- Mulai Juli ini, Pemerintah Indonesia mulai jalankan program biodiesel 50% (B50). Sejumlah pihak mengkritik kebijakan B50 dan menguji klaim pemerintah yang menyebut program ini dapat menghemat devisa negara mencapai Rp157,28 triliun pada 2026.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengeklaim kebijakan B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar jauh lebih besar dari tahun lalu ketika pemerintah masih mandatori B40.
- Yayan Satyakti, Dosen Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran mengkaji klaim pemerintah ini. Penghematan devisa lewat program B50 memang terjadi, tetapi tidak otomatis berarti menghemat anggaran negara. Sebaliknya, B50 berpotensi menimbulkan biaya fiskal, tekanan terhadap pasar minyak goreng, risiko pembukaan lahan sawit baru, dan utang karbon hingga seabad lebih.
- Traction Energy Asia mendorong pemerintah memanfaatkan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) sebagai alternatif bahan baku biodiesel lebih berkelanjutan. Mereka menilai biodiesel berbahan baku minyak jelantah memiliki jejak karbon lebih rendah dibandingkan biodiesel sawit.
Mulai Juli ini, Pemerintah Indonesia mulai jalankan program biodiesel 50% (B50). Sejumlah pihak mengkritik kebijakan mandatori B50 dan menguji klaim pemerintah yang menyebut program ini dapat menghemat devisa negara mencapai Rp157,28 triliun pada 2026.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengklaim kebijakan B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar jauh lebih besar dari tahun lalu ketika pemerintah masih mandatori B40.
“Penghematan devisa Rp133,3 triliun tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%,” ujar Dwi Anggia, Juru Bicara KESDM dari Antara.
Pernyataan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, penghematan lebih tinggi lagi. Saat peluncuran program ini 9 Juli lalu, dia mengatakan, mandatori biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun.
Mengutip IDN, dia bilang, penghematan terjadi karena kebijakan ini mampu mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap impor solar.
“Jadi, dari B40 ke B50, kita bisa menahan devisa kita Rp170 T,” kata Bahlil masih dari IDN.
Benarkah dapat menghemat devisa negara? Yayan Satyakti, Dosen Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran mengkaji klaim pemerintah ini.
Dia bilang, penghematan devisa lewat program B50 memang terjadi, tetapi tidak otomatis berarti menghemat anggaran negara.
Benarkah penghematan?
Sebaliknya, menurut Yayan, B50 berpotensi menimbulkan biaya fiskal, tekanan terhadap pasar minyak goreng, risiko pembukaan lahan sawit baru, dan utang karbon hingga seabad lebih.
Dia bilang, program B50 memang bisa gantikan impor solar sekitar Rp200 triliun per tahun. Bahkan pada 2035, subsitusi dari nilai impor solar mungkin Rp237,3 triliun per tahun.
Namun, katanya, di balik angka itu ada biaya yang harus negara tanggung. Dia perkirakan, anggaran negara harus menanggung biaya bersih sekitar Rp80-Rp100 triliun per tahun dalam bentuk subsidi biodiesel.
Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor minyak sawit, seperti pungutan ekspor, bea keluar, serta pajak penghasilan badan. Yayan memperkirakan akumulasi dampak fiskal bersih mencapai sekitar Rp933 triliun selama periode 2025-2035.
Ancam kebutuhan minyak domestik
Riset Yayan menunjukkan, kebutuhan minyak domestik masyarakat bakal terancam untuk energi B50. Ketika campuran biodiesel naik dari B40 jadi B50, maka kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk bahan bakar bakal meningkat signifikan.
Dia memperkirakan, kebutuhan tambahan CPO untuk sektor energi mencapai 4 juta ton per tahun pada 2035.
Tambahan kebutuhan itu berisiko menciptakan kekurangan pasokan minyak nabati untuk konsumsi masyarakat apabila tidak berbarengan dengan peningkatan produktivitas.
