- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat (Sumbar). Di Kabupaten Solok dan Limapuluh Kota, karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah titik dengan total luas mencapai 114 hektar. Visual akan kejadian itu menyebar di beberapa akun media sosial sepanjang Mei-Juni lalu.
- Ferdinal, kepala Dinas Kehutanan Sumbar mengakui bila karhutla masih menjadi momok di wilayahnya. Ia bilang, sekitar 85% dari kebakaran yang terjadi berada di Area Penggunaan Lain (APL) dengan dominasi tanaman berupa ilalang.
- Selama delapan tahun terakhir, karhutla di Sumbar rata-rata capai 1500-2400 hektar. Tahun 2022 tercatat sebagai periode paling parah dengan luas mencapai 9832 hektar. Setelah itu, angkanya cenderung turun, seluas seluas 4883 hektar (2023), 3052 hektar (2024). Hingga per 2 Juli 2025 ada 114 hektar terbakar, mulai dari Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Solok, hingga Sawahlunto.
- Asmadi Saad ahli dari Badan Restorasi Gambut (BRG) mengatakan karhutla akan menyebabkan kualitas tanah makin terdegradasi, karhutla juga berdampak serius pada kesehatan. Asap dari karhutla mengandung charcoal atau arang halus yang terbawa angin dan berpotensi terhirup oleh manusia. Pada taraf tertentu, ia bisa mengganggu dan merusak saluran pernapasan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat (Sumbar). Di Kabupaten Solok dan Limapuluh Kota, karhutla terjadi di sejumlah titik dengan total luas mencapai 114 hektar. Visual akan kejadian itu menyebar di beberapa akun media sosial sepanjang Mei-Juni lalu.
Ferdinal, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar mengakui bila karhutla masih menjadi momok di wilayahnya. Sekitar 85% dari kebakaran berada di area penggunaan lain (APL) dengan dominasi ilalang.
“Pada prinsipnya kebakaran lahan terjadi akibat persiapan lahan dengan membakar sisa bahan atau material yang tidak digunakan, namun meluas ke lahan lainnya,” katanya.
Guna antisupasi kebakaran tak meluas, dinas menurunkan brigade pengendalian karhutla bersama berbagai elemen seperti TNI-Polri untuk memadamkan api.
Selama delapan tahun terakhir, karhutla di Sumbar cenderung fluktuatif dengan rata-rata luasan terbakar capai 1.500-2.400 hektar. Tahun 2022, tercatat periode dengan karhutla paling parah luas terbakar mencapai 9.832 hektar.
Setelah itu, angka cenderung turun, seluas 4.883 hektar (2023), 3.052 hektar (2024). Hingga per 2 Juli 2025 ada 114 hektar terbakar, mulai dari Agam, Limapuluh Kota, Solok, hingga Sawahlunto.
Dampaknya?
Azwar Rasyidin pakar hidrologis di Universitas Andalas mengatakan, kebakaran hutan dan lahan mempengaruhi kadar bahan organik tanah dan kemampuan menangkap karbon.
“Menjadikan tanah terbuka, berakibat laju aliran permukaan semakin besar dan membunuh biota sampai kedalaman 10 centi meter,” katanya. Pada akhirnya, tanah menjadi tidak subur.
Asmadi Saad, ahli dari Badan Restorasi Gambut (BRG) mengatakan, kebakaran di lahan mineral akan merusak banyak hal. Tanah menjadi rusak karena kualitas makin terdegradasi. Selain biota dan mikroba tanah, sifat fisika dan biologi tanah juga terganggu.
“Tanah menjadi lebih padat dan tidak bisa menahan laju air. Dampaknya kemudian nanti tanaman habis, ketika datang musim hujan, bisa banjir karena tidak ada penahan air,” katanya.
Pada kesehatan, karhutla juga berdampak serius. Menurut Asmadi, asap dari karhutla mengandung charcoal atau arang halus yang terbawa angin dan berpotensi terhisap oleh manusia. Pada taraf tertentu, ia bisa mengganggu dan merusak saluran pernapasan.
“Ini yang lebih berbahaya, tetapi banyak orang tidak menyadarinya.”
Asmadi mengusulkan, pemerintah bisa membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli api (MPA). Selain membantu pemadaman saat terjadi karhutla, tugas MPA untuk sosialisasi soal membakar lahan.
Nofi Yendri Sudiar, Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Negeri Padang mengatakan, kebakaran hutan bisa jadi penyumbang peningkatan suhu, tetapi tidak signifikan.
“Karena banyak aktivitas lain yang lebih berpengaruh seperti polusi kendaraan dan pembukaan lahan dan dari industri,” katanya.
Sugeng Nugroho, Kepala Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) Sumbar mengatakan dari data luasan kebakaran per tahun itu berkorelasi dengan kondisi kemarau di Indonesia.
“Pada 2023, kondisi kemarau di wilayah Indonesia cenderung kering karena dampak El Nino, jika dibandingkan 2024 demikian juga untuk 2025.”
Tahun ini, kata Sugeng, luasan yang terbakar jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tak lepas dari kondisi kemarau cenderung basah. Kondisi udara atau konsentrasi aerosol di atmosfer Sumbar masih dalam kategori baik, itu berarti tak sekering musim-musim sebelumnya.
“Kalau pun terjadi clear sky biasanya tidak berlangsung lama,” katanya.
Kondisi alam bukan satu-satunya penyebab karhutla, ada juga faktor manusia, seperti pembakaran sisa peladangan atau pembersihan semak dengan cara dibakar, atau kesengajaan membuat bara api dengan puntung rokok. “Hal-hal kecil ini kalau dibiarkan akan menjadi besar.”
Menurut Sugeng, perlu ada pengawasan yang lebih intens agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak terjadi.
Minim mitigasi
Wengky Purwanto, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar menyatakan, kendati karhutla kategori sebagai bencana, pemerintah masih minim perhatian. Dari sisi anggaran atau mitigasi misal, porsi relatif kecil ketimbang bencana lain. Akibatnya, pemerintah terkesan gagap ketika bencana terjadi.
“Porsi anggaran, perhatian dan mitigasinya lebih banyak untuk gempa bumi atau gunung meletus. Untuk banjir, longsor dan karhutla, respon pemerintah hanya muncul ketika bencana sudah terjadi. Tidak ada upaya membangun mitigasi dan kesiapsiagaan sistematis apalagi edukasi publik sampai ke tingkat tapak,” katanya. Padahal, kerusakan hutan dan lahan berisiko memicu bencana ekologis yang lebih dahsyat.
Wengki jelaskan, bencana ekologis seperti banjir, longsor terpicu oleh lingkungan yang rusak. Masalahnya, seringkali, upaya penyelesaian oleh pemerintah tanpa menyentuh akar persoalan dengan membiarkan alih fungsi lahan dan hutan terus terjadi.
“Sebenarnya kalau kerusakan lingkungan dibiarkan, beban negara akan berlipat. Dana penanggulangan bencana membengkak dan pemulihannya mahal.”
Padahal, katanya, kalau fokus pada penanganan di hulu, beban bisa jauh berkurang. Sayangnya, pemerintah lebih suka menangani dampak ketimbang mengatasi akar masalah.
*****
Kredit
