- Padi, dan jewawut merupakan pangan pokok Masyarakat Adat Kaluppini. Di sawah mereka tanam padi maupun jewawut untuk konsumsi keluarga. Perubahan iklim mengubah segalanya. Cuaca tak menentu menyebabkan sulit tanam padi begitu juga jewawut. Warga pun beralih ke jagung yang mereka nilai lebih tahan iklim.
- Ambo Neda, pemangku adat urusan musim tanam, mengatakan, saat ini sulit prediksi cuaca, tidak seperti dulu. Agustus biasa sudah masuk musim hujan dan waktu tepat untuk menanam padi. Sekarang , Agustus pun kerap masih kemarau.
- Penelitian Nurbaya dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Mamuju, Sulawesi Barat, menunjukkan, berkurangnya curah hujan dan cuaca tak menentu merupakan dampak perubahan iklim. Pertanian merupakan satu sektor ekonomi paling sensitif terhadap iklim. Hasil tanaman tadah hujan, bergantung pada curah hujan yang memadai dan suhu sedang.
- Mayoritas Masyarakat Adat Kaluppini sekarang terpaksa beli beras dari luar desa. Menurut penelitian Nurbaya, persediaan beras makin menipis karena sudah beberapa tahun tidak panen padi.
Hawi panen padi di sawah keluarga besarnya, pagi itu. Luas kurang dari satu hektar. Dia bersama abangnya mengetam padi yang mereka tanam enam bulan lalu.
Panen kali ini hanya menghasilkan sekitar satu ton beras. Padi buat makan sekeluarga, buat bagi kepada adik dan abangnya.
Keluarga besar Hawi tak menjual padi, hanya konsumsi sendiri. Mayoritas Masyarakat Adat Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, menanam untuk konsumsi sendiri.
Padi merupakan pangan utama mereka. Prinsip Masyarakat Adat Kaluppini pantang menjual pangan utama ke luar desa.
Namun, hari demi hari, masyarakat yang tanam padi menyusut, seperti, sawah keluarga besar Hawi pun berkurang. Tadinya, setiap keluarga, termasuk Hawi punya sawah sendiri yang mereka kelola bersama anak-anaknya.
Sejak 2015, sawah berganti rupa menjadi kebun jagung. Hawi kini mengandalkan makanan pokok dari sawah keluarga besarnya saja.
Perempuan berusia 70 tahun itu memutuskan tak lagi tanam padi. Saat ini, dia tanam jagung pakan, jenis jagung untuk pakan ternak, bukan konsumsi manusia.
Abdul Halim, pemangku adat Kaluppini, mengatakan, peralihan dari tanam padi jadi jagung jamak warga Kaluppini lakukan. Curah hujan, katanya, jadi faktor penentu warga enggan menanam padi.
Di Kaluppini, banyak sawah tadah hujan, sistem pertanian yang mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan.
Menurut Abdul, satu dekade ini curah hujan berkurang, tak lagi mencukupi sumber pengairan sawah warga.
“Curah hujan tidak mencukupi. Saya rasa untuk kembalikan mereka jadi bersawah lagi sudah susah,” ujar Abdul kepada Mongabay, Mei lalu.
Ambo Neda, pemangku adat urusan musim tanam, membandingkan kondisi curah hujan dulu dan sekarang. Dia bilang, kalau dulu biar tidak hujan tiga bulan, pasokan air masih melimpah.
“[Sekarang] tiga hari [kemarau], air sudah tidak ada. Mungkin faktor pohon yang banyak sudah ditebang,” ujarnya kepada Mongabay saat ditemui di rumahnya, akhir Mei lalu.
Ambo Neda juga bilang, saat ini sulit prediksi cuaca, tidak seperti dulu. Dia contohkan, Agustus biasa sudah masuk musim hujan dan waktu tepat untuk menanam padi. Sekarang , Agustus pun kerap masih kemarau.
Begitu pun sebaliknya, seharusnya kemarau tetapi hujan kerap turun di sore hingga malam hari.
Ambo Neda, dipercaya mampu memprediksi musim, dulu melihat tanda-tanda pergantian musim dari pepohonan di hutan.
“Kalau pohon-pohon itu sudah masak buahnya, musim hujan sudah itu,” kata pria yang akrab disapa Pandai Tanda.
