Hari demi hari, pesisir tempat Tuti tinggal terus tergerus. Perempuan 45 tahun yang tinggal di Gang Nelayan 2, Desa Prapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis,  Riau,  ini jadi saksi abrasi terus mengikis daratan, membuat jarak rumah makin dekat ke laut.

“Dulu,  daratan masih jauh di sana,” katanya menunjuk tiang pancang yang sudah berada di tengah laut.

Ada sekitar 10 bangunan rumah lain berjajar menempati gang ini. Jalan kecil itu bermuara dari jalan utama Desa Prapat Tunggal selebar sekitar dua meter dan sudah disemen.

Dia tak bisa berbuat apa-apa walau dari tahun ke tahun air laut makin dekat ke rumahnya.

“Tak tahu ape nak dibuat, tunggu macam mane kata orang dari desa la,” katanya tersenyum.

Awal 2000-an, katanya,  daratan dekat tiang pancang dengan jarak ke pinggir tebing sekitar 80-100 meter. Tahun demi tahun, daratan terus berkurang tersapu ombak.

“Kalau mau pindah, payah. Ada kemarin orang yang pindah ke tengah sana, beli tanah Rp40 juta satu kapling,” cerita Tuti.

Ketika pasang keling–fenomena naiknya air laut ke daratan akibat gravitasi bulan atau matahari—dia beserta keluarga hanya bisa menyelamatkan barang-barang dengan meletakkan di posisi lebih tinggi.

“Kalau pasang airnya bisa sampai lutut.” 

Tak hanya Desa Prapat Tunggal terdampak abrasi, juga di Desa Pambang Pesisir.

“Sebelum 2017,  di pesisir ini ada beberapa rumah warga, sekolah dasar dan masjid. Sekarang sudah hilang itu semua, jatuh dah ke laut,” kata Desi Rizal, Sekretaris Desa Pambang Pesisir.

Menurut dia,  luas desa dari 2017 sekitar 334 hektar, pada 2025 berkurang lima hektar. Warga yang terdampak, ketika abrasi makin dekat ke pemukiman dan fasilitas umum, pemerintah desa langsung memindahkan ke daratan yang jauh dari laut.

“Ada kuburan juga, kuburan tetua dulu, itu jatuh ke laut sudah, hilang karena abrasi,” kata Desi.

Kondisi permukiman di Desa Prapat Tunggal dan Pambang Pesisir, paling terdampak abrasi. Tak hanya menenggelamkan kediaman warga, juga menggerus perkebunan.

Di Pambang Pesisir, warga memperkirakan sudah 20 hektar lahan perkebunan tergerus abrasi dalam 40 tahun terakhir.

Di desa ini dulu ada ladang padi,  kini tak bersisa. Ada juga kebun durian, kelapa, mangga, rambutan dan lain-lain.

“Sekarang yang tinggal tu ya warga menanam dekat rumah mereka saja lagi.”

Warga yang kehilangan lahan perkebunan beralih menanam sawit, pinang dan kelapa.

Saat ke bagian pesisir desa yang menghadap ke Selat Malaka ini, terlihat beberapa batang kelapa mati berada di bawah tebing daratan dengan ketinggian sekitar 30 cm-1,5 meter. Sisanya, tergantung dan tinggal menunggu waktu untuk jatuh saat pasang tiba.

Padahal,  Pambang merupakan pesisir terkenal dengan perkebunan kelapa. Dari luas desa 334 hektar, sekitar 80% tanam kelapa.

“Kalau pasang, batang kelapa tu tak nampak, bisa kita lihat waktu surut macam ni la,” katanya.

Abrasi juga menelan daratan Desa Teluk Pambang. Menurut Muhammad Nasir, tokoh masyarakat desa ini, dalam dua tahun terakhir sekitar 20 meter daratan hilang dari pesisir.

Dia menandai saat pembangunan pendopo desa berada di sekitar pesisir, saat itu air laut masih jauh, lebih 200 meter di depan.

