- Ambisi pemerintah terhadap hilirisasi nikel terus bergaung sebagai solusi palsu energi terbarukan. Sayangnya, cerita tentang jejak karbon dan dampak terhadap lingkungan tak pernah diperhitungkan.
- Sebuah studi mengungkapkan emisi karbon dari pembersihan lahan tambang nikel bisa empat hingga 500 kali lebih besar dibandingkan emisi langsung dari proses penambangan dan pengolahan.
- Tak hanya itu, dampak sosial dan kesehatan terhadap masyarakat meningkat signifikan. Kerusakan lingkungan menjadi ancaman besar dalam laju pertumbuhan pertambangan nikel, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku.
- Transparansi, audit lingkungan dan keterlibatan publik menjadi langkah penting agar energi terbarukan tak hanya sebatas jargon.
Mobil listrik melaju di jalan-jalan kota, memamerkan citra masa depan tanpa emisi. Bergerak melalui baterai, ada cerita muram yang tersembunyi. Penebangan hutan, alih fungsi, pencemaran udara hingga memperparah aksi iklim.
Studi para peneliti dari University of Queensland (UQ) yang rilis dalam jurnal Nature Communication meneliti tentang dampak emisi dari tambang nikel terhadap aksi iklim. Penelitian ini mengungkapkan emisi karbon dari pembersihan lahan tambang nikel bisa empat hingga 500 kali lebih besar dibandingkan emisi langsung dari proses penambangan dan pengolahan.
Evelyn Mervine dari Fakultas Lingkungan UQ menganalisa data dari 481 lokasi tambang secara global serta cadangan yang belum dikembangkan. Dia bilang nikel banyak digunakan dalam infrastruktur energi terbarukan, misalnya pada baterai dan baja tahan korosi, dan permintaannya diperkirakan melonjak dua kali lipat pada 2050 untuk mendukung teknologi rendah karbon.
“Namun, emisi karbon dari pembukaan vegetasi untuk tambang nikel hampir selalu diabaikan dalam penghitungan karbon, laporan keberlanjutan maupun dalam keputusan rantai pasok,” ujar Mervine dalam keterangan tertulis pada Januari 2025.
Tak hanya itu, hasil riset Michaela G.Y. Lo dan timnya di University of Greenwich yang menganalisis 7.721 desa di Sulawesi pada periode 2011–2018 menunjukan kerusakan cukup sporadis. Hasilnya, desa yang dekat tambang mengalami deforestasi hampir dua kali lipat dibanding desa non-tambang.
“Dampak lingkungan sering baru terlihat beberapa tahun setelah tambang beroperasi,” kata Lo. Meski ada peningkatan infrastruktur dan layanan kesehatan, tetap saja tekanan ekologinya begitu besar, terutama di desa yang sudah rentan sejak awal.
Di Halmahera, penelitian ilmiah menyoroti ancaman pada kesehatan dan lingkungan. Pemantauan di sekitar Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tercatat 47% sampel darah warga mengandung merkuri di atas ambang aman, sementara 32% melampaui batas arsenik. Laporan penelitian menyebut temuan itu sebagai peringatan serius, mendesak pemantauan lingkungan berkala dan penegakan hukum tegas terhadap industri yang melanggar.
Kendati berdampak bagi kesehatan manusia, pada kenyataannya faktor itu tidak menjadi halangan yang berarti bagi pertumbuhan mobil listrik ke depan.
Baca juga: Hilirisasi Nikel di Halmahera Terbukti Perparah Krisis Iklim
Tak ada pembukaan tambang baru
Menurut Nickel Institute, nikel menjadi salah satu logam yang paling mudah didaur ulang atau sekitar 68%. Meski begitu, untuk meningkatkan daur ulang hingga 100%, perlu membutuhkan produksi nikel lebih banyak lagi untuk teknologi energi terbarukan. Seperti mobil listrik, pembangkit listrik tenaga surya, angin dan panas bumi.
