- Selama hampir tiga bulan, sejak 4 Agustus hingga 31 Oktober 2026, jutaan orang di Asia Tenggara harus menghirup udara yang tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia. Jerebu menyelimuti Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Asap bahkan menyeberangi perbatasan hingga Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, akibat kebakaran di wilayah Papua Selatan. Filipina Selatan dan Brunei Darussalam turut terdampak.
- Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia merekam situasi itu dalam lembar fakta bertajuk “Hari-Hari Penuh Jerebu.” Laporan ini memotret skala pencemaran udara sekaligus menguji respons pemerintah negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, terhadap bencana yang terus berulang.
- Kebakaran tahun ini juga meluas ke Papua, salah satu kawasan hutan hujan tropis penting di dunia. Data Nusantara Atlas menunjukkan, luas lahan terbakar di Papua Selatan mencapai 426.951 hektar. Sebanyak 2.994 hektar berada di sekitar jalan sepanjang 135 kilometer yang menopang proyek strategis nasional (PSN) di Merauke.
- Masih ada satu aspek penting yang belum mendapat perhatian memadai dalam penguatan Transboundary Haze Pollution Act (THPA), yakni, mekanisme pemulihan (remedy). Mekanisme ini perlu untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pemulihan hak, sementara ekosistem yang rusak dapat terestorasi.
Selama hampir tiga bulan, sejak 4 Agustus hingga 31 Oktober 2026, jutaan orang di Asia Tenggara harus menghirup udara yang tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia. Jerebu menyelimuti Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Asap bahkan menyeberangi perbatasan hingga Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, akibat kebakaran di wilayah Papua Selatan. Filipina Selatan dan Brunei Darussalam turut terdampak.
Berbagai kalangan dari organisasi maupun kelompok masyarakat sipil menyuarakan desakan kepada pemerintah agar bencana tak terus berulang setiap tahun.
Di Indonesia, sekitar 82 juta orang atau lebih dari sepertiga penduduk terpapar asap. Kebakaran hutan dan gambut meluas hampir di seluruh pulau. Hujan tak kunjung turun, sedang api terus menyala di sejumlah wilayah.
Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia merekam situasi itu dalam lembar fakta bertajuk “Hari-Hari Penuh Jerebu.” Laporan ini memotret skala pencemaran udara sekaligus menguji respons pemerintah negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, terhadap bencana yang terus berulang.
Dampaknya terlihat dari angka kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 2 November 2026. Sebanyak 91.913 kasus menimpa anak-anak di bawah lima tahun.
Angka itu belum sepenuhnya menggambarkan bahaya yang mengintai. Sapta Ananda Proklamasi,Peneliti Senior Greenpeace Indonesia menyatakan, riset Greenpeace menemukan paparan partikel PM2.5 dan gas karbon monoksida dapat mengganggu saluran pernapasan.
Dalam konsentrasi tertentu, asap bahkan bisa menurunkan kesadaran dan menyebabkan kebingungan.
Ancaman juga mengintai bayi dalam kandungan. Asap yang ibu hamil meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah.
Puluhan ribu petugas pemadam kebakaran, aparat, dan relawan yang dikerahkan ke wilayah terdampak turut menghadapi risiko kesehatan. Setidaknya 10 orang meninggal dunia.
Analisis Greenpeace terhadap data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) memperlihatkan, luasnya paparan itu. Di Sumatera, sekitar 54 juta orang menghirup asap selama rata-rata 35 hari.
Di Kalimantan, sekitar 17 juta warga terpapar selama hampir setiap hari dalam periode tiga bulan, dengan total 65 hari. Kalimantan Tengah mencatat paparan terlama, yakni 81 hari.
Sementara itu, Palembang mencatat 24 hari dengan kualitas udara berbahaya dan tujuh hari dengan kualitas udara sangat tidak sehat sepanjang Oktober.
Riset Greenpeace menyebut kualitas udara yang berbahaya itu berpotensi memicu kanker. Studi Universitas Harvard yang dikutip dalam laporan itu memperkirakan sekitar 100.000 orang meninggal akibat dampak pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Kepedulian bersama
Senada dengan Amalen Sathananthar, Koordinator Asia Aktivist Network. Dia katakan, kabut asap, sangat berdampak buruk terhadap aktivitas warga Malaysia.
