- Berbagi Bite Jogja (BBJ), komunitas penyelamatan makanan di Yogyakarta bekerja secara kolaboratif untuk atasi ketimpangan pangan dan mengurangi emisi sampah makanan.
- Mitra BBJ beragam, dari panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, hingga individu. Pasokan makanan mereka datang dari belasan hotel, restoran, hingga toko roti. Lebih dari 2.002 kilogram makanan dan 9.522 porsi terselamatkan agar tak menjadi sampah dan tersalurkan dengan baik.
- Ika Kurniati, pendiri BBJ, menyebut, tergerak menginisiasi aksi ini setelah menemukan seorang mahasiswa di Yogyakarta meninggal kerna kelaparan. Saat yang sama, terjadi darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) penuh. Ironisnya, mayoritas sampah organik, atau sampah makanan.
- Elki Setiyo Hadi, Kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Walhi Yogyakarta menyebut pemerintah berkewajiban memfasilitasi komunitas dalam penanganan sampah. Perusahan penyumbang sampah juga harus bertanggung jawab dengan pajak atau pengurangan produksi bahan sampah. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci mentas dari darurat sampah, seperti yang BBJ lakukan.
Priyamitra Aditya dan Tifatul Atta, dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sibuk menenteng delapan kotak plastik putih ke pintu belakang Hotel Ambarukmo. Hari itu, mereka mengemban misi menyelamatkan makanan hotel bintang 5 itu agar tak terbuang sia-sia.
Sesampainya di depan pintu dapur, petugas hotel mengambil kotak-kotak itu, sambil meminta mereka menunggu di ruang tamu. Setengah jam kemudian, keduanya menuju restoran hotel, mengambil lagi wadah-wadah tadi yang sudah terisi makanan.
Ada tumis sawi, wortel, dan taoge yang masih nampak segar. Bermacam lauk seperti ayam goreng dan udang tepung masih hangat. Hidangan penutup seperti dimsum, aneka kue, dan jajanan gorengan juga tertata rapi dalam kotak-kota tadi.
Aneka makanan itu kemudian mereka bawa ke Pusat Studi Pancasila di UGM yang menjadi markas Berbagi Bite Jogja (BBJ). Komunitas yang lahir 2024 ini menangani makanan sisa, kemudian menyalurkan pada mereka yang membutuhkan.
Ada belasan pegiat BBJ yang langsung mengecek makanan yang datang itu.
“Kami punya standar khusus untuk memastikan makanan-makanan ini laik konsumsi. Setidaknya dilakukan pengecekan dasar, seperti bau, tekstur, hingga warna,” jelas Priyamitra.
Pasca pengecekan, mereka menimbang makanan itu. Kemudian, pegiat BBJ berkoordinasi dengan mitra yang menerima makanan ini supaya terserap dengan baik dan mengonsumsinya sesuai batas waktu yang mereka tentukan.
Batas waktu konsumsi jadi penting agar makanan yang terselamatkan tidak menyebabkan keracunan karena basi. Label keterangan mereka tulis dalam kemasan makanan supaya mitra memahaminya.
“Selama ini belum ada yang keracunan, jangan sampai itu terjadi,” kata Tifatul.
Selain untuk mitra, pegiat BBJ pun bisa mengonsumsi makanan ini dengan batas normal. Kebanyakan dari mereka dulunya merupakan penerima manfaat komunitas ini, sebagian terhgerak bergabung
Kini, mitra BBJ beragam, dari panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, hingga individu. Pasokan makanan mereka datang dari belasan hotel, restoran, hingga toko roti. Lebih dari 2.002 kilogram makanan dan 9.522 porsi terselamatkan agar tak menjadi sampah dan tersalurkan dengan baik.
Kurangi sampah makanan
BBJ terbentuk dari kejadian tragis. Ika Kurniati, pendiri komunitas ini dalam satu waktu mendapat seorang mahasiswa di Yogyakarta meninggal kerna kelaparan. Saat yang sama, terjadi darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) penuh. Ironisnya, mayoritas sampah organik, atau sampah makanan.
Perempuan yang pernah jadi relawan bank makanan di Jakarta itu kemudian menginisiasi proyek serupa di Yogyakarta. Dia swadaya mengawali upaya penyelamatan makanan itu.
“Saya pakai Pusat Studi Pancasila karena dulu pernah ada usaha kafe di sana. Inisiasi ini juga sesuai dengan nilai-nilai dasar negara, jadi disambut baik,” katanya.
Tak hanya menyelamatkan makanan, misinya juga menangani masalah sampah. Soalnya, sampah organik bukan hanya menyebabkan daya tampung TPA menyusut, tetapi menghasilkan gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim.
Lembaga iklim PBB mencatat pemborosan dari makanan yang jadi sampah secara global menyumbang 8-10% emisi gas rumah kaca. Nilai itu lebih tinggi 5 kali lipat dari emisi industri penerbangan.
Ika pun menyoroti dampak hilangnya air yang terpakai untuk pemrosesan makanan hingga siap santap.
“Bayangkan setiap porsi makanan itu butuh berapa liter air, jika makanan tidak dikonsumsi maka hilang percuma.”
