- Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanggul Sungai Tuntang, Jawa Tengah (Jateng) jebol pada Senin (16/2/26). Titik tanggul jebol berada di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selain memutuskan jalur penghubung Grobokan-Semarang, ribuan rumah terendam.
- Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng menyayangkan adanya banjir dan tanggul jebol. Pola kejadian yang berulang di kawasan yang berdekatan memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ruang dan lingkungan secara berkelanjutan.
- Di sekitar DAS Tuntang, penggunaan lahan didominasi persawahan dan pemukiman. Luas area persawahan mencapai sekitar 24.320 hektare, sementara pemukiman sekitar 6.976 hektare. Perubahan lanskap vegetasi di sekitar DAS menjadi kawasan pemukiman dan persawahan menghilangkan fungsi ekologisnya.
- Wahyu Wilopo, Guru Besar Departemen Teknik Geologi UGM mengatakan fenomena cuaca ekstrem tak terlepas dari pergeseran dinamika iklim global yang memicu anomali cuaca. Diperlukan upaya mitigasi bencana, baik pendekatan secara fisik dan nonfisik. Mitigasi fisik mencakup pembangunan infrastruktur. Keselamatan harus menjadi dasar utama pembangunan.
Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanggul Sungai Tuntang, Jawa Tengah (Jateng) jebol pada Senin (16/2/26). Titik tanggul jebol berada di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selain memutuskan jalur penghubung Grobokan-Semarang, ribuan rumah terendam.
Setidaknya 42 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Grobogan terendam banjir. Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kedungjati, Tegowanu, Gubug, Purwodadi, Karangrayung, Geyer, Toroh, Pulokulon, Penawangan, dan Godong.
Satu rumah alami rusak berat. Sebanyak kurang lebih 9.000 keluarga terdampak dan ratusan hektar sawah terendam. Ada sejumlah titik tanggul jebol, antara lain di Sungai Cabean Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu, Sungai Jajar Baru di Dusun Krasak dan Dusun Klampisan, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, masing-masing sepanjang 15 meter. Kemudian Sungai Jratun di Dusun Mbaru Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu, serta dua titik tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding Kecamatan Godong.
Tanggul jebol di wilayah Jateng sudah sering terjadi. Berbagai sorotan atas buruknya pengelolaan tata ruang di Jateng tak cukup menjadi pelajaran untuk mencegah terjadinya banjir.
Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng menegaskan banjir dan jebolnya tanggul menunjukkan pola yang berulang. Tak sekali terjadi. Jebolnya tanggul kali ini berdekatan dengan lokasi kejadian serupa tahun sebelumnya.
“Pola kejadian yang berulang ini mengindikasikan bahwa persoalan banjir dan jebolnya tanggul bersifat struktural, bukan insidental,” katanya.
Dia menyayangkan, respons pemerintah terhadap kejadian cenderung reaktif. Upaya pemeirntah berhenti pada perbaikan titik jebol saja, tanpa menyentuh penyebab mendasar dari kerentanan tanggul dan wilayah sekitarnya.
Fakta bahwa tanggul kembali jebol tahun ini menunjukkan, respons pemerintah di kejadian sebelumnya tidak menyelesaikan persoalan utama. Bahkan, imbauan agar masyarakat dan pemerintah desa ikut mengawasi kondisi tanggul justru memperlihatkan adanya ketidakpastian terhadap efektivitas solusi yang diambil.
“Pola kejadian berulang di lokasi sama ini memperlihatkan kegagalan dalam mengelola ruang dan lingkungan secara berkelanjutan. Selama persoalan ini terus ditangani dengan pendekatan darurat dan tambal sulam, rasa aman tidak akan pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat.”
Bagas juga menyayangkan sikap pemerintah yang melihat persoalan banjir akibat cuaca ekstrem atau tingginya intensitas hujan. Padahal, cuaca ekstrem dan jebolnya tanggul merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan dalam satu penjelasan linier.
Dia bilang penyederhanaan penyebab banjir semata-mata pada faktor alam berisiko menutup mata terhadap faktor-faktor struktural lain yang justru berkontribusi besar. Salah satunya pengelolaan wilayah daerah aliran das (DAS).
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penanganan bencana hidrometeorologis secara menyeluruh.”
Berdasarkan catatan Walhi Jateng, ada dua DAS besar yang bermuara di wilayah Demak dan mengalami persoalan serius. DAS itu sudah tidak ideal untuk menjalankan fungsi utama sebagai saluran aliran air dari hulu ke hilir. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kerawanan wilayah.
Menurut Walhi, kerawanan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Namun akumulasi dari persoalan pengelolaan wilayah yang berlangsung lama. Salah satunya ialah pola penggunaan dan pemanfaatan lahan di sekitar DAS.
