- Krisis iklim yang terjadi serentak di banyak wilayah seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, abrasi, dan gagal panen terjadi dari Aceh hingga Nusa Tenggara telah menghantam ruang hidup dan penghidupan warga.
- Dengan lebih dari 8,3 juta hektar akses kelola dan 15.758 KUPS, Perhutanan Sosial seharusnya jadi peluang besar untuk memulihkan hutan sekaligus memperkuat ekonomi desa.
- Namun nyatanya, hanya 9% KUPS yang berkembang. Hal itu terjadi karena nilai ekonomi hutan yang terlalu rendah.
- IPB University meluncurkan Pusat riset I-CAN untuk menjembatani riset dan praktik lapangan yang mengusung living labs, data iklim, dan pemberdayaan masyarakat agar sains bisa langsung diterapkan dalam kebijakan dan adaptasi lokal.
Banjir bandang yang merendam 14 desa di Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu masih menyisakan lumpur di dinding rumah dan ladang-ladang warga. Sumatera Utara hingga di Sumatera Barat, aliran sungai yang meluap membawa batang-batang kayu dari bukit yang terkelupas, menghantam rumah dan jembatan.
Di Jawa hingga Nusa Tenggara, situasinya tak kalah genting. Krisis air yang pernah terjadi di 2023–2024 memaksa petani di Indramayu, Grobogan, dan Sumbawa menunda musim tanam hingga tiga kali. Banyak yang gagal panen. Beberapa bahkan memilih beralih sementara ke pekerjaan serabutan.
Di pesisir utara Jawa, garis pantai terus bergerak mundur. Mangrove yang hilang tak lagi mampu menahan abrasi, membuat desa-desa nelayan seperti Bedono dan Timbulsloko harus menerima kenyataan kehilangan tanah satu per satu.
Itu pun hanya sebagian kecil dari gambaran besar krisis lingkungan di negeri ini. Secara nasional, produksi padi sempat turun pada 2024 akibat El Niño—sebuah peringatan keras bahwa sistem pangan Indonesia sangat rentan terhadap iklim ekstrem.
“Adaptasi iklim adalah kunci. Pemerintah memperkuat strategi Water–Energy–Food Nexus, pertanian cerdas iklim, hingga energi terbarukan seperti agrivoltaics. Kita harus menjaga pasokan pangan tetap aman di tengah cuaca ekstrem,” sebut Prayudi Syamsuri, Staf Ahli Menko Bidang Pangan RI (3/12/2025) pada peresmian IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN)—sebuah pusat riset terapan yang dirancang untuk menjawab langsung tantangan alam dan manusia.
“Kita tidak bisa mengabaikan data cuaca. Early warning system harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari petani,” lanjutnya.
I-CAN: Upaya Menyatukan Sains dengan Masyarakat
Peluncuran I-CAN di IPB ICC Botani Square, Bogor di awal Desembar lalu, dihadiri pejabat pemerintah pusat, pimpinan lembaga riset, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional.
I-CAN berdiri di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, dibangun melalui kolaborasi strategis dengan University of Waterloo, Kanada, dan didukung Global Affairs Canada melalui Proyek FINCAPES.
“I-CAN hadir untuk menjembatani menara gading dengan dunia nyata. Pendekatannya berbasis data, monitoring terpadu, dan yang paling penting, pemberdayaan masyarakat,” jelas Dodik Ridho Nurrochmat, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB sekaligus Dewan Pengarah I-CAN,
“Visi I-CAN sangat relevan dengan tuntutan zaman. Kita ingin meninggalkan praktik ekstraktif dan menuju pengelolaan lanskap yang produktif, berkeadilan, dan berketahanan iklim,” katanya.
Lewat kemitraan IPB University dengan University of Waterloo, proyek ini mengembangkan tiga pilar utama, masing-masing I-CAN Sync (riset terapan berbasis living labs), I-CAN Think Forum (yang memobilisasi pengetahuan dan menerjemahkan riset menjadi rekomendasi kebijakan), serta I-CAN Transform (yang melakukan penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan jaringan multipihak). Beberapa riset awal telah dilakukan di Lampung dan Jambi untuk rehabilitasi mangrove dan pengelolaan lahan gambut.
