Indonesia for Global Justice (IGJ) melayangkan surat terbuka kepada Presiden dan DPR pada 3 Maret 2026 berisi desakan untuk membatalkan sekaligus tak meratifikasi perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) AS-Indonesia. Kesepakatan itu IGJ nilai bakal membahayakan kepentingan nasional dan bertentangan dengan UUD 1945[1].
Dalam konteks sumberdaya alam, terutama isu mineral kritis, ART berisiko memperluas ketimpangan ekonomi, kerusakan ekologi dan jurang ketidakadilan transisi energi yang makin dalam.
Bahkan, pada masa yangmendatang ketimpangan ekonomi, kerusakan ekologi dan ketidakadilan transisi energi akan memaksa Indonesia terjun bebas ke jurang kemiskinan struktural.
Dalam konteks global, di tengah seruan dunia internasional untuk menempuh upaya transisi energi berkeadilan, ART yang dipaksakan Amerika Serikat terlihat memukul mundur upaya transisi energi berkeadilan.
ART memposisikan mineral kritis dari negara-negara selatan, khususnya Indonesia, hanya sebagai raw material dalam rantai kepentingan ekonomi politik Amerika serikat. Artinya, akan makin banyak ekstraksi dan eksploitasi mineral kritis di Indonesia. Amerika akan sangat diuntungkan, sedang masyarakat Indonesia harus menanggung kerusakan, bencana, krisis pangan dan air, serta punahnya keanekaragaman hayati.
Secara makro, iklim akan terus memanas akibat eksploitasi mineral kritis tiada henti.
Apa yang Amerika Serikat incar dalam ART dengan Indonesia? Salah satu jawabannya, adalah mineral kritis, terutama tanah jarang (rare earth), tembaga, nikel, dan lain sebagainya.
Untuk kepentingan apa Negara Paman Sam itu mengincar mineral kritis dari Indonesia? Jawabannya, untuk pengembangan teknologi militer, kecerdasan buatan, serta kepentingan industri strategis AS. Pada titik ini, kita dapat memahami konteks dari Deklarasi Pax Silica, yang menjelaskan ambisi geopolitik sekaligus geo-ekonomi Amerika Serikat.
Jika diperhadapkan dengan ambisi geopolitik dan geoekonomi China, Pax Silica dapat dinilai sebagai perang dingin baru atau cold war 2.0. Jika perang dingin terdahulu berfokus pada kekuatan militer dan hulu ledak nuklir, makan perang dingin baru ini bertumpu pada kepemilikan kapasitas komputasi, cip silikon, serta pasokan energi dan mineral tanah jarang.
Hal ini merupakan pilar utama Pax Silica yang secara masif melakukan penimbunan mineral strategis, pengamanan pemasok alternatif untuk litium, kobalt, dan logam tanah jarang sekaligus pengendalian ekspor chip AI canggih.[2]
Dengan demikian, ART merupakan instrumen Amerika Serikat untuk mengeruk mineral kritis dari negara-negara Selatan, khususnya Indonesia.
Tegasnya, untuk menaklukkan Indonesia sekaligus melanggengkan kolonialisasi sumber daya alam. Namun, saat yang sama, ART juga instrumen Amerika Serikat untuk perang dingin baru dengan China.

Poin-poin kunci dalam perjanjian
Dalam ART bagian Annex III Article 6.1 berjudul Critical Minerals yang terdiri dari empat poin secara gamblang memperlihatkan upaya eksploitasi mineral kritis Indonesia. Poin 1, mengharuskan Indonesia menghapus hambatan ekspor termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang selama ini menjadi bagian penting dalam hilirisasi Indonesia.
Sementara itu, TKDN adalah instrumen regulasi yang mampu meningkatkan ekosistem bisnis dan investasi Indonesia.
Poin 2, menghendaki Indonesia untuk memberikan mineral kritis untuk seluruh keperluan komersial Amerika. Kemudian poin 3 mengharuskan Indonesia memfasilitasi segala kebutuhan investasi mineral kritis Amerika. Termasuk kepastian hukum, keamanan dan lainnya untuk memastikan peningkatan kapasitas produksi.
Indonesia juga harus memberikan kepastian lebih besar bagi perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok mineral kritis Amerika.
Poin 4 ini mewajibkan Indonesia terus berada dalam rantai bisnis Amerika. Tentu saja dengan posisi sebagai pemasok bahan mentah mineral kritis. juga memfasilitasi segala keperluan termasuk perangkat hukum.
Poin ini juga membatasi produksi mineral kritis untuk kepentingan bisnis Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain., poin ini menegaskan bahwa mineral kritis Indonesia dibuka seluas-luasnya untuk rantai pasok mineral kritis Amerika. Namun untuk kepentingan bisnis Indonesia dengan negara lain, harus dibatasi.
Tidak cukup sampai disitu. ART juga mewajibkan pasokan energi dalam negeri Indonesia dialihkan untuk mendukung aktivitas ekstraksi mineral kritis. Hal ini tertera dalam Section 6. Commercial Considerations and Opportunities, Article 6.1 Investment poin 1.[3] Bentuk dukungannya antara lain infrastruktur energi yang menopang kebutuhan energi di kawasan ekstraksi mineral kritis, smelter dan jaringan logistik seperti pelabuhan.
Ini artinya, stok energi dalam negeri Indonesia harus dialihkan untuk menopang aktivitas ekstraksi mineral kritis Amerika. Bahkan, jika Pemerintah Indonesia tidak bisa memprioritaskan sumberdaya energi untuk kebutuhan BUMN energi atau insentif untuk UMKM lokal karena pada poin ART memasukkan prinsip No Less Favorable[4].
Selanjutnya, dalam ART Article 2.36: A More Resource Efficient Economy. Pasal ini berkaitan erat dengan Article 6.6 tentang Critical Mineral, karena Article 2.36 ini mengwajibkan Indonesia bertanggungjawab memulihkan mineral kritis dan limbah dari seluruh proses ekstraksi.
Indonesia juga harus menyerap sebanyak mungkin limbah elektronik itu. Bahkan, Indonesia wajib mendorong regulasi, infrastruktur dan teknologi perangkat hukum hingga yang bertujuan mengumpulkan limbah elektronik dan mendaur ulang mineral kritis dari limbah.
Pada poin ini terlihat jelas bahwa Indonesia hanya jadi “pembantu” di tengah kekayaan sumberdaya alam.
Neokolonialisme dalam hal eksploitasi mineral kritis yang tertuang dalam ART ini sangat berkaitan dengan ambisi geopolitik dan geoekonomi Amerika yang tertuang dalam Deklarasi Pax Silica.

