- Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengunjungi sejumlah titik terdampak bencana di Kota Denpasar, Bali. Hingga Minggu (14/09/2025) pukul 07.00, 17 korban meninggal dunia, lima hilang akibat banjir besar pada 10 September 2025.
- Hanif Faisol mengatakan, ada beberapa penyebab terjadinya banjir Bali kali ini. Selain cuaca ekstrem, juga karena alih fungsi lahan, kurangnya tutupan hutan. Data membuktikan alih fungsi lahan di Kota Denpasar sangat tinggi. Data ReBuilt, koalisi pembangunan regeneratif mencatat, pada 1994, lahan terbangun hanya 30% (3.750 hektar), namun pada 2024 menjadi 70% (8.786 hektar).
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar 2021-2041 mengungkap peruntukan sebagian wilayah untuk permukiman (54,5%), perdagangan dan jasa (17%), pariwisata (5%), pertanian (11,5%), dan taman hutan (4,5%). Risiko bencana menengah meliputi banjir, tsunami, dan gempa bumi karena berdampingan dengan laut.
- Dalam teori hidrologi perkotaan, dia menjelaskan, terdapat formula sederhana untuk menghitung penyebab banjir yang terkenal dengan rumus: Q=C×i×A, di mana (Q) adalah aliran puncak, (C) adalah koefisien limpasan, (i) adalah intensitas hujan, dan (A) adalah luas daerah tangkapan air. Rumus ini menegaskan bahwa setiap kenaikan nilai (C)—yang terjadi ketika sawah atau ruang terbuka diubah menjadi permukaan kedap air—akan menaikkan aliran puncak secara langsung.
Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sampai Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengunjungi sejumlah titik terdampak bencana di Kota Denpasar, Bali. Sampai Minggu (14/9/25) pukul 07.00, 17 korban meninggal dunia, lima hilang akibat banjir besar pada 10 September 2025.
Sejumlah pernyataan pejabat seperti Wayan Koster, Gubernur Bali memicu kritik warga karena menyebut, penyebab banjir bukan alih fungsi lahan. Menurut dia, alih fungsi lahan hanya terjadi di Kuta Utara, Kabupaten Badung serta Gianyar, bukan di Denpasar.
Dia menyebut, banjir karena lintasan sungai dari hulu ke hilir, bukan semata karena perubahan tata guna lahan. Namun pada rapat koordinasi terakhir 13 September 2025, dia menjanjikan moratorium pembangunan di lahan produktif seperti kawasan persawahan. Kebijakan itu akan berlaku mulai tahun ini.
Hanif mengatakan, ada beberapa penyebab terjadinya banjir Bali kali ini. Selain cuaca ekstrem, juga karena alih fungsi lahan, kurangnya tutupan hutan.
Data membuktikan alih fungsi lahan di Kota Denpasar sangat tinggi. Data ReBuild koalisi pembangunan regeneratif mencatat, pada 1994, lahan terbangun hanya 30% (3.750 hektar), namun pada 2024 menjadi 70% (8.786 hektar).
Perubahan tutupan atau alih fungsi ini lebih dari 5000 hektar dalam kurun waktu 30 tahun. Lahan terbangun itu meliputi permukiman, jalan, dan industri. Sementara lahan terbuka berupa tegalan dan lahan kering. Sedangkan vegetasi hutan dan perkebunan hanya 986 hektar dan badan air 143 hektar.
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar 2021-2041 mengungkap peruntukan sebagian wilayah untuk permukiman (54,5%), perdagangan dan jasa (17%), pariwisata (5%), pertanian (11,5%), dan taman hutan (4,5%). Risiko bencana menengah meliputi banjir, tsunami, dan gempa bumi karena berdampingan dengan laut.
BPBD Bali hingga 13 September melaporkan banjir di 163 titik, yaitu 81 titik di Kota Denpasar, 15 titik di Gianyar, 12 titik di Kabupaten Badung, 28 titik di Kabupaten Tabanan, 23 titik di Jembrana, dan empat titik di Karangasem.
Cerita pilu
Tanah longsor di 64 titik, yaitu, 12 titik di Karangasem, 43 titik di Tabanan, lima titik di Gianyar dan 1-2 titik di kabupaten lain. Ada juga pohon tumbang pada 35 titik, terbanyak di Tabanan (17 titik). Sementara jembatan jebol (putus) di dua titik, yaitu, Gianyar dan Karangasem. Denpasar menjadi lokasi dengan korban tewas terbanyak (11 orang), Jembrana (2), Gianyar (3), dan Badung satu orang.
