- Tradisi tarek pukat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir sejak masa Kesultanan Aceh. Di Banda Aceh, cara menangkap ikan secara gotong royong ini hanya masih bertahan di Gampong Jawa.
- Tradisi ini juga menjadi upaya dalam menjaga kelestarian laut. Panglima Laot Surya bilang mereka tidak boleh menangkap jenis ikan tertentu yang berperan dalam menjaga ekosistem, seperti ikan petman, botana biru (Acanthurus leucosternon), jebung (Abalistes stellaris), penyu hingga telurnya.
- Namun, kini tradisi tarek pukat lebih sering terhenti, terutama saat musim angin barat membawa limpahan sampah laut ke bibir pantai.
- Tak hanya sampah laut, pencemaran mikroplastik di pesisir Pantai Gampong Jawa juga menambah tantangan lainnya. Penelitian menyebutkan mikroplastik telah mengontaminasi pada sedimen dan tubuh ikan di wilayah tersebut.
Di bawah matahari pagi yang mulai menyengat, tujuh orang berdiri di bibir Pantai Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Aceh. Kaki mundur seirama, menarik jaring sepanjang 700 meter yang sebelumnya mereka tebar di laut.
“Terus.. teruss.. mundur!,” kata Surya Abid, Ketua Kelompok Nelayan Gampong Jawa berdiri di barisan paling depan memberi aba-aba.
Suaranya memecah debur ombak, mengatur ritme tarikan hingga jaring sampai ke daratan.
Pagi itu, hari ketiga mereka melaksanakan tradisi tarek pukat setelah sudah hampir sebulan absen. Angin barat membawa timbulan sampah berupa batang kayu, ranting, dan plastik yang membuat mereka enggan melaut.
“Kalau ada sampah, kami hanya bisa menjadi penonton. Kalau tetap labuh bikin jaring robek sementara hasil nggak ada. Habis itu, kami juga capek buat jaring lagi. Kadang bisa 3-4 hari. Belum lagi sekali rehab biayanya sampai Rp7 juta,” kata Surya, Kamis (9/7/26).
Yuk, ikuti WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan artikel terbaru setiap harinya.
Upaya pertahankan tradisi
Tradisi tarek pukat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir sejak masa Kesultanan Aceh. Di Banda Aceh, sudah tak banyak terapkan cara menangkap ikan secara gotong royong ini. Selain di Gampong Jawa, tradisi ini juga ada di empat kecamatan pesisir, yakni, Syiah Kuala, Kuta Alam, Kutaraja, dan Meuraxa.
Tarek pukat biasa mereka lakukan selama 2–3 hari sekali tergantung cuaca, mulai dari pukul 9.00, selepas tengah hari dan sekitar pukul 15.00-an.
Surya bilang, mereka berupaya mempertahankan tradisi leluhur ini di tengah banyaknya pilihan alat tangkap. Tak hanya ramah lingkungan, tradisi ini juga menghidupi banyak orang terutama dari ekonomi lemah menggunakan sistem bagi hasil.
Saat jaring berhasil mereka tarik ke daratan, biasa hasil tangkapan jual langsung atau bawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo. Setelah hitung penjualan, pendapatan mereka bagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk pemilik pukat, dua pertiga kepada pawang (panglima laot) dan para penarik pukat.
“Sekali tarik per orang bisa dapat Rp500.000-Rp6 juta kalau ikan lagi banyak, kalau ikan lagi sedikit, cuma bawa pulang Rp40.000–Rp80.000 per orang,” katanya.
Jaga kelestarian laut hadapi tantangan sampah
Tradisi ini bagian dalam hukum adat untuk menjaga kelestarian laut. Meski tak tertulis, aturan mereka patuhi dan pengawasan oleh panglima laot. Surya menjadi panglima laot Kota Banda Aceh. Tak hanya soal jaring, aturan adat ini juga melarang masyarakat menangkap jenis ikan yang punya peran penting bagi ekosistem, seperti ikan petman, botana biru (Acanthurus leucosternon), jebung (Abalistes stellaris), dan penyu beserta telurnya.
Sayangnya, tradisi ini terancam sampah yang sering datang terbawa arus. Bahkan, mereka pernah berhenti menarik pukat selama tiga bulan. Azwir Nazar, Sekretaris Panglima Laot Aceh, bilang, tradisi tarek pukat mulai nelayan tradisional tinggalkan.