Pada sisi Indonesia, ART ini tidak memberi kepastian manfaat apapun. Satu-satunya kepastian adalah mineral kritis Indonesia akan habis dan keuntungan ekonomi hanya berada pada Amerika. Serta kepastian akan dampak kerusakan ekologi, sosial dan ekonomi yang semakin masif.
Perjanjian dagang yang sangat timpang ini (ART) akan memperparah kerusakan yang sudah terjadi akibat ekspansi industri ekstraktif. Dalam penelitian terbaru Celios mengungkap, ekspansi industri ekstraktif termasuk sektor mineral kritis di Sulawesi mengakibatkan krisis ekologis dan biodiversitas serta kehancuran ruang hidup dan kesehatan masyarakat.
Ekspansi industri nikel telah mengancam keberadaan satwa endemik di 269 titik, mengakibatkan 32,8 juta ton limbah B3 setiap tahun, serta pembabatan 1 juta hektar hutan untuk kepentingan ekspansi tambang dan sawit.
Kerugian ekologis yang mencapai lebih dari 1Rp00 triliun itu juga berkelindan dengan dampak sosial yang terjadi pada saat yang bersamaan, seperti, 91.500 hektar ruang hidup warga hilang tanpa pemulihan, 46 konflik berujung represi dan penangkapan 93 warga maupun 5.353 kasus ISPA per tahun di sentra industri.[5]
Kehancuran dan kerugian itu akan makin parah jika perjanjian ART ini berjalan.
- Akses mineral kritis terbuka seluas-luasnya untuk kepentingan rantai pasok mineral Amerika. Termasuk mendukung koridor bisnis Amerika.
- Karena Indonesia harus menanggung dampak lingkungan dari keseluruhan proses produksi dalam rantai pasok mineral. Maka Indonesia berpotensi menjadi negara pusat limbah dunia.
- Di tengah upaya dunia melakukan transisi energi energi, ART mengalihkan stok energi Indonesia untuk ambisi ekstraksi mineral kritis.
Kesimpulan dari analisis itu, bahwa ART berisiko kuat melanggengkan eksploitasi mineral kritis dan ketidakadilan transisi energi di Indonesia.

Rujukan:
[1] 33 Poin Keberatan Indonesia for Global Justice (IGJ) ke Presiden dan DPR atas Perjanjian ART Indonesia – Amerika Serikat https://igj.or.id/2026/03/03/33-poin-keberatan-indonesia-for-global-justice-igj-ke-presiden-dan-dpr-atas-perjanjian-art-indonesia-amerika-serikat/
[2] Cold War 2.0: from Pax Americana to Pax Silica, https://tribune.com.pk/story/2595275/cold-war-20-from-pax-americana-to-pax-silica
[3] Article 6.1: Investment
1. Indonesia shall allow and facilitate U.S. investment in its territory to explore, mine, extract, refine, process, transport, distribute, and export critical minerals and energy resources and to provide power generation, telecommunication, transportation, and infrastructure services on terms no less favorable than it accords to its own investors in like circumstances and shall regulate those investments in keeping with minimum standards of international law.
[4] Ibid. Prinsip No Less Favorable dalam poin ini bermakna pemerintah Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama anatara pelaku bisnis amerika dan kepentingan bisnis domestik.
[5] Muhamad Saleh dkk., Melampaui Batas: Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi (Jakarta: CELIOS, 2026), hlm 3-4.

*Penulis Adalah Putri Rahmayati is a researcher and program coordinator atdata-sfc-cp=”” data-sfc-root=”c” data-complete=”true” data-sfc-inited=”2″>Indonesia for Global Justice(IGJ). Tulisan ini merupakan opini penulis.
*****