- Desakan penegakan hukum bagi perusahaan dengan konsesi terjadi kebakaran terus menguat, Pemerintah termasuk aparat penegak hukum (APH) mulai menindak sejumlah perusahaan maupun perseorangan terduga pelaku serta penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Map Nusantara, karhutla mencapai lebih 2,6 juta hektar hingga Oktober 2026. Berbagai pihak menilai, upaya itu sekadar pencitraan, terlihat dari beberapa aspek seperti sembunyikan identitas perusahaan, ketidakkonsistenan penegakan hukum dari tahun ke tahun, hingga regulasi yang terkesan melindungi investor.
- Proses hukum bagi korporasi sedang berjalan dari kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan sampai Kementerian ATR/BPN. Baru-baru ini Kementerian ATR/BPN menertibkan 11 korporasi pemegang HGU dari rekomendasi Bareskrim Polri luas lahan terbakar 42.214,51 hektar. Dari hasil penelusuran mereka, pemilik manfaat maupun pemegang saham perusahaan tak hanya domestik, juga menunjukkan keterlibatan modal asing seperti dari Korea Selatan, Malaysia hingga Singapura.
- Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan pengungkapan identitas pelaku karhutla merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat perlu agar semua pihak dapat turut mengawasi penegakan hukum yang tengah berjalan. Sekaligus memastikan perusahaan benar-benar mematuhi sanksi serta menjalankan kewajiban rehabilitasi lingkungan.
- Agung Wardana, Pakar Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), mengkritik kerangka hukum perusahaan di Indonesia yang masih menganut konsep entitas hukum tunggal. Padahal, corak industri di Indonesia beroperasi menggunakan model grup perusahaan yang terdiri atas induk perusahaan dan anak perusahaan.Akibat celah regulasi ini, pencabutan izin usaha terhadap satu anak perusahaan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasional induk perusahaannya.
Desakan penegakan hukum bagi perusahaan dengan konsesi terjadi kebakaran terus menguat, Pemerintah termasuk aparat penegak hukum (APH) mulai menindak sejumlah perusahaan maupun perseorangan terduga pelaku serta penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Map Nusantara, karhutla mencapai lebih 2,6 juta hektar hingga Oktober 2026.
Berbagai pihak menilai, upaya itu sekadar pencitraan, terlihat dari beberapa aspek seperti sembunyikan identitas perusahaan, ketidakkonsistenan penegakan hukum dari tahun ke tahun, hingga regulasi yang terkesan melindungi investor.
Sejauh ini, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi menjadi tersangka kasus karhutla. Polisi menjerat mereka berdasarkan peraturan mengenai kerusakan lingkungan sampai pencegahan karhutla, seperti yang termaktub dalam UU Perkebunan, Kehutanan hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun, denda Rp15 miliar.
Sebaran kasus ditangani Polda di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Rinciannya, tersangka perorangan oleh 13 polda dari 287 Laporan polisi (LP) dengan lahan terbakar seluas 5.859,12 hektar. Sedangkan tersangka korporasi dalam penanganan 10 polda dan satu di Bareskrim Polri dari 104 laporan mencakup 29.168,78 hektar lahan terbakar.
“Modus operandi para tersangka antara lain, baik sengaja ataupun lalai untuk membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran hutan,” kata Komjen Pol Asep Safrudin, Kabareskrim Polri dalam konferensi pers penegakan hukum Karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, 29 Oktober.
Kepolisian juga merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi kebakaran berulang dan titik api dalam konsesi serta sarana prasarana mitigasi tidak memadai.
Lalu, luas lahan terbakar lebih 500 hektar akan ada pidana, di bawah 500 hektar perdata dan di bawah 100 hektar sanksi administrasi.
Asep bilang, korporasi asing yang terseret dalam kasus ini sebanyak 26 berasal dari Malaysia, Singapura, Britania Raya, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.
Dari jumlah ini, empat perusahaan sudah jadi tersangka dan 22 proses penyidikan.
Dia mengingatkan, seluruh korporasi perkebunan dan kehutanan harus mematuhi regulasi Permentan No. 6/2025 dan Permen LHK No. P.32/2016 mengenai standar pembukaan lahan tanpa membakar (PLTB).
Kewajiban itu mencakup penyediaan menara pantau api, CCTV, ketersediaan minimal satu embung air berkapasitas minimum 800 kubik per 500 hektar lahan, kelengkapan regu damkar dan alat pemadam, serta pelatihan penanggulangan karhutla berkala setiap enam bulan sekali.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi dengan luas areal konsesi terbakar mencapai 33.514,01 hektar.
