- Warga di empat kabupaten/kota di pantai utara Jawa seperti Kendal, Kota Semarang, Demak, dan Jepara was-was pembangunan mega proyek giant sea wall rampas ruang hidup mereka. Tangkapan ikan nelayan sudah berkurang, banjir rob dan amblesan tanah terjadi setiap tahun. Pembangunan infrastruktur besar dinilai sebagai solusi palsu yang justru perparah pesisir.
- Ahmad Marzuki, Koordinator Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD) katakan pembangunan GSW sudah seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya. Pemerintah pernah membangun tembok laut di kampung Tambak Lorok Semarang pada 2024. Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diklaim bakal bertahan hingga 30 tahun. Namun pada 2026, jaringan ARMSD di Tambak Lorok sudah mengidentifikasi terjadinya retakan pada dua tembok.
- Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pembangunan GSW seperti tak ada rencana baku. Jadi selalu berubah-ubah meski pemerintah sudah menentukan target groundbreaking pada September 2026. Proyek dinilai tidak mengabdi kepada kepentingan-kepentingan nelayan atau masyarakat pesisir. Namun justru pada kegiatan investasi dan penanaman modal di sepanjang pantura Jawa agar bisa tetap berlangsung.
- Dedi Supriadi Adhuri, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khawatir pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur namun isu sosial ekonomi kurang diperhatikan. Komunitas pesisir memiliki pengalaman hidup yang panjang dalam berinteraksi dengan laut, praktik-praktik baik yang selama ini sudah dilakukan dapat menjadi mitigasi dan adaptasi.
Pemerintah terus melanjutkan ambisinya untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSA) di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa. Pemerintah perkirakan proyek sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Gresik itu bakal menelan anggaran sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1.280 triliun.
Pemerintah berdalih proyek itu sebagai solusi melindungi wilayah pesisir pantura dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka laut. Namun, warga pesisir pantura Jateng tak berpendapat demikian. Sebaliknya, mereka menilai proyek itu sebagai solusi palsu.
Sugeng, nelayan Kendal katakan tanggul laut bukan solusi atasi banjir rob dan abrasi. Dia menilai ketika tanggul sudah terbangun, justru akan menghambat air hujan ke laut dan memperbesar potensi banjir.
“Resapan air di gunung sudah tak ada, sudah dikeruk sedalam-dalamnya (dan gundul). Kalau musim hujan dan laut pasang tinggi nanti air laut meluap ke mana? Sekarang di gunung sudah banjir karena gak ada resapan air. Dulu, air lari ke laut dan sekarang mau dibendung,” katanya.
Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah provinsi mengedepankan pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selama ini, banyak ruang yang berubah hanya demi membuka jalan investasi. Sedang fungsi perlindungan ruang terabaikan.
“Harusnya RTRW solusi karena yang tahu dampak itu kita sendiri. Kita mau hidup di mana, pesisir terancam, di gunung terancam, peraturan daerah gak ada artinya kalau ada proyek strategis nasional,” katanya.
Jamal, nelayan Kota Semarang belum pernah ada sosialisasi pembangunan GSW. Informasi ihwal pembangunan tanggul berasal dari media dan kerap bermunculan di sosial media. Menurutnya pembangunan seharusnya melibatkan warga. Karena yang paham kondisi wilayahnya.
Selama ini, katanya, pemerintah cenderung abaikan partisipasi warga. Padahal, mereka menjadi pihak paling terdampak ketika pembangunan terjadi. “Kami dihimpit industri. Nelayan semakin hari semakin susah. Nelayan hidup segan, mati tak mau karena sudah terhimpit. Aliran sungai sudah dangkal semua. Mangrove sudah tak ad,” katanya.
Siti Darwati, perempuan nelayan Demak akui tol tanggul laut membawa perubahan besar pada wilayah pesisir. Tak bisa dibayangkan jika ada pembangunan tanggul laut raksasa.
“Sebelum adanya tanggul laut dulu nyari ikan banyak sekali, sekarang makin susah.”
David, warga pesisir Jepara mengatakan, abrasi di wilayahnya salah satunya karena ada penambangan pasir untuk proyek pemerintah pada 2021. Sejak saat itu, abrasi terus terjadi. Dia khawatir, GSW akan makin mengorbankan pesisir di wilayah mereka.
“Ketika tanggul raksasa dibangun, menurut kami ada potensi (penambangan pasir lagi). Ketika pasir besi dan pasir laut diambil maka selesailah kita.”
Belajar dari pengalaman
Ahmad Marzuki, Koordinator Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD) katakan, pembangunan GSW sudah seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada 2017, pemerintah mulai membangun tembok laut di Kampung Tambak Lorok Semarang.
Pembangunan tembok sepanjang 1,5 kilometer selesai pada 2024 langsung Presiden Joko Widodo, resmikan. Untuk proyek ini, pemerintah gelontorkan anggaran hingga Rp300 miliar. Perkiraan tembok bertahan hingga 30 tahun.
“Apa yang terjadi di lapangan? Pada 2026, jaringan ARMSD di Tambak Lorok sudah mengidentifikasi retakan pada tembok, persisnya di RW14 dan 15.”
