- Sejak lama, warga Kompleks Purnawirawan TNI di Gunung Batu, Kelurahan Mabuun, Tabalong, mengeluhkan polusi dari dua PLTU—Tanjung Power Indonesia (TPI) dan Makmur Sejahtera Wisesa (MSW). Asap dari cerobong berdampak langsung ke lingkungan tempat tinggal, memicu debu putih halus di dalam rumah dan keluhan kesehatan. Upaya protes warga, termasuk blokade jalan, kerap berakhir sia-sia karena tekanan dari struktur komando militer, membuat mereka sulit menyuarakan keberatan secara terbuka.
- Meski pemerintah menggaungkan transisi energi bersih dan target Net Zero Emissions (NZE), keberadaan PLTU MSW dan TPI yang masih beroperasi dengan pembakaran batu bara menunjukkan komitmen itu belum nyata. Keduanya bahkan direkomendasikan pensiun dini karena dampak teknis, ekonomi, dan lingkungan yang buruk, namun hingga 2025 masih tetap beroperasi.
- Paparan polusi dari aktivitas PLTU berdampak serius terhadap kesehatan warga. Data Dinas Kesehatan Tabalong menunjukkan ISPA sebagai penyakit tertinggi sepanjang 2024, dengan 17.383 kasus. Partikel halus seperti PM2.5 dari pembakaran batu bara dapat masuk ke pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit paru, jantung, hingga kematian dini.
- TPI dan MSW adalah bagian dari jaringan Adaro Power, masing-masing berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). TPI beroperasi sejak 2013 dengan kapasitas 2 x 100 MW, sementara MSW berdiri sejak 2005 dengan kapasitas sekitar 2 x 30–60 MW. Kedua perusahaan menjual listrik ke PLN dan memiliki cakupan usaha dari pembangkitan hingga distribusi listrik.
Nur Warso, bukan nama sebenarnya, dua kali mengirimkan video amatir tangkapannya pada Mongabay, pertengahan Mei 2025. Isinya, memperlihatkan langit kelabu dan asap pekat yang tidak bisa matahari tembus di Komplek Citra Tanjung Sari (Asabri), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Tanjung Power Indonesia (TPI) dan Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) jadi biang keroknya. Jerubu pekatnya bahkan terlihat membumbung dari jarak dua kilometer.
Pantauan Mongabay di lapangan, PLTU memuntahkan jerubu dalam jumlah besar di waktu tertentu, terutama saat beban puncak. Malam, ketika matahari mulai terbenam, hingga pukul 06.00.
Prajurit TNI Angkatan Darat ini kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain hidup bersama abu yang saban hari jatuh dari pembakaran di cerobong-cerobong PLTU yang pagar hanya berjarak 155 meter dari dapur belakang rumahnya.
“Tidak ada pilihan lain,” kata pria yang setahun lagi memasuki masa pensiun itu saat Mongabay sambangi.
Dia tak menyangka PLTU berdiri dan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
“Secara pribadi, psikologis kita yang paling terdampak. Kami tak tahu bagaimana isi Amdalnya, padahal tinggal begitu dekat dengan polusi, asap, dan PLTU,” katanya.
Warso dan warga di area ‘ring satu’ pernah melakukan protes pada perusahaan dengan memblokade jalan menuju PLTU TPI selama dua jam, saat proses pembangunan, sekitar 2016.
Upaya itu terbentur oleh profesi mereka yang sebagian besar merupakan personel militer. Berujung pada tekanan dari para petinggi di institusi.
“Saya pernah kena intimidasi juga. Langsung bereaksi atasan-atasan kita itu,” akunya. Pangkatnya yang masih bawahan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh.
Para pensiunan perwira yang lain pun protes seperti Darwoko dan Selfi, bukan nama sebenarnya. Mereka mengatakan, lingkungan tempat tinggal mereka punya rantai komando, ikatan militer kuat.