Kisah tragis dialami pasangan berusia lebih 80 tahun di Denpasar yang terperangkap dalam air bah di sekitar Jalan Kartini. Karena tidak memungkinkan evakuasi di darat, sejumlah warga membobol atap rumah untuk mengangkat jenazah Jro Mangku Wayan Puspa, istri Jro Mangku Nyoman Nursana.
“Mereka sudah tinggal puluhan tahun di rumah itu, pernah diminta pindah ke rumah kerabat tapi tidak mau. Kakek mau di sini saja sama nenek,” kata Devy Gita, cucu korban menceritakan seusai proses kremasi. Neneknya tidak bisa jalan karena sakit.
Area kakek dan neneknya itu belum pernah ada banjir besar sebelumnya. Karena itu, keluarga tidak menduga akan peristiwa itu. Terkait bantuan, Devy tidak tahu apakah sudah ada atau tidak. Namun, dia bersyukur seorang kerabat menggalang dana untuk upacara kremasi dan ritual lain.
“Untuk kakek masih trauma karena bengong saja.”
Cerita pilu juga Ni Made Latif alami. Perempuan 70 tahun ini meninggal karena menyelamatkan dua anak di rumahnya di Gianyar.
Hingga kini upaya pembersihan di perumahan, pertokoan, dan pasar tradisional masih berlangsung sulit karena lumpur sangat tebal, juga tumpukan barang-barang yang terbawa arus. TPA Suwung yang sudah menutup kiriman sampah organik agar dibuka untuk menampung ratusan ton limbah banjir.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran persnya menyebut, banjir dan longsor di Bali bukan sekadar akibat hujan sesaat, melainkan akumulasi dari berbagai faktor. Mulai dari hujan di atas normal, kondisi hidrologi sungai, topografi perbukitan, dan pasang laut yang memperlambat aliran.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, ada anomali cuaca, dengan pergerakan awan hujan dari Samudera Hindia terdorong angin baratan menuju Pulau Dewata.
Dalam waktu singkat, curah hujan meningkat tajam dan melebihi ambang normal harian. Pada 9 September 2025, curah hujan di hampir seluruh wilayah Bali, khusus bagian tengah-selatan berkisar hingga 200-385 mm/hari dengan kategori ekstrem.
Debit naik cepat
Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan, curah hujan merata di Bali dengan intensitas tinggi 245.5 mm/hari dengan durasi lama pada Senin (8/9/25)-Selasa (9/9/25), menyebabkan debit sungai meningkat 85,85 m3/detik.
Tukad berarti “sungai” dalam bahasa Bali. Secara umum, aliran sungai memanjang dari dataran tinggi (hulu) menuju dataran rendah (hilir), lalu bermuara di danau, rawa, atau laut. Tukad Badung, Tukad Pangkung, Tukad Mati, dan Tukad Bindu adalah sebagian dari sungai yang membelah Pulau Bali.
Tukad Badung yang membelah Denpasar tak sanggup menampung air. Lima anak sungai menyalurkan debit besar ke aliran utama hingga sungai meluap. Berikutnya di Kabupaten Badung, Tukad Mati kebanjiran aliran dari delapan anak sungai sekaligus. Jalan Sunset Road, Jalan Nakula, hingga Canggu Kerobokan tenggelam oleh air yang meluap. Di tengah kepanikan, satu nyawa melayang.
Sedangkan di Klungkung, curah hujan ekstrem hingga 250 mm per hari menekan Sungai Candigara di kawasan DAS Tukad Unda. Debitnya meningkat cepat, meluap ke pemukiman di Gang Dasarata, Jalan Kusanegara, dan Jalan Kusamba. Sebanyak 420 jiwa terdampak dan memaksa evakuasi sebagian besar dari mereka.
Tabanan juga dilanda banjir. Hujan 148 mm per hari membuat Tukad Yeh Dati meluap. Air merendam Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, merobohkan rumah di bantaran sungai, bahkan merusak jembatan penghubung antar desa.
Di Gianyar, hampir seluruh kecamatan terdampak, dengan Sukawati dan Blahbatuh terparah. Sementara di Jembrana, dua orang meninggal dunia akibat banjir dan sebanyak 327 warga mengungsi di lima titik.
