- Listrik hidup siang maupun malam hari, halusin bumbu pakai blender sampai jualan online di media sosial bisa warga Desa Muara Enggelam, rasakan setelah gunakan energi bersumber matahari. Para perempuan desa melihat peluang ketersediaan energi ini dengan menciptakan berbagai sumber ekonomi keluarga.
- Sebelum pakai energi surya, warga pernah gunakan genset. Pemerintah kabupaten sempat memberikan bantuan genset yang dikelola empat rukun tetangga. Warga iuran Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan. Genset hanya menyala pukul 6.00 sore-6.00 pagi. Namun mesin itu kerap mogok. Suara mesin genset yang berisik dan asap hitam pekat yang mengepul memang menjadi masalah.
- Bagi warga, energi matahari bukan sekadar cahaya. Sinarnya menjelma menjadi kehidupan baru. Warga terutama para perempuan mulai buka usaha setelah ada energi matahari ini. Transisi energi ini menghadirkan stabilitas listrik.
- Meski begitu, jalan menuju kemandirian energi bukan tanpa tantangan. PLTS kerap menghadapi masalah klasik seperti pemeliharaan lemah, ketergantungan pada teknisi luar, hingga keterbatasan daya. Desa Muara Enggelam pun pernah merasakan itu. Perlahan, seiring waktu, masyarakat mulai belajar mandiri.
Listrik hidup siang maupun malam hari, halusin bumbu pakai blender sampai jualan online di media sosial bisa warga Desa Muara Enggelam, rasakan setelah gunakan energi bersumber matahari. Para perempuan desa melihat peluang ketersediaan energi ini dengan menciptakan berbagai sumber ekonomi keluarga.
Sebelum ada energi surya, kondisi jauh berbeda. Asniah, masih ingat ketika malam pertama di Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tiga dekade lalu.
Begitu mentari membenamkan diri di arah barat, desa itu larut dalam kegelapan. Perlahan temaram menyapa dari pelita kecil menyala di rumah-rumah kayu yang masih berjarak.
Suara jangkrik, percikan air, dan desah angin menjadi lagu malam yang tak pernah putus. Terkadang suara dari mesin perahu yang membelah jalur air ikut mengusir sepi di permukiman. Bagi Asniah, hidup tanpa penerangan cukup sudah lama menjadi kawan hidup.
Asniah lahir di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 1980.
Sejak awal 1990-an, dia pindah ke Muara Enggelam bersama orangtuanya. Desa di pertemuan Sungai Enggelam dan Danau Melintang itu benar-benar unik. Tak ada daratan, sebagian besar permukiman terapung. Luas mencapai 10.000 hektar.
Perahu menjadi satu-satunya transportasi utama di sana. Sebanyak 195 keluarga atau 750 jiwa hidup di Desa Muara Enggelam. Untuk menuju daratan, warga harus menempuh perjalanan satu hingga dua jam dengan perahu bermesin menuju Kota Bangun.
Awal 2000-an, sejumlah warga mulai mencoba menggunakan setrum dari generator set (genset). Penggunanya bisa dihitung jari.
Harga bahan bakar terlampau mahal. Satu mesin genset memerlukan 15 liter solar atau sekitar Rp67.000 untuk menyala selama 12 jam. Dalam sebulan bisa habiskan jutaan rupiah.
Pemerintah kabupaten sempat memberikan bantuan genset yang dikelola empat rukun tetangga. Warga iuran Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan.
Genset hanya menyala pukul 6.00 sore-6.00 pagi. Namun mesin itu kerap mogok. Bila ada warga menunggak iuran, bahan bakar pun habis lebih cepat. Malam kembali larut dalam kegelapan.
“Makanya, kami bersyukur saja. Kami pernah mengalami yang lebih susah. Padahal di kota saat itu listrik sudah bisa dinikmati 24 jam,” kata Asniah awal Maret lalu.
Suara mesin genset yang berisik dan asap hitam pekat yang mengepul memang menjadi masalah. Namun bagi warga Muara Enggelam, keterbatasan tak pernah memadamkan harapan.