“Meski di sini ada unjuk rasa besar-besaran, perusahaan tinggal menghubungi atasan. Selesai sudah. Yang dipanggil ya kami,” ujar Darwoko.
Dia juga bercerita repotnya hidup di dekat PLTU setiap hari. Debu putih halus selalu memenuhi rumah mereka. Kondisi ini membuat ubin tidak pernah benar-benar bersih meski mereka pel berulang kali.
Saat struktur komando membungkam para lelaki, para istri prajurit pun pernah mendatangi perusahaan sebagai inisiatif perlawanan. Hasilnya nihil. Ujung-ujungnya, suami mereka kembali kena intimidasi.
Studi banding
Perusahaan pernah membawa beberapa warga komplek untuk studi banding ke luar daerah. Mereka ingin menunjukkan hidup berdampingan dengan PLTU batubara tidak berbahaya.
Warga yang ikut dalam perjalanan itu menyebut, hasilnya mengecewakan. Kondisi lokasi yang mereka kunjungi terlalu berbeda dengan tempat tinggalnya.
Malahan, kunjungan itu berfokus pada pemanfaatan limbah bahan beracun berbahaya (B3), yang menurut perusahaan bisa mereka olah jadi kerajinan seperti pot bunga atau batu bata. Hal ini sulit warga terapkan di kampungnya. Selain karakteristik bahan yang tidak sama, mereka juga tidak memiliki fasilitas dan pendampingan yang memadai.
Yang jadi masalah di Tabalong adalah PLTU berdiri setelah ada pemukiman.
Kalau ukur garis lurus, jarak rumah warga ke cerobong asap PLTU TPI hanya sekitar 347 meter, sedangkan ke PLTU MSW sekitar 939 meter .
Peno, Ketua RT 01, menyampaikan hal serupa. Pensiunan Angkatan Darat ini juga ikut studi banding ke Jawa Tengah, sekitar dua tahun lalu.
Yang di Jawa itu kemarin tidak ada artinya. “Memang yang paling dekat itu dengan pemukiman, ya di sini,” katanya.
Khawatir kesehatan
Warga yang Mongabay temui mendesak perusahaan memberi kompensasi layak atas dampak yang mereka rasakan. Mereka, hanya ingin menetap di lingkungan yang nyaman.
Warga pun menyarankan alihfungsi komplek yang mereka tempati jadi camp karyawan PLTU. Sebab, jika terus menetap, mereka khawatir kesehatan mereka. Terlebih, sebagian besar penghuni merupakan kelompok rentan, lansia, yang mudah terdampak polusi udara.
Wahyu Widianto, Manajer Advokasi dan Program Rhizoma Indonesia, menilai, kekhawatiran masyarakat di sekitar PLTU sangat beralasan. Pasalnya, residu hasil pembakaran batubara terbukti berbahaya bagi kesehatan.
Paparan jangka panjang, seringkali berkorelasi dengan meningkatnya kasus ISPA, hingga tekanan darah tinggi di suatu wilayah. Dia bilang, meski kedua PLTU memakai circulating fluidized bed (CFB) yang mereka klaim canggih, bukan berarti teknologi itu ramah lingkungan.
Teknologi ini lebih berbahaya karena dapat menghasilkan polutan dalam kadar tinggi. “Kalau menurutku sih enggak (canggih). Karena justru lebih kotor.”
Cerobong asap, katanya, dapat mengeluarkan berbagai senyawa polutan berbahaya, di antaranya SOx, NOx, dan PM2.5.
SOx merupakan gas yang mengandung sulfur dan oksigen, terutama sulfur dioksida (SO₂), yang muncul dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara dan minyak bersulfur.
NOx, gabungan antara nitric oxide (NO) dan nitrogen dioksida (NO₂), terbentuk akibat pembakaran bersuhu tinggi seperti di PLTU, kendaraan, dan industri.