Skenario mitigasi
Putu Adi Widiantara, akademisi Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Perdesaan dan Perkotaan, Fakultas Arsitektur Universitas Udayana meyakini banjir bandang kali ini bukan semata karena cuaca juga tata kota yang buruk. Menurut dia banyak orang menyalahkan hujan deras ketika banjir datang. Padahal, masalah utama bukan hanya volume hujan, melainkan juga tata kelola lahan.
Dalam teori hidrologi perkotaan, katanya, terdapat formula sederhana untuk menghitung penyebab banjir yang terkenal dengan rumus: Q=C×i×A, di mana (Q) adalah aliran puncak, (C) adalah koefisien limpasan, (i) adalah intensitas hujan, dan (A) adalah luas daerah tangkapan air.
“Rumus ini mengajarkan kita bahwa setiap kenaikan nilai (C)—yang terjadi ketika sawah atau ruang terbuka diubah menjadi permukaan kedap air—akan menaikkan aliran puncak secara langsung,” katanya.
Sebelum banyak konversi lahan di hulu, koefisien limpasan mungkin hanya sekitar 0,3–0,4, yang berarti sebagian besar air hujan masih sempat meresap ke tanah. Dengan bertambahnya permukaan kedap air karena pembangunan perumahan, vila, jalan aspal, dan area komersial, nilai ini bisa melonjak menjadi 0,6–0,7.
Konsekuensinya, volume air yang mengalir ke drainase kota meningkat dua kali lipat atau lebih, dengan waktu yang lebih singkat. Saluran drainase yang didesain beberapa dekade lalu tentu tidak lagi mampu menampung debit yang melonjak ini.
Ironisnya, kata Adi, Bali justru memiliki sistem pengelolaan air tradisional yang UNESCO akui, yakni subak. Subak bukan sekadar sistem irigasi untuk sawah, juga mekanisme sosial-ekologis yang menahan, menyalurkan, dan membagi air secara adil.
Ketika lahan sawah hilang dan jalur subak terputus, bukan hanya menghilangkan ruang produksi pangan, tetapi juga mekanisme pengendali banjir alami.
Peta jalan
Adi menawarkan peta jalan (roadmap) untuk 12 bulan ke depan demi cegah banjir. Pertama, membersihkan drainase dan sungai secara serentak di seluruh Sarbagita selama sebulan dengan libatkan pemerintah, desa adat, relawan, dan sektor swasta.
Kedua, dalam tiga bulan bangun kolam retensi sementara di lahan kosong strategis, pasang pompa di titik banjir kronis. Dalam enam bulan, laksanakan program sumur resapan massal di sekolah, kantor, dan perumahan, terutama di kawasan hulu Badung dan Gianyar. Selanjutnya dalam 12 bulan rehabilitasi jalur subak yang tersisa, tetapkan zona lindung subak, dan masukkan ke revisi tata ruang kota.
Di sektor kebijakan, dia mendesak pemerintah menetapkan kawasan resapan sebagai area lindung. Ini berarti tidak boleh ada pembangunan masif di wilayah yang berfungsi menahan air hujan.
Selain itu, mewajibkan alokasi ruang hijau di setiap kegiatan pembangunan untuk fungsi resapan. Jalan, halaman, dan area parkir tidak harus semuanya beton. Permeable pavement, biopori, dan taman kecil bisa membuat perbedaan besar pada jumlah air yang diserap.
Pemerintah perlu mengadopsi prinsip sponge city, mendorong pembangunan infrastruktur hijau seperti taman resapan, biopori, kolam detensi, dan trotoar berpori. Kota yang bisa “menyerap” air hujan akan jauh lebih tahan terhadap banjir.
Mewajibkan para pengembang menghitung dampak hidrologi dengan menyertakan data koefisien limpasan dan rencana pengelolaan air hujan dalam dokumen perencanaan. “Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cara memastikan bahwa setiap proyek ikut menjaga keseimbangan hidrologi kota,” kata Adi.
Berikutnya, menerapkan biaya layanan drainase atau stormwater fee yang nantinya untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hijau publik, seperti sumur resapan, kolam retensi, atau pelebaran saluran drainase. “Kota-kota seperti Singapura sudah mempraktikkannya, dan hasilnya nyata, risiko banjir berkurang drastis>’
*****
Banjir dan Longsor, Tanda Peringatan Kerusakan Daerah Hulu di Bali
Kredit