Jika pasang datang, maka air rembesan bisa sampai ke jalan kampung. Jadi, katanya, membangun tanggul laut tidak otomatis menyelesaikan masalah di pesisir. Bahkan, justru dapat memperparah penurunan muka tanah dan kenaikan air laut.
Selain itu, katanya, pembangunan GSW juga dapat memperparah amblesan tanah. Salah satu penyebab amblesan tanah adalah karena penambahan beban akibat pembangunan infrastruktur yang besar.
“Membangun GSW di Pantura Jawa berarti juga mengkonsentrasikan aktivitas (ekonomi), yang pada ujungnya dapat menambah berat dan menyebabkan semakin parahnya amblesan tanah di daerah utara.”
Material penimbun untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur besar di Pantura biasanya berasal dari area tambang di wilayah perbukitan di sebelah selatan yang merupakan hulu berbagai sungai besar.
“Penambangan-penambangan ini membuat siklus pengrusakan dan produksi bencana (banjir) berjalan terus menerus.”
Kajian Perubahan Garis Pantai Selama 20 Tahun (2001-2020) dan Prediksi Adaptasi Masyarakat Pesisir 2041 oleh Febrianti Amalia dkk sebutkan, abrasi di Kota Semarang sekitar 10,31 meter per tahun. Sementara di waktu sama, wilayah ini alami akresi 20,95 meter per tahun.
Metode analisis yang dia gunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 5.0 dengan pendekatan statistik End Point Rate untuk perubahan garis pantai. Sedangkan pada 2041, Febrianti prediksi abrasi sedikit menurun, sekitar 10,15 meter per tahun. Akresi 19,69 meter per tahun. Metode analisisnya Linier Regretion Rate.
Tak transparan
Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, pembangunan GSW seperti tak ada rencana jelas dan bisa terakses publik. Jadi, selalu berubah-ubah meski pemerintah sudah menentukan target ground breaking pada September 2026.
“Kita semua seolah-olah dikelabui terus, gak ada kejelasan GSW akan berbentuk seperti apa. Kita jelas melihat tidak akan mengabdi kepada kepentingan-kepentingan nelayan atau masyarakat pesisir namun pada kegiatan investasi, perluasan kapitalisme dan penanaman modal sepanjang pantura Jawa itu bisa tetap berlangsung.”
Erwin pernah sekali diajak bertemu pengelola tanggul laut pantura Jawa. Dia sebut, proyek ini bagian dari perpanjangan tol tanggul laut Demak, menyambung ke arah Jepara.
Dia mempertanyakan efektivitas proyek ini. Menurut dia, proyek sebesar ini, selayaknya masyarakat yang tinggal di Pantura ikut terlibat.
“Jadi kalau kita ngomongin partisipasi masyarakat di mana? Kalau kita ngomongin nelayan ini justru jadi alat baru bagaimana menyingkirkan nelayan dari wilayah di mana mereka hidup.”
Erwin katakan, berbagai persoalan terjadi di pesisir, berpengaruh dengan di daratan. Dalam beberapa hal, pembentukan garis pantai sangat pengaruhi kondisi hulu. “Jadi, memang harus ada penataan komprehensif, mulai dari daratan dan lautnya.”
Dedi Supriadi Adhuri, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khawatir, pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur, namun tidak memberi perhatian pada isu sosial dan ekonomi setempat. Jadi, perlu mitigasi memadai untuk meminimalisir berbagai dampak yang timbul.
“Yang penting masyarakat mendapatkan informasi yang memadai terhadap rencana ini sebelum kegiatan dilakukan. Dan kemudian bersama-sama melakukan rembugan (diskusi) untuk mengantisipasi potensi negatifnya dan mengoptimalkan potensi kebaikannya,” katanya.
Dedi menyakini pembangunan di era sekarang ini idealnya bersifat participatory dan integrated. Jika pemerintah berunding dengan warga, maka akan ada banyak pengetahuan-pengetahuan dan praktik-praktik lokal dari komunitas yang bisa diadopsi dalam desain pembangunan itu.
“Praktik (komunitas) bisa memitigasi, mengatasi, mengadaptasikan terhadap konteks lokal. Komunitas dengan pengalaman hidup yang panjang berinteraksi dengan laut, mungkin bisa mengidentifikasi hubungan perubahan kalau dibuat konstruksi sehingga persoalan-persoalan yang mungkin akan lahir dari konstruksi bisa dimitigasi dengan baik.”
Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jateng yang sempat mengikuti rapat koordinasi pembangunan GSW di Jakarta Mei lalu mengatakan, kajian pembangunan GSW sudah tuntas. Daerah prioritas berada di Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kendal.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jateng. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulo nuwun (meminta izin) kepada kami sejak tujuh bulan yang lalu,” katanya, mengutip laman Humas Jateng.
Didit Herdiawan, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) mengatakan, Teluk Jakarta dan Kendal-Semarang telah menjalani sejumlah kajian teknis. Di antaranya soil investigation (penyelidikan tanah), batimetri atau pengukuran kedalaman dan pemetaan topografi dasar perairan, serta pendalaman model penanganan lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri.”
*****
Kredit