Sedang, PM2.5 merupakan partikel halus berukuran sangat kecil, kurang dari 2,5 mikrometer yang berasal dari emisi pembakaran, termasuk batubara, kendaraan, sampah, hingga kebakaran hutan.
Ketiga polutan udara berdampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Mulai dari iritasi saluran pernapasan, sesak napas, ISPA, hujan asam, kabut asap (smog), hingga cacat lahir dan kerusakan tanaman dan bangunan.
Widi, panggilan akrabnya, menyebut, PM2.5 mampu menembus paru-paru hingga ke pembuluh darah dan erat kaitannya dengan penyakit jantung, paru-paru, stroke, serta kematian dini.
Dia bilang, CFB merupakan level paling bawah teknologi pembakaran batubara berdasarkan efisiensi termal dan jenis ketel uap (boiler), ketimbang teknologi superkritis (supercritical) dan ultra superkritis (ultra supercritical/USC). Teknologi CFB memiliki sejumlah kekurangan.
Efisiensi termalnya tergolong sedang, sekitar 38% – 40%, sehingga masih kalah dengan superkritis yang mencapai 42% – 45%, apalagi ultra kritis yang mampu melampaui 45%.
Selain itu, biaya operasionalnya juga relatif lebih tinggi karena sistem fluidisasinya cukup kompleks. Meskipun lebih ramah lingkungan ketimbang subkritikal, CFB tetap menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar.
Sayangnya, Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur percepatan transisi energi, menurutnya, hanya memasukkan kriteria dampak kesehatan dan lingkungan untuk PLTU captive. Tapi, tidak PLTU umum seperti MSW dan TPI yang berstatus non-captive atau Independent Power Producer (IPP).
Mongabay melihat data 10 penyakit terbanyak di Tabalong dalam rentang waktu satu tahun terakhir. Daerah penghasil batubara di Kalimantan Selatan ini ramai ISPA sebanyak 17.383 kasus, menjadi penyumbang tertinggi kunjungan ke 18 Puskesmas sepanjang 2024.
Hipertensi primer/esensial menyusul dengan 14.674 kasus, lalu diabetes melitus tipe 2 sebanyak 7.979 kasus.
Hamrani, Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong, mengatakan, sebenarnya mereka punya program pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di kawasan industri. Namun, pelaksanaan sering terkendala sulit akses masuk ke lingkungan perusahaan.
“Sampai saat ini masih belum ada MoU dengan Dinkes,” akunya.
Yang dia dengar, debu dari pembakaran batubara di kedua PLTU itu sering terbawa angin hingga ke RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong. Bau asap dari cerobong itu juga kerap tercium di lantai dua rumah sakit, terutama pada saat malam hari, meski jaraknya sekitar 1,54 kilometer.
Punya siapa PLTU MSW dan TPI?
Berjarak sekitar 298 kilometer dari titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN), PLTU TPI dan MSW berdiri di wilayah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kedua pembangkit sama-sama menjadi bagian dari ekspansi bisnis energi PT Adaro Power.
Sebelumnya, Mongabay berupaya berkomunikasi dengan Aditiya, HSE Compliance Environment MSW, serta Muhammad Ridha Darusman, CSR & External Relation Supervisor PT Tanjung Power Indonesia. Pengajuan permohonan wawancara tatap muka sejak April 2025 saat peliputan di Tabalong.
Namun, karena sejumlah regulasi internal yang ketat dan tidak ada kejelasan lanjutan, Mongabay akhirnya mengirimkan permohonan wawancara tertulis, Senin (14/7/25), pada kedua perusahaan itu. Surat yang memuat 11 pertanyaan itu belum mendapat balasan dari perusahaan hingga berita terbit.
TPI merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) bergerak di bidang ketenagalistrikan. Perusahaan berdiri pada 12 Agustus 2013 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Hingga Januari 2025, perusahaan ini mengalami 22 kali perubahan resmi yang mencakup rotasi jajaran direksi dan komisaris, peningkatan modal dasar dan modal disetor, revisi anggaran dasar, serta pembaruan alamat.
