Dunia kembali berjanji melindungi keanekaragaman hayati. Namun, ketika para delegasi berkumpul dalam Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) ke-17 atau COP17 di Yerevan, Armenia, pada akhir Oktober 2026, sejumlah komitmen perlindungan alam justru menjadi bahan tawar-menawar.
Padahal pertemuan ini menjadi salah satu momentum penting untuk menilai kemajuan pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework/KM-GBF).
Kerangka ini memuat 23 target untuk dicapai pada 2030, antara lain konservasi setidaknya 30 persen wilayah daratan, perairan darat, pesisir, dan laut; pengakuan peran masyarakat adat dan komunitas lokal; serta pengurangan insentif, –termasuk subsidi–, yang merusak keanekaragaman hayati.
Namun, hasil penilaiannya belum menggembirakan. Berbagai kajian menjelang COP17 menunjukkan dunia belum berada di jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan target global masih jauh dari memadai.
COP17 menghasilkan hampir 50 keputusan, termasuk kesepakatan mengenai Yerevan Pathway, yakni arah percepatan pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal hingga 2030, yang dirumuskan sebagai bagian dari keputusan peninjauan kemajuan global.
Di balik hasil itu, sejumlah rumusan penting dalam teks perundingan justru dilunakkan: bahasa yang semula lebih tegas berubah menjadi ajakan yang memberi ruang tafsir lebih luas bagi negara-negara.
Konteks: Indonesia di Panggung COP
Sebagai negara megabiodiversitas, forum ini sangat penting bagi Indonesia. Hutan, laut, dan ekosistem kita menopang hidup jutaan manusia, sekaligus berada di bawah tekanan hilangnya keanekaragaman hayati. Meski begitu, forum ini kerap dipandang sebelah mata.
Tingkat keterwakilan Indonesia dalam segmen tingkat tinggi (High-Level Segment/HLS) juga patut diperhatikan. Pada seri COP CBD sebelumnya untuk di HLS, Indonesia biasanya hanya mengirim wakil menteri, sementara banyak negara lain mengirim menterinya. Pada COP17, perwakilan tertinggi Indonesia diwakili setingkat deputi menteri.
Perhatian lain tertuju pada sikap Indonesia dalam perundingan mengenai peran masyarakat adat. Pasal 8(j) CBD mengatur penghormatan, pelestarian, dan pemeliharaan pengetahuan, inovasi, serta praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
Pada COP16 di Cali, Kolombia (2024), para pihak sepakat membentuk badan permanen untuk urusan ini, yaitu Subsidiary Body on Article 8(j) atau SB8J. COP17 kemudian membahas pengaturan operasionalnya, termasuk keterwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Perundingan tentang keterwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal di SB8J berlangsung alot. Dalam proses tersebut, posisi delegasi Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, terutama terkait mekanisme partisipasi dan keterwakilan. Pada penutupan konferensi, delegasi Indonesia meminta pembahasannya ditunda ke COP berikutnya.
Setelah perundingan yang alot, pengaturan kerja SB8J akhirnya disepakati pada 31 Oktober. Badan ini dirancang dengan dua ketua bersama: satu melalui pencalonan negara-negara pihak dan satu melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Meski demikian, kesepakatan ini tidak berarti seluruh persoalan teknis keterwakilan telah tuntas.
Bagi Indonesia, yang masyarakat adatnya tersebar dari Aceh hingga Papua dan hidup berdampingan dengan hutan serta ekosistem lain, sikap dalam forum internasional ini menjadi cermin penting tentang bagaimana pemerintah memandang peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri.

Item 14(a): Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati (Mainstreaming Biodiversity)
Isu masyarakat adat memang ramai diberitakan. Namun ada dua topik perundingan lain yang luput dari perhatian media dan para pengamat, padahal dampaknya besar bagi Indonesia. Item 14(a) tentang pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan item 17 tentang hutan dan keanekaragaman hayati.
Pengarusutamaan (mainstreaming) lintas sektor berarti memastikan perlindungan keanekaragaman hayati masuk ke dalam kebijakan sektor-sektor ekonomi, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, bukan hanya menjadi urusan pemerintah dan kementerian lingkungan hidup.