“Sekarang kita lihat, pendopo sama tepi laut tu, tinggal 100 meteran lagi jaraknya,” kata Wak Atan, sapaan akrab Nasir.

Sariyono, Penjabat (Pj) Kepala Desa Teluk Pambang mengatakan, pada September 2025 masyarakat bergotong royong membangun pagar penahan laju ombak sederhana menggunakan kayu pancang berisi ban-ban bekas.

“Kemarin waktu dipasang, air tu masih di depan kayu ini, lihatlah sekarang, ndak sampai empat bulan udah tiga meter tanahnya hilang,” katanya.

Desa Bantan Sari juga perlahan kehilangan daratannya. Endriadi, Kepala Dusun Tua Tengah Desa Bantan Sari bercerita, sudah banyak kebun karet dan kelapa masyarakat Bantan Sari hilang.

Kini, semua berubah, tenggelam jadi lautan.

“Sudah banyak kebun warga rusak dan akhirnya hilang, tentu ini berdampak ke perekonomian warga di sini.”

Hendro Mulyono, Sekretaris Desa Bantan Sari mengatakan, laju abrasi sangat cepat.

“Kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk tanggap mengatasi masalah abrasi ini. Jika tidak, mungkin habis sudah daratan di depan itu dalam beberapa tahun lagi,” katanya.

Dampak abrasi sangat membekas bagi Muis, tokoh masyarakat di desa ini.

Dia berdiri di pantai yang berjarak sekitar 500 meter dari pinggir daratan, menghadap ke Selat Malaka, sembari menunjuk ke depan.

“Itu dulu kebun bapak saya di situlah, tahun 1975 saya kecik-kecik, saya motong karet di situ.”

Kebun orang tuanya kini terendam air laut kala pasang mulai tiba. “Kalau dikira-kira, selama 50 tahun ini ada sudah satu kilo [meter] abrasinya, ni tak tahu 20 tahun lagi mungkin jalan besar di depan tu habis juga kena rendam air laut mungkin.”

Cerita senada juga dialami desa-desa lain di bagian utara Pulau Bengkalis, mulai dari Prapat Tunggal, Simpang Ayam, Jangkang, Deluk, Mentayan, Teluk Papal, Bantan Timur, Muntai, Pambang Baru hingga Sekodi.

Abrasi yang menggerus daratan di desa-desa ini tak hanya memberikan dampak kehilangan sumber perekonomian, juga ancaman keberlanjutan kehidupan masyarakatnya.

“Sudah banyak masyarakat yang akhirnya pindah lebih ke dalam (menjauhi daerah pesisir), tapi ya bagaimana, daratannya akan terus habis kalau tidak segera dicari solusinya,” keluh Hendro.

Berbagai penyebab dari krisis iklim sampai gambut rusak

Sigit Sutikno, Dosen Teknik Sipil dan Ketua Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau yang fokus meneliti persoalan hidrologi lahan gambut dan rekayasa pesisir, mengatakan, abrasi di Bengkalis sangat cepat terjadi salah satu faktor utama karena komposisi daratan pulau ini lahan gambut.

Data gambut Wetlands 2003 memetakan,  luas area gambut di pulau ini mencapai 80.163 hektar atau menutupi 85,4% luas kawasan. Tanah organik ini tersebar di seluruh 53 desa di Pulau Bengkalis.

Ketebalannya pun variatif, mulai dari 0,5 hingga lebih empat meter^[1]. Dari hasil penelitian yang Sigit rilis pada 2017 menemukan,  lahan gambut di pulau ini mencapai ketebalan maksimum 6-10 meter.

“Pulau Bengkalis ini unik karena dominan terbentuk dari tanah gambut, namun ini juga jadi ancaman karena gambutnya tidak dikelola dengan baik. Akhirnya abrasi sangat cepat dibandingkan daerah-daerah di selatan Jawa atau Sumatera,” jelas Sigit.

