- Mangrove Sulawesi Selatan berada di garis depan hadapi krisis iklim. Hilangnya mangrove akan memicu abrasi, banjir, hilangnya perikanan, serta ekonomi masyarakat.
- Pendekatan Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM) menjadi kerangka kolaboratif lintas pihak untuk memulihkan mangrove, mengintegrasikan hulu-hilir, serta menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Mangrove memiliki nilai strategis, menyimpan karbon besar, membuka peluang perdagangan emisi. Sebab itu, data kuat dan sinergi kebijakan diperlukan untuk mempertahankan ekosistem ini.
- Pelajaran dari Demak, Mahakam, dan Riau menunjukkan restorasi harus berbasis ambang batas ekologi dan strategi adaptif bentang pesisir berkelanjutan lokal.
Di wilayah pesisir di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, mangrove berdiri di garis depan sebagai benteng salah satu hadapi krisis iklim. Ia menahan abrasi, menyaring air asin, menjadi rumah ikan, sekaligus menyimpan karbon dalam jumlah besar. Saat bersamaan, mangrove juga menjadi ekosistem paling rentan alami terkonversi menjadi tambak, permukiman dan lain-lain.
Kamis (18/12/25), berbagai pihak berkumpul untuk membicarakan masa depan mangrove dan bentang alam pesisir Sulsel. Bukan sekadar soal menanam kembali pohon, tetapi memulihkan relasi antara darat, pesisir, dan laut, sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa hidup layak melalui pendekatan restoration opportunities assessment methodology (ROAM).
Akhsan Nur Iman, Program Manager Respiration Blue Forest, menjelaskan, awalnya International Union for Conservation of Nature (IUCN) menginisiasi ROAM untuk menilai peluang restorasi hutan dan bentang alam.
Pendekatan ini kemudian berkembang pada konteks seascape atau wilayah pesisir, yang memiliki dinamika jauh lebih kompleks karena mempertemukan ekosistem darat dan laut.
Pengalaman pertama Blue Forest menerapkan ROAM di wilayah pesisir di Gorontalo, tepatnya di sekitar Cagar Alam Tanjung Panjang. Kawasan ini menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi mangrove menjadi tambak.
“Diskusi multipihak menjadi pintu masuk utama, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan merumuskan strategi bersama agar keberlanjutan ekologi sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.”
Pendekatan serupa kemudian Blue Forest coba di Riau dan Sulawesi Tenggara (Sultra), dua wilayah dengan karakter dan ancaman berbeda.
Di Riau, persoalannya berkaitan dengan kerusakan mangrove lama akibat penebangan dan tanggul perkebunan yang kini hancur karena kenaikan muka air laut. Di Sultra, tantangannya terkait tekanan budidaya dan perubahan kualitas perairan.
“Dari pengalaman-pengalaman itu, satu pelajaran penting muncul bahwa tidak ada resep tunggal untuk restorasi pesisir,” katanya.
Hulu jadi kunci
Blue Forest menggandeng Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) untuk merancang dan mengaplikasikan ROAM di Sulsel, khusus di Kabupaten Takalar, Maros, dan Pangkep.
Wilayah ini menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang kian intensif. Pembangunan di hulu sering kali membawa dampak langsung ke hilir, dari sedimentasi hingga perubahan salinitas perairan pesisir.
“Integrasi seascape dan landscape menjadi kunci,” kata Akhsan.
Menurut dia, tanpa melihat keterhubungan hulu-hilir, rehabilitasi mangrove hanya akan menjadi proyek jangka pendek.
“Lokakarya ini menjadi ruang belajar dan kolaborasi untuk menyusun strategi adaptif bagi pesisir Sulsel.”
Andi Tenriola Rivai, Ketua KKMD menyampaikan gambaran lebih mengkhawatirkan. Pada 1979, luas mangrove Sulsel sekitar 214.000 hektar, kini tersisa 10.800 hektar.
Setiap tahun, angka itu terus menyusut. Bagi masyarakat pesisir, bukan sekadar kehilangan pohon, melainkan meningkatnya risiko banjir, abrasi, penurunan hasil tangkapan, hingga kerentanan ekonomi.
“Kerusakan mangrove bukan semata akibat faktor alam. Justru persoalannya semakin kompleks karena dipicu kebijakan, tekanan ekonomi, dan tata kelola yang terfragmentasi. Karena itu, rehabilitasi tidak bisa secara top-down. Partisipasi masyarakat dan tata kelola multipihak menjadi prasyarat mutlak.”