Dari jumlah itu, 14 perubahan di antaranya terkait pergantian struktur pengurus. Saat ini, Miftahul Jannah sebagai presiden direktur, Skala Amanda, Kim Hohee, dan You Ki Sang mendampingi sebagai direktur. Dharma Hutama Djojonegoro menjabat presiden komisaris, dengan anggota komisaris, Mustiko Bawono, Kim Sin, dan Lee Hyunchul.
Dari sisi kepemilikan, Adaro Power tercatat sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 89.968 lembar saham senilai Rp874,579 miliar atau sekitar 65% dari total modal. PT EWP Indonesia, anak usaha dari perusahaan energi asal Korea Selatan, 48.444 lembar saham Rp470,924 miliar atau 35%.
TPI mengelola PLTU berkapasitas 2 x 100 MW, secara konsisten menghasilkan listrik bersih 1,3 juta megawatt jam (MWh) setiap tahun yang mereka jual ke PT PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Berdasarkan laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2023, konsumsi batubara oleh PLTU TPI mencapai sekitar 872.000 ton per tahun. Menghasilkan listrik bersih (nett power) sekitar 1.297.555 MWh pada 2023.
Penyaluran listrik dari PLTU TPI ke PLN bagian dari upaya pemerintah dan PLN dalam menjaga pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan. TPI menjadi salah satu pilar utama ketenagalistrikan di regional.
Berdasarkan dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang Mongabay unduh, 18 Juli 2025, MSW merupakan perusahaan bidang ketenagalistrikan dengan status penanaman modal dalam negeri (PMDN) fasilitas. Berkantor pusat di Jakarta dan berdiri pada 26 Januari 2005.
Hingga pertengahan 2025, perusahaan mengalami 29 kali perubahan resmi yang tercatat di dokumen itu. Perubahan mencakup revisi anggaran dasar, peningkatan modal dasar dan modal disetor, restrukturisasi susunan pengurus dan pemegang saham utama, serta perubahan status penanaman modal.
Dari keseluruhan perubahan di AHU, lebih dari 15 di antaranya menyangkut perubahan struktur pengurus, baik komisaris maupun direktur. Beberapa nama elit bisnis nasional mengisi jajaran komisaris dan direksi perusahaan, antara lain Sandiaga Salahuddin Uno, Garibaldi “Boy” Thohir, Adrian Lembong, dan Christian Arjano Rachmat.
Per April 2015 hingga setidaknya 2019, Mustiko Bawono memimpin MSW sebagai Presiden Direktur, dengan Fakhrol Azmi Bin Harun, Edy Surahman Efendi, dan Christopher Phong Siew San sebagai direktur lainnya.
Dharma Hutama Djojonegoro menjabat Presiden Komisaris, dengan anggota komisaris antara lain Mohammad Effendi, Adrian Lembong, dan Ignatius Robby Sani.
Entitas strategis menguasai kepemilikan saham MSW. Yaitu PT Adaro Power (anak usaha Adaro Energy) sebagai pemegang saham mayoritas 5.680.460 lembar saham Rp284,023 miliar dan PT Alam Tri Abadi kuasai 3.840 lembar saham Rp192 juta.
MSW merupakan operator dari salah satu PLTU Grup Adaro di Kalimantan Selatan. Lokasinya berdekatan dengan sumber tambang batubara milik Adaro di Tabalong dan Balangan. Dalam konteks sistem kelistrikan, keberadaan PLTU MSW diperkirakan terhubung dengan sistem interkoneksi Kalselteng (Kalimantan Selatan–Tengah), menyuplai energi listrik ke jaringan PLN.
Pensiun dini
Merujuk kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama University of Maryland (UMD) bertajuk Financing Indonesia’s coal phase-out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero, PLTU MSW maupun TPI sudah bisa pensiun sejak sekitar 2023 lalu.
