- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Riau, sejak awal 2026. Laporan Sipongi, situs pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan (Kemenhut), luas kebakaran per 24 Juni sudah mencapai 15.318,02 hektar, atau 70% dari tahun lalu. Tidak sedikit yang terjadi di konsesi perusahaan.
- Hingga medio Juni 2026, karhutla terluas terjadi di Bengkalis, juga Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hilir, Siak dan Kepulauan Meranti. Kemudian, Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, hingga Pekanbaru dan Rokan Hulu. Pemerintah Riau menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari 2026. Masa ini berlaku selama sembilan bulan.
- Analisa satelit NASA FIRMS yang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau olah, sepanjang Januari - Mei, terdapat 450 titik hotspot dengan confidence atau tingkat kepercayaan di atas 70 persen. Sebanyak 52 titik berada pada delapan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 38 titik di tujuh izin Hak Guna Usaha (HGU).
- Dari penelusuran Mongabay dan Walhi ke lapangan memperlihatkan, kebakaran terjadi di konsesi perusahaan kayu, bahkan di hutan alam dan gambut perusahaan.
Akar dan tunggul pohon hangus masih tersisa, menyembul dari atas lahan gambut. Batang-batang pohon menghitam jadi arang. Bertebaran di sepanjang hamparan area yang terbakar. Bekas kebakaran dalam kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Sekato Pratama Makmur (SPM) ini begitu tampak jelas, Selasa (12/5/26).
Walau tanah gambut itu mulai tertutup tumbuhan hijau seperti pakis, jejak kebakaran di konsesi hutan tanaman industri (HTI) grup usaha APP Sinar Mas itu tak terbantahkan.
Di tepi lahan kebakaran, masih ada bekas gubuk kayu walau hanya kerangka. Diduga, pondok itu ditempati selama pemadaman berlangsung. Plastik minuman kemasan juga berserakan di sekitarnya.
Di depannya, terpacak spanduk dengan rangka baja ringan berisi peringatan kawasan rawan terbakar, dilarang menyalakan api beserta ancaman pidana. Bagian paling atas ada dua kotak merah berisi tulisan berwarna putih: PT SPM dan MPA. Ia mengapit logo Polda Riau dan TNI Angkatan Laut.
Hamparan hutan gambut terbakar di konsesi SPM sudah berkanal sepanjang batas kebakaran. Penjelajahan pesawat tanpa awak juga menemukan satu kanal yang membelah areal itu. Pengukuran menggunakan citra satelit Sentinel-2, luas kebakaran sekitar 99,7 hektar.
Temuan ini saat Mongabay bersama Walhi Riau ke lapangan untuk memverifikasi sebaran titik api (hotspot) di empat perizinan, Mei lalu.
Sejak awal 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah melanda Riau. Laporan Sipongi, situs pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan (Kemenhut), luas kebakaran per 24 Juni sudah mencapai 15.318,02 hektar, atau 70% dari tahun lalu.
Analisa satelit NASA FIRMS yang Walhi Riau olah, sepanjang Januari – Mei, terdapat 450 titik titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan di atas 70%.
Sebanyak 52 titik berada pada delapan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk SPM. Ada juga 38 titik di tujuh izin hak guna usaha (HGU).
Informasi sejumlah warga dan penebang kayu yang Mongabay temui, sekitar 5-10 kilometer dari lokasi kebakaran, mengatakan, konsesi SPM terbakar sekitar Maret lalu, tak hanya di satu titik.
“Apinya loncat atau pindah-pindah sekitar satu kilometer. Tapi masih berdekatan,” kata Ponirin.
Seingat Ponirin, kebakaran terjadi di penghujung Ramadan hingga Lebaran, Maret lalu. Waktu itu, warga Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis, sudah hampir kosong karena ditinggal mudik penduduknya.