Ada warga, teman Amalen, tidak bisa keluar rumah sama sekali karena pekatnya asap.
Di daerah terdampak asap kebakaran hutan, jarak pandang menjadi terbatas, terjadi peningkatan persentase penderita asma dan masalah pernafasan lainnya.
“Percayalah, jika tinggal di wilayah yang terdampak kabut asap, pasti akan merasakan dampaknya dan ingin turut serta dalam perjuangan ini,” kata Amalen dalam media briefing di Bangkok, Thailand, Oktober lalu.
Kabut asap ini tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi sejak 10 tahun terakhir mereka ikut merasakannya, meski kebakaran hutan terjadi di Indonesia.
Amalen bilang, terkadang warga Malaysia bercanda, bahwa mereka kini punya tiga musim, yaitu, musim kemarau, musim hujan, dan musim kabut asap.
“Meskipun terdengar jenaka saat diceritakan kepada orang lain, dampaknya sebenarnya sangat katastrofik.”
Masalah kabut asap ini, katanya, bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah Indonesia, karena terdapat banyak perusahaan luar Indonesia termasuk dari Malaysia dan Singapura.
Di Papua Barat, misal, ada 58 konsesi hutan. “Artinya hutan di sana dipecah menjadi 58 petak berbeda…dan dari jumlah tersebut, 56 petak dikuasai oleh Malaysia,” katanya.
Amalen bilang, perlu ada gerakan bersama dari berbagai kalangan. Aktivist Network mengambil inisiatif di Asia Tenggara dengan membentuk kelompok regional untuk melawan kabut asap lintas negara.
Mereka punya tuntutan berbeda pada setiap negara. Pada Pemerintah Indonesia, mereka mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi lahan gambut dan memulihkan lahan gambut yang rusak. Juga meninjau kembali proyek strategis nasional yang berkaitan dengan hutan atau lahan gambut.
Untuk pemerintah Malaysia, mereka mendesak pengesahan Undang-undang Udara Bersih (Clean Air Act) untuk menangani polusi kabut asap lintas batas.
“Kami juga menuntut penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab, mengingat banyak perusahaan yang terlibat adalah perusahaan asal Malaysia,” katanya.
Amalen katakan, masyarakat sipil perlu meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan-perusahaan di balik karhutla ini, tak boleh putus harapan.
“Kita terus-menerus mendengar mereka hanya bicara, bicara, dan bicara. Sekaranglah, saatnya untuk bertindak.”

Tanah Papua membara
Kebakaran tahun ini juga meluas ke Papua, salah satu kawasan hutan hujan tropis penting di dunia. Data Nusantara Atlas menunjukkan, luas lahan terbakar di Papua Selatan mencapai 426.951 hektar. Sebanyak 2.994 hektar berada di sekitar jalan sepanjang 135 kilometer yang menopang proyek strategis nasional (PSN) di Merauke.
Greenpeace mendeteksi 829 titik sumber asap di area persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) Kementerian Pertahanan. Sebanyak 461 titik lain di perkebunan tebu PSN Merauke. Sebagian besar kebakaran di kawasan perkebunan itu terjadi pada Oktober.
Bagi masyarakat adat, kebakaran ini bukan sekadar bencana lingkungan. Api mengancam sumber pangan, ruang hidup yang menopang kehidupan mereka.
Dorthea Wabiser, peneliti sekaligus Juru Kampanye Internasional Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan, kebakaran tahun ini mengingatkan masyarakat adat pada peristiwa serupa akhir era Orde Baru.
Ketika pembukaan lahan besar-besaran memicu kebakaran pada 1997–1998.
Kini, hampir tiga dekade kemudian, api kembali meluas di Tanah Papua. Dampaknya, tidak hanya manusia yang rasakan juga mengancam keanekaragaman hayati.
Dorthea bilang, kepanikan masyarakat adat di Boven Digoel ketika api hampir bersamaan melahap dusun sagu dan kebun karet warga. Tanpa dukungan armada pemadam kebakaran dari pemerintah, masyarakat harus berpatroli sendiri untuk memantau dan mengantisipasi pergerakan api.
Asap beracun mengancam kesehatan warga. Ternak mereka pun tidak luput dari dampak kebakaran.
“Di Kampung Subur, baru ada kejadian dusun-dusun sagu terbakar. Di Manokwari ada kebakaran, ternak babi mati karena asap. Apa kabar ketahanan pangan jika sumber-sumber pangan utama semua hilang terkena api ini?” ujarnya.
