- Kerusakan lingkungan dan protes masyarakat terdampak tambang nikel terjadi karena begitu banyak persoalan seputar hilirisasi nikel di Indonesia. Ekspansi nikel tak terbendung terlebih ketika membawa label transisi energi. Nikel jadi salah satu bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik, yang digadang-gadang jadi salah satu jalan transisi energi dari energi fosil. Fakta lapangan berkata lain. Dari lokasi tambang, sampai kawasan industri nikel persoalan lingkungan sampai risiko ke sosial, ekonomi maupun kesehatan masyarakat terjadi.
- Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut Walhi Nasional. Bumi sudah mengalami krisis sangat mengkhawatirkan. Kawasan pesisir seperti di Torobulu, Sulawesi Tenggara, maupun pulau-pulau kecil di Indonesia menjadi korban pembangunan.
- Imam Shofwan, Kepala Simpul & Jaringan Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) menyebut, selain perusakan bumi yang kian massif, kemunculan ide -ide penyelamat iklim, penurunan emisi dan lain-lain justru cenderung melanggengkan ekspansi industri ekstraktif alias yang terjadi malah solusi palsu.
- Yulia Sugandi, dokter antropoligi dan sosiologi mengatakan, perlu berefleksi tentang relasi ekologis dengan seluruh entitas dalam ruang hidup dan planet yang sama, bumi. Sebab budaya dan tradisi manusia, katanya, tak terpisahkan dari alam itu sendiri. Relasi ekologis yang terputus itulah, akar penyebab krisis terjadi. Krisis ini, bukan lagi disebut krisis lingkungan. Namun, krisis kemanusiaan.
Ayu sedang membuat adonan kue tradisional seperti biasa untuk dia jual, siang itu. Namun, panggilan dari grup pesan singkat bertajuk ‘Kartini Torobulu’ itu tak bisa menunggu.
“Apapun pekerjaannya, sebisa mungkin kalau tidak bisa diselesaikan, ditahan dulu, ke lokasi lagi. Setiap ada pergerakan (aktivitas perusahaan). Itu kami diinfokan lewat grup itu,” katanya ditemui Mongabay, akhir tahun lalu.
Ayunia Muis, lahir dan tumbuh di Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sehari-harinya, perempuan 30 tahun ini berjualan kue tradisional seperti bolu, nona manis, gorengan dan lain sebagainya. Dia sekaligus mengurus tambak peninggalan ayahnya.
Sejak tambang nikel masuk, Torobulu, kini berubah wajah. Tak seperti kenangan Ayu di masa lalu.
Bahkan kejayaan Torobulu sebagai penghasil rumput laut dan perikanan berkualitas tinggi, sudah hilang karena ambisi korporasi membangun ekosistem industri yang dilabeli sebagai energi hijau.
Dulu, Desa Torobulu, pernah dikenal dengan sebutan ‘Desa Dollar’. Dengan dominan masyarakat sebagai nelayan, hasil laut yang melimpah menjadi sumber penghidupan masyarakat di sana.
“Tapi itu dulu, jauh sebelum tambang menggerogoti sebagian Torobulu,” kenang Ayu.
Pesisir pantai yang dulu indah dengan hamparan pasir putih dan arena bermain anak-anak ketika air laut surut, berubah menjadi coklat dan cenderung kemerahan akibat sedimentasi. Serta mengandung senyawa beracun.
Air laut yang mulanya tampak jernih dan bening, menjadi keruh. Air Dasar laut yang dulu bisa dilihat dari atas, kini tak lagi kelihatan.
“Katanya, ketika ada perusahaan yang masuk ke suatu daerah itu mensejahterakan, tetapi kami yang terdampak, betul-betul hampir tidak bisa merasakan kesejahteraan itu.”
Seiring waktu, tambang nikel justru terus mendekati permukiman. Bahkan, berjarak tak jauh di belakang sekolah dasar, hanya sekitar 10 meter dan tanpa pagar pembatas.