Mereka tetap menyalakan pelita hidup di tengah rawa, sambil menunggu terang yang lebih pasti datang.
Tahun 2015 jadi awal transformasi. Warga melihat potensi energi mahatari. Bantuan dana Rp3,4 miliar pun datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Mereka bangun kapasitas awal 30 kilowatt peak (kWp).
Panel-panel surya terpasang di atas panggung setinggi 15 meter terbuat dari kayu ulin. Material khas Kalimantan itu terkenal tahan lama layaknya baja.
Ketinggian 15 meter bukan tanpa alasan, selain menghindari terjangan banjir, panggung itu juga sebagai ruang penyimpanan baterai dan regulator.
Dongkrak ekonomi warga
Bagi warga, energi matahari bukan sekadar cahaya. Sinarnya menjelma menjadi kehidupan baru. Asniah merasakan langsung perubahannya.
Baginya, transisi energi ini menghadirkan stabilitas listrik. Setahun setelah ada energi surya, Asniah berani membuka usaha produksi amplang. Kerupuk ikan khas Kalimantan Timur.
Ikan belida yang dulu dia ulek manual kini bisa dengan blender. Tak lagi khawatir listrik padam mendadak atau solar habis.
“Dulu, kalau mau pakai blender agak waswas, sebentar saja BBM-nya cepat habis. Satu liter rasanya enggak cukup satu jam. Sekarang jauh lebih nyaman,” kata ibu tiga anak ini.
Listrik yang stabil juga membawa akses internet. Meski kecepatan belum menyamai kota, jaringan sudah cukup untuk membuka WhatsApp dan Facebook. Kedua aplikasi ini menjadi etalase digital bagi usaha Asniah.
Dia tak hanya menjual amplang, juga membuka warung gorengan, bahkan butik daring empat tahun kemudian. Khusus usaha gorengan, omzet sehari bisa Rp1 juta.
“Alhamdulillah, sekarang jauh lebih praktis. Dulu ‘kan tidak bisa,” katanya.
Sejak 2017, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menggulirkan program Indonesia Terang yang menyasar desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sampai 2023, sekitar 2.000 desa mendapat akses listrik, sebagian besar melalui PLTS.
Muara Enggelam termasuk contoh keberhasilan program itu.
Meski begitu, jalan menuju kemandirian energi bukan tanpa tantangan. PLTS kerap menghadapi masalah klasik seperti pemeliharaan lemah, ketergantungan pada teknisi luar, hingga keterbatasan daya.
Desa Muara Enggelam pun pernah merasakan itu. Perlahan, seiring waktu, masyarakat mulai belajar mandiri.
Meski demikian, keterbatasan kapasitas tetap menjadi ganjalan. Dengan daya 30 kWp untuk lebih 100 rumah, setiap keluarga hanya kebagian listrik terbatas.
Peralatan elektronik berdaya besar seperti kulkas masih barang mewah. Alhasil, warga tetap harus membeli es batu dari desa tetangga Rp3.000 per balok.
“Kalau BUMDes bisa mengusahakan itu pasti warga tak beli ke luar lagi,” kata Asniah, penuh harap.
Bukan hanya amplang, warga juga mulai melihat peluang usaha lain. Salah satunya ikan asap dari jenis lais dan baung. Proses pengolahan memakan waktu dua hingga tiga hari dengan menggunakan kayu merah muara, satu-satunya kayu yang mampu memberi aroma khas.
“Rasa dari daging ikan asap ini hanya cocok dengan kayu merah muara. Harga per kg bisa Rp250.000. Kalau sampai di Samarinda bisa Rp500.000,” kata Asniah.
Di balik geliat bisnis kuliner, listrik tetap menjadi denyut kehidupan utama. Warga masih berharap peningkatan daya agar bisa menyimpan stok bahan makanan, memproduksi es, hingga membuka usaha baru seperti bengkel bubut kapal.
“Dari ratusan ribu ke ribuan saja. Itu selisihnya jauh banget. Kami harap ke depan daya bisa ditambah dan internet makin berkembang.”