Penelitian Nurbaya dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Mamuju, Sulawesi Barat, menunjukkan, berkurangnya curah hujan dan cuaca tak menentu merupakan dampak perubahan iklim.
Nurbaya dalam penelitian berjudul “Kumande Samaturu: Berdaulat Pangan di Kaluppini” menyebut, musim hujan di Kaluppini sudah mulai berubah.
Petani sulit menentukan saat terbaik menanam sekaligus mengurangi potensi kerugian jika ternyata musim hujan terlambat.
“Informan menggambarkan sudah beberapa tahun hasil panen mereka makin menurun, gagal panen, bahkan ada yang sudah mulai tidak menanam padi karena musim hujan yang tidak menentu,” katanya dalam penelitian itu.
Dia bilang, pertanian merupakan satu sektor ekonomi paling sensitif terhadap iklim. Hasil tanaman tadah hujan, katanya, bergantung pada curah hujan yang memadai dan suhu sedang.
Nurbaya menyebut, perubahan iklim telah meningkatkan suhu global dan menyebabkan curah hujan sulit terprediksi.
“Perubahan iklim, pada akhirnya akan menyebabkan penurunan hasil pertanian. Perubahan iklim berdampak luas ke sistem pangan masyarakat.”
Tak ada data pasti berapa jumlah hektar sawah berkurang dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Sependek ingatan Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini, pada 2018 masih terdapat sekitar 30 hektar sawah di wilayahnya. Kini, tersisa tujuh hektar.
“Ada sebagian ditanami jagung, sebagian masih aktif (sawah), Ada juga sekarang terbengkalai.”
Beralih ke jagung
Beberapa waktu lalu, Hawi baru saja panen jagung pakan di lahan kurang satu hektar. Dia panen sekitar satu ton jagung, dengan harga jual Rp3.900 per kilogram.
“Saya baru jual jagung. Dapat Rp4 juta (untuk) satu ton lebih,” katanya.
Abdul pun mulai tanam jagung satu dekade lalu. Setahun dia bisa panen jagung dua kali, dengan harga tak menentu, Rp2.000-Rp5.000 per kilogram.
Hasil panen Abdul jual ke pengepul. Oleh pengepul, hasil panen jagung bawa ke pabrik untuk jadi pakan ternak ayam, kambing, hingga sapi.
“Saya sekali panen jagung dapat dua ton,” katanya juga pemangku adat Kaluppini ini.
Pantauan Mongabay, hamparan jagung menghiasi setiap sudut desa: mulai dari pinggir jalan hingga ke atas bukit.
Menurut Abdul, jagung pakan jadi pilihan warga karena tanam mudah dan tahan banting dari cuaca dan hama. Nilai ekonomi juga jadi faktor penentu warga memilih tanam jagung.
Jagung dalam setahun bisa panen dua kali. Abdul hitung, lahan satu hektar bisa panen dua ton jagung. Kalau harga jagung Rp4.000 perkg, dua ton hasilkan uang Rp8 juta dalam sekali panen.
Dia mengeluarkan modal tanam Rp3 juta untuk pupuk, pestisida, dan terkadang upah orang membantu menggarap lahan serta panen.
“Yang penting harga jagung Rp3.000 ke atas, Rp4.000. Sudah mungkin yang operasional itu tadi sudah sangat menutupi dan sudah ada mungkin sisa-sisanya.”
Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini bilang, warga mulai menanam jagung pakan sejak 2018. Dia menaksir hampir 100% warga kini tanam jagung.
“Sebelumnya, ada yang tanam jewawut, padi kering, hingga palawija,” katanya.
Menurut dia, alih tanam ke jagung itu karena curah hujan menurun; dan hanya jagunglah yang petani anggap paling menguntungkan walaupun harga jual tidak stabil.
Jaminan ketersediaan pasar juga jadi faktor pendorong warga Kaluppini tanam jagung.
Muhammad Ikbar, Plh Dinas Pertanian Enrekang mengatakan, petani cenderung memilih tanaman yang mudah dan laku.
“Petani ini kalau harga bagus dia nanam. Dia akan tinggi animonya untuk menanam ketika ada jaminan pasar,” katanya.
Di Kabupaten Enrekang, jagung menjadi unggulan. Angka panen jagung lebih tinggi dari padi.