Hilangnya dusun sagu dan kebun warga memperlihatkan dampak kebakaran yang lebih luas. Bagi masyarakat adat, api tidak hanya membakar vegetasi, juga mengancam sumber penghidupan dan ketahanan pangan.

Kebakaran berulang, racun asap berulang
Di balik kabut asap yang menyelimuti kawasan Asia Tenggara, terdapat pola kebakaran berulang. Analisis spasial Greenpeace menemukan, sebagian besar titik api terkonsentrasi di wilayah gambut dan kawasan bisnis berbasis lahan.
Dalam periode 8 Agustus-31 Oktober 2026, Greenpeace Indonesia menemukan 17.390 titik sumber asap yang tersebar di 23 kabupaten penyumbang asap signifikan.
Sebanyak 1.776 titik berada di dalam 46 konsesi perkebunan sawit. Sebanyak 2.586 titik terdeteksi di dalam 28 konsesi kebun kayu.
Sebaran kebakaran juga terkonsentrasi di kawasan gambut.
Greenpeace mencatat 10.269 titik sumber asap di 58 kesatuan hidrologis gambut (KHG). Dari jumlah itu, 5.646 titik berada di 25 KHG yang berstatus kritis tinggi.
Jumlah titik sumber asap meningkat tajam setiap bulan. Pada Agustus tercatat 1.833 titik, kemudian bertambah menjadi 5.085 titik pada September.
Angkanya melonjak menjadi 10.840 titik pada Oktober.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni, 6.003 titik, disusul Sumatera Selatan dengan 4.333 titik.
Konsentrasi tertinggi di KHG Sungai Kahayan–Sungai Sebangau, dengan 1.316 titik.
Fenomena El-Niño dan angin muson timur kerap disebut sebagai penyebab utama kebakaran. Namun, Greenpeace menunjukkan lokasi dengan konsentrasi sumber asap tertinggi, terutama di bagian timur Sumatera Selatan, Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. Ia beririsan dengan kawasan bisnis ekstraktif berbasis lahan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.
Kawasan bisnis itu banyak beroperasi di lahan gambut yang rentan terhadap panas dan kekeringan. Wilayah yang sama juga mengalami kebakaran berulang pada 2015, 2019, 2023, dan 2026.
Pola ini memperlihatkan bahwa persoalan kebakaran bukan semata-mata akibat perubahan cuaca. Tata kelola lahan dan aktivitas bisnis di kawasan gambut ikut menentukan besarnya risiko kebakaran.
Ironisnya, kebakaran tidak hanya terjadi di konsesi perusahaan. Sejumlah titik sumber asap juga ditemukan di kawasan konservasi dan hutan lindung di bawah kewenangan pemerintah.
Pemantauan Greenpeace menemukan, sekitar 3.000 titik sumber asap di kawasan konservasi. Taman Nasional Tanjung Puting menempati urutan pertama dengan 1.159 titik, disusul Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Taman Nasional Sebangau.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan negara terhadap kawasan yang semestinya dilindungi.
Sapta mempertanyakan, tanggung jawab pemerintah atas kebakaran itu.
“Mengapa kawasan konservasi yang dikelola negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Satgas Taman Nasional, yang saat ini dipimpin adik Presiden Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo, bisa terbakar dan menyumbang kabut asap paling banyak?” ujarnya.
Dampak kebakaran tidak berhenti pada pencemaran udara. Emisi dari kebakaran turut memperburuk krisis iklim.
Berdasarkan data pemantauan emisi kebakaran Copernicus, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai kontributor emisi karbon tertinggi di dunia pada 31 Oktober 2026.
Situasi ini, kata Sapta, berseberangan dengan pernyataan Hashim saat membuka Paviliun Indonesia di COP31 Antalya, Turki. Dalam kesempatan itu, dia menyebut Indonesia sebagai “rumah solusi iklim.”
“Di lapangan, kebakaran terus menggerus ekosistem, mempercepat degradasi lingkungan, dan mengancam keanekaragaman hayati.”

Beda pendekatan pemerintah
Asap Indonesia melintasi batas negara, respons pemerintah di Asia Tenggara pun berbeda-beda. Indonesia mengandalkan penanganan domestik, Singapura mulai menggunakan instrumen hukum lintas batas, sedangkan Malaysia memilih jalur diplomasi.