Penelitian dari Nugroho (2025) memperkuat argumentasi Sigit.

Menurut Nugroho, abrasi di Bengkalis terjadi secara signifikan, selain dari kenaikan muka air laut–efek dari pemanasan global– hingga gelombang laut dan arus pasang yang dipengaruhi kondisi alam. Juga aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir itu sendiri.

Alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan sawit skala besar ditambah pembangunan kanal yang tidak memperhatikan kondisi gambut, serta rusaknya hutan mangrove, berkontribusi mempercepat abrasi pulau ini.

“Dulu, ketika hutan mangrove masih banyak, data dari yang kita kumpulkan menunjukkan laju abrasinya tidak signifikan. Pasca 2000an, terjadi alih fungsi lahan besar-besaran untuk dijadikan kebun sawit sampai 11.000 hektar, disitu abrasi melaju dan dampaknya sampai sekarang dirasakan,” kata Sigit.

Pulau Bengkalis,  termasuk salah satu dari 111 pulau kecil terluar di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Dengan luas 93.840 hektar, pulau ini berada di tengah perairan Selat Malaka yang memisahkan dari Malaysia dan Selat Bengkalis.

Menurut Sigit, perubahan iklim salah satu penyebab yang mempengaruhi perubahan arus dan gelombang dampak abrasi makin besar.

Selain membuat muka air laut meningkat, perubahan iklim membuat cuaca sulit diprediksi serta mempengaruhi kekuatan angin.

“Angin yang kencang, tentu akan berpengaruh pada kekuatan gelombang, dan ini sangat berdampak pada abrasi yang terjadi.”

Dari penelitian ini juga menjelaskan ketinggian gelombang di Selat Malaka berada di periode tinggi pada April hingga Oktober rata-rata 0,5-1,5 meter.  Gelombang tertinggi pada ketinggian 3-5 meter.

Untuk kecepatan arus, rata-rata berada kisaran 0-30 cm per detik dengan kecepatan maksimum bisa di angka 60-100 cm per detik.

“Abrasi ini terjadi karena kuatnya gelombang yang menghantam daratan, ditambah tidak ada penahan yang meredam kekuatan ombak. Akhirnya,  daratan tidak kuat dan terbawa oleh air,” kata Sigit.

Dia menekankan,  ancaman abrasi ke depan makin besar karena ada perubahan pola arus dan gelombang karena perubahan iklim.

Penelitian Wisha (et,al, 2023) menemukan,  dalam 27 tahun pengamatan pada periode 1992-2019, terjadi tren peningkatan permukaan laut di Selat Malaka dengan rata-rata 0,39 cm per tahun.

Kenaikan permukaan selat ini sangat dipengaruhi kondisi perairan global karena terhubung ke Samudera Hindia dan Laut China Selatan.

Kondisi iklim, katanya,  bisa menjadi ancaman utama bagi pesisir Pulau Bengkalis.

Sejalan dengan penelitian Lukman (et,al. 2022) yang menemukan terjadi variasi dan peningkatan suhu permukaan laut di Selat Malaka.

Suhu tertinggi tercatat pada periode El Nino ekstrem periode 2015-2016 dan 2019-2020. Peningkatan suhu permukaan yang dipengaruhi kondisi iklim akan berdampak pada kondisi perairan di selat ini.

Potensi ancaman ini diperkuat hasil penelitian dari tim interdisipliner dari NTU Singapura dan TU Delft Belanda yang rilis di jurnal Earth’s Future Januari 2025.

Hasil proyeksi ini yang menggunakan pendekatan fusi menilai jika permukaan laut rata-rata global akan meningkat 0,3-1 meter pada 2100 jika berada di bawah skenario emisi. Sedangkan jika skenario emisi tinggi, proyeksi mencapai 0,5-1,9 meter pada 2100.

Siswanto, Koordinator Bidang informasi Iklim Terapan BMKG menjelaskan,  pada 2024, pertama kalinya suhu bumi melewati ambang batas 1,5⁰C. Juga selama satu dekade (2015-2024) terakhir menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah.

