- Tokoh-tokoh lintas agama mengingatkan pemerintah serius perangi krisis iklim. Tanpa keseriusan pemerintah menyadarkan perusahaan perusak lingkungan dan setop eksploitasi, inisiatif gerakan hidup selaras alam dan perang krisis iklim yang sudah ada di beberapa umat akan sia-sia.
- Philip Kuntjoro Widjaja, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), menekankan peran pemerintah sebagai regulator dan penengah agar tidak eksploitasi alam berlebihan. Sementara, di akar rumput, sudah ada gerakan aktual merawat lingkungan.
- Romo Ferry Sutrisna Wijaya, Imam Praja Keuskupan Bandung, bilang, perhatian terhadap lingkungan bukan hal baru atau isu modern di tradisi mereka. Lebih dari 800 tahun lalu, katanya, Santo Fransiskus dari Assisi (1181–1226) sudah mengajarkan spiritualitas ekologis, yaitu cara melihat alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang setara dan layak dihormati. Santo Fransiskus sering memanggil unsur alam dengan sebutan 'saudara.'
- Johan Kritantara, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyebut krisis ekologi sudah jadi program prioritas di kristen sejak Sidang Raya 2019 dan mereka tegaskan kembali dalam Sidang Raya 2024. "Kami menyadari bahwa sudah lebih dari satu dekade ini, kerusakan lingkungan sudah sedemikian parah, termasuk juga di negeri kita," ucapnya.
Tokoh-tokoh lintas agama mengingatkan pemerintah serius perangi krisis iklim. Tanpa keseriusan pemerintah menyadarkan perusahaan perusak lingkungan dan setop eksploitasi, inisiatif gerakan hidup selaras alam dan perang krisis iklim yang sudah ada di beberapa umat akan sia-sia.
Hal ini bergaung kala Kementerian Lingkungan Hidup ajak tokoh lintas agama bertemu, penghujung September, untuk bangun kesadaran memerangi krisis iklim bagi semua umat. Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik.
Philip Kuntjoro Widjaja, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), menekankan peran pemerintah sebagai regulator dan penengah agar tidak eksploitasi alam berlebihan. Sementara, di akar rumput, sudah ada gerakan aktual merawat lingkungan.
Di Buddha, misal, mereka terapkan program Ekowihara (Wihara Hijau) sejak 2022. Beberapa aksinya berupa pemilahan sampah, pembuatan eco-enzyme, dan pembersihan sungai di Jakarta.
“Jadi dijalankan di dalam perilaku sehari-hari. Ada atau tanpa ada yang mengawasi,” katanya.
Sementara di Katolik, Romo Ferry Sutrisna Wijaya, Imam Praja Keuskupan Bandung, bilang, perhatian terhadap lingkungan bukan hal baru atau isu modern di tradisi mereka.
Lebih dari 800 tahun lalu, katanya, Santo Fransiskus dari Assisi (1181–1226) sudah mengajarkan spiritualitas ekologis, yaitu, cara melihat alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang setara dan layak dihormati. Santo Fransiskus sering memanggil unsur alam dengan sebutan ‘saudara.’
“Karena itu, pemerintah harus membuat roadmap untuk mengatasi masalah lingkungan,” ujarnya.
Johan Kritantara, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyebut, krisis ekologi sudah jadi program prioritas di Kristen sejak Sidang Raya 2019 dan mereka tegaskan kembali dalam Sidang Raya 2024.
“Kami menyadari bahwa sudah lebih dari satu dekade ini, kerusakan lingkungan sudah sedemikian parah, termasuk juga di negeri kita.”
Menurut dia, gereja memiliki peran besar dalam memberikan kesadaran terhadap krisis iklim. Dia tidak ingin gereja menjadi bagian dari perusak lingkungan.
PGI pun menolak pemberian pengelolaan konsesi tambang dari pemerintah. Ada dua pertimbangan dalam keputusan tersebut. Pertama, tambang berpotensi tinggi merusak lingkungan. Kedua, menimbulkan konflik sosial.
Dia bilang, semua lapisan di agama dan masyarakat siap jadi sahabat alam. “Pertanyaannya, apakah dunia usaha dan pemerintah siap untuk jadi sahabat bagi alam?”
Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengusulkan pemerintah seharusnya juga mengundang pengusaha tambang dan korporasi besar dalam dialog menyangkut iklim dan lingkungan.
Tanpa dukungan hukum dan penegakan negara, maka masalah ini akan tetap besar.
“Ajak mereka bicara. Jangan hanya kami yang menyadarkan umat, sementara pelaku perusakan tidak dihadirkan.”
Perubahan paradigma
Bagus Muljadi, akademisi Universitas Nottingham, menilai manusia dan negara perlu melakukan perubahan paradigma. Saat ini, cara pandang yang ada di Indonesia masih menganggap sains Barat sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.
Hal ini, menurutnya, merupakan kolonialisasi pikiran. “Kita masih terjajah cara berpikir kolonial, selalu meniru luar negeri, dari pembangunan hingga solusi lingkungan. Kita harus dekolonisasi cara pandang kita terhadap alam,” katanya.
Padahal, masyarakat adat dan komunitas lokal sudah lama paham keseimbangan alam. Misalnya keyakinan bahwa Laut Selatan terhubung dengan Gunung Merapi, yang kini terbukti secara geologi.
Contoh lain, rumah tradisional Sunda yang menghadap utara–selatan untuk sirkulasi udara alami, dan sistem subak di Bali yang menjaga keseimbangan air sekaligus sosial.
“Itu semua pengetahuan ekologis. Bukan mitos.”
Dia berpendapat, kerusakan lingkungan tidak hanya akibat keserakahan, tapi juga karena inkompetensi dalam memahami ilmu dan tata kelola alam.
“Jangan salahkan kejahatan kalau yang membunuh adalah kebodohan,” katanya menyinggung pepatah Hanlon’s Razor.
Tidak bisa sendirian
Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, mengamini butuhnya keterlibatan semua pihak untuk mengurangi krisis iklim dan lingkungan. Menurutnya, para tokoh agama akan berdampak signifikan dalam hal tersebut.
Dia mengutip survey Purpose Climate Lab & YouGov terhadap 3.000 responden Muslim di Indonesia tahun 2024 yang menyebut 92% umat Muslim Indonesia menganggap perubahan iklim sebagai isu serius yang perlu ditangani segera.
“Tokoh yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan tentang perubahan iklim adalah ulama atau pemuka agama,” katanya.
Situasi krisis iklim di Indonesia makin parah. Tahun 2024 menjadi puncak suhu terpanas dalam sejarah. Di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, mencatat suhu yang mencapai 38,4°C, di Surabaya 37,8°C, dan di Majalengka mencapai 37,4°C.
Berdasarkan analisis lembaga riset dan komunikasi sains independen yang berbasis di New Jersey, Amerika Serikat, yakni Climate Central mengatakan kenaikan suhu ini lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia (human-caused climate change).
“Penyebabnya bukan dari yang fenomena alam, seperti aktivitas gunung berapi, siklus matahari, El Niño lah, La Niña, bukan.”
Krisis iklim, katanya, juga mengancam pulau-pulau kecil di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sekitar 2.000 pulau berpotensi hilang jika kenaikan permukaan laut dibiarkan dan ekosistem pesisir tidak dipulihkan. Sementara hasil analisis BRIN, diperkirakan ada 115 pulau yang bakal tenggelam.
“Intinya berapapun pulau itu, climate change ini benar-benar bisa menenggelamkan pulau.”
*****
Kredit