Sebagai informasi, meski sudah resmi sejak 2004, Dusun Air Raja masih berada dalam konsesi SPM. Sebab itu, spanduk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terpacak di beberapa titik di sekitar kebun sawit bahkan di depan mesjid.
“Saya tunda mudik, karena anak saya diminta jadi khatib Idul Fitri. Tapi setelah salat dan sebelum pulang ke Medan, saya sempat cek dan memastikan api tak menjalar ke kebun ini dulu,” kata Ponirin.
Informasi mengenai titik kebakaran, dia dapat dari regu pemadam kebakaran perusahaan.
Sebelum tiba pada lokasi kebakaran lebih luas, Mongabay terlebih dahulu menemukan dua titik kebakaran lain. Jarak sekitar satu kilometer di sepanjang jalur yang dibuat dengan alat berat.
Warga yang berpapasan dengan Mongabay mengatakan, akses itu untuk membuka jalan demi mempermudah jangkauan saat pemadaman dari darat selain dari udara.
Dua titik kebakaran itu juga terjadi pada gambut yang sebelumnya hutan alam sekunder. Pada lokasi masih tampak tunggul kayu menghitam dan batang-batang pohon beragam diameter hangus terbakar.
Luas kebakaran dua lokasi itu masing-masing 12,8 hektar dan 2,8 hektar. Total kebakaran hutan alam gambut pada konsesi SPM, Maret lalu, setidaknya lebih 100 hektar.
Pada bulan sama, kebakaran hutan alam gambut juga bersinggungan dengan grup usaha Sinar Mas yang lain, PT Arara Abadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan.
Bedanya, setelah kebakaran, gambut dikapling atau diblok dengan kanal sesuai ukuran. Bekas kebakaran di lokasi tampak sudah siap untuk tanam bahan baku bubur kayu dan kertas perusahaan.
Pada 17 Mei lalu, Mongabay menghampiri empat remaja, sekitar 20 tahunan, pada lokasi bekas kebakaran.
Seorang mengatakan mereka bekerja menanam akasia. Kontraknya berlangsung lima bulan. Satu bulan berjalan, sudah tanam 40 hektar dari 150 hektar.
Sesuai kesepakatan, satu kelompok remaja itu akan terima upah Rp700.000 per hektar belum potong biaya kebutuhan pokok kontraktor suplai tiap minggu.
Mereka sebut inisial DJ, tanpa bisa menjelaskan kepanjangan nama perusahaan rekanan atau kontraktor itu.
Selama bekerja, para remaja itu tinggal di bawah tenda terpal biru. Di dalamnya ada lantai panggung untuk tidur dan dapur kecil buat memasak.
Ada satu tenda serupa berjarak hanya beberapa meter. Mongabay tak melihat ada pakerja di dalam maupun sekitarnya.
“Mereka juga tanam akasia. Tapi tak tahu berapa luasnya. Mungkin separuh dari yang kami kerjakan.”
Dia mengaku, sudah berpengalaman tanam akasia selama hampir enam tahun belakangan.
Hasil tumpang susun lokasi bekas kebakaran dengan citra Sentinel-2, menunjukkan, kebakaran lebih 600 hektar dalam satu hamparan.
Meski area itu di luar konsesi namun masih bersempadan dengan izin Arara Abadi. Hasil analisis citra satelit juga menangkap kebakaran masuk dalam konsesi perusahaan seluas 59,6 hektar.
Informasi yang Mongabay peroleh dari sekitar lokasi kebakaran, menyebut, nama Koperasi Riau Berkah Tani Sejahtera (RTBS), sebagai pemilik lahan.
Koperasi ini fokus pada bidang pertanian dan perkebunan, seperti jagung dan sawit. Di lapangan, lokasi bekas kebakaran justru sudah tanam akasia.
Mongabay mengirim daftar pertanyaan pada Riskon Yasir, Ketua RTBS, lewat nomor WhatsApp sesuai permintaan yang bersangkutan. Sejak 9 Juni 2026 hingga sekarang, dia tak beri jawaban.