Di sekitar DAS Tuntang, katanya, penggunaan lahan dominan persawahan dan pemukiman. Luas area persawahan mencapai 24.320 hektar, pemukiman 6.976 hektar. “Dominasi penggunaan lahan semacam ini bertentangan dengan fungsi ideal DAS yang tidak hanya berperan sebagai saluran air, juga sebagai kawasan penyangga ekologis,” katanya.
Perubahan lanskap vegetasi di sekitar DAS menjadi pemukiman dan persawahan tidak sekadar mengubah bentuk fisik wilayah juga menghilangkan fungsi ekologisnya.
Wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air kehilangan kemampuan untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke sungai dan memperbesar tekanan terhadap tanggul.
Dua pendekatan
Wahyu Wilopo, Guru Besar Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, fenomena cuaca ekstrem tak terlepas dari pergeseran dinamika iklim global yang memicu anomali cuaca. Secara teoritis, katanya, wilayah khatulistiwa sebetulnya sulit terbentuk siklon.
“Namun itu sudah teori lama. Sekarang dari adanya perubahan iklim global, fenomena itu semakin sering terjadi,” katanya.
BMKG memprediksi cuaca ekstrem sepanjang Januari-April 2026 berpotensi hujan intensitas tinggi yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi.
Wilayah pantai utara Jawa termasuk daerah rawan banjir. Maka harus ada mitigasi sebagai upaya pencegahan. Alih-alih menyalahkan kondisi alam.
Wahyu bilang, dalam upaya mitigasi bencana perlu dua pendekatan. Yakni secara fisik dan nonfisik. Mitigasi fisik mencakup pembangunan infrastruktur.
Misal, penguatan lereng, tebing sungai, maupun tanggul untuk mencegah longsor serta pembangunan waduk untuk mengendalikan debit banjir. Termasuk perbaikan sistem drainase di kawasan perkotaan.
“Keselamatan harus menjadi dasar utama pembangunan. Infrastruktur penting, tetapi tanpa aturan yang kuat dan masyarakat yang sadar risiko, potensi korban jiwa tetap tinggi.”
Sementara mitigasi non fisik, dia sebut menitikberatkan pada pengaturan tata ruang dan regulasi pembangunan. Termasuk pembatasan aktivitas dan pembangunan baru di zona rawan bencana, penerapan standar bangunan aman, serta peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini dan pelatihan kebencanaan.
Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sangat penting dalam mencegah jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan longsor. Perlu penguatan mitigasi nonfisik yang berkelanjutan.
Wahyu menjelaskan, topografi dan bentuk DAS sangat mempengaruhi kerentanan banjir. Kondisi DAS yang rusak dan minim tutupan, akan meningkatkan risiko terjadinya banjir dan longsor.
Banjir juga dibedakan berdasarkan sumber dan mekanismenya, yaitu banjir kiriman yang berasal dari limpasan air di wilayah hulu, banjir lokal akibat hujan di lokasi yang kerap diperparah oleh sistem drainase yang tak optimal, serta banjir rob yang dipicu kenaikan muka air laut saat pasang.
“Yang paling parah itu kalau terjadi paket komplit yaitu ada banjir kiriman, hujan lokal deras, dan air laut sedang pasang. Apalagi kalau elevasi wilayahnya sudah berada di bawah muka air laut, airnya tidak bisa mengalir keluar.”
Upaya pemerintah dan dorong petani daftarkan lahan
Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng mengatakan, penanganan tanggul jebol dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pemasangan jembatan armco di jalur utama Grobogan-Kota Semarang menjadi upaya jangka pendek. Jalur utama itu putus total padahal sangat krusial karena merupakan jalur logistik dan jalur mudik 2026.
“Yang penting jalan ini bisa dipakai dulu karena ini jalur utama mudik,” katanya saat meninjau lokasi tanggul Sungai Tuntang yang jebol di Desa Tinanding, Selasa (17/2/26).
Untuk penanganan jangka panjang, dia meminta normalisasi Sungai Tuntang. Dia sudah menghubungi Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan normalisasi sungai.
“Sedimennya sangat tinggi, saya akan mengusulkan ke kementerian, karena itu kewenangan BBWS, minimal dinormalisasi,” katanya.
Sisi lain, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng, sekitar 1.842 hektar lahan pertanian di Grobogan terendam banjir. Data itu terus bertambah.
Defransisco Dasilva Tavares, Kepala Distanak Jateng mengaku, masih meidentifikasi kerusakan tanaman guna memastikan apakah benar-benar mengalami puso. Selanjutnya, laporan akan diteruskan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung jawab program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Memang, belum seluruh petani terdaftar dalam program AUTP. Karena itu, dia dorong petani, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak bencana segera mendaftarkan lahannya melalui penyuluh pertanian.
“Kita dorong masyarakat dengan kondisi daerah-daerah yang mungkin berpotensi untuk terjadinya bencana itu, untuk mendaftarkan diri. Karena kalau tidak itu kan tidak ter-cover.”
*****
Kredit