Saat tak bisa melakukan tarek pukat, mereka yang punya perahu akan melaut ke tengah. Berbeda bagi mereka yang tak punya perahu, mereka memilih menjadi supir angkut pasir maupun kuli bangunan agar dapur tetap mengepul.
“Banyak yang akhirnya nggak minat lagi tarek pukat, mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Saya pun tidak bisa larang karena mereka perlu menafkahi keluarga,” katanya.
Saat laut penuh sampah, tarikan pukat pun lebih berat karena sampah plastik berisi air, jenis ikan yang terjaring pun terbatas. Biasanya hanya ikan-ikan kecil saja. Harga jual pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Padahal, biaya melaut terus meningkat begitu pula harga kebutuhan pokok.
“Jadi, sangat disayangkan kalau tarek pukat di Gampong Jawa itu tidak ada lagi, karena itu juga menjadi daya tarik wisatawan. Banyak orang yang datang ke sana hanya untuk melihat tarek pukat,” katanya, Senin (22/6/26).
Gemal Bakri, Sekretaris Jenderal Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) menyebutkan tradisi tarek pukat menjadi bukti perikanan tradisional Aceh dari masa ke masa. “Kendalanya saat ini kan cuaca atau kerusakan lingkungan dan musim-musimnya. Tapi, sekarang ditambah lagi tantangan sampah,” ujarnya.
Menurutnya, jika masalah sampah sampai ke laut dan hingga mengganggu nelayan, ini ke depan akan menjadi hambatan serius dan kerugian bagi para nelayan.
Sampah darat menuju laut
Asnawi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Banda Aceh, bilang, sampah di Pantai Gampong Jawa berasal dari timbulan sampah daratan kota yang terus meningkat.
Berdasarkan data DLHK3 Banda Aceh, setidaknya ada 149-250 ton sampah per hari berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Sepanjang 2025, volume sampah mencapai 90.783 ton. Periode Januari- Juni 2026, jumlah mencapai 44.680 ton.
Dia bilang, tingginya volume sampah turut berdampak pada kondisi Pantai Gampong Jawa. Padahal pantai ini menjadi objek wisata yang rutin dibersihkan tiap dua hari sekali. Namun, timbulan sampah tetap tidak berkurang karena banyak sampah terbawa arus dan angin kembali ke pesisir.
“Kalau dari laut lepas terbawa ke kita, itu susah. Sudah kita ambil hari ini, besok datang lagi karena memang ada yang membuang dan terbawa arus pasang surut,” katanya pada Jumat (10/7/26).
Asnawi mengatakan, tingginya volume sampah ke TPA tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Akibatnya, seluruh sampah harus angkut ke TPA, padahal kapasitas tempat ini pun terbatas
Sejak 2019, TPA Gampong Jawa mengalami kelebihan kapasitas hingga sebagian besar sampah dari Banda Aceh kini angkut ke TPA Regional Blang Bintang di Aceh Besar.
Selain berdampak pada tradisi tarek pukat, sampah juga memicu pencemaran mikroplastik di pesisir Pantai Gampong Jawa. Penelitian dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023) menyebutkan, kandungan mikroplastik telah mengontaminasi sedimen dengan jumlah 1.630 partikel per kg, ditemukan di saluran cerna ikan kuwe (Caranx sp.) dengan jumlah 975 partikel/kg dan di jaringan tubuh ikan besar sebesar 135 partikel per kg. Ada yang berupa fragmen, fiber, film dengan warna cokelat, transparan, hitam, biru dan merah.
“Mikroplastik ditemukan terakumulasi di dalam tubuh ikan kuwe, baik di bagian daging maupun di bagian jeroannya,” kata Husnawati Yahya, Ketua Prodi Teknik Lingkungan UIN Airy, Senin (13/7/26).
Mikroplastik, katanya, menyerupai zooplankton yang menjadi pakan bagi ikan dan biota laut.