“Di jam sekolah, mereka menambang (beraktivitas). Banyak sekali siswa yang kesulitan pernapasan juga karena debu-debu tambang.”
Laut dan pesisir yang rusak, memengaruhi perekonomian masyarakat. Hasil tangkap turun signifikan.
“Tadinya mereka bisa dapat ikan di kisaran 20-40 kilo[gram], setelah air berubah warna menjadi merah, hasil tangkapnya menurun di 2-7 kilo [gram] paling banyak. Kadang mereka hanya dapat ikan (untuk) makan saja.”
Sumber air pun hilang karena masuk dalam wilayah tambang.
“Ketika sumber air kami dirusak, itu patah hati terbesar kami sebagai perempuan. Kami melihat pertambangan itu sangat kejam karena memang kami dimatikan perlahan dan pemerintah diam,” kata Ayu, dengan suara bergetar.
Masyarakat Torobulu tidak tinggal diam. Mereka protess melihat kerusakan itu. Gerakan penolakan tambang dominan oleh perempuan.
“Kami sudah menyurat, datang ke kantor-kantor pemerintah. Yang ada, kami dilempar ke kabupaten, dari provinsi, kami dilempar lagi ke kabupaten. Kami sudah sampai pada gubernur, tapi memang tidak pernah ada penyelesaian.”
Buntut penolakan itu, perusahaan laporkan warga dilaporkan ke Polres Konawe Selatan maupun ke Polda Sulawesi Tenggara.
Dua orang jadi tersangka, meski akhirnya, pengadilan vonis mereka bebas.
Mina, perempuan Torobulu lain bilang, luka ekologis dari pertambangan nikel di sekitar ruang hidupnya, tak akan mudah sembuh dan kembali seperti semula dalam waktu singkat.
“Kita menggantungkan hidup dari alam. Kalau alam rusak, kita tidak makan dengan nikel. Kita makan dengan beras, ubi, dan ikan. Kalau itu hilang, kita bisa mati,” katanya, melalui sambungan telepon.
Amburadul tata kelola
Kerusakan lingkungan dan protes masyarakat terdampak tambang nikel di Torobulu, hanya satu contoh dari begitu banyak persoalan seputar hilirisasi nikel di Indonesia.
Ekspansi nikel tak terbendung terlebih ketika membawa label transisi energi. Nikel jadi salah satu bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik, yang digadang-gadang jadi salah satu jalan transisi energi dari energi fosil.
Fakta lapangan berkata lain. Dari lokasi tambang, sampai kawasan industri nikel persoalan lingkungan sampai risiko ke sosial, ekonomi maupun kesehatan masyarakat terjadi.
Andi Rahman, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara bilang, akar persoalan ini berasal dari kebijakan yang pemerintah terbitkan. Untuk itu, perlu ada evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola, baik di Torobulu maupun wilayah lain.
“Kalau mereka (pemerintah) menjalankan aturan dengan baik, sesuai koridornya, tentu perusahaan di Torobulu atau daerah-daerah lain, seharusnya menjadi concern mereka untuk mengevaluasi izin maupun tata kelolanya,” katanya kepada Mongabay, Jumat (17/4/26).
“Kalau pemerintah melakukan pengawasan dan tata kelolanya dengan baik, kan tidak mungkin ada tambang yang menambang di dekat dapur warga, maupun yang merusak sumber air bersih warga.”
Selain evaluasi, Andi mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan bermasalah karena mereka yang punya kewenangan itu.
Senada dengan Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut Walhi Nasional.
Dia bilang, bumi sudah mengalami krisis sangat mengkhawatirkan. Kawasan pesisir seperti di Torobulu maupun pulau-pulau kecil di Indonesia menjadi korban pembangunan.
“Entah itu ekspansi industri, ekspansi pertambangan, lalu ada PSN (proyek strategis nasional). Kita melihat, belum ada progress ke arah bagaimana kondisi krisis-krisis itu dijawab dalam penataan ruang yang lebih inklusif dan partisipatif,” katanya, Selasa (21/4/26).