Mervine mengatakan pentingnya perusahaan tambang menghindari pembukaan tambang baru pada wilayah yang memiliki “karbon tak tergantikan.” Yakni, karbon yang tersimpan di ekosistem seperti hutan hujan tua dan hutan mangrove.
“Sekali ditebang, ekosistem ini tidak akan pernah kembali ke kepadatan biomassa aslinya,” tulisnya.
Penulis senior penelitian ini, Laura Sonter mengatakan perusahaan tambang harus mengambil langkah untuk meminimalkan transformasi lahan sambil memenuhi permintaan nikel yang terus meningkat. “Sangat penting bagi semua lokasi tambang untuk mulai menyurvei, melacak, dan melaporkan jejak penggunaan lahan mereka dan emisi karbon yang timbul akibat deforestasi,” katanya.
Hal ini, katanya menjadi langkah yang memungkinkan perusahaan, pembeli, pemerintah dan para pemangku kepentingan lain untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang sumber pasokan nikel bagi teknologi rendah karbon.
Marvine pun menjelaskan meski pertambangan nikel masih tak terhindarkan, emisi karbon biomassa tiap pertambangan nikel sangat bervariasi, tergantung pada lokasi tambangnya.
“Di beberapa lokasi tambang nikel, emisi karbon biomassa nyaris nol, sementara di lokasi lain jumlahnya signifikan—misalnya, sebanding dengan emisi dari penggunaan diesel untuk kendaraan tambang atau pembakaran batu bara di smelter nikel,” katanya.
Meski berbeda pada tiap lokasi, emisi tersebut perlu ada pelaporan terhadap publik. “Perusahaan sebaiknya memprioritaskan pengembangan dan ekspansi tambang di wilayah yang memiliki kepadatan biomassa rendah, seperti gurun, dibandingkan hutan hujan—tentu sambil tetap memperhatikan dampak lingkungan lain di luar persoalan karbon,” ujarnya.
Baca juga: Warga Morosi Menang Menggugat Tambang Nikel
Menghitung biaya ekologis
Laporan Climate Rights International yang rilis pada Januari lalu memperlihatkan dampak dari pertambangan hingga kawasan industri nikel di Halmahera, Maluku Utara. Adapun penelitian ini menggunakan studi kasus di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan tambang di sekitarnya.
Adapun dampak-dampak negatif dari temuan CRI, seperti pencemaran air, udara, deforestasi, peningkatan emisi hingga pelanggaran hak asasi manusia. “Membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru untuk menggerakkan pemrosesan nikel dan menebang hutan di wilayah luas untuk penambangan nikel bukan solusi iklim dan tidak dapat diterima,” kata Krista Shennum, peneliti CRI.
Di Halmahera, Maluku Utara sendiri setidaknya ada 5,331 hektar hutan tropis terbabat untuk pertambangan nikel. Penggundulan hutan ini melepas 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO2e) yang sebelumnya tersimpan di hutan itu.
Berdasarkan data WALHI mencatat ada alih fungsi lahan untuk nikel seluas 734 ribu hektar. Setidaknya ada 35 ribu keluarga nelayan yang menjadi korban dan dampaknya meluas hingga 3.197 desa pesisir.
Tak hanya di Maluku dan Sulawesi, data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan ada kerusakan di pulau-pulau kecil diakibatkan tambang nikel. Di Raja Ampat, contohnya, pulau-pulau kecil seperti Gag, Waigeo, Manuram, dan Kawei telah kehilangan 174 hektar hutan akibat tambang hingga 2024.
Untuk itu, Evelyn Mervine menegaskan penting adanya transparansi dalam melakukan audit lingkungan pada pertambangan nikel. Pentingnya partisipasi publik ini menjadikan tata kelola nikel semakin baik dan tidak hanya mengklaim diri sebagai energi terbarukan.
Protes Hutan Adat jadi Nikel Terjerat Hukum, Bebaskan 11 Warga Sangaji
Kredit
