- Setelah Sumatera, banjir juga melanda Kalimantan Selatan (Kalsel). Di provinsi ini, kejadian bencana ini berulang tiap tahun.
- Data BPBD Kalsel, banjir yang menimpa 27 Desember 2025 hingga awal Januri 2026 itu meluas hingga 10 dari 13 kabupaten atau kota. Meliputi Balangan, Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut, Tabalong, Banjarbaru, dan Banjarmasin.
- Gusti Yanuar Noor Rifai, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kalsel menyatakan, bencana banjir yang terjadi tidak bisa lepas dari pengaruh cuaca ekstrem. Dia merujuk laporan BMKG per 5 Januari, yang mencatat curah hujan tinggi mencapai 50-100 mm di berbagai wilayah Kalsel.
- Syam’ani, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menilai, Kalsel menghadapi persoalan lingkungan yang serius, sehingga meningkatkan risiko banjir secara signifikan.
Fathurrahman, warga Desa Ju’uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, tidak bisa melupakan kejadian 27 Desember tahun lalu. Saat itu, pukul 5.00, hujan deras datang sejak malam sebelumnya membuat aliran Sungai Pitap luber ke tengah pemukiman.
Dengan gesit, dia gendong dua anaknya menembus banjir, menuju rumah tetangga yang bertingkat dua. Setelah itu, dia kembali ke kediamannya untuk berjaga.
Di sana, air sudah setinggi lutut orang dewasa. Padahal, dia sudah membuat bangunan itu lebih tinggi 1,5 meter, setahun sebelumnya, karena banjir kerap datang. Namun, langkah itu tidak cukup kali ini.
“Banjir ini yang terparah yang pernah saya lihat selama saya hidup di kampung ini, sebelum rumah ditinggikan, banjir setinggi lutut. Setelah ditinggikan, juga mencapai lutut,” katanya.
Awalnya banjir di Balangan melanda Tebing Tinggi dan Halong. Meski genangan di kedua kecamatan itu surut dalam sehari, namun muncul di empat kecamatan lain, Awayan, Juai, Paringin Selatan, dan Lampihong.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, banjir tersebut melanda 34 desa di Balangan. Berdampak pada 13.825 jiwa dari 4.289 keluarga, dan merendam 4.254 rumah. Juga, 9 jembatan penghubung desa, 44 fasilitas ibadah, 30 fasilitas pendidikan, satu fasilitas pelayanan kesehatan, serta 13 kantor.
Secara provinsi, banjir yang menimpa Kalsel 27 Desember 2025 hingga awal Januri 2026 itu meluas hingga 10 dari 13 kabupaten atau kota. Meliputi Balangan, Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut, Tabalong, Banjarbaru, dan Banjarmasin.
Data per 11 Januari, sebanyak 221.377 jiwa dari 76.933 keluarga terdampak. Ia memaksa 5.248 orang mengungsi karena 32.265 rumah terendam dengan 448 rusak.
Banjir di Banjar terluas dan paling parah. Data BPBD per 11 Januari, 137.117 jiwa dari 49.294 keluarga terdampak. Ia memaksa 5.045 orang mengungsi karena 11.611 rumah terdampak.
Salasiah, warga Desa Sungai Tabuk Keramat, terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi di gedung bekas puskesmas karena air menggenang hingga pinggang.
“Sudah hampir lima hari rumah saya terendam. Banyak ruangan yang rusak, barang-barang basah dan tidak bisa dipakai,” katanya.
Gusti Yanuar Noor Rifai, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kalsel menyatakan, bencana banjir tidak bisa lepas dari pengaruh cuaca ekstrem.
Dia merujuk laporan BMKG per 5 Januari, yang mencatat curah hujan tinggi mencapai 50-100 mm di berbagai wilayah Kalsel.
“Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari ini menyebabkan terjadinya banjir,” katanya.
Dedy Supratono, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin menjelaskan, monsun asia memengaruhi tingginya curah hujan di Kalsel belakangan ini.
Massa udara basah dari Asia bergerak menuju Australia. Sementara secara klimatologis, Kalimantan Selatan memang sedang berada pada puncak musim hujan.
Selain itu, perlambatan massa udara, serta belokan angin di lapisan udara atas, turut memperkuat curah hujan di wilayah ini, dan dia perkirakan berlangsung hingga Februari.
Bukan hanya cuaca
Syam’ani, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menilai, Kalsel menghadapi persoalan lingkungan yang serius, sehingga meningkatkan risiko banjir secara signifikan.
Menurut dia, banjir yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari degradasi pada daerah aliran sungai (DAS) Barito yang terbesar di wilayah tersebut. Amatan citra satelit menunjukkan tutupan hutan di wilayah DAS ini banyak yang terbuka akibat deforestasi dan pertambangan.
“Sementara 10 wilayah yang terdampak banjir saat ini termasuk berada di dalam DAS Barito,” katanya.
Degradasi juga terjadi pada DAS Maluka yang sebagian wilayahnya masuk Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Pantauan citra satelit juga menunjukkan adanya deforestasi, pertambangan dan perkebunan di DAS itu.
Tidak hanya hulu, kondisi di hilir pun rusak karena tidak mampu menampung air akibat pendangkalan sungai dan rusaknya kawasan rawa.
“Sehingga ketika curah hujan tinggi, wilayah Kalsel memang amat rentan dilanda banjir.”
