- Sudah lebih sebulan bencana banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut), penanganan masyarakat terdampak maupun infrastruktur masih jauh dari selesai.
- Pasca bencana terjadi kenaikan harga barang, terutama kebutuhan sehari-hari. Riswandi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala bilang, kenaikan harga bahan pokok terjadi bukan hanya di wilayah terdampak banjir langsung. Juga daerah yang tidak terkena banjir, seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 30 Desember, korban meninggal dunia 1.141 jiwa; 163 orang hilang. Bencana yang melanda 52 kota/kabupaten itu mengakibatkan 399.200 jiwa mengungsi; lebih dari 166.925 rumah rusak, 97 jembatan terputus; dan 99 ruas jalan terputus. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyebut, hampir separuh kota/kabupaten terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera beralih dari fase ‘tanggap darurat’ menjadi ‘transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.’
- Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif Walhi Aceh mendesak, pemerintah mengevaluasi tata kelola sumber daya alam agar bencana serupa tidak terulang pada masa mendatang. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung ekstraktif dan eksploitatif.
Sudah lebih sebulan bencana banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut), penanganan masyarakat terdampak maupun infrastruktur masih jauh dari selesai.
Di Kabupaten Bener Meriah, misal, akses jalan dan jembatan di sejumlah titik belum diperbaiki, bahkan masih terdapat desa terisolir.
Melansir Lintasgayo, 29 desa di Kecamatan Syiah Utama dan Kecamatan Mesidah, masih sulit akses listrik, jaringan telekomunikasi terputus, dan krisis air bersih. Bencana bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi melumpuhkan mata pencaharian warga.
Kebun kopi yang menjadi sumber kehidupan mayoritas warga rusak tergulung banjir dan tertimbun longsor. Sebagian tanaman masih berdiri, tetapi akses menuju kebun rusak.
Hadizah, warga Kecamatan Bandar, sudah sebulan lebih tidak ke kebun kopi miliknya.
Kebun kopi yang berjarak sejam mengendarai motor itu tak bisa dia tengok lantaran akses jalan terputus.
“Kopi nggak bisa dipetik, lantaran nggak ada jalan kan. Lantaran jalan habis putus, otomatis kita nggak bisa pergi ke kebun. Orang sini rata-rata kebunnya jauh, harus naik Honda (motor),” katanya saat Mongabay, hubungi akhir Desember lalu.
Panen kopi pun gagal. Padahal, biasa Desember merupakan waktu tepat memanen kopi.
Hadizah memperkirakan, sebanyak 360 kilogram kopi ludes, tak bisa panen. Kalau tidak banjir, harga kopi mencapai Rp30.000 per dua liter; saat ini harga turun jadi Rp15.000.
Sisi lain, harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Menurut Hadizah, harga beras semula Rp225.000 per 15 kilogram, naik jadi Rp270.000. Telur Rp45.000 per 30 butir, jadi Rp70.000. Gas LPG 3 kg semula Rp25.000, jadi Rp110.000.
“Kami ini kan petani kopi, jadi kalo jalan nggak lancar, kopi kami pasti turun. Nggak stabil (pendapatan) lah, sama belanja itu kan?” katanya.
Riswandi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala bilang, kenaikan harga bahan pokok terjadi bukan hanya di wilayah terdampak banjir langsung. Juga daerah yang tidak terkena banjir, seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Harga gas 12 kg semula Rp200.000, melonjak jadi Rp350.000-Rp400.000. Harga telur Rp50.000 per 30 butir, jadi Rp70.000-Rp90.000.
Lonjakan harga karena pasokan barang dan akses darat antar kota/kabupaten dan nasional terbatas, hingga kini belum pulih sepenuhnya. Lonjakan harga juga berdampak pada pedagang mikro dan menengah (UMKM).
“Akhirnya kita harus pandai-pandai juga mengatur pola konsumsi. Mungkin beberapa telur ini harus didistribusi untuk beberapa kali makan. Jadi kita melakukan penyesuaian terhadap konsumsi dan pola makan,” ujar Riswandi dalam webinar, Desember lalu.
Perkembangan penanganan bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 30 Desember, korban meninggal dunia 1.141 jiwa; 163 orang hilang. Bencana yang melanda 52 kota/kabupaten itu mengakibatkan 399.200 jiwa mengungsi; lebih dari 166.925 rumah rusak, 97 jembatan terputus; dan 99 ruas jalan terputus.
Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyebut, hampir separuh kota/kabupaten terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera beralih dari fase ‘tanggap darurat’ menjadi ‘transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.’
Rinciannya, Aceh ada tujuh kabupaten/kota sudah fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, 11 lainnya masih perpanjang masa tanggap darurat.
Di Sumut, delapan kabupaten/kota fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, delapan masih tanggap darurat. Sedang Sumbar, ada 10 kota/kabupaten sudah fase transisi, tiga tahap tanggap darurat.
Pratikno mengakui, aliran listrik dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya pulih.
“Jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota; untuk daerah yang belum pulih ditambahkan starlink 280 unit. Percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” katanya dalam konferensi pers, 29 Desember lalu.
Pemerintah, katanya, sedang membangun hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak banjir. Sebanyak 1.050 hunian mereka klaim selesai.
Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif Walhi Aceh mengkritik lambannya penanganan bencana di Pulau Sumatera.
Dia bilang, hingga kini masih ada daerah di Aceh yang terisolasi. Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, misal, distribusi bantuan logistik belum merata karena akses ruas jalan dan jembatan rusak.
“Memang beberapa lokasi itu sangat sulit dijangkau. Jadi, kalau di sana lebih banyak akses yang terputus,” katanya kepada Mongabay.
Ahmad bilang, sejumlah warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer untuk mendapatkan bahan pangan. Beragam video viral di media sosial menunjukkan, warga berjalan kaki berjam-jam melewati medan terjal.
Alasan begitu masifnya dampak banjir, menurut Shalihin, karena kurang kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem siklon tropis yang menerjang Sumatera.
Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sudah memperingatkan potensi cuaca ekstrem pada 26-28 November.
“Tapi, tidak direspons secara cukup oleh pemerintah untuk menghadapi bencana besar. Kemudian koordinasi lintas instansinya juga lemah,” katanya.
Dalam sebulan ini, dia melihat pemerintah daerah sudah kewalahan menangani bencana. Organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Dia pun heran mengapa Presiden Prabowo Subianto tak kunjung menetapkannya.
Andhyta Firselly Utami, pendiri Think Policy mengkritik sikap pemerintah merespons bencana Sumatera. Dia melihat, pemerintahan Prabowo Subianto tak mau menerima fakta lapangan.
“Cara mereka merespons penuh dengan denial, penolakan terhadap data-data dan fakta di lapangan. Juga, komunikasi yang seharusnya penting dalam bencana, empati,” kata Afu Utami, sapaan akrabnya, dalam webinar.
Menurut dia, pemerintah kerap menyangkal data dan fakta lapangan terkait bencana. Bukan itu saja, komunikasi bencana pemerintah juga terkesan nirempati.
Alih-alih membangun komunikasi positif agar semua pihak tergerak membantu, pemerintah justru sering menjatuhkan pihak lain.
“Komunikasi publik itu malah menciptakan perpecahan yang tidak penting, yang harusnya menggerakkan aksi dalam skala besar.”
Serius perbaikan
Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif Walhi Aceh mendesak, pemerintah mengevaluasi tata kelola sumber daya alam agar bencana serupa tidak terulang pada masa mendatang. Dia menyoroti, kebijakan pembangunan saat ini cenderung ekstraktif dan eksploitatif.
“Kita berharap, ada banyak kebijakan yang harus diubah, terutama terkait tata ruang.”
Dia mendorong pemerintah memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap dalam batas wajar kendali ekosistem. Artinya, tidak melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Selama ini, kata Shalihin, pemerintah mengabaikan ekologi dalam kebijakan pembangunan. Wilayah yang seharusnya menjadi area resapan air, misal, malah ada izin konsesi kepada perusahaan sawit.
Dia mendesak pemerintah Aceh merevisi tata ruang provinsi, dan memasukkan lebih banyak lagi kawasan hutan, juga melindungi pegunungan karst, serta ekosistem penting lainnya.
Pendapat senada Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, lontarkan. Dia mengatakan, deforestasi di hulu sungai menjadi penyebab utama banjir Sumatera. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak memihak pada kelestarian lingkungan memperparah dampak.
Rianda menyebut, deforestasi massif menimpa ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Meski Batang Toru sudah jadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Perda Sumut 2/2017, tetapi tetap tidak terhindar dari laju deforestasi.
“Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 10.000 hektar tutupan hutan hilang akibat deforestasi tujuh perusahaan,” ujar Rianda kepada Mongabay.
Menurut dia, deforestasi juga menggerogoti hutan mangrove di Sumut, salah satunya di Kabupaten Langkat. Hutan mangrove yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir, kini memprihatinkan.
Seluas 15.000 hektar hutan mangrove beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan tambak. Walhi Sumut mencatat, luasan kerusakan hutan mangrove mencapai 200 hektar pada 2025.
Dia juga menyoroti mandulnya penegakan hukum terhadap perusak hutan. “Kehancuran ekosistem Batang Toru disebabkan mandulnya penegakan hukum. Pembiaran deforestasi, baik secara legal maupun ilegal terjadi secara terang-terangan.”
Rianda mendesak Presiden Prabowo mengusut mafia ekologis di tubuh pemerintahan, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, hingga institusi polisi dan TNI.
Dia juga meminta pemerintah segera melakukan moratorium, evaluasi, dan mencabut izin perusahaan perusak hutan, terutama yang beroperasi di kawasan Batang Toru.
Yogi Setya Permana, peneliti Politik Tata Kelola Banjir dan Perubahan Iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut, moratorium penting untuk mengevaluasi apakah ekspansi sawit memang kebutuhan dalam negeri atau sekadar memenuhi rantai pasok global.
“Kalau yang diperlukan untuk kebutuhan global itu berarti hanya untuk kepentingan korporat. Pemerintah harus berani hanya memberikan kebutuhan domestik saja. Jika untuk memenuhi kebutuhan pasokan global gak akan ada habisnya,” katanya saat Mongabay, hubungi.
Perbaikan tata kelola sumber daya alam juga perlu dalam jangka panjang.
Yogi bilang, pemerintah mesti mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini mengabaikan ekologi. Pemerintah, mengutamakan bisnis ekstraktif ketimbang memperhatikan ruang ekologi.
Ruang ekologi saat ini hanya sebatas administrasi pemerintahan. Seharusnya, kata Yogi, sebagai kesatuan ekologis yang tidak dapat terpisahkan. Daerah Aliran Sungai (DAS), misal, jangan sebatas daerah tubuh sungai saja, juga dari hulu sampai hilir harus atur tata kelolanya.
“Antara hulu-hilir berarti tidak bisa dikelola secara terpisah, tapi harus menjadi kesatuan,” katanya.
Yogi mengatakan, tata kelola sumber daya alam harus menyesuaikan dengan ruang ekologis, bukan sebaliknya: mengabaikan. Kalau itu jalan, pemerintah akan lebih sensitif dalam menghadapi kerusakan lingkungan.
Dia juga mengkritik pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) industri skala besar hanya formalitas administrasi. Di banyak kabupaten dengan sumber daya alam melimpah, menurut Yogi, tidak mempunyai tenaga ahli mumpuni untuk memeriksa amdal.
“Riset saya 2018-2019, jarang sekali mereka (daerah) punya tenaga ahli bersertifikasi untuk menilai laporan amdal. Jadi, kapasitas birokrasinya rendah.”
Muatan amdal pun hanya menghitung dampak secara sempit, sebatas dampak langsung, seperti pencemaran lingkungan. Penilaian amdal, katanya, tidak memuat implikasi yang lebih sistemik.
“Contohnya, tidak pernah berpikir bahwa ketika konsesi sawit dibangun, kemudian kana-kanal itu dibangun, limpasan air mengalir ke sungai eksisting, kemudian mengganggu kesehatan DAS.”
Tata kelola bencana juga perlu ada perbaikan. Pemerintah, katanya, harus memperkuat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana dengan melibatkan masyarakat dan swasta.
Dia contohkan, penerapan EWS di level kabupaten, seperti di Bojonegoro. Di sana, menurut Yogi, pemerintah membuat sistem untuk memprediksi luapan air Sungai Bengawan Solo. Juga pemetaan titik-titik rawan banjir, titik evakuasi hingga persiapan logistik.
“Seperti di Bojonegoro itu, alat monitoring permukaan air itu dipasang di sejumlah titik. Yang mengawasi itu masyarakat di dekat sungai; nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp agar diketahui banyak orang. Juga alatnya itu nanti muncul sirine peringatan.”
*****
Catatan dari Bencana Sumatera: Rombak Tata Kelola, Jangan Ulangi di Wilayah Lain
Kredit