Hasil observasi BMKG, seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan suhu, dampaknya, lautan menyerap lebih dari 90% suhu panas.

Sejalan dengan hasil riset terkait curah hujan di Indonesia menjelaskan, akibat perubahan iklim ini, suhu permukaan laut terus meningkat dan mempercepat proses penguapan. Ini menyebabkan pembentukan awan hujan akibatkan intensitas hujan yang lebat bahkan ekstrem.

Catatan BMKG,  hingga 13 Agustus 2025 menunjukkan,  99,26% bencana hidrometeorologi didominasi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor dan kekeringan.

“Pulau Bengkalis ini kan gambut ya, jadi, perubahan iklim ini sangat berpengaruh. Seperti jika ada badai, siklon, curah hujan tinggi, itu bisa buat longsor gambut. Nah, kalau panas terik atau kemarau panjang, kering gambutnya, ganti karhutla yang jadi ancaman,” kata Sigit.

Dari hasil penelitiannya di Pulau Bengkalis, laju abrasi dan akresi–penambahan wilayah daratan–sejak Juli 1988 hingga Januari 2014.

Dia menemukan,  abrasi tertinggi periode Januari 2010-Januari 2014 mencapai 374,24 hektar atau rata-rata 93,56 hektar pertahun.

Sedangkan akresi tertinggi terjadi pada periode Maret 2000-Juli 2004 seluas 153 hektar atau rata-rata 35,3 hektar pertahun.

“Jadi,  pada periode itu, total abrasinya 1.085,54 hektar selama 26 tahun (abrasi dikurangi akresi yang terjadi) dengan rata-rata 42,57 ha pertahunnya,” ujar Sigit.

Namun dari hasil penelitian 2023, luas daratan Bengkalis yang hilang sudah 1.700 hektar dalam 35 tahun terakhir.

“Jika memperhitungkan terjadinya peningkatan abrasi cukup masif ini, bisa jadi dalam 50-80 tahun mendatang zona-zona pesisir yang kritis sudah benar-benar hilang. Tinggal tanah mineralnya saja. Sebagian besar wilayah pesisir pulau ini sudah tidak layak untuk dihuni.”

Dia bilang, laju abrasi Pulau Bengkalis akan makin dahsyat karena pesisir pulau ini terus tergerus gerakan pasang surut terlebih tanpa pagar alami berupa mangrove yang bisa menahan material gambut terbawa arus.

“Gambut ini berat jenis kecil ya jika dibandingkan berat jenis pasir di pesisir Jawa ataupun Sumatera. Jadinya sangat gampang sekali terbawa arus.”

Menurut dia, daratan di pesisir mulai hilang karena abrasi,  sedangkan di bagian tengah juga rusak dan mengalami penurunan.

“Penyebab lainnya,  juga berasal dari aktivitas alih fungsi besar-besaran di daratan itu sendiri.”

 Bagaimana solusinya?

Desi Rizal menceritakan,  perjuangan Pemerintah Desa Pambang Pesisir untuk dapat mengajukan pembangunan dinding pemecah ombak lepas pantai (detached breakwater).

Kala itu, beberapa rumah masyarakat, sekolah dan masjid sudah berbatasan dengan laut. Proposal dan diskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beserta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Pekanbaru di helat.

Pembangunan batu bronjong–sebutan masyarakat sekitar untuk dinding pemecah ombak– yang diajukan untuk membentengi pesisir desa sepanjang tiga km.

Namun dari pembahasan ketersediaan anggaran, hanya bisa terealisasi untuk pembangunan sepanjang 1,5 km.

“Itu dari 2020,  selesainya di 2022, ini kami ajukan lagi 2025 untuk sisanya. Tapi kata orang Balai Wilayah Sumatera III tak bisa karena efisiensi. Tapi ini kami coba lagi untuk di 2026,” ujar Desi .