Sebelumnya, Mongabay menawarkan wawancara via telepon seluler. Riskon tak bisa karena signal kurang mendukung.
Temuan Mongabay, lokasi sekitar kebakaran juga terdapat plang pemberitahuan nilai konservasi tinggi (NKT) Arara Abadi. Jaraknya sekitar 400 meter dari batas kebakaran dalam konsesi perusahaan itu.
Area NKT berarti, kawasan mesti dilindungi karena menyimpan keanekaragaman hayati tinggi.
Mongabay mengirim daftar pertanyaan ihwal kebakaran SPM dan Arara Abadi ke WhatsApp Emmy Kuswandari, Media Affairs Senior Manager APP Sinar Mas, sejak 9 Juni 2026.
Kami juga menyertakan beberapa foto temuan lapangan tetapi sampai berita ini terbit . Kali ini, dia tak membaca pesan itu meski centang dua.
Hutan gambut
Kebakaran hutan alam gambut juga terjadi di konsesi perusahaan raksasa industri bubur kertas lain di Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Maret lalu. Persisnya di Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.
Sayangnya, Mongabay tak bisa sampai langsung ke titik bekas kebakaran. Pada 16 Mei 2026, Kota Siak termasuk Kampung Olak, masih terguyur hujan sejak beberapa hari sebelumnya. Jalan terdekat menuju area terbakar yang berbatasan dengan perkebunan sawit warga terendam banjir.
Bila cuaca bagus dan akses tak terputus, lokasi kebakaran sebenarnya bisa ditempuh dengan menyeberang sungai menggunakan sampan atau langsung melalui koridor dalam konsesi perusahaan, tetapi tetap berhadapan dengan banjir.
Mongabay berupaya memastikan bekas kebakaran dengan menerbangkan pesawat tanpa awak alias drone, dalam genangan air sebatas betis dan dari jarak sekitar 300 meter.
Dari foto dan video udara, masih tampak vegetasi bekas kebakaran berwarna cokelat hingga hitam pekat. Kontras dengan warna hijau di sekitarnya yang tak tersentuh api.
Usman, mantan Ketua Rukun Tetangga bekas Kepala Dusun cerita, saat mengarit rumput untuk makan sapi pagi hari, belum ada tanda-tanda kebakaran.
Setelah istirahat siang dan kembali mencari rumput untuk kedua kalinya, dia sudah melihat kobaran api.
“Api dari lahan sawit masyarakat. Berbatasan dengan hutan lindung RAPP,” jelas Usman.
Dia beri tahu pemilik kebun tetapi tak ikut bantu pemadaman karena lelah tengah berpuasa. Dia cemas saat kebakaran berlangsung.
Asap masuk ke dalam rumah. Pintu selalu tertutup dan menyalakan kipas angin sepanjang hari.
Analisis citra satelit Sentinel-2 mendapati luas kebakaran hutan alam di RAPP 71,9 hektar. Sejak hari pertama api berkobar, polisi dan sejumlah tim pemadam kebakaran disebut langsung berjibaku.
Warga pun turut bergantian membantu. Termasuk pada malam hari setelah salat tarawih. Bahkan, berlanjut usai salat Idul Fitri.
“Tak tentu lebaran,” kata perempuan tadi.
Tak hanya kebun sawit dan hutan alam dalam konsesi RAPP. Kebakaran juga menjalar ke sawah kelompok masyarakat. Selain rentan terbakar, sekarang sawah itu justru terendam banjir. Padahal baru saja ditanam.
RAPP telah mengonfirmasi kebakaran itu dan tidak membantahnya tetapi menyebut sumber api dari rambatan kebakaran di luar batas konsesi perusahaan. Lalu berdampak pada sebagian area di Blok Mandau itu.
“RAPP terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran dan pemantauan di lapangan guna memitigasi risiko di masa mendatang,” kata Corporate Communications, APRIL Group, secara tertulis, Kamis (11/6/26).
