- Wayan Koster, Gubernur Bali akui degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan jadi antara lain pemicu banjir parah hingga merenggut belasan nyawa warga. Merespons hal itu, dia janjikan moratorium alias penghentian sementara alih fungsi lahan produktif.
- Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup yang beberapa kali menggelar rapat koordinasi penanganan bankir Bali mendukung kebijakan moratorium oleh gubernur. Menurutnya kondisi daerah aliran sungai (DAS) sudah kritis hingga memicu banjir bandang.
- DAS Ayung misal, dengan luasan 49.000 hektar, tutupan pohonnya hanya 1.500 hektar, hanya 3%. Padahal, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, paling tidak 30%. Pada 2015-2024, konversi hutan sekitar 495 hektar, angka yang sangat besar karena sisa 1.500 hektar akan sangat berpengaruh ketika hujan lebat.
- Oka Agastya, seorang geolog dan peneliti risiko bencana dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) di Bali menyebut, kerentanan akan dampak banjir semakin tinggi akibat hilangnya kawasan resapan karena alih fungsi lahan, terbatasnya sistem drainase kota, serta tingginya ketergantungan ekonomi warga pada kawasan rawan bencana. Kapasitas masyarakat menilai risiko juga rendah, infrastruktur mitigasi minim. Situasi itu diperparah sistem peringatan dini yang nyaris tidak ada.
Wayan Koster, Gubernur Bali akui degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan jadi antara lain, pemicu banjir parah hingga merenggut belasan nyawa warga di daerah itu. Dia pun janjikan moratorium alias penghentian sementara alih fungsi lahan produktif.
“Moratorium mulai 2025 tidak boleh alih fungsi lahan produktif menjadi komersil, sudah ada instruksi ke bupati dan walikota tidak lagi memberikan izin, hotel, restoran menggunakan lahan sawah, kalau perumahan selektif,” katanya.
Dia akan menelusuri dari sungai Tukad Badung dan tukad lain sampai hilir untuk cek kondisi daerah resapan. “Momentum ini banjir begitu besar jadi pelajaran berharga menjaga alam Bali agar ekosistem berjalan baik,” katanya.
Koster menyebut, banjir membawa timbunan sampah besar. Pemerintah Kota Denpasar akan menanggung kerugian pedagang dan area terdampak. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggung rumah warga yang rusak.
Sejauh ini, banjir yang terjadi pada 10 September itu tidak berdampak serius terhadap pariwisata di Bali. ”Bali sudah aman dan kondusif, pariwisata normal, tidak ada perubahan angka kunjungan WNA (warna negara asing)masih 21.000-22.000 per hari, tidak ada travel warning ke Bali,” klaimnya.
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup yang beberapa kali menggelar rapat koordinasi penanganan bankir Bali mendukung kebijakan moratorium gubernur. Menurut dia, kondisi daerah aliran sungai (DAS) sudah kritis hingga memicu banjir bandang.
DAS Ayung, misal, dengan luasan 49.000 hektar, tutupan pohon 1.500 hektar, hanya 3%. Padahal, paling tidak 30% untuk mencapai keseimbangan ekologis.
“Perlu mengembalikan fungsi kawasan. Ada perubahan iklim global akan terjadi secara periodik, Bali harus siap. Menghindari konversi lahan seperti villa dan cottage untuk membantu resapan air,” katanya.
Hujan ekstrem dengan volume sekitar 245 milimeter pada 9 September mendorong 121 juta kubik air hujan memenuhi DAS. Namun drainase banyak timbulan sampah, walau ada kewajiban pengelolaan sampah dari sumber.
Hanif menyebut, kementerian akan mendesain kajian lingkungan strategis tata ruang karena alih fungsi lahan sudah berlangsung lama di Bali. Pada 2015-2024, konversi hutan sekitar 495 hektar, angka sangat besar karena sisa 1.500 hektar sangat berpengaruh ketika hujan lebat.
Terparah dalam sejarah
Banjir yang terjadi baru-baru ini merupakan yang terbesar dan paling merusak di Denpasar.
“Apakah benar itu video-video banyak mobil hanyut, rumah-rumah orang roboh, banyak yang meninggal?” tanya Nengah Kariani, seorang ibu pedagang, seakan tak percaya. Selama 65 tahun ia mukim di Denpasar Utara, baru kali ini dia melihat di video dampak banjir sebesar itu. Rumahnya tergenang air hujan, tidak sampai masuk rumah.
Banjir ini juga merusak padi dan palawija di sejumlah subak di Denpasar, seperti Subak Intaran, Sanur. Tanaman semangka mereka hancur.
