- Data analisis citra satelit Sentinel oleh KKI Warsi mencatat Sumatera Barat kehilangan sekitar 28–29 hektar hutan per hari sepanjang 2023–2025. Pada 2025 saja, luas hutan menyusut 20.886 hektar. Wilayah dengan kehilangan terbesar meliputi Kepulauan Mentawai, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Lima Puluh Kota, dan Dharmasraya.
- Hilangnya tutupan hutan dipicu faktor antropogenik, terutama maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) seluas sekitar 9.735 hektar, pembukaan lahan di area PBPH milik enam perusahaan (sekitar 4.000 hektar), ekspansi sawit, serta aktivitas berbasis lahan lainnya. Praktik ini merusak hutan, struktur tanah, hingga alur sungai akibat sedimentasi.
- Berkurangnya hutan memperlemah fungsi lindung kawasan Bukit Barisan yang secara geografis memang rentan. Hilangnya vegetasi mempercepat limpasan air, memicu banjir dan longsor. Bahkan, bencana banjir bandang di DAS Kuranji pada 2025 menyebabkan hilangnya 376,3 hektar hutan, memperparah siklus degradasi ekologis.
- KKI Warsi mendorong pemulihan berbasis kolaborasi melalui rehabilitasi lahan, penguatan 108 kelompok perhutanan sosial, agroforestri berkelanjutan, dan pembangunan basis data keanekaragaman hayati. Sementara itu, Dinas Kehutanan Sumbar mencatat angka kehilangan lebih rendah (8.850 hektar pada 2025) dan menilai sebagian perubahan terjadi karena pembangunan terencana. Pemerintah menargetkan rehabilitasi 1.500 hektar pada 2026.
Sumatera Barat (Sumbar) kehilangan hutan seluas 40 lapangan sepakbola atau 28-29 hektar per hari selama 2023-2025. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat, pada 2025 saja, Sumbar kehilangan hutan 20.886 hektar, dari 1.752.567 hektar turun jadi 1.731.672 hektar.
Adi Junaedi, Direktur Warsi mengatakan, data degradasi hutan di Sumbar itu dari analisa citra satelit sentinel. Beberapa wilayah yang kehilangan tutupan hutan terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (5.218 hektar), Solok (4.880), dan Solok Selatan (4.874). Kemudian, Sijunjung (3.835 hektar), Lima Puluh Kota (3.795), Dharmasraya (2.681), Pesisir Selatan (2.416), Kota Padang (1.990), Padang Pariaman (569), Padang Panjang (16) dan Kota Solok (11).
Junaedi mengatakan, sejumlah aktivitas yang berkontribusi, paling mencolok adalah maraknya penambangan emas ilegal. Selain itu, pembukaan hutan di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), juga perkebunan sawit.
“Serta berbagai aktivitas berbasis lahan lain juga ikut mempercepat hilangnya tutupan hutan,” katanya, Rabu (11/2/26).
Hilangnya hutan kian tak terkendali, kata Adi, akan memperbesar tekanan terhadap ekosistem. Pada akhirnya, risiko bencana di masa depan makin besar. Hutan yang makin berkurang, akan mengurangi kemampuan kawasan menyerap air hujan. Itulah mengapa hutan kerap disebut sebagai pelindung alami.
“Yang hilang adalah pelindung alami lereng-lereng curam, dan yang hilang adalah sistem alami yang selama ini menahan air agar tidak turun sekaligus menjadi banjir dan longsor,” katanya.
Setiap hektar hutan yang hilang, katanya, berarti makin kecil kemampuan sebagai fungsi perlindungan.
“Ketika benteng alam itu melemah, risiko bencana tidak lagi menunggu puluhan tahun, ia bisa datang dalam hitungan musim, bahkan dalam satu hujan ekstrem,” katanya.
Ironisnya, bencana hidrometeorologis yang terjadi pada akhirnya turut menyebabkan hutan tergerus, seperti akhir tahun lalu. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji, misal, salah satu wilayah dengan area terdampak di Kota Padang kehilangan hutan 376,3 hektar akibat bencana banjir bandang November lalu.
“Hilangnya tutupan vegetasi di hulu mengurangi daya serap tanah dan mempercepat limpasan air, sementara material longsoran berupa tanah dan batuan masuk ke alur sungai, menyebabkan pendangkalan, perubahan alur dan meningkatkan risiko banjir lanjutan di hilir,” katanya.