Dia bilang, Indonesia Timur, mestinya jadi benteng pertahanan ekologi terakhir, dengan hutan dan kekayaan biodiversitasnya. Tetapi semua runtuh, katanya, seolah pemerintah tak berpikir soal itu.
“Kita ingin, ke depan pemerintah mulai berpikir ulang soal bagaimana menjaga kawasan timur. Supaya jangan sampai kondisi di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu terjadi di bagian timur Indonesia.”
Dia contohkan, pemerintah bisa bikin rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) berbasis krisis atau kerentanan.
Tak hanya pemetaan ruang mana yang bisa dimanfaatkan, juga pemetaan ruang yang telah dan tengah alami krisis ekologis dan berisiko rusak di masa depan.
“Ketika satu sumber daya perikanan tertentu itu mengalami krisis, harusnya ada moratorium kegiatan. Entah itu moratorium ekspansi pertambangan, entah itu moratorium PSN. Membiarkan dulu kawasan itu pulih.”
Mida mengatakan, masyarakat Torobulu maupun yang lain punya hak menolak aktivitas apapun yang mengancam ruang hidup mereka.
“Karena mereka yang tinggal di situ dan nanti akan dirugikan ketika terjadi salah urus kawasan akibat dari perizinan tambang.”
Solusi palsu penyelamatan bumi
Imam Shofwan, Kepala Simpul & Jaringan Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) menyebut, selain perusakan bumi yang kian massif, kemunculan ide -ide penyelamat iklim, penurunan emisi dan lain-lain justru cenderung melanggengkan ekspansi industri ekstraktif alias yang terjadi malah solusi palsu.
“[Atas nama] energi terbarukan, energi rendah karbon, itu juga membajak untuk membenani bumi lebih jauh lagi,” katanya.
Dia contohkan, hilirisasi nikel yang dapat label untuk transisi energi lewat kendaraan Listrik rendah karbon. Sebaliknya terjadi di lapangan, seperti di Torobulu, malah makin membahayakan situasi bumi hari ini.
“Darat, laut rusak, hutan-hutan juga dibuka makin ugal-ugalan.”
Aktor-aktor di balik industri ekstraktif seperti batubara maupun sawit, mulai beralih lewat praktik-praktik itu.
Meski berlabel ‘hijau’, kata Imam, di balik itu, pelaku usaha juga masih menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Tak pelak, produksi batubara pun meningkat tiap tahun.
“Artinya, memang ini pure keuntungan bisnis yang dikejar. Mereka nggak peduli soal lingkungan, soal kerentanan, krisis iklim.”
Andil pemerintah, katanya, bisa terlihat dari kebijakan yang terbit dan tak pernah berpihak pada masyarakat di tingkat tapak.
“Baik di daerah ataupun nasional, mereka yang duduk di kabinet, di pemerintahan, legislatif, juga terafiliasi dalam bisnis ekstraktif itu. Ada conflict of interest mereka.”
Desa Torobulu, kata Imam, jadi salah satu potret bagaimana kerusakan alam di Indonesia terjadi akibat ekspansi industri berlabel hijau.
Kriminalisasi di tingkat tapak, juga masyarakat sipil yang bersolidaritas terhadap masalah itu. Dengan tujuan menakut-nakuti, menyibukkan diri untuk mengurus perkara hukum, semua bermuara pada upaya pembungkaman.
Sepaham dengan Yulia, kata Imam, perlu lakukan transformasi ekonomi non-ekstraktif.
Menurut Imam, dengan melihat kondisi Indonesia, harapan satu-satunya, bisa dengan dengan kekuatan masyarakat sipil yang terkonsolidasi.
Krisis sistemik
Yulia Sugandi, doktor antropologi dan sosiologi menilai, persoalan di Torobulu, tak lain penyempitan ruang hidup.
Masyarakat Torobulu maupun manusia secara umum, berada dalam satu ruang hidup sama, yaitu, planet bumi.