ROAM bukan hanya sebagai alat teknis pemetaan, juga ruang dialog dan penyepakatan bersama. Melalui proses ini, harapannya para pihak dapat mengidentifikasi peluang rehabilitasi yang realistis, memahami kelayakan sosial-ekonomi, serta memastikan rencana restorasi tidak bertentangan dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Lebih jauh, hasilnya selaras dengan kebijakan nasional dan menjadi rujukan strategis bagi rehabilitasi mangrove Sulsel.
Isu mangrove juga semakin relevan dalam agenda nasional dan global, terutama terkait mitigasi perubahan iklim melalui blue carbon. Ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Karbon tersimpan tidak hanya di biomassa pohon, tetapi juga di sedimen yang bisa mengendap selama ratusan hingga ribuan tahun.
Dengan skema perdagangan emisi yang mulai berkembang, mangrove memiliki nilai ekonomi baru. Namun, peluang ini hanya bisa diraih dengan perencanaan matang, data yang kuat, serta sinergi lintas sektor. Tanpa kesepahaman bersama, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas.
KKMD menegaskan kesiapan menjadi wadah koordinasi dan jembatan antaraktor agar rehabilitasi mangrove benar-benar berkelanjutan. Bukan sekadar memulihkan ekosistem, tetapi juga relasi sosial dan ketahanan pesisir.
Ekologi pesisir
Benjamin Brown, Chief Technical Advisor (CTA) Blue Forests, dalam paparannya menjelaskan tentang produktivitas, ketahanan, dan kemampuan adaptasi bentang lahan pesisir.
Dia membagi bentang alam pesisir ke dalam dua tipe besar. Pertama, ekosistem alami seperti mangrove, rawa air tawar, hutan riparian, padang lamun, hingga terumbu karang. Kedua, bentang agronomi yang dikembangkan manusia, mulai dari tambak, budidaya rumput laut, pertanian, hingga agroforestri.
Dalam spektrum keanekaragaman hayati, katanya, terdapat urutan yang jelas, dari pertanian intensif menuju agroforestri, permakultur, hingga hutan alami.
“Semakin mendekati sistem alami, semakin tinggi stabilitas tanah, keanekaragaman hayati, dan tutupan kanopi. Ini berimplikasi langsung pada daya lenting ekosistem pesisir,” katanya.
Bentang lahan pesisir menyediakan jasa ekosistem krusial, mulai dari penyangga air asin, produksi primer, daur nutrien, pembentukan tanah, pengaturan air, regulasi iklim, hingga penyediaan habitat.
“Produktivitasnya ditentukan oleh interaksi kompleks antara darat dan laut: aliran air tawar dan air tanah, kualitas dan kuantitas air laut, nutrien, salinitas, serta jenis substrat.”
Benjamin mengingatkan pentingnya memahami asal-usul substrat pesisir, apakah dari erosi daratan, sedimen laut, atau transport lateral.
Gangguan pada aliran mineral dan sedimen dapat memicu perubahan besar yang merusak keseimbangan ekosistem. Sejarah di berbagai wilayah menunjukkan dampaknya nyata.
Di Demak, konversi mangrove dan sawah, plus kenaikan muka air laut, membuat mangrove sulit bertahan. Akibatnya, banjir rob, penurunan tanah, hingga hilangnya kampung-kampung menjadi kenyataan pahit.
Di Muara Mahakam, konversi besar-besaran mangrove menjadi tambak sejak akhir 1980-an menyebabkan penurunan produktivitas tambak itu sendiri, krisis air bersih, dan intrusi air asin ke sungai.
Kisah serupa terjadi di Riau. Pada 1990-an, mangrove terkonversi menjadi sawah serta kebun kelapa dengan tanggul buatan. Saat muka air laut naik dan tanggul runtuh, lahan pertanian rusak dan mangrove sulit kembali tumbuh. Area yang tidak terkonversi justru mampu bertahan dan tetap tumbuh mangrove.
“Dari berbagai kasus itu, maka perlu menilai nilai dan ambang batas bentang alam, mulai dari kondisi pristine hingga degradasi. Setelah itu, barulah ditentukan strategi pengelolaan, apakah peningkatan kapasitas adaptif, penghilangan tekanan, restorasi, rehabilitasi, atau bahkan transformasi yang disengaja.”
*****
Kredit