“Kalau supply tetap tidak ada karena tidak ada produktivitas yang bagus, maka akan terjadi shortage of supply. Yang pertama terkena adalah vegetable oil ataupun MinyakKita ,” kata Yayan dalam media briefing Traction Energy Asia Juni lalu.
MinyakKita adalah minyak goreng resmi untuk rakyat yang Kementerian Perdagangan keluarkan.
Dia menyebut, harga MinyaKita berpotensi naik dari Rp15.700 per liter pada 2025 menjadi sekitar Rp19.110 per liter pada 2035 jika konsumsi biodiesel terus melonjak, sedang produktivitas tak mengalami perbaikan.
Yayan mengingatkan, potensi kelangkaan minyak acapkali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ketika pasokan CPO makin meningkat untuk kebutuhan biodiesel.
“Kalau ada B50 dan tidak ada peningkatan produktivitas sawit, maka itu akan menekan harga MinyaKita,” ujarnya.
Efek dominonya, menurut Yayan, Indonesia bakal perlu tambahan sekitar 3,2 juta hektar perkebunan sawit hingga 2035 untuk memenuhi kebutuhan B50.
Dia bilang, angka itu jauh di atas kalkulasi lahan yang pemerintah siapkan lewat berbagai skema seperti utan tanaman energi (HTE).
Dia menegaskan, kebutuhan lahan sebesar itu sulit tanpa mendorong ekspansi perkebunan ke kawasan baru. “Kalau kita menginginkan B50 tanpa peningkatan produktivitas, maka tambahan kebutuhan sekitar 3,2 juta hektar itu hampir pasti akan dipenuhi melalui land clearing,” katanya.
Situasi ini makin parah stagnasi produktivitas sawit nasional. Banyak pabrik sawit kini bergantung pada pasokan petani karena kebun perusahaan sedang menjalani peremajaan.
Dia perkirakan sekitar 70% bahan baku industri saat ini berasal dari petani, hanya 30% dari kebun perusahaan sendiri.
“Land expansion itu harus dihentikan. Yang harus ditingkatkan adalah produktivitas sawitnya, terutama petani kecil,” katanya.
Solusi palsu turunkan emisi?
Alih-alih menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), program B50 justru meningkatkan utang karbon (carbon debt)–perlu waktu untuk menebus emisi karbon yang lepas akibat pembukaan lahan baru perkebunan sawit.
Penelitian Joseph Fargione menunjukkan, perlu waktu sekitar 86 tahun menebus emisi yang lepas dari pembukaan hutan tropis untuk perkebunan sawit.
Dengan ada B50, kata Yayan, waktu tebus emisi meningkat jadi 122 tahun.
“Artinya, Indonesia akan semakin panas karena kita tidak menjaga alam ini dengan lebih baik.”
Kajian Yayan menunjukkan, utang karbon kumulatif pada skenario B50 dapat mencapai sekitar 3,8 gigaton karbon dioksida. Angka ini jauh lebih besar dari skenario reformasi produktivitas yang hanya sekitar 0,15 gigaton.
Utang karbon tidak hanya berdampak pada lingkungan, juga ekonomi. Krisis iklim yang makin berat dapat meningkatkan biaya kesehatan. Juga, menurunkan produktivitas tenaga kerja, mengganggu pola tanam, dan memperbesar kerugian karena cuaca ekstrem.
“Kalau perubahan iklim semakin besar, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa menurun karena produktivitas masyarakat juga turun,” kata Yayan.
Riset Traction Energy Asia pada 2022 memperlihatkan, gas emisi dari biodiesel berbasis minyak sawit mentah jauh lebih tinggi dari diesel fosil.
Puspa Widyarini, Analis Data Lingkungan dari Traction Energy Asia mengatakan, biodiesel yang bersumber dari perkebunan sawit di lahan gambut menghasilkan emisi mencapai sekitar 322 gram CO₂ ekuivalen per megajoule.
Angka ini tiga kali lipat dari emisi diesel fosil sekitar 93-95 gram per megajoule.