Dari entitas itu, 17 perusahaan teridentifikasi sebagai pelaku lama dengan riwayat kebakaran berulang. KLH juga memverifikasi 356 perusahaan dengan konsesi mengalami kebakaran untuk menentukan tingkat kelalaian maupun kesengajaan sebagai dasar pencabutan izin lingkungan.
Sedangkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan pemegang perizinan berusaha di tujuh provinsi, terdiri dari lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan delapan paksaan pemulihan ekosistem.
Dari 120 subjek hukum (perorangan dan korporasi) yang Ditjen Gakkum proses, Dua perusahaan yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP, PMA Singapura di Kalimantan Tengah sudah jadi tersangka.
Terbaru, Kementerian ATR/BPN menertibkan 11 korporasi pemegang HGU dari rekomendasi Bareskrim Polri luas lahan terbakar 42.214,51 hektar. Dari hasil penelusuran mereka, pemilik manfaat maupun pemegang saham perusahaan tak hanya domestik, juga menunjukkan keterlibatan modal asing seperti dari Korea Selatan, Malaysia hingga Singapura.
Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN mengatakan, sanksi kepada perusahaan terbagi menjadi lima klaster berdasarkan tingkat kerusakan, kepatuhan terhadap syarat pemberian hak, serta status perizinan lahan.
Klaster pertama mencakup pencabutan tiga izin HGU seluas 23.273,81 hektar. Rinciannya, PT NMIB (MIB) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (4.000 hektar), PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (11.558 hektar) dan PT SKM di Ketapang, Kalimantan Barat, (7.715,81 hektar).
“Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50%, kemudian kejadian berulang, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada, dan melanggar diktum SK waktu pemberian hak. Jadi, waktu pemberian hak itu ada diktum syaratnya, dan syaratnya tidak terpenuhi,” ucap Nusron dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam RI), Senin, (9/11/26).
Di klaster kedua, Kementerian ATR/BPN mengambil alih HGU bekas PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 2.300 hektar yang kadaluarsa sejak 2020.
Klaster ketiga, sanksi kepada tiga perusahaan di Kalimantan Barat yakni PT ANI (Kab. Landak / 5.244 hektar), PT BOS (Kapuas Hulu / 4.750 hektar) dan PT AER (Ketapang / 5.134 hektar). Mereka mendapat sanksi penolakan penerbitan HGU dan evaluasi izin usaha perkebunan (IUP) karena kebakaran berulang di wilayahnya, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif.
Klaster keempat, mencabut sebagian HGU PT SAE seluas 1.510 hektar di Landak, Kalimantan Barat karena luas area terbakar pada konsesi perusahaan itu kurang dari 50%.
Klaster lima, untuk tiga perusahaan, yakni, PT JMS dan PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Ketapang, Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pendalaman untuk menentukan luas pencabutan HGU, sebagian atau keseluruhan.

Tak transparan
Meski penegakan hukum tengah berjalan, pemerintah dan APH terkesan melindungi perusahaan-perusahaan yang terseret kasus karhutla antara lain terlihat dari identitas perusahaan hanya inisial.
Berbeda dengan Pemerintah Singapura, secara tegas menyebut 10 nama perusahaan yang mereka tegur karena indikasi kebakaran di area konsesi.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan kehutanan itu terdaftar di Singapura, dengan konsesi di Indonesia.Yakni, Asia Pulp & Paper Company Limited, Asia Pulp & Paper Company (China) Limited, Bumitama Agri Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, First Resources Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Kencana Agri Ltd, TSH Global Plantation Pte Ltd, TSH Oversea Pte Ltd, dan Wilmar International Ltd.
Pemerintah Singapura juga menyebut 10 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang mereka surati mengenai pemberitahuan tindakan pencegahan (PMN) karhutla berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Pencemaran Kabut Lintas Batas (THPA).
Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT SBA Wood Industries (SBAWI), PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), PT Sumatera Alam Anugerah (SAA), PT Hutan Lestari Raya (HLR), PT Bangkanesia (BKN), PT Buana Megatama Jaya (BMJ), PT Mananjung Hayak (MH) dan PT Baratama Putra Perkasa (BPP).
Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, penyamaran identitas sudah tidak lagi relevan, terlebih bagi korporasi yang izin usaha telah resmi dicabut.
“Kalau masuk dalam ranah pidana di kepolisian, mungkin masih ada alasan untuk disembunyikan karena masih dalam proses penyidikan. Tetapi sebenarnya, untuk korporasi, namanya tidak perlu disembunyikan. Polisi sedang menyidik perusahaan di ranah pidana, korporasinya tidak usah lagi disingkat, sebutkan saja namanya,” katanya kepada Mongabay Indonesia, 10 November.