Pembahasan item ini menghasilkan keputusan yang diadopsi pada penghujung COP17, setelah sejumlah perubahan rumusan dalam proses perundingan.
Para pihak sepakat bahwa kesenjangan dalam cakupan dan pelaksanaannya perlu ditutup dan kebijakan setiap sektor perlu diselaraskan dengan target KM-GBF, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan aturan nasional masing-masing. Sementara Sekretariat CBD diminta membantu pertukaran praktik baik dan penguatan kapasitas.
Namun, kemajuan ini dibayar dengan bahasa yang semakin umum. Klausul “menjaga kedaulatan nasional” sering muncul. Kata “ambition” diganti menjadi “scope and coverage”. Rencana transisi sektoral, yang tadinya menjadi tujuan utama, kini hanya menjadi contoh penyelarasan.
Klausul penggunaan berkelanjutan (sustainable use) diganti dengan integrasi keanekaragaman hayati dalam pengambilan keputusan. Semuanya diberi pengaman “in accordance with national circumstances and legislation”, yang artinya “sesuai kondisi dan peraturan nasional”.
Lantas, jika peraturan nasional belum mewadahinya, bagaimana pengarusutamaan bisa berjalan tanpa kewajiban menyusun rencana transisi sektoral yang mengikat?
Salah satu perdebatan paling alot menyangkut rumusan mengenai insentif yang berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati (harmful incentives), yang berkaitan dengan Target 18 KM-GBF.
Target ini menyerukan penghapusan atau perbaikan insentif, termasuk subsidi, pada aktivitas yang merusak alam. Makna kata-katanya terus dikikis. Kata “subsidi” berubah menjadi “insentif”.
Beberapa negara ingin mempertahankan frasa “including subsidies”, sebagian mengusulkan “red line”, sebagian lain bertahan pada kata “insentif”. Pada akhirnya paragraf 6B dihapus, dengan alasan istilah “harmful incentives” sudah ada di bagian lain.
Perubahan redaksi ini tentu patut diperhatikan karena dapat memengaruhi kekuatan pesan politiknya, meski Target 18 KM-GBF akan tetap berlaku.
Bagi Indonesia, hasil ini menentukan seberapa kuat dorongan internasional untuk menelusuri dan membenahi subsidi yang berpotensi merusak alam, misalnya di sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan komoditas lain yang berpotensi mengganggu keragaman hayati. Ada pula perubahan kecil yang mudah terlewat.
Frasa “in particular developing country Parties” (terutama negara berkembang) berubah menjadi “including” (termasuk). Perbedaan satu kata ini melemahkan jaminan dukungan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang, sehingga Indonesia perlu mencari dukungan itu lewat jalur pendanaan dan kerja sama lain.

Item 17: Hutan dan Keanekaragaman Hayati
Item 17 membahas program kerja (programme of work/PoW) CBD, yaitu panduan tematik yang mengarahkan kerja negara-negara di bidang tertentu. Hasilnya memuat beberapa capaian relevan bagi Indonesia.
Pada bahasan negosiasi item 17(a), para pihak sepakat bahwa peninjauan program kerja harus dipimpin para pihak (party-led), transparan, dan memberi nilai tambah. Program kerja perairan darat dan pegunungan menjadi yang pertama diperbarui agar selaras dengan KM-GBF.
Pada 17(b), keputusan tentang hutan memuat puluhan kegiatan pelengkap, antara lain perlindungan hutan primer, penanganan pembalakan liar dan deforestasi, serta dorongan praktik baik di rantai pasok untuk menekan risiko deforestasi.
Pada 17(c), program kerja protected area dan OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures/kawasan konservasi efektif berbasis area di luar kawasan konservasi resmi) diperbarui agar sejalan dengan Target 3 KM-GBF, disertai kegiatan baru tentang konektivitas ekologis, pengendalian polusi dari semua sumber, dan pengelolaan lanskap produktif yang mendukung kawasan lindung dan OECM.
Namun, dari sudut pandang pengakuan terhadap peran dan kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal, hasil ini menyisakan catatan kritis. Teks-teks keputusan memperlihatkan posisi masyarakat adat dan komunitas lokal masih lemah.