Faktor paling menentukan dalam perhitungan itu, menurut Puspa, lokasi penanaman sawit.
“Sawit yang ditanam di lahan gambut menghasilkan emisi jauh lebih tinggi dibandingkan sawit yang ditanam di tanah mineral,” katanya kepada Mongabay Indonesia, 22 Juni lalu.
Puspa menjelaskan, faktor lain tingginya emisi biodiesel CPO juga pengaruh dari jenis dan jumlah pupuk, pestisida, dan praktik budidaya di perkebunan sawit. Jadi, katanya, setiap produk biodiesel memiliki angka emisi berbeda.
Dia bilang, perhitungan angka itu melalui pendekatan well-to-wake, yakni, menghitung emisi sejak produksi bahan baku hingga pembakaran bahan bakar di mesin.
Menurut Puspa, emisi biodiesel sawit sebenarnya dapat lebih rendah dari diesel fosil apabila bahan baku dari perkebunan di tanah mineral dan gunakan praktik budidaya ramah lingkungan, misal, pakai pupuk organik.
Praktik itu kalau secara luas di industri sawit.
Ilham Rizqian Fahreza Surya, Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut, biodiesel tak tidak lebih ramah dari diesel fosil.
IESR melakukan penelitian, membandingkan emisi karbon truk berbahan bakar: B40, diesel fosil, dan listrik.
Hasilnya, menurut Ilham, B40 mengeluarkan emisi karbon pembakaran mesin lebih rendah dari diesel fosil. Tetapi, emisi tidak langsung (direct venues change) dari produksi B40 jauh lebih besar daripada diesel fosil.
“Kita perlu mengganti lahan yang tadinya hutan dan emisi di hutan itu terlepas ke atmosfer. Kebijakan biofuel hanya mampu mengurangi sekitar 123 MtCO₂e pada 2060 atau setara 39% emisi truk,” katanya di Jakarta.
Biodiesel minyak jelantah
Traction Energy Asia mendorong pemerintah memanfaatkan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) sebagai alternatif bahan baku biodiesel lebih berkelanjutan.
Mereka menilai biodiesel berbahan baku minyak jelantah memiliki jejak karbon lebih rendah dibandingkan biodiesel sawit.
“Kalau dibandingkan dengan minyak sawit mentah, minyak jelantah jauh lebih bagus,” ujar Puspa.
Dalam perhitungan emisi, minyak jelantah sebagai produk sisa dari aktivitas rumah tangga dan industri makanan. Karena itu, emisi proses budidaya sawit tidak lagi terbebankan kepada biodiesel minyak jelantah.
Puspa bilang, emisi dari biodiesel minyak jelantah hanya dari tahap pengumpulan, transportasi, pengolahan menjadi biodiesel, dan pembakaran di mesin kendaraan.
“Kalau dipandang sebagai limbah, perhitungan emisinya tidak lagi dimulai dari penanaman sawit, tetapi sejak minyak itu dikumpulkan.”
Riset Traction Energy Asia menunjukkan, emisi biodiesel minyak jelantah sekitar 83 gram CO₂ ekuivalen per megajoule energi, lebih rendah dari diesel fosil berada pada kisaran 93–95 gram CO₂ ekuivalen per megajoule.
Indonesia, katanya, berpeluang memanfaatkan minyak jelantah sebagai sumber energi. Potensi minyak jelantah Indonesia sekitar 2,1 juta kiloliter per tahun. Sumbernya dari rumah tangga, hotel, restoran, kafe, dan industri makanan.
Meksi begitu, kata Puspa, angka ini masih jauh di bawah kebutuhan biodiesel nasional yang mencapai belasan juta kiloliter per tahun.
Dia mengatakan, volume minyak jelantah cukup besar untuk menjadi bahan baku pelengkap dalam bauran energi.
Puspa bilang, volume minyak jelantah dapat meningkat bila pemerintah mengintervensi pengumpulannya lewat kebijakan.
“Selama ini, sebagian besar minyak jelantah terbuang begitu saja.”
*****
Kredit