Pasca kebakaran, RAPP menyatakan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap area terdampak, edukasi dan sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat. Termasuk rehabilitasi ekosistem melalui penanaman spesies anakan alam, seperti meranti, medang, dan kelat untuk mendukung pemulihan habitat.
APRIL Group klaim sejak 1993, menerapkan kebijakan tanpa bakar dan terus mematuhi hukum dalam mengelola risiko kebakaran hutan dan lahan. Mereka nyatakan, terapkan pendekatan terpadu, mencakup pemantauan dan deteksi dini, kesiapsiagaan operasional, serta kolaborasi berbagai pihak.
RAPP sebutkan desa bebas api berlangsung sejak 2014. Saat ini, program itu mencakup 42 desa dengan cakupan area seluas 902.872 hektar.
“Sejak program dimulai, kebakaran di wilayah tercakup telah berkurang lebih 90%,” klaim APRIL Group.
RAPP juga meyakinkan telah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, sesuai Permen LHK No. P.32/2016.
Fasilitas dan sumber daya yang mereka miliki mencakup 345 personel pemadam kebakaran profesional, 12 menara pengawas, 26 CCTV, 177 pompa air, satu helikopter, dua airboat, serta 735 relawan terlatih di 49 desa di Riau.
“RAPP juga bantu pemadaman kebakaran dalam radius tiga kilometer dari batas area konsesi. RAPP menyediakan saluran komunikasi untuk pelaporan titik panas maupuan peristiwa kebakaran 24 jam.”
Kebakaran di konsesi sawit perusahaan
Karhutla tak hanya menghanguskan hutan alam dan gambut di konsesi perkebunan kayu. Jelaga juga masih membekas di area HGU PT Meskom Agro Sarimas (MAS), medio Mei 2026. Walau api telah padam sekitar dua atau tiga bulan berlalu.
Tunggul kayu dan akar pohon masih nampak menghitam. Begitu juga tanah gambut rusak, kering, hangus dan butiran arang bertebaran di bagian atas tanah rapuh itu.
Kebakaran di HGU Meskom seluas 164,1 hektar itu berbatasan langsung dengan tanaman sawit perusahaan. Ada yang sudah dibatasi kanal.
Kerusakan gambut di HGU anak usaha Sarimas Grup, itu menjadi kompleks. Pasalnya, area terbakar persis di bibir pantai yang tergerus abrasi.
Sejumlah nelayan maupun petani di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis—desa sekitar perkebunan sawit perusahaan—mengatakan, abrasi di sepanjang pantai wilayah itu bisa mencapai 15 meter per tahun.
Para nelayan menghitung laju abrasi berdasarkan panjang jembatan kayu yang dibuat untuk mencapai turap. Batu pemecah ombak itu sekaligus jadi dermaga perahu nelayan. Kini untuk rekreasi dan memancing.
Munazar, nelayan yang hendak pergi melaut, cerita, keberadaan sawit Meskom turut mempercepat laju abrasi. Selain kerap terbakar, batang pohon sawit perusahaan itu juga banyak tergerus karena hantaman gelombang air laut.
Simpang Ayam, sempat terkenal dengan Pantai Sesai Panjang. Itu setidaknya berlangsung antara 1970-2000-an. Akses awal menuju obyek wisata warga lokal itu, kini berada dalam konsesi perkebunan sawit Meskom.
“Sejak perusahaan masuk jalan itu ditutup,” kata Munazar.
Pemerintah kabupaten sempat buat jalur baru untuk tetap mengimbangi Pantai Selat Baru, Kecamatan Bantan, juga alternatif destinasi wisata tepian laut di Pulau Bengkalis. Lagi-lagi, jalan terputus karena tanah gambut terbelah. Plang besi ucapan selamat datang pun sudah hampir tertutup semak. Bukti tak pernah ditempuh lagi.