Dalam mekanisme penegakan hukum administratif, pencabutan izin merupakan sanksi tertinggi yang disertai kewajiban pemulihan lahan atau restorasi.
Ketika sanksi pencabutan izin jatuh, proses penindakan administratif semestinya sudah tuntas, hingga tidak ada alasan bagi kementerian atau instansi terkait tetap menutup-nutupi nama perusahaan.
“Dalam hal ini, kita kalah dengan Singapura yang berani menyebutkan nama korporasinya secara terbuka.”
Asep mengatakan, pengungkapan identitas pelaku karhutla merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat perlu agar semua pihak dapat turut mengawasi penegakan hukum yang tengah berjalan. Sekaligus memastikan perusahaan benar-benar mematuhi sanksi serta menjalankan kewajiban rehabilitasi lingkungan.

Analisis Greenpeace bersama Pantau Gambut mengidentifikasi ratusan perusahaan dengan konsesi mengalami kebakaran. Dari total 6.811 titik sumber asap/api yang teridentifikasi selama periode 8 Agustus-1 Oktober 2026, 970 titik terpantau berada tepat di dalam 120 konsesi PBPH dan 980 titik dalam 233 perkebunan sawit.
Selain itu, sebanyak 3.557 titik berada di dalam 141 kawasan KHG, serta 2.719 titik ditemukan berulang pada areal yang pernah terbakar pada periode 2015–2023.
“Kalau memang pemerintah serius, buka semua nama-namanya. Publik berhak tahu dalam proses penegakan hukum ini sebagai bagian dari hak atas keterbukaan informasi publik. Selain itu, publik bisa ikut mengawasi di lapangan apakah sanksi tersebut benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh korporasi.”
Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, penindakan hukum pemerintah masih jauh dari harapan bila melihat jumlah perusahaan dengan konsesi terdeteksi terbakar.
Analisis spasial Walhi mencatat, titik panas sepanjang September–Oktober 2026 terdeteksi di 945 izin HGU dan 353 konsesi PBPH, termasuk di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua.
Dia bilang, temuan ini merupakan bukti lemahnya pengawasan tata kelola perizinan oleh pemerintah. Salah satunya, mengenai temuan Kementerian ATR/BPN soal tiga perusahaan yang memiliki IUP namun belum mengantongi izin HGU.
“Kok bisa ada yang hanya punya IUP saja sudah beroperasi? Ini menunjukkan ada kegagalan juga di pemerintah kita dalam melakukan pengawasan perizinan. Kalau memang ada kelalaian semacam ini, tentu ini tanggung jawab pemerintah juga karena selama ini tidak menjalankan kewajibannya.”

Celah hukum
Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menilai, penegakan hukum pidana dalam kasus karhutla sekedar gimik.
Langkah hukum itu justru akan terhambat oleh pasal-pasal yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga mengunci ruang gerak aparat untuk mempidana korporasi maupun pelaku perorangan pembakaran lahan.
Dalam Pasal 613 ayat 3 (KUHP penyesuaian) sudah jelas menyatakan, penegak hukum wajib mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana pada UU administratif yang memiliki ketentuan pidana.
Aturan itu memangkas dan mengubah ketentuan pidana dalam sejumlah regulasi sektoral, seperti UU Perkebunan, Kehutanan, PPLH, hingga P3H.
“Kalau mau jujur, sebenarnya dua-duanya juga tidak bisa langsung dinyatakan tersangka, baik masyarakat maupun perusahaan. KUHP yang baru melarang itu melalui Pasal 613. Ini jelas sebuah kemunduran,” kata Andri kepada Mongabay Indonesia, Jumat, (18/9/26)
Akibat mekanisme itu, Andri meragukan efektivitas penetapan ratusan tersangka tersebut. Sebab, aparat wajib memeriksa rekam jejak setiap individu maupun perusahaan yang disorot untuk memastikan apakah mereka sudah pernah dijatuhi sanksi administratif atau pembinaan sebelumnya.
“Kalau belum pernah dikasih sanksi atau pembinaan, tidak bisa langsung dipidana menurut KUHP. Penangkapan-penangkapan terhadap sekitar 200 orang dan puluhan tersangka korporasi itu hanya gimik saja dan sangat lemah secara hukum sepanjang Pasal 613 masih ada.”
Kemudian di Pasal 46 (KUHP 2023) membuat penegak hukum wajib menemukan dan memproses pelaku individu terlebih dahulu sebelum dapat menjerat korporasi. Sebab, kata Andri, pasal itu hanya mengadopsi dua doktrin pertanggungjawaban korporasi, yakni pertanggungjawaban pengganti dan teori identifikasi.