Jam’ah, Direktur BUMDes Muara Enggelam, mengatakan, kondisi ekonomi warga sebelum dan sesudah PLTS berbeda jauh. Peningkatan ekonomi terlihat jelas.
Sejumlah usaha kecil bermunculan, sesuatu yang sebelumnya sulit ketika warga hanya mengandalkan genset.
“Pakai genset biayanya memang besar. Makanya jarang ada yang buka usaha. Kalau listrik PLTS ini ada keringanan yang dirasakan masyarakat.”
Salah satu usaha yang paling berkembang adalah minuman es blender. Permintaan tinggi, dulu tak mungkin karena tarikan listrik besar. Kini, melayan juga lebih leluasa mencari ikan di malam hari.
Lampu-lampu isi ulang yang nelayan pakai jauh lebih awet dengan suplai listrik PLTS. Dulu, perangkat penerangan sering rusak karena aliran genset tidak stabil.
PLTS juga membawa perubahan dalam pengolahan hasil tangkapan. Proses menyiangi ikan kini bisa malam hari. Produksi ikan kering atau ikan asap khas Muara Enggelam dapat dilakukan lebih cepat.
“Kelola ikannya juga mudah. Biasa setelah dapat ikan, kami langsung olah. Jadi ikan asap atau amplang yang sebelumnya diblender dulu. Semua proses itu memerlukan listrik. Kalau genset, pasti mahal,” kata Jam’ah.
Ikan asin Muara Enggelam kini tak hanya jual di sekitar Kutai Kartanegara, juga ke Banjarmasin, Jakarta, hingga Surabaya.
“Untuk ikan asin biasanya langsung kami kemas ke dalam kardus sebelum diambil pengepul.”
Menurut Jam’ah, sejak PLTS mulai menyuplai listrik pada 2015, geliat ekonomi warga makin terasa. Berbagai usaha bermunculan, mulai dari jual es aneka rasa, gorengan, hingga usaha yang lebih besar seperti bangunan sarang walet.
“Semua usaha itu menurut kami hanya sampingan saja. Karena hasilnya juga bergantung kepada konsumen. Warga di sini (Muara Enggelam) itu nelayan. Kalau tangkapannya banyak maka daya beli juga meningkat. Itu menunjang semua bisnis di sini,” ujar perempuan beranak satu itu.
Pengelolaan PLTS sepenuhnya di tangan BUMDes. Entitas ini bertugas menata distribusi suplai listrik sekaligus menarik biaya pemakaian dari rumah warga.
Ongkosnya bervariasi sesuai kemampuan membayar. Tarif terendah Rp3.000 untuk 300 watt per jam, tarif menengah Rp6.000 untuk 400 watt, dan tertinggi Rp10.000 untuk 700 watt.
Penarikan tiap 10 hari sekali. “Paling banyak menggunakan itu yang 300 watt. Untuk 400-700 watt itu masih bisa dihitung jari,” kata Jam’ah.
Dari penjualan listrik PLTS, BUMDes Muara Enggelam bisa dapat keuntungan Rp10-Rp14 juta per bulan atau rata-rata lebih dari Rp120 juta setahun. Laba itu tidak sepenuhnya pengurus nikmati.
“Bisa juga laba bisa juga ada di bawah (rerata). Karena kami harus membayar teknisi per bulan. Terkadang ada juga panel rusak jadi harus diganti. Untuk situasi spesial, misalnya saat bulan puasa, selama sebulan kami gratiskan.”
Jam’ah bilang, harus selalu siaga bila ada kerusakan. Warga biasa langsung menghubungi ponselnya.
“Saya juga mengambil peran di sini. Kalau ada kerusakan, saya minta teknisi ke lokasi menanggapi keluhan warga,” katanya.
Kini, dari berkah PLTS, BUMDes berkembang menjadi lima lini bisnis, sarang walet, air bersih, unit simpan-pinjam, TV kabel, dan BRI-Link.
