- Pelibatan militer dalam agenda pembangunan dan menyangkut sumber daya alam makin kental di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat sipil menyebut, kondisi ini justru memperlemah perjuangan masyarakat dan meninggalkan catatan pelanggaran hak asasi manusia.
- Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios menyoroti Proyek-proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, tata kelola proyek ini berantakan, cenderung mengabaikan HAM. Polisi dan militer terjun di sektor pengamanannya.
- Meila Nurul Fajriah, advokat publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan, rezim Prabowo-Gobran sengaja mengerahkan kekuatan militer dan polisi masuk ke ruang sipil. Masuknya kedua instansi bersenjata ini ke jabatan strategis, menurutnya, sudah di luar keharusan.
- Alfarhat Kasman, Juru kampanye Jatam, mengatakan, pertambangan merupakan sektor bermasalah yang tidak bisa ternafikan di rezim Prabowo. Sektor ini, katanya berkaitan langsung dengan masyarakat yang tengah berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya.
Pelibatan militer dalam agenda pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam makin kental di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat sipil menyebut, kondisi ini justru memperlemah masyarakat dan meninggalkan catatan pelanggaran hak asasi manusia.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios menyoroti proyek-proyek strategis nasional (PSN). Menurut dia, tata kelola proyek ini berantakan, cenderung mengabaikan HAM. Polisi dan militer terjun di sektor pengamanannya.
Masyarakat, katanya, jadi tersingkir. Hutan adat mereka terserobot kepentingan pembangunan infrastruktur hingga markas komando militer.
Dia menganalogikan persoalan ini ke dalam sistem sistem Leviathan economics. Dalam mitologi yunani kuno, Leviathan adalah monster yang diasuh sejak kecil, namun memakan tuannya sendiri saat sudah dewasa.
“(Dalam hal ini) tuannya adalah pembayar pajak. Kita semua,” katanya dalam Peluncuran Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/25).
Dalam proyek food estate, Leviathan economics terlihat jelas terorkestrasi dalam sistem ekonomi komando yang saat ini pemerintah jalani.
Dengan janji mensejahterakan lewat pertanian, pemerintah justru menyerobot lahan masyarakat dan memuluskannya dengan pengerahan militer.
Menurut dia, narasi positif yang pemerintah bangun tak sinkron dengan data ekonomi yang justru memburuk.
“Ini kelihatannya dari sisi hukum dan politik suram. Situasinya sudah mengarah ke pemburukan, jadi krisis bukan hanya demokrasi dan hukum tapi krisis di dalam ekonomi real.”
Dia bilang, tak ada contoh pertumbuhan ekonomi tinggi jika military driven. Pemerintah, katanya, jalankan ekonomi komando dengan menempatkan militer hingga purnawirawan di berbagai jabatan dan sektor strategis perusahaan yang menangani proyek. Mulai dari pengamanan lapangan, pembebasan lahan, hingga pucuk pimpinan.
Sistem ini, katanya, tidak sejalan dengan misi menumbuhkan perekonomian 8%. Bahkan, sulit untuk mencapai 5%. Sebab, kebijakan Prabowo dalam satu tahun justru menggerus ekonomi ke dasar yang paling dalam.
“Data (ekonomi) itu memburuk, sehingga mereka (investor) banyak yang menunda investasi.”
Mustahil, katanya, bicara pertumbuhan ekonomi 8% saat banyak smelter tutup. Juga, pemangkasan produksi dan izin smelter baru.
Meila Nurul Fajriah, advokat publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan, rezim Prabowo-Gibran sengaja mengerahkan kekuatan militer dan polisi masuk ke ruang sipil. Masuknya kedua instansi bersenjata ini ke jabatan strategis, menurutnya, sudah di luar keharusan.
YLBHI, katanya, sudah banyak menangani kasus keotoriteran pemerintah, dari kekerasan hingga kriminalisasi di berbagai proyek. Peraturan yang bisa menjerat warga kian meluas, tidak hanya UU ITE, juga kebijakan yang pemerintah keluarkan untuk amankan investasi.
“Misalnya UU Minerba.”
Dia bilang, gelombang kemarahan rakyat semakin berapi-api karena kebijakan otoriter pemerintah. Pendekatan represif di rezim ini akan terus terjadi hingga akhir periode.
“Penguatan TNI yang semakin jauh dari mandat kelahirannya untuk menjaga kedaulatan rakyat, akan mempertontonkan rezim prabowo-gibran ini sangat militeristik dan otoriter.”
Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Perluasan ekstraktif
Presiden Prabowo cenderung menguatkan sektor ekstraktif. Terlihat dari perluasan hilirisasi jadi 28 komoditas di tambang, perkebunan, dan kelautan. 14 di antaranya merupakan sektor pertambangan.
Alfarhat Kasman, Juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan, pertambangan merupakan sektor bermasalah yang tidak bisa ternafikan di rezim Prabowo. Sektor ini, katanya berkaitan langsung dengan masyarakat yang tengah berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya.
Karena itu, dorongan hilirisasi 28 komoditas akan memperluas masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proyek itu.
“Bisa jadi berujung pada kekerasan dan kriminalisasi. Itu yang kini dilakukan.”
Mulusnya proyek ekstraktif, katanya, tidak lepas dari susunan kabinet yang terdominasi pemilik usaha di sektor tambang. Penelusuran Jatam, ada 34 dari 48 menteri yang terafiliasi dengan bisnis tersebut, langsung dan tak langsung.
Kondisi ini membuat pemerintah bisa terang-terangan terus melancarkan berbagai proyek ekstraksi sumber daya alam meskipun berkelindan dengan persoalan HAM hingga lingkungan.
Rezim ini, katanya, tak segan mengutak-atik kebijakan meskipun bertentangan dengan UUD 1945.
Bagi-bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Ormas Keagamaan, kampus, hingga UMKM lewat Peraturan Pemerintah (PP) 39/2025, misalnya. Hingga, melegalkan pertambangan di ratusan pulau kecil yang sebenarnya bertentangan dengan UU 1/2014.
Revisi UU Minerba juga membuat potensi kriminalisasi dan kekerasan akan semakin sering. Catatan Jatam, satu tahun rezim Prabowo mengriminalisasi lebih dari 80 masyarakat dan mereka mengalami kekerasan aparat karena perjuangkan ruang hidupnya dari gempuran industri ekstraktif.
Yassar Aulia, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan, politik balas budi ini berpotensi menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun, rezim Prabowo gencar memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik itu.
Dia bilang, banyak upaya dalam cara memerintah Prabowo-Gibran yang menggerus sendi pemerintahan. Hal ini, katanya, akan berbahaya terhadap upaya anti korupsi.
“Ada tiga pola. Ada normalisasi dan memperburuk situasi konflik kepentingan, sentralisasi atau penggelembungan kekuasan politik dan ada kronisme mengental di rezim Prabowo-Gibran.”
Lawan dengan ekonomi kerakyatan
Sumber daya alam merupakan bahan bakar dan logistik oligarki dalam menjalankan bisnis mereka. Sektor batubara, panas bumi hingga komoditas tambang lainnya mereka kuasai setidaknya hingga 2059.
Dhandy Dwi Laksono, jurnalis investigasi, mengatakan, melawan oligarki tidak cukup hanya dengan pengorganisasian dan mengandalkan dana hibah.
Koalisi masyarakat sipil harus membangun basis logistik, yakni ekonomi kerakyatan sebagai lawan tanding oligarki.
“Ini adalah basis perlawanan ekonomi politik dalam jangka panjang, ekonomi tanding, gerakan alternatif ekonomi, desentralisasi pangan dan energi. Masyarakat tapak ini mengambil peran strategis,”
Penguatan gerakan ini jadi kewajiban, untuk melumpuhkan kekuatan oligarki di tingkat bawah. Juga, memberdayakan petani independen hingga masyarakat adat yang tidak bergantung pada ekonomi korporasi, untuk jadi basis perlawanan.
Misal, katanya, perlawanan petani Kendeng di Pati, Jawa Tengah, yaang menentang pembangunan pabrik Semen Indonesia dan masyarakat adat di Desa Wae Sano yang menolak pembangkit listrik tenaga panas bumi.
“Masyarakatnya tidak mudah terpecah belah karena memang ketergantungan ekonomi atau determinasi ekonomi juga kuat. Sebenarnya ketahanan di tingkat tapak dan garis depan ini yang ikut memperlambat atau gerak oligarki sebagai logistik politik.”
Perlu kolaborasi masyarakat dan gerakan sipil untuk menciptakan ekonomi kerakyatan di berbagai sektor. Misal, dengan pemberdayaan UMKM, energi alternatif hingga integrasi pertanian lokal, meski dalam skala kecil.
“Itu bisa menjadi kekuatan politik yang signifikan di tingkat lokal. Ketika ada proyek oligarki yang masuk, kalau mereka (oligarki) dipersulit di level logistik, kekuatan mereka akan melemah, kalau ini (ekonomi kerakyatan) dilakukan serentak.”
*****
Kredit