Tahun 2024, misal, data Dinas Pertanian, panen jagung 109.949 ton per tahun. Jumlah panen padi hanya 58.345 ton per tahun. Data 2023, juga serupa, produksi jagung 76.696 ton dan padi 53.479 ton per tahun.
Bagaimana kedaulatan pangan?
Di rumah Abdul bersandar sekarung beras berukuran 50 kilogram. Beras itu baru beberapa waktu lalu dia di pasar Enrekang.
Pria berikat kepala itu harus beli beras karena tak lagi menanam padi. “Beras beli dari luar Kaluppini sekarang,” ujar katanya.
Mayoritas Masyarakat Adat Kaluppini sekarang terpaksa beli beras dari luar desa. Menurut penelitian Nurbaya, persediaan beras makin menipis karena sudah beberapa tahun tidak panen padi.
Nurbaya bilang, ketersediaan pangan Masyarakat Adat Kaluppini bergantung dari hasil pertanian di wilayah itu dan ketersediaan di pasar.
Dulu, warga Kaluppini tak hanya konsumsi beras sebagai makanan pokok makan sorgum atau jewawut. Kini, produksi jewawut sudah mulai berkurang.
“Sejak bertahun-tahun lalu, produksi sorgum mulai menurun sehingga bahan makanan pokok yang utama berubah menjadi beras saja,” tulis Nurbaya dalam penelitiannya.
Dia menyoroti ironi ini. Dia bilang, rendahnya produksi pertanian akan berdampak pada kedaulatan pangan Masyarakat Adat Kaluppini.
Menurut dia, kedaulatan pangan masyarakat adat dapat pengaruhi akses pangan lokal dan pangan pasar.
“Kemampuan memproduksi pangan lokal adalah inti penguatan pangan dan ekonomi masyarakat adat. Praktik ritual, produksi, pengolahan, dan penyiapan makanan memperkuat budaya dan identitas mereka.”
Sisi lain, pemerintah Kabupaten Enrekang mengklaim telah menjalankan program pangan Presiden Prabowo Subianto di Desa Kaluppini. Mereka mendorong petani produksi jagung.
Berbagai program Pemerintah Enrekang jalankan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Muhammad Ikbar, Plh Dinas Pertanian Enrekang bilang, pemerintah kabupaten memberikan bantuan bibit jagung kepada petani.
“Juga penguatan kapasitas bagaimana mengolah pupuk, dan bagaimana menggunakan limbah organik menjadi pupuk,” katanya saat Mongabay temui.
Ikbar katakan, pemerintah juga sempat membuat sumur bor air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air sawah petani. Program itu tidak berjalan maksimal. Dia bilanf, warga lebih memilih tanam jagung, dan meninggalkan sawah.
Dia berpendapat, kedaulatan pangan tak hanya bergantung pada produksi pangan lokal juga pada pangan dari luar Desa Kaluppini.
Dengan tanam jagung, dia klaim, penghasilan warga bertambah. Pada gilirannya, penghasilan itu dapat digunakan untuk memenuhi pangan keluarga.
“Ketika petani menanam jagung dan pendapatannya menarik, maka nilai isi perutnya akan meningkat. Nilai belanjanya akan naik,”
Demi atasi kerawanan pangan, Desa Kaluppini sempat punya program bantuan bibit sayur-mayur dan tumbuhan obat. Warga dapat bibit untuk tanam di pekarangan rumah.
Salata mengatakan, anggaran kedaulatan pangan itu 20% atau Rp140 juta dari dana desa 2025 sekitar Rp1,1 miliar lebih.
Per 2025, program bantuan bibit kepada warga sudah tak ada. Saat ini, katanya, program kedaulatan pangan harus kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dana ketahanan pangan harus diusahakan untuk menghasilkan uang, bukan lagi dihibahkan ke masyarakat. Tapi dikerjasamakan untuk dapat keuntungan melalui BUMDes,” katanya.
Aturan baru ini berlaku dari pemerintah pusat. Permendesa Nomor 3/2025 mensyaratkan, program pangan oleh BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya.
BUMDes di Kaluppini, katanya, tidak bekerja maksimal. Hingga, program kedaulatan pangan tidak berjalan.
“Sudah pernah ada (BUMDes), untuk saat ini tidak jalan. Saya anggap tidak jalan meskipun masih ada pengurus.”
*****
Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini
Kredit