Bill Duggan, Project Director FINCAPES – University of Waterloo, menyebut kemitraan ini sebagai pertukaran pengetahuan dua arah. “Dengan perubahan iklim yang memicu bencana dimana-mana, kita membutuhkan pendekatan yang adaptif dan melibatkan komunitas lokal,” katanya.
Hutan: Pilar Ekologi yang Kian Rentan
Sementara itu Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Karbon KLHK/BPLH, Haruni Krisnawati, menyebut perubahan iklim telah menyebabkan kondisi hutan menjadi rentan, seperti misalnya munculnya risiko kebakaran, degradasi vegetasi yang menyebabkan kualitas hutan semakin memburuk.
“Hutan bisa menjadi sumber emisi jika rusak, tetapi menjadi penyerap karbon jika dijaga. Ia juga benteng adaptasi terhadap banjir, kekeringan, dan krisis pesisir,” katanya.
“Kompleksitas iklim menuntut kebijakan yang kuat, berbasis bukti. Kolaborasi seperti I-CAN menjadi bagian penting dari upaya nasional,” ujarnya.
Indonesia sendiri sedang berdiri di tepi jurang krisis iklim dan pangan. Prayudi sebut hal itu dapat dilakukan lewat strategi dua arah. “Inovasi harus berjalan dua arah: Melakukan adaptasi terhadap iklim ekstrem, dan sekaligus pengurangan emisi dari praktik pertanian,” katanya.
Disinilah I-CAN bisa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat, sekaligus melakukan inovasi dalam beragam kegiatan yang dilakukan.
“I-CAN adalah payung kolaborasi. Kami berharap hasil riset kami bisa diadopsi oleh Kemenko Pangan, KLHK, dan kementerian lain untuk mengatasi persoalan masa kini,” pungkas Dodik.
Solusi Berbasis Alam
Setelah peluncuran, Forum Multipihak digelar dengan tema “Sinergi untuk Keberlanjutan: Memperkuat Perhutanan Sosial melalui Solusi Berbasis Alam dan Inovasi Kolaboratif,” yang mempertemukan para ilmuwan, pembuat kebijakan, petani hutan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil.
Perhutanan Sosial menjadi sorotan utama. Dengan lebih dari 8,3 juta hektar akses kelola dan 15.758 KUPS, program ini sebenarnya merupakan peluang besar untuk memulihkan hutan sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun nyatanya, hanya 9% KUPS yang berkembang. Hal itu terjadi karena nilai ekonomi hutan yang terlalu rendah.
“Jika nilai ekonomi hutan rendah, masyarakat dan sektor swasta cepat atau lambat akan mengonversinya. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan nilai fungsi hutan sesuai daya dukung dan daya tampungnya,” jelas Dodik.
Hal itu sebutnya yang dapat dilakukan lewat Solusi Berbasis Alam (Nature Based Solution/NbS) di Perhutanan Sosial (PS) yang kajiannya sedang dikembangkan oleh I-CAN.
Melalui NbS sebutnya, nilai ekonomi hutan dapat diperkuat melalui diversifikasi usaha agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata berbasis komunitas, jasa lingkungan, hingga restorasi mangrove untuk perikanan dan mitigasi abrasi.
Dodik menyebut hasil yang diperoleh dari pasar karbon tidak sebesar yang dibayangkan.
“Lebih konkrit misalnya kembangkan Hasil Hutan Non Kayu seperti kopi di bawah tegakan kayu daripada harga jual karbon di pasar sekarang ini. Jadi NbS itu tujuannya bukan untuk jual beli karbon. Banyak aktivitas yang bisa dikembangkan di PS yang bisa dioptimalkan, karbon itu bonus,” lanjut Dodik.
*****
Kredit
