmental Management pada tahun 2025. Studi ini mengevaluasi efektivitas strategi konservasi terpadu, mulai dari patroli, penyingkiran jerat, hingga penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar.
Penelitian difokuskan di wilayah Langkat-Bendahara, bagian timur Ekosistem Leuser, dengan luas sekitar 7.172 kilometer persegi. Kawasan ini merupakan habitat penting harimau sumatera dan sejumlah satwa langka lainnya.
Para peneliti menganalisis data patroli periode 2015-2019, catatan perburuan 2010-2019, serta hasil pemantauan kamera jebak terhadap harimau dan mangsanya selama 2010-2020.
Hasilnya, sebanyak 457 patroli dilakukan sepanjang 2015-2019 dan berhasil memusnahkan 780 jerat. Aparat juga menangani 26 kasus perdagangan harimau melalui berbagai upaya penegakan hukum.
Namun, jumlah jerat yang ditemukan justru meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode tersebut. Padahal, patroli telah menjangkau sekitar 30 persen wilayah Langkat-Bendahara setiap tahun.
Data kamera jebak menunjukkan populasi harimau yang terpantau relatif stabil, meskipun mengalami dinamika. Namun, hilangnya individu harimau masih terjadi dan ancaman perburuan tetap tinggi.
Menurut Adhi Nurul Hadi, peneliti Universitas Indonesia sekaligus staf Kementerian Kehutanan, persoalan konservasi tidak cukup diselesaikan melalui patroli dan pencabutan jerat saja.
Penegakan hukum memang menunjukkan perkembangan. Lebih banyak kasus perdagangan satwa diproses secara pidana, disertai peningkatan tuntutan dan denda.
Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan dinilai belum cukup memberikan efek jera. Keuntungan ekonomi dari perdagangan ilegal masih dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang dihadapi pelaku.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum belum otomatis menghentikan perburuan. Perubahan perilaku pelaku serta pendekatan yang mempertimbangkan akar persoalan juga diperlukan.
Penelitian merekomendasikan peningkatan patroli di wilayah berisiko tinggi dan kawasan yang masih jarang dipantau. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ilegal juga perlu diperkuat.
Selain itu, penyediaan alternatif mata pencaharian dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap praktik perburuan satwa liar.
Upaya konservasi juga membutuhkan pendanaan berkelanjutan serta integrasi data patroli, survei lapangan, dan kamera jebak agar perubahan populasi harimau dapat dipantau secara lebih efektif.
Temuan ini memperlihatkan bahwa melindungi harimau sumatera tidak cukup hanya dengan memperbanyak patroli atau memusnahkan jerat. Strategi terpadu yang menggabungkan perlindungan habitat, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan konservasi jangka panjang.
Foto utama: Ini adalah harimau sumatera yang dilepasliarkan KLHK pada 6 Maret 2024 di TNGL. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.