Maraknya tambang emas ilegal juga berkontribusi besar terhadap berkurangnya hutan di Sumbar. Praktik lancung ini Adi nilai tidak hanya merusak hutan dan lahan, juga struktur tanah, hingga alur sungai akibat sedimentasi dari sisa tambang.
Data menunjukkan luas aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar sekitar 9.735 hektar, tersebar di berbagai kabupaten seperti Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya.
Analisa oleh Warsi juga menemukan bukaan hutan seluas 4.000 hektar di area PBPH punya enam perusahaan. Karena itu, keputusan pemerintah mencabut izin PBPH sejumlah perusahaan pasca bencana Sumatera beberapa waktu lalu Adi nilai sebagai langkah tepat.
Namun, Adi mendorong upaya pemulihan hutan di Sumbar juga pemerintah imbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis data.
Bersama pemerintah, saat ini, mereka berusaha membangun database keanekaragaman hayati dan mangrove pada kawasan ekosistem penting sebagai dasar perencanaan perlindungan dan pengelolaan lanskap.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, termasuk sempadan sungai juga tengah dia lakukan untuk mengurangi risiko bencana, sekaligus memperbaiki fungsi ekologis kawasan. Upaya itu , mereka wujudkan melalui penyediaan 308 bibit tanaman serta membuat arboretum sebagai pusat perlindungan dan penyediaan bibit tanaman endemik.
Menurut Adi, upaya pemulihan tidak terbatas pada aspek lingkungan, juga masyarakat untuk memastikan keberlanjutan sumber penghidupan mereka.
Ada 108 kelompok perhutanan sosial yang mereka lakukan penguatan melalui pengembangan sistem agroforestri berkelanjutan, maupun dukungan terhadap 12 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui penyediaan alat usaha produktif serta dukungan dana skala kecil bagi pengembangan usaha lokal berbasis hasil hutan non kayu kepada 18 organisasi masyarakat.
Secara geografis, Sumbar menyimpan paradoks. Pegunungan Bukit Barisan membentuk lanskap yang indah sekaligus rapuh. Lereng yang curam dan sistem sungai yang pendek membuat air hujan mengalir cepat dari hulu ke hilir. Ketika hujan ekstrem turun, air tidak punya banyak ruang untuk tertahan. Dalam hitungan jam, banjir bisa terjadi, dan lereng yang jenuh air bisa runtuh menjadi longsor. Kerentanan alami ini kini diperkuat oleh perubahan iklim yang membuat cuaca semakin ekstrem dan sulit diprediksi.
Adi katakan, pemulihan lingkungan di Sumbar harus berlangsung kolaboratif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi multipihak menjadi kunci agar pemulihan ini memberi dampak nyata bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.”
Pada kondisi alam rentan , pola pengelolaan sumber daya alamnya juga berkontribusi atas perubahan yang terjadi. Ekspansi lahan untuk perkebunan, pertambangan dan alih fungsi lain, menjadikan hutan sebagai penyangga bumi berkurang drastis.
Beda data
Ferdinal Asmin, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar katakan, terdapat perbedaan data antara pemerintah dengan Warsi terkait hilangnya hutan di wilayahnya. Mereka mencatat rata-rata tutupan hutan berkurang 7.000-8.000 hektar per tahun. Khusus tahun 2025, luas hutan yang hilang mencapai 8.850 hektar.
“Kalau analisis dishut sendiri, perubahan dari hutan ke non hutan tahun 2025 adalah 8.500 hektar atau sekitar 0,47 % dari luas tutupan hutan Sumatera Barat,” katanya.
Perubahan itu, katanya, bisa dampak perubahan terencana untuk pembangunan infrastruktur, operasional pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan serta pembangunan fasilitas umum dan sosial lainnya. “Memang ada juga perubahan tak terencana seperti perambahan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal,” katanya.
Dishut melakukan beberapa langkah untuk menghambat laju kehilangan tutupan hutan dengan melakukan rehabilitasi. Tahun ini, pihaknya merencanakan penanaman area seluas 1.500 hektar dengan prioritas pada wilayah-wilayah terdampak bencana akhir 2025.
*****
Kredit