Catatan Water Footprint Calculator menunjukan, satu butir telur siap konsumsi saja butuh 52 galon air atau setara 200 liter. Lalu, 170 gram daging sapi butuh sekitar 2.550 liter, sementara sayuran seperti selada, tomat, dan timun butuh 80 liter. Kebutuhan air itu dari proses produksi di tingkat pertanian hingga memasak di dapur.
Jejak karbon dan air dari makanan itu lah yang menurutnya perlu pemecahan bersama, karena upaya ini turut menjembatani ketimpangan akses atas pangan.
“Makanya sasaran kami hotel berbintang, restoran, dan toko roti kelas atas. Tapi kami juga terbuka bagi siapa saja yang mau menyumbang.”
Guna meningkatkan keterlibatan publik dalam aksi ini, BBJ mengembangkan fitur jejaring yang bagi bisa siapa saja, yang mau berbagi dan membutuhkan makanan. Fitur ini mereka rancang dalam situs website mereka.
Gerakan ini memiliki tantangan utama pada pendanaan. Ika bilang, sebagian besar operasional dia tanggung sendiri.
“Dari transportasi untuk mengambil makanan sampai mengantarnya ke mitra, sampai operasional tim. Saya penginnya memberi operasional ke pengurus lebih laik lagi, meskipun ini berbasis sukarela.”
Dia sempat berharap kepada Pemkot Yogja yang telah menjalin kerja sama dengannya awal 2025 lalu. Sayangnya, pendanaan pemkot berbasis pengiriman makanan dan syarat administratifnya ribet dan tak efektif.
Akhirnya, pendanaan dari pemerintah itu tak terpakai lagi. “Harapan kami padanan diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya, tiap semester syukur sekaligus dalam setahun agar lebih efektif,” katanya.
BBJ juga mengupayakan berjejaring dengan lembaga lain. Seperti pada akhir Desember 2025 Badan Pangan Nasional menggandeng mereka untuk meningkatkan pengurangan food waste. Kolaborasi itu berupa pemberian akses mobil untuk memudahkan penyelamatan makanan.
Dukungan minim pemerintah
Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Yogyakarta mengonfirmasi minimnya pendanaan itu. Bahkan tidak ada pos anggaran khusus untuk program kolaborasi itu.
Meski, Ashardini, Kepala Bidang Pangan DPP Yogyakarta menjelaskan program kolaborasi itu strategis karena menangani masalah sampah dan akses makanan.
“Kebetulan program ini bagian dari 100 hari kerja Walikota setelah dilantik kemarin, sehingga meski tidak ada pos anggaran dapat disediakan pendanaan.”
Dia akui pendanaan itu masih terbatas, karena secara umum ada penurunan anggaran, dampak kebijakan efisiensi. Upaya meningkatkan dana akan mereka lakukan tahun depan dengan mengusulkan program tersebut, supaya mendapat alokasi Dana Keistimewaan (Danais).
Sayangnya, belum ada kepastian atas proposal untuk penyelamatan makanan ini.
“Untuk transportasi, sarana kami juga terbatas belum ada mobil dinas yang available juga untuk dipakai.”
Meski demikian, dia berjanji akan memastikan program ini mendapat prioritas anggaran dan fasilitas lainnya. Upaya inovasi juga sudah mereka susun, misal, berkolaborasi dengan toko ritel untuk menampung bahan pangan yang rawan terbuang karena kedaluwarsa.
Dia juga menargetkan hotel dan restoran yang jadi mitra melalui asosiasi pengusaha sektor itu.
“Bagi pelaku industri ini juga mestinya terbantu karena mengurangi beban sampah yang harus mereka kelola, akan kami masifkan lagi.”
Walhi Yogyakarta, yang sudah lama menyoroti masalah sampah, menyebut penanganan perlu mengedepankan peran komunitas. Pelibatan itu lebih efektif karena berangkat dari hulu.
Penanganan sampah berbasis komunitas terbukti lebih inovatif karena berdasarkan kebutuhan warga. Termasuk upaya BBJ dengan fokus pencegahan sampah makanan.
Elki Setiyo Hadi, Kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Walhi Yogyakarta menyebut pemerintah berkewajiban memfasilitasi komunitas dalam penanganan sampah. Perusahan penyumbang sampah juga harus bertanggung jawab dengan pajak atau pengurangan produksi bahan sampah.
Kolaborasi lintas sektor jadi kunci mentas dari darurat sampah, seperti yang BBJ lakukan.
“Patut diapresiasi dan difasilitasi karena berbasis komunitas. Apalagi sasarannya hotel dan restoran yang banyak menyumbang sampah karena aktivitas pariwisata,” katanya.
Penanganan terpusat seperti model Refuse Derived Fuel, lanjut Elki, justru terbukti tak efektif karena darurat sampah masih terjadi hingga kini.
“Sekarang malah dipaksakan dengan PSEL [Pengolahan Sampah Energi Listrik] yang sifatnya sentralistik karena ditangani Danatara, bagi kami ini solusi palsu. Komunitas mestinya yang diberdayakan.”
*****
Kredit
