- Pemandangan tak bisa terlihat di laut Kota Padang, selama beberapa hari di akhir November 2025. Laut yang biasanya tampak bersih itu penuh dengan gelondongan kayu. Makin hari kayu-kayu yang keluar dari muara sungai itu terus bertambah hingga memenuhi perairan. Akibatnya, para nelayan yang ada di pesisir pun tak bisa lewat. Apalagi, kayu-kayu yang kebanyakan masih utuh itu berukuran hingga 90 sentimeter
- Sjafri Juni, nelayan setempat mengaku sudah 10 hari ini tak bisa melaut karena tak terhalang kayu-kayu itu. Padahal, dari pekerjaannya itu, dia bisa mendapat Rp50-150 ribu dalam sehari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia dan nelayan lainnya terpaksa berhutang ke toko kelontong.
- Harfiandri Damanhuri, Ahli Kelautan dari Universitas Bung Hatta meyakini, lumpur dan kayu yang terbawa banjir akan berdampak pada ekosistem laut. Lumpur akan terlarut dalam air akan menghalangi cahaya matahari yang berdampak pada proses fotosintesis bagi fitoplankton dan menyebabkan karang mati. Selain itu, lumpur-lumpur tersebut mengikat logam berat dan berbagai bahan kimia lain dari daratan.
- Diki Rafiqi. dari LBH Padang mengatakan, bencana besar yang terjadi memperkuat lemahnya daya dukung dan daya tampung kawasan hulu. Identifikasi citra satelit temukan adanya deforestasi di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sejak 2020 hingga 2024.
Bencana banjir bandang melanda Sumatera, termasuk Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Korban jiwa berjatuhan, bangunan, jalan dan berbagai insfrastruktur rusak. Pasca bencana pun, kesusahan warga terus berlanjut, seperti yang para nelayan di Kota Padang alami, mereka sulit melaut.
Pemandangan tak biasa terlihat di laut Kota Padang, selama beberapa hari di akhir November 2025. Laut yang biasa bersih itu penuh dengan gelondongan kayu. Makin hari kayu-kayu yang terbawa banjir itu keluar dari muara sungai terus bertambah hingga memenuhi pesisir.
Tak pelak, para nelayan di pesisir pun tak bisa lewat. Apalagi, kayu-kayu yang kebanyakan masih utuh itu berukuran cukup besar, hingga 90 sentimeter.
“Sudah dua hari ini kayu-kayu itu menumpuk. Kalau turun ya bisa rusak sampan,” kata Syafri Juni, nelayan di Pantai Patenggangan, Kamis (10/12/25).
Syafri sudah 10 hari ini tak melaut karena kayu-kayu itu. Padahal, menangkap ikan di laut menjadi sumber penghasilan utamanya. “Teman-teman nelayan lain sama, kebingungan juga.”
Menurut Syafri, ada sekitar 150 orang di Petenggangan yang bergantung dari melaut. Ada sekitar 40 perahu. Satu sampan bisa 10-15 orang yang menggunakannya. Belum lagi ada 14 kapal pukat dengan belasan orang per pukat. Itu belum perahu untuk memancing. pancing.
Dari hasil melaut, para nelayan ini bisa mendapat penghasilan Rp50.000-Rp150.000 per hari. Gara-gara laut penuh kayu, mereka pun tak bisa beraktivitas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa berutang ke toko.
“Pemilik toko juga sudah mengeluh,” katanya.
Dia melihat banyak kayu-kayu meranti dengan diameter 60-90 cm berderak-derak terdorong ombak menghempas bebatuan penahan ombak. “Ini bisa satu bulan membereskan ini. Belum lagi lumpur yang datang bersamaan dengan kayu ini di dasar laut. Susah yang melaut.”
Rustam, juga nelayan tak bisa menutupi kekesalannya. Menurut dia, apa yang terjadi di laut hari ini adalah dampak dari aktivitas di darat. Pemerintah, katanya, selama ini membiarkan praktik pembalakan liar hingga akhirnya kayu-kayu itu masuk ke laut terbawa hutan. Akibatnya, nelayan merugi.