Dari semua laba usaha, BUMDes hanya mengambil 15%. Sisanya, 25% ke kas desa, 5% untuk operasional, 9,5% untuk dana sosial, 0,5% pajak, dan sebagian besar untuk modal usaha berikutnya.
“Sementara dana sosial untuk membantu kegiatan warga, merenovasi sekolah, hingga membantu pengobatan warga yang sakit.”
Ke depan, BUMDes akan membuka usaha mesin pendingin. Dengan ada fasilitas ini, masyarakat dapat membeli balok es dengan harga lebih murah sekaligus menyimpan ikan hasil tangkapan agar lebih tahan lama.
“Ya, semoga bisa kami laksanakan tahun ini.”
Makin berkembang
Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), jadi desa percontohan pemanfaatan energi terbarukan.
Pada akhir 2024, desa ini mendapat tambahan kapasitas listrik tenaga surya 23,1 kWp dari Pemerintah Kukar. Bantuan Rp4,5 miliar itu menggunakan baterai lithium ion, yang dinilai lebih efisien dari baterai tubular gel sebelumnya.
“Kami sudah ada empat kali penambahan daya, hasil dari iuran rutin warga dan bantuan pemerintah, karena desa kami selalu masuk kategori percontohan nasional jadi sering dapat bantuan dana. Penambahan daya terakhir dari Pemkab Kukar akhir tahun lalu,” kata Madi, Kepala Desa Muara Enggelam.
Melalui pengelolaan komunal, kapasitas PLTS Muara Enggelam awalnya hanya 30 kWp pada 2015 kini menjadi 80 kWp. Daya ini cukup menyalurkan listrik ke 195 rumah warga meski cuaca mendung hingga tiga hari.
“Sudah pernah kami mendung dua hari, listrik masih aman, tidak ada kendala,” katanya.
Namun, perjalanan panjang menuju desa mandiri energi ini tidak mudah. Sejak 2010, masyarakat mulai resah dengan kebisingan genset, polusi, serta biaya operasional yang kian mahal.
Keinginan agar listrik mengalir lancar seperti desa tetangga Johar, Kepala Desa Muara Enggelam periode sebelumnya, sampaikan pada Musrenbang Kecamatan Muara Wis.
“Akhirnya muncullah inisiasi PLTS, bukan per rumah tapi terpusat di desa,” kenang Madi, kala itu Bendahara Desa Muara Enggelam.
Pada 2011, usulan ke Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim belum mendapat lampu hijau karena alasan biaya besar. Melalui jejaring, warga mengajukan bantuan ke KESDM. Empat tahun kemudian, inisiatif itu disetujui.
Proyek pertama menghasilkan kapasitas 30 kWp yang rencana hanya untuk 30 rumah. Warga menolak pembatasan karena dianggap tidak adil. Pemerintah desa memutuskan listrik ke seluruh rumah dengan batas 350 watt per keluarga.
“Istilahnya, walau daya sedikit tapi setiap rumah lampunya bisa menyala. Kami batasi setiap warga hanya bisa dapatkan 350 watt.”
Setelah uji coba sebulan tanpa pungutan biaya, lampu di setiap rumah terbukti menyala 24 jam tanpa kendala. Keberhasilan itu diikuti musyawarah desa untuk menentukan tarif iuran serta regulasi pemakaian.
Meski demikian, musyawarah tak berjalan mulus. Sebagian warga menolak iuran dengan alasan energi matahari gratis dan perangkat berasal dari bantuan pemerintah.
“Masyarakat saat itu maunya gratis. Kades lama kukuh dengan tarif, sebab semua perlu dana. Termasuk kerusakan atau biaya perawatan. Dari mana duitnya kalau bukan tarif?”
Akhirnya, warga menyepakati iuran lebih murah dari genset dengan beban terendah Rp3.000 per hari. Skema ini berjalan baik, hingga masalah baru muncul, pencurian listrik.
Investigasi menemukan lima warga mencuri daya dari jaringan komunal. Kasus itu selesai secara damai.
“Mereka yang melanggar membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi, kalau melanggar lagi listrik diputus selama-lamanya,” kata Madi.
*****
Kredit