Pemecah ombak di Pambang Pesisir memiliki ketinggian tiga meter dan panjang terbagi satu km dan 500 meter. Celah itu jadi jalur keluar masuk bagi nelayan yang hendak pergi atau pulang menangkap ikan.

Jarak antara daratan dengan pemecah ombak sekitar 50-100 meter. Ketika pasang terjadi, terlihat deburan ombak tertahan oleh susunan bebatuan dan kekuatan makin berkurang menuju daratan.

Berbeda dengan Desa Teluk Pambang, walau memiliki pemecah ombak, deras air tetap menggerus pesisir desa ini. Pemecah ombak di Teluk Pambang,  lebih dulu. Pada 2018, batu bronjong itu selesai terbangun, 300 meter dari pesisir.

Pemecah ombak di Teluk Pambang setinggi tiga meter, namun panjang hanya 500 meter. Katanya, belum cukup melindungi bibir pantai desa.

Pemerintah desa, katanya,  berupaya mendorong pembangunan pemecah ombak ini masuk dalam musrenbang daerah. Karena keterbatasan anggaran dan menentukan skala prioritas daerah, katanya,  usulan Teluk Pambang belum juga terealisasi.

“Kami buat manual dulu pakai kayu dan ban, pokoknya bisa menahan sedikit laju ombak,” ujar Wak Atan.

Mongabay melihat langsung kondisi pemecah ombak saat itu tepat tengah hari, kala laut sedang pasang. Bergantian warga menunjukkan lokasi pemecah ombak, namun tetap tidak terlihat.

Jarak cukup jauh dan tertutupi air pasang.  “Itu nampak tak yang macam ada gelombang betumpuk tu. Itu la tu, kena hantam atasnya sama air, tetahan sikit ombak tu abis tu lepas lagi ke sini kencang,” ujar Sariyono.

Warga Teluk Pambang menyesalkan batu beronjong di desa mereka tak maksimal berperan dalam menahan laju ombak yang menghantam pesisir.

Akhirnya,  pesisir Teluk Pambang terus tergerus,  menghanyutkan sesai tiap detik ke tengah laut.

“Kesalahannya ada di jarak, Pambang Pesisir sudah tepat lokasinya, dekat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan Teluk Pambang dan Pambang Baru,  masih terlalu jauh dan pendek. Kalau mau lihat contoh sukses pemecah ombak, lihat di Desa Selat Baru. Itu berhasil sekali,” kata Sigit.

Untuk melihat fungsi pemecah ombak meredam energi dari gelombang kuat di laut lepas, katanya, posisi yang tepat jangan terlalu jauh dari daratan. Selain untuk menahan energi, ia juga berperan untuk menangkap pergerakan sedimentasi yang terbawa arus.

“Selain dalam posisi sejajar bibir pantai, harusnya ada lagi yang posisinya tegak lurus dengan bibir pantai. Fungsinya, menahan agar sedimentasi yang bergerak dari timur ke barat tetap bertahan di bibir pantai.”

Akhirnya, sedimentasi akan membentuk daratan baru yang akan sangat cocok ditanami mangrove.

Dosen Teknik Sipil ini menekankan,  upaya mitigasi abrasi yang paling baik adalah menanam mangrove. Namun intervensi manusia memang diperlukan.

The Flood Hub menyebutkan, pemecah ombak merupakan metode rekayasa keras (hard engineering) sebagai upaya sementara dalam melindungi areal pesisir.

Walau memerlukan biaya mahal, tetapi bertahan dalam waktu relatif singkat karena kondisi dasar laut yang lunak dan batu relatif bergeser diterjang ombak. Penggunaan struktur ini dinilai opsi yang relevan untuk pertahanan awal.

Rinto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis menjelaskan,  pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi abrasi di Pulau Bengkalis.