“Pemerintah harusnya tegas, ini masyarakat dan nelayan yang rugi, yang melakukan siapa yang merasakan dampaknya siapa,” katanya dengan nada yang tinggi.
Riki, nelayan lainnya katakan, aliran kayu dari hulu bukan kali pertama terjadi, hanya dulu tak separah ini.
“Dulu, pernah juga tapi tidak separah ini. Biasanya sebentar saja, ada ranting-ranting lalu dikubur warga,” ujar lelaki yang sudah 15 tahun jadi nelayan ini.
Dia biasa berangkat melaut pukul 06.00 pagi. Jika musim ikan, dia bisa sampai pukul 15.00, jika tidak hanya sampai pukul 12.00. Sudah sebulan ini dia tak berangkat melaut karena cuaca buruk.
Kini, dengan kondisi pesisir yang penuh kayu, dia tak tahu lagi kapan bisa kembali melaut.
Riki mengatakan, tumpukan kayu ini berbahaya untuk anak-anak. Ada benda-benda tajam yang ikut ke pantai dan satwa liar yang menurutnya dapat mengancam anak-anak.
“Kemarin nada ular besar terselip di kayu-kayu, langsung kami pisahkan agar tak melukai anak-anak,” katanya.
Bur, warga lain yang tinggal di dekat jembatan Siteba berharap pemerintah lebih tegas atasi pembalakan liar. Apalagi, gara-gara banjir bandang ini, bengkel milik pria 63 tahun ini babak belur terendam lumpur dan terkena gelondongan kayu.
Selama ini, wilayah Siteba memang jadi langganan banjir. Saking seringnya, Siteba kerap disebut sebagai akronim dari “Siap Terima Banjir”. Namun, banjir separah ini, kata Bur, belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya selama dia hidup.
Selain bengkel milik Bur, banjir bandang yang terjadi juga sebabkan usaha percetakan milik Ilman, adik iparnya penuh oleh lumpur dan kayu. Selain perbaiki daerah hulu, dia berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai untuk mencegah bencana kembali terjadi.
Sehari sebelumnya Upik yang tinggal hanya 15 meter dari jembatan Lubuk Minturun–dengan pondasi bergeser– mengatakan, sejak kecil tinggal di sana tidak pernah alami yang seperti ini.
Sekitar pukul 5.00 lumpur dan kayu meluap dari sungai Lubuk Minturun dan menghempas pintu rumahnya hingga lepas. Semua perabot dan peralatan elektronik yang ada di rumah, seperti kasur, lemari, TV dan juga kulkas rusak.
Untung saja, lima orang penghuni rumah selamat dan kini mengungsi ke rumah kerabat, termasuk seorang balita.
Meskipun begitu, Upik tetap berjualan. Sebab hanya dari situ dia punya penghasilan.
Ani, perempuan yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah Upik ceritakan bagaimana banjir itu terjadi. Pagi itu, salah satu kerabatnya menghubunginya melalui telepon dan memintanya untuk bersiap.
“Katanya air sungai meluap.”
Sepanjang ingatan penduduk asli Lubuk Minturun ini, belum pernah kondisi sungai semengerikan itu.
Ferdinal Asmin, selaku Kepala DInas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pihaknya sedang menganalisis hasil pemeriksaan lapangan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kami sudah lakukan groundcheck ke wilayah hulu DAS dan menemui banyak bekas longsoran di hulu DAS Kuranji dan DAS Kandis. Masih kami bersama polri.”
Pemeriksaan lapangan berlangsung dua kali. Pertama, oleh tim Dishut pada 29 November dan bersama polri tanggal 5 Desember.
Rusak ekosistem laut
Harfiandri Damanhuri, Ahli Kelautan dari Universitas Bung Hatta meyakini, banjir bandang yang membawa kayu dan lumpur akan berdampak pada ekosistem laut.
“Lumpur yang banyak itu tidak langsung ke dasar atau terkenal dengan kondisi Total Suspended Solid (TSS). Sedimen itu akan larut dalam air dan menghambat cahaya matahari, berbeda dengan pasir yang mengendap,” katanya.