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat kerentanan Kalsel dalam portal InaRISK. Menurut mereka, 1.052.563 hektar provinsi ini masuk dalam kerentanan sedang, lalu 109.627 hektar masuk kerentanan tinggi.
Data Walhi Kalsel, 51,57% dari total 3,7 hektar luas provinsi ini telah terbebani izin usaha ekstraktif. Rinciannya, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) 722.895 hektar, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) 559.080 hektar, serta hak guna usaha (HGU) mayoritas perkebunan sawit 645.612 hektar.
“Banjir yang kian sering terjadi adalah dampak dari ketahanan lingkungan yang semakin kritis,” kata Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel.
Dia bilang, daerah yang terdampak banjir merupakan wilayah yang terkepung perizinan, terutama tambang dan perkebunan sawit.
Dalam satu dekade terakhir, lanjutnya, tidak pernah ada evaluasi atau pengurangan izin-izin itu. Sebaliknya, cenderung bertambah, hingga makin menekan daya dukung dan tampung lingkungan.
Sementara, sisa tutupan hutan primer di Kalsel tinggal 49.958 hektare, njomplang dengan masifnya wilayah perizinan.
Salah penanganan?
Terlepas masalah lingkungan, Raden menyoroti pendekatan penanganan banjir yang belum menyentuh akar masalah. Pemerintah, katanya, masih terjebak pada cara reaktif dan karitatif, seperti bantuan logistik, dapur umum, dan evakuasi.
Pola itu berulang tiap tahun, namun tidak mengurangi kerentanan masyarakat terhadap banjir.
“Negara telah gagal menjadikan banjir sebagai peringatan krisis ekologis, dan justru memperlakukannya semata sebagai bencana alam musiman.”
Padahal, mengukur keberhasilan penanganan banjir seharusnya bukan dari cepatnya bantuan, tapi dari menurunnya frekuensi, durasi, dan luas genangan tiap tahun. Juga, pulihnya kawasan resapan, berkurangnya konflik ekologis, menghentikan praktik industri yang merusak DAS, serta meningkatkan keselamatan dan kepastian hidup masyarakat terdampak.
Untuk itu, prioritas jangka panjang perlu bergeser dari normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur teknis menuju pemulihan ekologis DAS.
Dia mencakup moratorium izin baru di wilayah hulu, pemulihan kawasan resapan, evaluasi RTRW berbasis daya dukung lingkungan, serta pengakuan dan perlindungan wilayah kelola masyarakat adat yang menjaga ekosistem.
Tanpa langkah struktural tersebut, banjir akan terus jadi ‘biaya rutin’ pembangunan yang salah arah.
Dia pun mendorong evaluasi, peninjauan ulang, hingga pencabutan izin pertambangan dan perkebunan di hulu DAS dan kawasan rawan bencana.
Menurut dia, pencegahan banjir hanya terjadi jika negara berani mengoreksi investasi yang merusak, memulihkan ekosistem hulu-hilir, dan menempatkan keselamatan rakyat, serta keadilan ekologis di atas ekonomi jangka pendek.
“Pemerintah perlu berhenti menyebutnya semata sebagai bencana alam dan mulai mengakui peran kebijakan, perizinan, dan model pembangunan yang eksploitatif.”
Pemerintah mengamini
Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup, mengamini banjir berulang di Kalsel karena rusaknya lingkungan akibat aktivitas usaha di kawasan hulu.
“Pembukaan lahan di kawasan hulu DAS telah memperburuk kondisi hidrologis wilayah hilir,” katanya, di Banjar, 30 Desember.
Saat ini, KLH menelaah empat kejadian banjir di Kalsel, di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar.
Identifikasi awal mereka, keempat kejadian banjir itu memiliki keterkaitan kuat dengan pembukaan lahan skala besar di hulu DAS.
Aktivitas tersebut, menurutnya, meningkatkan debit air secara signifikan dan memicu banjir di wilayah hilir.
“Dari hasil identifikasi petugas kami, keempat kasus ini berkaitan dengan bukaan lahan yang masif, sehingga memperbesar debit air dan memicu banjir.”
Saat ini, KLH melakukan verifikasi lapangan secara intensif. Hasil pemetaan sementara menunjukkan 182 unit usaha di Kalsel masuk dalam pengawasan Deputi Penegakan Hukum.
Beberapa di antaranya terindikasi melakukan kegiatan di luar persetujuan lingkungan. “Aktivitas tersebut telah memperburuk kondisi lingkungan.”
Verifikasi lapangan akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan. KLH memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran.
Sanksi bisa mulai dari administratif berupa audit lingkungan, hingga penyegelan lahan.
“Penyegelan akan dilakukan terhadap usaha yang terbukti membuka lahan melebihi batas izin.”
Penindakan itu, berbasis analisis citra satelit yang mereka padukan dengan hasil pemeriksaan lapangan. Jika citra satelit menunjukkan adanya pembukaan lahan di luar izin, maka mereka akan menyegel, menutup, dan menghentikan seluruh aktivitas di lokasi itu.
KLH juga membuka peluang langkah hukum lanjutan. Mereka akan siapkan gugatan perdata hingga pidana apabila menemukan pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
“Kami akan melayangkan gugatan perdata atas kerusakan lingkungan. Jika hasil audit menunjukkan pelanggaran berat dengan dampak serius, maka gugatan pidana juga akan kami lakukan.”
*****
Kredit