“Untuk saat ini titik kritis abrasi di Pulau Bengkalis itu ada sekitar 121 kilometer.  Kita berupaya maksimal untuk mengatasi masalah ini, masalahnya, abrasi ini kecepatannya mendahului upaya dan kemampuan yang kita lakukan.”

Dia mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga pemerintah pusat.

Gerakan penanaman mangrove juga sudah berkali-kali untuk membangun benteng alami di pesisir Pulau Bengkalis.

“Masalahnya kondisi ombak dan tanah di pesisir ini yang sulit. Baru ditanam pagi, sore sudah hilang tersapu ombak, karena kuatnya ombak ini,” ujar Rinto.

Dari diskusi bersama berbagai pihak, pemerintah daerah mencanangkan pembangunan pemecah ombak sebagai solusi sementara.

“Kalau ada dinding ini, kekuatan ombaknya berkurang, jadi mangrove yang ditanam bisa tumbuh dan dalam beberapa tahun lagi bisa besar dan kuat menjadi pagar alami,” harap Rinto.

Walau sudah mereka canangkan, pemerintah daerah menghadapi kendala merealisasikan pembangunan dinding pemecah ombak.

Biaya pengadaan infrastruktur mahal jadi alasan utama. Dalam 10 tahun terakhir,  APBD Bengkalis alokasikan Rp350 miliar, belum mencakup seluruh areal kritis.

Untuk membangun pemecah ombak berukuran 1×1 meter, katanya, perlu biaya Rp20-Rp30 juta.

“Ini masih sisa 80 kilometer lagi yang harus dibangun, itu butuh dana sekitar Rp2,3 triliun. Kalau mengharapkan dari daerah saja, ya mana cukup.”

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Sumatera III juga anggarkan dana APBN Rp14 miliar untuk pembangunan pemecah ombak sepanjang 200 meter.

Indra Budiman,  Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Bengkalis, menjelaskan  pembangunan pemecah ombak antara di Desa Muntai Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bandar Laksamana atau Bukit Batu.

Pemerintah Bengkalis, kata Rinto, sadar upaya mengatasi kritis di pesisir dengan memperkuat pagar alami dari mangrove. Untuk itu,  mereka terus berupaya bekerjasama dan mendukung program-program rehabilitasi dan penanaman mangrove di Pulau Bengkalis.

“Sekarang kita juga sudah punya Program Bengkalis Lestari, jadi kita coba dorong kegiatan-kegiatan yang bisa menyelamatkan pesisir dan daerah kritis diprioritaskan terus.”

Sigit nyatakan, anggaran memang menjadi kendala untuk pembangunan struktur keras seperti pemecah ombak, karena perlu biaya pengangkutan besar. Batu-batu yang digunakan biasa dari Kepulauan Riau.

Dia bersama beberapa peneliti mencoba mencari alternatif untuk membuat model pemecah gelombang yang sederhana memanfaatkan material lokal yang bisa ditemukan di desa.

“Kami coba membuat modelnya itu berupa kayu pancang dari bambu dan kulit sagu.”

Dengan memanfaatkan sumberdaya di desa, katanya, tidak akan mempersulit warga. Perhitungannya, untuk 1×1 meter pemecah ombak bermaterial lokal ini hanya perlu biaya Rp5 juta.

“Ini belum di tes efisiensinya, tapi sedang kita rancang dan analisis. Ini hanya jadi penahan sementara untuk menjadi pelindung di depan areal penanaman mangrove, jelang 4-5 tahun, mangrove tentunya sudah kuat dan bisa menjadi benteng alami.”

Catatan kaki:

^[1] Supardi, A. D. Subekty, and S. G. Neuzil, “General geology and peat resources of the Siak Kanan and Bengkalis Island peat deposits, Sumatra, Indonesia,” Modern and Ancient Coal-Forming Environments, 1993, pp. 45–62.

*Liputan ini didukung fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL.

*****

Abrasi Ancam Lahan Perkebunan di Pesisir Pulau Bengkalis

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

bencanahutan indonesiakomunitas lokalriausumatera

Lihat Topik