Lumpur-lumpur itu berasal dari tanah aluvial, tanah permukaan yang terkikis, atau juga tanah yang di tebing lalu terkikis oleh derasnya air.
“Dampaknya proses fotosintesis bagi fitoplankton akan terhambat dan dapat menyebabkan karang mati.”
Selain itu, lumpur-lumpur tersebut mengikat logam berat dan fosfat dan nutrien lain, baik dari aktivitas tambang emas di hulu atau pun perkebunan. Hal ini akan memicu eutrofikasi lokal, mengacaukan PH dan mengganggu stabilitas kimia perairan. Dampak lanjutnya pada suhu permukaan laut yang meningkat.
Selain secara biologis, peristiwa ini juga berdampak secara fisik. Kayu akan menghalangi jalur perahu dan dapat merusak baling-baling mesin. Lumpur yang menumpuk di pantai dapat jadi perangkap pasir dan menyebabkan pendangkalan. Kayu-kayu juga membusuk akan menghasillkan bau dan kontribusi bahan organik berlebih.
Dia menyarankan adanya pembersihan kayu dan sampah-sampah dari hulu itu dan tidak membakarnya. Sebab, pembakaran akan memperparah pencemaran dan mempengaruhi laut–baik dari segi emisi atau pun perubahan warna.
Selanjutnya, melakukan pemantauan TSS dan pendangkalan sedimen di area yang kritis bagi nelayan dan ekosistem.
Harfiandri mendorong pemerintah untuk lebih aktif memantau berbagai perubahan dan dampak dari bencana ini. Termasuk, secara rutin memeriksa kekeruhan kondisi sungai dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti Dinas Lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Ruang dan sebagainya.
Kota Padang, kata Harfiandri, punya lima sungai utama yaitu yang berujung ke MUaro Padang, Muaro Panjalinan, Kuranji, Bandar Bakali dan Batang Arau.
“KKP juga seharusnya masuk karena mereka berwenang di kawasan pesisir, sementara lingkungan hidup menangani kawasan aliran sungai. Kan ada juga pokja DAS.”
Deforestasi massif
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar merilis temuan terbaru hasil analisis citra satelit yang menunjukkan kerusakan serius di hulu DAS Air Dingin, Kota Padang.
Analisis ini mengidentifikasi sedikitnya 15 titik aktivitas pembalakan liar di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan. Lokasi tebangan kayu ini berada di areal-terjal.
Walhi mengatakan, ke depan ini akan berpotensi erosi sampai ke sungai. Luas daerah tebangan bervariasi dari 1-5 hektar. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.
Diki Rafiqi. dari LBH Padang mengatakan, bencana besar yang terjadi memperkuat lemahnya daya dukung dan daya tampung kawasan hulu.
Identifikasi citra satelit temukan adanya deforestasi di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sejak 2020 hingga 2024. Termasuk wilayah Malalak dan Malalo yang menjadi titik terdampak parah karena hilangnya daerah resapan air.
“Area resapan air sudah beralih fungsi. Karena itu saat terjadi siklon dengan intensitas hujan tinggi, tidak ada lagi wilayah yang menyerap karena deforestasi,” katanya.
Dia menilai pemerintah daerah tidak mampu menangani dampak sebesar ini. Terlebih anggaran akhir tahun terbatas.
”Kita memerlukan penegakan hukum yang kuat. Deforestasi yang terjadi di Sumbar berlangsung setiap menit. Setidaknya dalam satu hari, satu hektar hutan hilang akibat deforestasi.”
Enam LBH-YLBHI di Sumatera mengeluarkan sikap bersama dengan enam poin tuntutan:
- Mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Menuntut penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan.
- Membuka dan mempercepat akses bantuan terutama melalui jalur udara dan laut.
- Memulihkan infrastruktur vital yang rusak.
- Menjamin kebutuhan dasar dan hak-hak korban bencana.
- Mendorong transparansi penggunaan anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana.
LBH-YLBHI menegaskan, keselamatan warga dan pemulihan ekologis harus menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera.
*****
Kredit