Pemerintah Denpasar menargetkan ruang terbuka hijau (RTH) 20%, baru terealisasi 3,2% atau 405 hektar. Ia terdiri dari kawasan perlindungan, taman kota, rimba kota, pemakaman, dan jalur hijau.
Untuk menambah RTH dan memenuhi target ada rencana memasukkan lahan pertanian atau sawah bisa jadi RTH publik. Dengan ketentuan ada perjanjian dengan pemerintah kota untuk mempertahankan kondisinya selama 20 tahun. Selain itu harus bisa diakses publik. Lahan mangrove juga bisa masuk asal ada kesepakatan dengan Dinas Kehutanan.
Dalam sebuah diskusi dengan komunitas penjaga sungai, Yudi Arimbawa, ahli planologi dari UNHI Bali mengatakan, secara kuantitas, target 20% RTH sulit tercapai. Jadi perlu mengukur kualitas, misal, kemampuan pohon memproduksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Riset WRI Indonesia juga menyatakan tutupan pohon hanya 10%.
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang menyatakan, proporsi RTH wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah, dan proporsi RTH publik 20%. RTH menurut Permen ATR/BPN No 14/2021 adalah area memanjang dan atau mengelompok, yang penggunaan lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam.
Minim mitigasi
Oka Agastya, geolog dan peneliti risiko bencana dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) di Bali menganalisis faktor-faktor penyebab bencana.
Menurut dia, jika dianalisis dengan kerangka konseptual risiko bencana, banjir 2025 menunjukkan bahwa risiko tinggi akibat interaksi berbagai faktor.
Hujan ekstrem yang dipicu fenomena Rossby, ditambah kondisi geomorfologi sungai yang mudah meluap di tikungan dan daerah Bali selatan yang merupakan daerah dataran rendah menjadi penyebabnya.
“Paparan atau exposure juga besar, karena banyak permukiman, pasar, dan infrastruktur publik berdiri tepat di bantaran sungai.”
Kerentanannya makin tinggi akibat hilangnya kawasan resapan karena alih fungsi lahan, terbatasnya sistem drainase kota, serta tingginya ketergantungan ekonomi warga pada kawasan rawan bencana. Kapasitas masyarakat menilai risiko juga rendah, infrastruktur mitigasi minim. Situasi itu diperparah sistem peringatan dini yang nyaris tidak ada.
Menurut Oka, kapasitas dalam hal ini tidak hanya menyangkut fasilitas fisik, melainkan juga kesiapan sosial seperti, apakah warga mengetahui jalur evakuasi tercepat?
“Apakah warga sudah membentuk kelompok siaga bencana? Apakah warga memiliki keterampilan dasar untuk menyelamatkan diri ketika banjir?”
Dia menilai, dari peristiwa ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak siap, termasuk penyelenggara pemerintahan. Mereka seolah tergagap, hingga risiko menjadi lebih besar. Rendahnya akses terhadap informasi yang cepat dan andal turut memperlemah kemampuan adaptif masyarakat menghadapi bencana.
“Kondisi ini memperlihatkan peningkatan kapasitas dan investasi dalam mitigasi adalah kunci dan suatu keharusan. Mengutip kerangka kerja Sendai, pengurangan risiko bencana tidak hanya soal membangun infrastruktur, melainkan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya dalam sebuah artikel opininya.
Menurut Oka, penguatan kapasitas bisa melalui sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan pemasangan sensor muka air di sungai utama, simulasi evakuasi rutin di sekolah, banjar serta peningkatan literasi bencana.
Perlindungan ruang sungai juga perlu agar tidak terus menyempit dampak pembangunan. Investasi terbesar, katanya, seharusnya bukan hanya pada beton dan drainase, melainkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sosial yang bisa menyelamatkan nyawa.
Banjir di Jakarta dapat menjadi pelajaran penting bagi Bali. Di ibu kota, pengelolaan banjir melibatkan sistem pemantauan hulu–hilir yang terintegrasi dengan early warning system (EWS).
Data real-time curah hujan, tinggi muka air, serta aliran sungai memungkinkan adanya peringatan dini kepada masyarakat di wilayah rawan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa karena warga dapat segera mengevakuasi diri atau melakukan persiapan sebelum banjir tiba.
Dengan pendekatan serupa, Bali dapat membangun sistem observasi banjir yang menghubungkan daerah hulu ke hilir, semisal, mengambil lokus utama pada aliran Sungai Tukad Ayung dan Tukad Badung dan sekitar. Jadi, masyarakat di bantaran sungai punya waktu lebih menyelamatkan diri dan aset mereka ketika banjir.
*****
Kredit