Penelitian Faradillah, dkk (2024) juga memiliki hasil sama, dimana penelitian ini menyebutkan ada pencemaran mikroplastik di pantai Gampong Jawa. Penelitian ini menemukan mikroplastik saluran cerna pada ikan sardin (Sardinella gibbosa), peperek (Leiognathus equulus) dan baronang (Siganus canaliculatus). Masing-masing secara berurutan, rata-rata 3,77 partikel perekor atau 0,15 partikel pergram berat tubuh, 3,55 partikel perekor atau 0,16 partikel pergram dan 2,83 partikel perekor atau 0,1 partikel per gram.
Husnawati menjelaskan, mikroplastik di Pantai Gampong Jawa terbentuk dari proses pelapukan sampah plastik secara berangsur-angsur sekitar 1—2 bulan dan dapat lebih cepat apabila terjadi peningkatan suhu di udara dan air laut. Di laut, proses penghancuran terjadi lebih cepat karena kadar garam sangat tinggi, terutama pada sampah plastik tipis seperti kantong kresek.
“Plastik tidak tahan panas, semakin panas suhunya, proses pemecahan menjadi mikroplastik akan semakin cepat.”
Dia juga bilang, tumpukan plastik di TPA Gampong Jawa juga berkontribusi terhadap pencemaran mikroplastik di pesisir Pantai Gampong Jawa karena lokasinya berdekatan. Sisa-sisa sampah berterbangan, hanyut ke laut, melapuk dan terurai menjadi mikroplastik.
“Jadi, sebenarnya, pembakaran sampah itu tidak menghilangkan plastik seutuhnya, masih ada residu yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Itulah mikroplastik, bahkan ada lagi sekarang istilahnya nano plastik yang lebih kecil ukurannya,” katanya.
Upaya pengelolaan yang tepat
Persoalan sampah laut hampir di seluruh pesisir Aceh. Gemal Bakri, Sekjen KuALA, bilang, penyebab utama masih rendahnya kesadaran masyarakat dan nelayan dalam mengelola sampah.
Berdasarkan temuan mereka, sebagian besar sampah yang berakhir di laut berasal dari aliran sungai. Banyak muara sungai masih jadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat hingga sampah terbawa arus dan sampai ke pesisir.
Menurut Gemal, persoalan sampah di laut ini akan terus berulang apabila pemerintah belum memberikan contoh nyata mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, terutama nelayan. Misalnya, membangun kebiasaan sekaligus sistem pengelolaan sampah yang dapat diterapkan secara mandiri oleh masyarakat.
“Pemerintah diharapkan dapat membangun model percontohan pengelolaan sampah di laut yang kemudian itu dapat ditiru oleh nelayan. Misalnya, di Dermaga Ulee Lheue sini, kami menyediakan tempat sampah untuk baterai yang kemudian dapat ditukar dengan uang sehingga mereka tidak lagi membuangnya ke laut,” katanya, Sabtu (11/7/26).
Dia nilai, pemerintah perlu memberi imbal hasil atau kompensasi bagi nelayan yang menjaga kebersihan laut. Bentuknya dapat berupa skema insentif atau imbalan atas pengumpulan sampah atau bantuan penggantian atau perbaikan pukat secara berkala agar nelayan tidak menanggung sendiri biaya ketika alat tangkap mereka rusak.
“Dulu, pernah saat Bulan Cinta Laut, nelayan diminta mengumpulkan sampah dan akan dengan nilai yang pantas. Ramai-ramailah mereka mengumpulkan sampah ke tempat pembuangan sampah sampai penuh,” katanya.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengembangkan program bank sampah melalui sistem waste collecting point (WCP) di 16 gampong dengan puluhan depo kelompok masyarakat kelola.
“Sampah yang masih memiliki nilai jual kita timbang, dicatat di buku bank sampah, lalu dijual melalui Bank Sampah Induk. Hasilnya kita kembalikan lagi kepada kelompok masyarakat,” kata Asnawi.
Selain itu, pemerintah juga memasang kubus apung di sejumlah sungai strategis untuk mencegah sampah hanyut ke laut. Dengan cara ini, sampah terapung dapat tertahan hingga lebih mudah diangkut sebelum mencapai wilayah pesisir.
“Kalau yang di sungai sudah kita proteksi dengan kubus apung. Jadi begitu sampah hanyut, dia tertahan dan pekerja lebih mudah mengangkutnya sebelum masuk ke laut,” katanya.
*****
Kredit
