- Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Dju Seng, pemilik PT Tunas Makmur Sukses (TMS), atas perusakan mangrove seluas 5,9 hektar di Tanjung Gundap IV, Batam. Terdakwa terbukti mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- Majelis hakim juga menyatakan dua perusahaan terkait, TMS dan PT Sri Indah Barelang, bersalah dalam perkara perusakan kawasan hutan. Masing-masing dijatuhi denda Rp1 miliar. Selain itu, TMS diwajibkan membayar ganti rugi Rp23,7 miliar, terdiri dari kerugian jasa ekosistem mangrove Rp19,8 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp3,9 miliar.
- Kasus ini turut menyoroti proses penerbitan penetapan lokasi (PL) dan izin pematangan lahan oleh BP Batam. Sejumlah lokasi PL yang diterbitkan pada 2014 dan 2022 disebut bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.
- Walhi Riau mengapresiasi putusan pengadilan dan meminta penindakan serupa terhadap korporasi lain yang merusak ekosistem pesisir di Kepulauan Riau. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa Batam merupakan pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Pengadilan Negeri (PN) Batam menghukum Dju Seng, pemilik PT Tunas Makmur Sukses (TMS) satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas perusakan hutan mangrove di Tanjung Gundap IV, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Dia terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
Dalam sidang Kamis (12/11/26) itu, majelis memberi tenggat waktu satu bulan untuk membayar denda. Jika tidak, kekayaan atau pendapatan dapat pengadilan sita dan lelang untuk melunasinya. Bahkan, jika pun nilainya tidak mencukupi, terdapat terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan 190 hari.
Kasus ini bermula dari aktivitas pematangan lahan di kawasan mangrove oleh perusahaan pada 2023. Pengukuran oleh ahli pada 29 November 2023, menemukan sekitar 5,99 hektar kawasan hutan sudah terbuka.
Dari luasan itu, sekitar 2,02 hektar berada dalam lokasi ‘penetapan lokasi’ (PL) TMS. Sedang 3,96 hektar di luar seluruh lokasi PL.
Majelis hakim juga menetapkan 11 truk dump dan satu bulldozer Caterpillar D6D XL untuk negara. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam menyatakan Dju banding atas putusan ini.

Pidana korporasi
Hukuman terhadap Dju tidak berhenti pada pertanggungjawaban pribadinya. Majelis hakim juga menyatakan dua perusahaannya, TMS dan PT Sri Indah Barelang, bersalah dalam perkara pengerjaan, penggunaan, dan pendudukan kawasan hutan secara tidak sah.
Dalam putusannya, majelis menjatuhkan denda masing-masing Rp1 miliar kepada kedua perusahaan. Selain itu, memerintahkan TMS membayar ganti rugi Rp23,7 miliar. Nilai ini berasal dari perhitungan kerugian jasa ekosistem mangrove Rp19,8 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp3,9 miliar.
Dadan Mulyana, ahli mangrove dari IPB mengatakan, pematangan mangrove mengakibatkan perubahan bentang pesisir dan ekosistem laut menjadi daratan. Akibatnya, pengaruh pasang surut air laut terhadap ekosistem mangrove pun hilang.
“Kerugian lainnya adalah hilangnya flora dan fauna mangrove sehingga mengakibatkan rusaknya hutan mangrove,” kata Dadan, mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam.
Pemulihan lingkungan bisa mencakup pengerukan atau pengambilan tanah yang menimbun mangrove. Lalu, mengembalikan fungsi hidrologis supaya areal hutan mangrove bisa kembali terkena pasang surut air laut.
Yudi Wahyudin, ahli ekonomi kelautan mengatakan, perhitungan kerugian dari hilangnya jasa ekosistem mangrove Rp19,8 miliar meliputi kerugian pada bukaan lahan Rp6,6 miliar untuk lahan 2,021 hektar dan Rp13,1 miliar untuk lahan 3,968 hektar. Biaya pemulihan untuk kedua lokasi mencapai Rp3,9 miliar.
Menurut Yudi, biaya pemulihan keseluruhan akibat hilangnya jasa ekosistem dan kerusakan mencapai Rp23,7 miliar.
“Bila perusahaan tidak membayar uang pengganti itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan melalui mekanisme yang ditentukan dalam putusan, harta kekayaan perusahaan dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, pidana penggantinya adalah pembubaran PT Tunas Makmur Sukses,” kata majelis, merujuk sumber yang sama.

Siapa keluarkan izin?
Perusakan mangrove di Tanjung Gundap IV juga menyisakan pertanyaan mengenai proses penerbitan PL dan izin pematangan lahan oleh BP Batam. Berdasarkan uraian perkara, BP Batam menerbitkan PL kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan itu pada 2014 dan 2022. Sebagian lokasi PL bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.
Pada 11 April 2023, BP Batam menerbitkan fatwa planologi untuk empat bidang lahan. Dalam dokumen itu, BP Batam menegaskan larangan pembangunan di kawasan area hutan lindung sebelum mengantongi hak pengelolaan lahan (HPL).
Namun, aktivitas pembukaan dan pematangan lahan disebut telah dimulai sekitar 15 Mei 2023. Pada 23 Mei 2023, petugas kehutanan memberikan peringatan mengenai keberadaan kawasan hutan lindung di sekitar lokasi.
Hasil pemeriksaan pada 4 September 2023, petugas menemukan aktivitas pematangan telah memasuki kawasan hutan lindung. BP Batam pun menyampaikan teguran pertama pada 6 September 2023. Namun, aktivitas tersebut baru berhenti sebulan kemudian (5 Oktober).
Pada 25 April 2024, TMS mengajukan izin pematangan yang kemudian BP Batam terbitkan 6 Juni 2024.
Mongabay mencoba konfirmasi Ariastuty Sirait, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam atas penerbitan izin pematangan tersebut. Namun, hingga naskah ini terbit, Tuty, sapaannya-tak memberikan penjelasan, meski sebelumnya sempat menjanjikan untuk memberikan tanggapan.

Desak tindak yang lain
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengapresiasi kinerja PN Batam menghukum korporasi perusak ekosistem pesisir di Batam. Terlebih, Batam merupakan pulau kecil berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11/2020.
“Upaya perlindungan ini tidak boleh berhenti pada proses putusan pengadilan. Selain itu perlu mitigasi, agar tidak lagi diberikan izin kepada korporasi yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dan memperparah ancaman Pulau Batam,” kata Rezki Andika, Manager Kajian dan Kampanye Walhi Riau, Rabu (18/11/26).
Walhi desak ketegasan serupa juga pada aktivitas industri ekstraktif merusak pesisir Kepri. Seperti kerusakan ekosistem mangrove di Pulau Bintan akibat aktivitas PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) hingga ancaman ruang hidup masyarakat Bintan Pesisir atas perluasan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Poto.
“Banyak praktik serupa di Kepri. Jadi, yang lain juga seharusnya ditindak karena sama-sama berdampak terhadap ekosistem pesisir dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir di Kepri.”
*****