Satu-satunya jalan untuk melihat kenangan masa lalu di Pantai Sesai Panjang, adalah melewati jalan setapak di tengah kebun sawit Koperasi Meskom Sejati (KMS). Ini koperasi yang mengelola kebun plasma masyarakat, mitra Meskom.
Ujung daratan itu juga terkikis abrasi. Di pinggirian kebun nenas warga dibangun jembatan kayu secara swadaya, untuk disambungkan ke batu pemecah ombak.
“Lebih kurang 400 meter (panjang jembatan). Tiap tahun nambah terus panjangnya,” jelas Munazar.
Sebelum kenal sawit, masyarakat Simpang Ayam, termasuk Meskom, desa induknya, adalah petani karet. Sisa-sisa pohon karet tua masih berdiri tengah kebun sawit. Pemiliknya menolak menyerahkan atau bermitra dengan Meskom untuk jadi kebun sawit.
Mongabay menghubungi Didit Purwo Harnoko, Humas Meskom, Rabu (10/6/26). Dia minta daftar pertanyaan kirim melalui WhatsApp.
Sore itu, dia mengabari, perwakilan perusahaan di Pekanbaru akan menghubungi Mongabay. Hingga artikel ini tayang, tak ada respon dan informasi lanjutan.
Ristianto Pribadi, Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, tidak mau menjawab area perusahaan mana saja yang terbakar. Menurut dia, Kemenhut terus memantau dan verifikasi lapangan terhadap seluruh kejadian terbakar.
Pemegang izin, katanya, wajib melakukan langkah-langkah penanganan dan pemadaman kebakaran pada areanya. Selanjutnya, Kemenhut mengawasi dan evaluasi kepatuhan pemegang perizinan. Termasuk pada area kebakaran berulang.
“Evaluasi tersebut mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga upaya pemulihan pasca kebakaran,” kata Tito, sapaan akrabnya.
Jim Gafur, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau, tidak membantah karhutla tahun ini juga terjadi di konsesi perusahaan. Namun, dia tidak hafal entitas perusahaan itu.
Gagal dan tak serius
Hingga medio Juni 2026, karhutla terluas terjadi di Bengkalis, juga Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hilir, Siak dan Kepulauan Meranti. Kemudian, Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, hingga Pekanbaru dan Rokan Hulu.
Pemerintah Riau menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari 2026. Masa ini berlaku selama sembilan bulan.
Setidaknya ada empat alasan pemerintah menetapkan status tersebut. Antara lain, antisipasi El-Nino, peningkatan titik panas, karhutla sudah muncul sejak awal tahun, hingga upaya dapatkan bantuan pemerintah pusat.
Karhutla di Riau kembali meningkat dua tahun belakangan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menekankan soal tata kelola hutan dan gambut sebagai akar masalah yang tak pernah selesai. Salah satu soal ketimpangan perizinan.
Di Riau, separuh dari hutan dan gambut terbebani perizinan pada korporasi hutan tanaman industri dan sawit. Pengawasan dan evaluasi tidak tegas, memicu karhutla terus terjadi.
Dari hasil Mongabay dan Walhi turun lapangan memperlihatkan, kebakaran terjadi di konsesi perusahaan kayu, bahkan di hutan alam dan gambut perusahaan.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, menyebut, karhutla berulang menjadi bukti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak pernah serius. Bahkan, gagal melindungi dan memulihkan ekosistem gambut.
Dia juga nilai pemerintah lamban merespon karhutla termasuk anggaran penanggulangan karhutla berkurang dalam APBD Riau 2026.
“Selain akar persolaan tak selesai, penanganan (karhutla) mestinya juga harus cepat. Sebab itu hak masyarakat untuk dapatkan lingkungan hidup sehat dan baik.”
Dibanding program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanganan karhutla kurang jadi prioritas.
Padahal, biaya modifikasi cuaca dengan menabur garam dari atas langit, hingga pemadaman lewat udara atau water bombing butuh biaya besar.
Pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), serta pemisahan kementerian mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan, turut menambah persoalan.
Kini, katanya, tak ada lembaga khusus dan fokus mengurus gambut. Koordinasi menjadi lambat, panjang dan menyita waktu.
Tito menyanggah tudingan itu. Kemenhut dan KLH, katanya, menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara sinergis. Juga koordinasi terpadu bersama BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
“Penataan kelembagaan justru diarahkan untuk perkuat fokus pelaksanaan tugas serta meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” kata Tito.
Eko pun mendesak Gubernur Riau menjalankan amanat Perda 1/2019, tentang Pedomen Teknis Penanggulangan Karhutla, antara lain soal audit dan evaluasi kepatuhan pemegang izin dalam mencegah, menanggulangi dan menangani area pasca kebakaran.
Setelah itu, gubernur mengumumkan hasil penilaian pada masyarakat secara terbuka.
Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari, berpandangan sama.
Ihwal Perda 1/2019, Pemerintah Riau sudah seharusnya memeriksa klaim sepihak perusahaan yang mengaku memenuhi sarana prasarana (sarpras) pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Apalagi, perusahaan kerap berdalih kebakaran berasal dari api di luar area izin. Padahal, api dari luar atau dalam, perusahaan tetap bertanggungjawab mulai dari deteksi dini sampai pada penanggulangan kebakarannya.
Soal karhutla meningkat kembali, kata Okto, karena kemunduran kebijakan. Dia amini bubarnya BRGM cukup berpengaruh tetapi pada tingkat lokal, ada persoalan tata ruang tak kunjung beres.
Salah satu poin penting, menyangkut gambut lindung yang kurang dari 30% dari luas gambut di Riau.
“Jadi sangat berkaitan kebijakan tidak pro terhadap gambut dengan meningkatkanya karhutla,” kata Okto.
Selain itu, fokus penanggulangan karhutla juga mundur. Pemerintah daerah masih berkutat pada penentuan status siaga darurat dari tahun ke tahun. Sedang anggaran, walau berkurang, masih untuk kegiatan pemadaman api.
“Anggaran itu mestinya untuk tindakan preventif (pencegahan). Termasuk penataan ulang gambut, mitigasi dan lainnya.”
Tak jauh beda dengan Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut. Dia mengatakan, pemegang izin memiliki kewajiban melindungi konsesi dari kebakaran. Ketika kebakaran terjadi perlu investigasi menyeluruh. Memastikan penyebabnya dan evaluasi apakah kewajiban pencegahan telah berjalan.
Audit, katanya, perlu menyeluruh terhadap areal terbakar. Hasil evaluasi umumkan pada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Lalu penegakan hukum yang tegas harus berjalan bersamaan agar kebakaran tidak terus berulang.
Putra mendesak pemerintah inisiasi RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis kesatuan hidrologis gambut. Hal itu, katanya, dapat menyelesaikan masalah fragmentasi kewenangan kementerian/lembaga, penegakan hukum, standar keberlanjutan, serta sinkronisasi tata ruang berbasis analisis risiko, mengurangi kerugian fiskal dan krisis lingkungan dari tahun ke tahun.
Putra menilai, karhutla meluas Riau tanda pencegahan belum berjalan efektif. Terutama di kawasan gambut terdegradasi secara masif.
Kebakaran berulang menunjukkan kerusakan sistem hidrologi gambut, lemahnya pengawasan area rentan, dan masih tingginya kerentanan kawasan konsesi terhadap kebakaran.
Karhutla, katanya, bukan hanya soal cuaca tetapi masalah struktural yang terus disederhanakan melalui pendekatan respon dan penanganan.
“Cuaca memang mempercepat penyebaran. Kebakaran akan lebih mudah ketika gambut kering akibat kanalisasi dan komitmen restorasi tidak dilakukan secara serius.”
*****
Kredit