Wilayah adat dan tradisional (Indigenous Traditional Territories/ITT) hanya diakui sebagai “kontribusi” bagi Target 3 KM-GBF tanpa ada upaya eksplisit untuk memperluasnya, ditambah dengan klausul “where applicable” (bila berlaku).
Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dibatasi dengan catatan kaki dan kualifikasi “sesuai kondisi dan peraturan nasional”. Cakupan program kerja pun tetap hanya pada kawasan lindung dan OECM. Padahal pengakuan wilayah adat adalah bagian dari strategi konservasi yang efektif di wilayah yang masyarakatnya plural.
Pada keputusan bahasan tentang hutan (forest), pengakuan hak penguasaan lahan masyarakat adat dan komunitas lokal serta pendekatan berbasis hak asasi manusia hilang dari draf awal.
Perlindungan bagi pembela HAM lingkungan dan klausul mengenai penguatan perlindungan lingkungan pada perdagangan komoditas hasil alam juga masih diberi tanda kurung (bracket), artinya belum disepakati.

Pekerjaan Rumah untuk Indonesia
Pertanyaan terpenting setelah COP17 lalu bukan hanya apa yang berhasil disepakati di Yerevan, melainkan sejauh mana Indonesia bersedia menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Setidaknya ada empat pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan.
Pertama, menjadikan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional (NBSAP), termasuk dokumen Indonesia (IBSAP), sebagai alat pengarusutamaan yang sungguh-sungguh. Karena keputusan pengarusutamaan (teks item 14(a)) tidak secara tegas mewajibkan rencana transisi sektoral yang mengikat, Indonesia perlu menetapkan target, tenggat, indikator kemajuan, dan tanggung jawab yang jelas bagi sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Kedua, membenahi subsidi dan insentif yang merusak alam tanpa menunggu tekanan internasional. Paragraf 6B memang hilang, tetapi Target 18 tetap berlaku. Pemerintah dapat memulai dengan memetakan insentif di sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan komoditas lain yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati, lalu membuka hasilnya kepada publik. Karena jaminan dukungan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang melemah, pemerintah juga perlu aktif mencari dukungan lewat jalur pendanaan dan kerja sama lain.
Ketiga, mengakui peran masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam negeri, tidak hanya di atas meja perundingan. Teks keputusan Yerevan masih lemah dalam pengakuan wilayah adat, FPIC, dan hak penguasaan lahan.
Indonesia harus menutup celah itu dengan mempercepat pengakuan wilayah adat dan melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam penyusunan NBSAP/IBSAP, bukan sekadar hadir dalam konsultasi. Langkah ini juga cara paling meyakinkan untuk menjawab kritik atas sikap delegasi Indonesia di SB8J.
Keempat, memanfaatkan kesempatan menyampaikan masukan (submission) menjelang COP18. Isu yang belum memperoleh perlindungan memadai dalam keputusan final, termasuk hak pembela lingkungan dan aspek lingkungan dalam perdagangan komoditas, masih dapat diperjuangkan melalui proses CBD berikutnya. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat sipil dan masyarakat adat untuk ikut menyusun posisi Indonesia, bukan sekadar dimintai tanggapan setelah posisi tersebut ditetapkan.
Kesepakatan di meja perundingan baru bermakna ketika terwujud di lapangan: hutan tetap berdiri, laut tetap sehat, dan masyarakat yang selama ini menjaga alam memperoleh ruang serta hak yang diakui. Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi teladan.
Pertanyaannya, apakah kemauan politik pemerintah cukup kuat untuk menerjemahkan janji internasional menjadi perlindungan nyata di dalam negeri?
Mufti Fathul Barri, penulis adalah mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Anggota Perkumpulan Forest Watch Indonesia. Tulisan ini adalah opini penulis
*****
Foto utama: Toni Caye, pewaris lahan marga yang memilih menetap di jongot keluarga yang berusia ratusan tahun di Sumatera Selatan. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia
Indonesia Kejar Pembiayaan Keanekaragaman Hayati di COP17? Koalisi Ingatkan Benahi Tata Kelola