Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya diperkirakan kurang dari 100 individu dan seluruhnya kini hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Kondisi ini membuat kelangsungan hidup badak jawa sangat rentan terhadap bencana alam maupun kebijakan pengelolaan yang keliru.
Gagasan mencari habitat kedua bagi badak jawa sebenarnya sudah lama bergulir. Namun, rencana terbaru untuk memindahkan sebagian populasinya ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali memicu perdebatan dalam sepekan terakhir. Sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan lokasi hingga risiko pemindahan satwa yang terancam punah tersebut. Berikut rangkaiannya.
1. Hashim menyampaikan gagasan di COP31 (12 November)
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan itu dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki. Hashim, yang juga memimpin Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, beralasan tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau bisa memusnahkan seluruh populasi di Ujung Kulon. Ia juga menyebut proyek ini berpeluang didanai skema pembiayaan hutan internasional, termasuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Pernyataan itu memicu perdebatan yang luas, salah satunya di media sosial.
2. Penolakan dari pegiat dan pakar (13 hingga 17 November)
WALHI menolak dan mengingatkan agar badak jawa tidak dijadikan objek eksperimen kebijakan. Lembaga ini mempertanyakan kapasitas Hashim, sekaligus menyoal apakah badak bisa hidup berdampingan dengan banteng jawa dan macan tutul jawa yang sudah menghuni Alas Purwo. Greenpeace Indonesia menilai pemindahan justru berisiko mempercepat kepunahan.
Pakar IPB University, Ronny Rachman Noor, menambahkan bahwa perubahan pakan, mineral tanah, dan kelembapan bisa memicu stres kronis hingga gagal berkembang biak. Balai Taman Nasional Alas Purwo sendiri mengaku belum menerima arahan resmi dari pusat.
3. Kemenhut: gagasan lama, Alas Purwo masih dikaji (16 November)
Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebut gagasan habitat kedua sudah berkembang sejak 1980-an. Mandat itu juga tercantum dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia, dan sejak 2010 pemerintah bersama mitranya telah menyurvei sejumlah calon lokasi.
Menurut Kemenhut, Alas Purwo berpotensi, tetapi kelayakannya harus dinilai dari ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, hingga luas ruang jelajah. Belum ada rencana teknis soal jumlah individu, metode, maupun waktu pemindahan.
4. Perairan Ujung Kulon masuk peta tambang (17 November)
Sorotan bergeser ke Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Aturan ini memasukkan perairan sekitar TNUK ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Kepala Dinas ESDM Banten membenarkannya. Kepmen tersebut baru ramai dibicarakan pada 17 November, di tengah perdebatan soal pemindahan badak.
Sebagian warganet menduga ada kepentingan tambang di balik rencana itu. Menteri HAM Natalius Pigai ikut menduga ada proyek yang hendak masuk, sekaligus meragukan badak mampu berkembang biak di habitat baru.
5. Kementerian ESDM membantah (17 hingga 18 November)
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan kawasan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan dan belum ada satu pun izin tambang, baik di taman nasional maupun perairan sekitarnya. Menurutnya, WUP adalah perencanaan, bukan izin menambang. Penetapan itu berawal dari usulan Pemprov Banten sejak 2013, lalu diulang dalam sejumlah Kepmen hingga 2026.
Meski begitu, anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, tetap mendesak Kepmen dicabut. Menurutnya, lokasi tambang bisa dipindah, sedangkan habitat badak tidak tergantikan.
6. Kematian Musofa kembali diingat (17 dan 18 November)
Gubernur Banten Andra Soni, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, menolak pemindahan. Mereka mengingatkan kematian badak Musofa pada November 2025, tak lama setelah dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam TNUK.
Kemenhut kala itu menyebut Musofa mati karena penyakit kronis, bukan karena proses pemindahan. Bagi para penolak, peristiwa itu menunjukkan betapa rentannya translokasi, apalagi dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa.
7. Pemerintah menegaskan belum ada keputusan (18 hingga 20 November)
Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan badak tidak akan dipindahkan sebelum ada kajian ilmiah lengkap, dan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama. Peneliti BRIN, Hendra Gunawan, menyebut Alas Purwo belum masuk empat lokasi yang dikaji sebagai habitat kedua, sehingga hasil kajian yang ada tidak bisa dipakai untuk menilai kelayakannya.
Pada 20 November, Balai TNUK membantah bahwa foto viral kandang angkut badak disiapkan untuk dibawa ke Alas Purwo. Kandang itu, kata mereka, untuk translokasi internal ke JRSCA.
Hingga kini belum ada keputusan resmi soal habitat kedua. Pegiat lingkungan mendesak pemerintah lebih dulu memperkuat perlindungan Ujung Kulon, termasuk perairannya, sebelum bicara soal rumah baru bagi badak jawa.