Selain PLTU Asam-Asam yang berada di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kedua PLTU di Tabalong ini juga termasuk dalam daftar 12 PLTU yang mereka identifikasi sebagai low hanging fruits(LHF). Karena memiliki kinerja teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan yang sangat buruk.
Raditya Wiranegara, Manajer Riset Institute for Essential Services Reform (IESR), melalui wawancara daring, menjelaskan, kajian ini juga menganalisis untung-rugi dari pemensiunan dini PLTU. Begitu juga manfaat dari skenario itu.
Secara khusus, masuknya dua PLTU di Tabalong ini dalam penelitian, katanya, karena pengaruhnya pada lingkungan yang tinggi. Meski, dia tidak tahu apakah kedua PLTU ini melengkapi diri dengan alat pemantau polusi untuk mengetahui baku mutu emisi mereka.
Dia bilang, percepatan pensiun dini PLTU bisa menghindarkan kematian yang bisa mencapai 168.000 jiwa sampai 2050. Sehingga, total penghematan biaya kesehatan secara global berkisar hingga US$60 miliar sampai 2050.
“Manfaatnya banyak, kita juga menghitung dampak kesehatan, penyakit yang bisa dihindarkan.”
Mereka memperkirakan biaya pensiun mencapai US$4,6 miliar hingga 2030 dan US$27,5 miliar hingga 2050. Sekitar 2/3 dari biaya terkait dengan pembangkit IPP dan 1/3 dengan pembangkit PLN.
Energi terbarukan terutama tenaga surya bisa menggantikan PLTU yang pensiun ini. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, perlu investasi untuk meningkatkan dan transmisi energi terbarukan mencapai US$1,2 triliun hingga 2050. Bantuan pendanaan dari internasional dapat membantu mengisi kesenjangan tersebut.
Arief Sugianto, Senior Manajer Perencanaan di PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan, dalam diskusi daring HSSE Leader Talks Series #6, Senin (23/7/2025), menjelaskan, arah pengembangan energi di Kalimantan mengacu pada dokumen RUPTL 2025–2034(Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) yang baru saja Menteri ESDM sahkan.
Dokumen tersebut memuat rencana penyediaan tenaga listrik untuk periode sepuluh tahun ke depan, dengan fokus pada transisi menuju energi bersih guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE).
Menurut dia, pengembangan pembangkit energi terbarukan, khusus di Kalimantan, sudah mulai sejak tahun lalu dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Beberapa proyek mereka bangun sebagai solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Salah satunya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan PLTS juga rencananya di wilayah lain, termasuk Kalimantan Barat.
Ada juga yang mereka arahkan pada pemanfaatan energi air. Dia bilang, wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Kemarin baru saja diadakan pengadaan PLTA 300 mengawat dan titiknya di tengah-tengah, antara Kalimantan Tengah dan Timur.”
Di Kalimantan Selatan, karena memiliki potensi angin yang cukup stabil. Saat ini mulai pengembangan pembangkit tenaga angin di Kabupaten Tanah Laut. Kapasitasnya sekitar 70 MW dan merupakan PLTB pertama di Kalimantani dengan teknologi Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 10 MWh untuk mengatasi intermitensi listrik dari angin.
“Saat ini juga sudah mulai akan dibangun PLT Bayu di Kalimantan Selatan, kapasitasnya 70 Megawatt. Mungkin beroperasi sekitar satu hingga dua tahun ke depan.”
*****
*Sebagian narasumber dalam berita ini kami rahasiakan namanya untuk melindungi mereka dari potensi intimidasi dan tekanan.
**Liputan ini hasil dukungan program fellowship Transisi Energi Berkeadilan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.
*****
Praktik Co-firing PLTU: Bagaimana Dampak Bagi Kesehatan Warga Suak Puntong, Aceh?
Kredit