“Permasalahan di Sulawesi, itu permasalahan kita bersama. Karena kita berada dalam ruang hidup yang sama,” kata pengajar di IPB University ini.
Eksploitasi alam seperti pertambangan nikel di Torobulu, katanya, menyebabkan hilangnya akar keanekaragaman hayati dan menciptakan relasi dominasi terhadap alam dan manusia.
Mirisnya, yang harus menanggung beban ini, yaitu, masyarakat marjinal. Kontribusi mereka terhadap krisis bumi paling sedikit, namun dampak paling dahsyat.
“Membicarakan keadilan, itu tidak bisa dilepaskan dari isu ketimpangan struktural, antara keadilan sosial, keadilan ekologis, itu tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bicara masalah keadilan untuk bumi, tanpa memperhatikan ketimpangan relasi kuasa itu,” katanya.
Dari laporan Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), lewat Nexus Assessment, katanya, menjelaskan, tidak ada krisis tunggal.
Semua persoalan itu saling berkelindan, baik perkara air, iklim, pangan, kesehatan dan lain-lain.
Dalam transformative change assessment, kompleksitas krisis yang bumi hadapi hari ini, dinamakan wicked problem. Tidak dapat teridentifikasi akar permasalahan dan bagaimana mengurainya.
“Karena satu (persoalan), terkait dengan yang lain. Caranya, hanya satu, kata report ini, harus lakukan transformasi sesungguhnya.”
Transformasi itu, kata Yulia, hanya dapat berlangsung dengan memenuhi tiga aspek, yaitu perspektif atau pola pikir yang berubah, tata kelola atau governance, dan praktik. Jika itu tidak dilakukan, akan terjadi feedback loop atau lingkaran umpan balik. Permasalahan yang terus berputar dan tak pernah selesai.
Juga perlu diimbangi dengan perubahan ekonomi degeneratif ke regeneratif.
Jika degeneratif, hanya melakukan ektraksi tanpa membangun relasi dan berjalan secara linear untuk kepentingan dan profit untuk pribadi atau pihak tertentu, ekonomi regeneratif berjalan sebaliknya.
“Kita nih kalau terus-terusan degeneratif, nggak akan bisa keluar dari krisis. Kalau regeneratif, memikirkan siapa saja yang ada dalam ruang hidup itu, tidak ada yang namanya externality cost atau nilai beban yang ditanggung oleh yang lain, ketika kita mendapatkan manfaat untuk diri kita.”
Pemulihan krisis sistemik ini, menurut Yulia, akan secara otomatis memulihkan masa depan. Sehingga, generasi saat ini akan meninggalkan praktik keberlanjutan untuk generasi mendatang, tidak hanya meninggalkan krisis.
“Sustainable itu, berpikir apabila kita sudah meninggal, apa yang akan kita tinggalkan? Itu yang disebut dengan intergenerational justice. Keadilan lintas-generasi,” katanya.
Yulia katakan, perlu berefleksi tentang relasi ekologis dengan seluruh entitas dalam ruang hidup dan planet yang sama, bumi. Sebab budaya dan tradisi manusia, katanya, tak terpisahkan dari alam itu sendiri.
“Kita itu adalah alam. Tetapi sudah putus, relasi ekologis kita. Yang kita lakukan jadinya mendominasi orang lain, mendominasi alam.”
Relasi ekologis yang terputus itulah, katanya, akar penyebab krisis terjadi. Krisis ini, bukan lagi disebut krisis lingkungan. Namun, krisis kemanusiaan.
Ilusi pertumbuhan ekonomi, menyebabkan semua orang menghalalkan segala cara. Sehingga perlu diredam dengan empati yang radikal.
“Apa yang dirasakan penghuni ruang hidup, manusia dan non-manusia itu betul-betul dekat. Jadi, bagaimana bisa menumbuhkan empati radikal itu sehingga kita bisa merasakan yang dirasakan semua entitas.”
*****
Kredit