Padahal, sebelum aturan berlaku, aparat bisa langsung mempidana korporasi menggunakan doktrin kesalahan korporasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), meskipun tidak ada spesifik sidang individu.
Dalam Pasal 49 (KUHP 2023), kata Andri, ketentuan itu melanggar prinsip hukum pidana, yakni seseorang tidak boleh dipenjara atas perbuatan orang lain. Kecuali dalam konteks pertanggungjawaban komando militer pada kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Para penyusun KUHP gagal memahami konsep pertanggungjawaban korporasi secara utuh, mana ada orang dipenjara atas kesalahan orang lain?”
Dia pun mendorong organisasi masyarakat sipil untuk menggugat pasal-pasal bermasalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar penindakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Agung Wardana, Pakar Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), mengkritik kerangka hukum perusahaan di Indonesia yang masih menganut konsep entitas hukum tunggal. Padahal, corak industri di Indonesia beroperasi menggunakan model grup perusahaan yang terdiri atas induk perusahaan dan anak perusahaan.
Akibat celah regulasi ini, pencabutan izin usaha terhadap satu anak perusahaan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasional induk perusahaannya.
Dalam praktiknya, induk perusahaan tetap leluasa membentuk anak usaha baru untuk kembali mengajukan izin di kemudian hari.
“Kalau negara ini berani, bukan hanya anak perusahaan yang menjadi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang seharusnya dicabut HGU-nya, tapi entitas hukum induk perusahaannya juga harus dibekukan karena induk perusahaan menerima keuntungan dari kejahatan yang dilakukan anak perusahaan. Hal ini memastikan rantai pasok yang mengandung kejahatan dapat dibersihkan.”
Dia mengatakan, pencabutan izin ini merupakan upaya pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan pencegahan.
Dalam perspektif kriminologi hijau, karhutla tidak bisa hanya jadi beban korporasi juga harus lihat sebagai kejahatan negara dan korporasi. Negara, turut memfasilitasi kejahatan lingkungan melalui penerbitan izin konsesi.
“Pemerintah seolah bertindak responsif terhadap perusahaan pembakar hutan dan tidak dimintai pertanggungjawaban karena gagal melakukan pencegahan.”

Pemulihan lingkungan dan ganti rugi
Sementara itu, lahan atau aset korporasi yang sudah dicabut justru berisiko beralih kepemilikan atau negara berikan untuk PT Agrinas Palma, sebagaimana pola Satgas PKH terapkan, alih-alih pemulihan lingkungan. Kondisi ini makin kuat dengan wacana pemerintah memanfaatkan lahan rusak seluas lebih dari 12 juta hektar untuk proyek biodiesel.
“Ini bukan bentuk upaya negara untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak akibat pembakaran, namun upaya untuk mengganti pemain sehingga produksi perkebunan dapat terus berjalan,” ucap Agung.
Denda administratif yang pemerintah layangkan untuk korporasi tak serta merta menjawab kerusakan ekologis akibat karhutla. Sebab dana dari denda administratif akan masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga tidak bisa langsung untuk membiayai pemulihan lingkungan.
“Perlu dilanjutkan dengan mengajukan gugatan secara perdata oleh pemerintah untuk menuntut pemulihan lingkungan. Namun, ini juga tidak cukup. Konsesi harus dipulihkan dan dipastikan tidak lanjut menjadi perkebunan sawit yang akan menyebabkan kebakaran tidak pernah berhenti di masa depan.”
Andri Gunawan mendorong masyarakat menggugat ganti rugi kepada korporasi akibat kabut asap, bukan semata-mata peristiwa kebakarannya. Masyarakat sebagai korban langsung yang memiliki kedudukan hukum bisa menuntut ganti rugi.
“Jangan minta ganti rugi ke pemerintah, itu tidak adil karena uangnya berasal dari pajak kita, termasuk uang si korban sendiri.”
Menurut Andri, bila gugatan ganti rugi ke pemerintah justru akan menjadi celahuntuk korporasi mengabaikan tanggung jawab.
Jika pengadilan menyatakan pemerintah turut berkontribusi memicu karhutla, korporasi pembakar lahan dan hutan dapat memakai putusan itu untuk menggugurkan seluruh gugatan perdata pemerintah terhadap perusahaan.
Apabila pemerintah tetap ingin gugat dalam kasus karhutla, harus atas dasar kegagalan dalam menanggulangi dan mengurangi dampak bencana, bukan karena menerbitkan izin usaha atau menyebabkan kebakaran. (Selesai)
*****
Menagih Keseriusan Pemerintah Tindak Karhutla di Konsesi Perusahaan [1]