Indonesia tak menetapkan status bencana nasional. Pemerintah menyatakan masih mampu menangani karhutla serta menolak tawaran bantuan Singapura dan Malaysia. Pemerintah juga masih berharap hujan dan pasokan air dapat membantu memadamkan api.
Di sisi penegakan hukum, pemerintah mencatat 120 perkara. Sebanyak 15 subjek hukum korporasi kena pidana, 32 perusahaan kenai sanksi administratif, dan empat perusahaan kena sanksi melalui pendekatan multi-instrumen.
Enam perusahaan dengan luas konsesi 201.391 hektar, termasuk area terbakar seluas 7.531 hektar, kena kewajiban pemulihan paksa.
Meski begitu, kata Sapta, ketersediaan data resmi masih menjadi persoalan. Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SiPongi) baru menampilkan data luas kebakaran hingga Juli 2026, yakni 202.004 hektar.
Tak hanya itu, transparansi dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan. Pada 2 November 2026, Greenpeace mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh daftar perusahaan yang telah kena sanksi. Kementerian Lingkungan Hidup tolak permohonan itu.
Singapura mengambil langkah berbeda. Pada 16 dan 19 Oktober, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) mengirimkan pemberitahuan pencegahan berdasarkan Section 9 Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada 10 perusahaan di Indonesia.
Lembaga itu kemudian meminta informasi berdasarkan Section 10 kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura.
Pada 4 November, parlemen Singapura juga menaikkan denda maksimum bagi pelanggaran aturan dari S$100.000 menjadi S$1 juta per hari. Dengan perubahan itu, total denda maksimum meningkat 10 kali lipat menjadi S$20 juta.
Malaysia memilih pendekatan berbeda. Pemerintah negara itu menjajaki nota kesepahaman dengan Indonesia untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Pada 5 November, Pemerintah Malaysia menyatakan lebih memilih pendekatan diplomatis daripada jalur hukum.
Heng Kiah Chun, Kepala Kampanye Greenpeace Malaysia menilai, langkah Singapura lebih progresif dari Malaysia. Meski demikian, Singapura masih perlu mengoptimalkan penegakan THPA.
Masalah ini. bersifat lintas batas hingga perlu mekanisme akuntabilitas yang melampaui batas negara.
“Diplomasi ‘ASEAN way’ dapat hidup berdampingan dengan penerapan Undang-undang. Jika kita hanya fokus pada cara diplomasi yang sudah dipakai selama lebih dari 20 tahun, persoalan ini tidak akan selesai,” ujarnya.
Heng menilai, pendekatan diplomasi yang selama ini menjadi andalan negara-negara ASEAN memiliki keterbatasan. Ketika dampak kebakaran meluas hingga melintasi batas negara, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan antarpemerintah.
“Perusahaan yang beroperasi di satu negara juga perlu dimintai pertanggungjawaban ketika aktivitasnya berdampak terhadap masyarakat di negara lain.

Bagaimana soal pemulihan?
Greenpeace menilai, masih ada satu aspek penting yang belum mendapat perhatian memadai dalam penguatan THPA, yakni, mekanisme pemulihan (remedy). Mekanisme ini perlu untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pemulihan hak, sementara ekosistem yang rusak dapat terestorasi.
Sapta katakan, sejumlah gugatan pertanggungjawaban yang korban maupun Pemerintah Indonesia ajukan terhadap korporasi pembakar hampir tidak pernah berujung pada pemulihan substantif. Karena itu, penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku.
“Proses hukum juga harus memastikan ada pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk melalui kerja sama lintas negara,” katanya.
Greenpeace mendesak, ASEAN merancang skema pemulihan dalam rencana aksi regional Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR).
Organisasi ligkungan ini juga meminta percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control.
“Harus ada pembukaan ruang investigasi bersama lintas negara, serta integrasi kewenangan meminta informasi seperti yang diatur dalam Section 10 THPA ke dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.”
Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia menghentikan pengeringan gambut dan mengevaluasi proyek strategis nasional. Mereka juga mendesak Malaysia mengesahkan Clean Air Act. Mereka juga desak Singapura memastikan surat peringatan kepada perusahaan menjadi awal penegakan hukum, bukan sekadar formalitas administratif.

*****