- Pengelolaan sampah masih jadi pekerjaan besar di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Air lindi mencemari air tanah dangkal di Tempat Pemroses Akhir (TPA), sampah plastik juga masih bocor ke lingkungan.
- Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bilang, 8000 ton sampah setiap hari tertimbun di TPA Bantar Gebang. Situasi ini membuat area seluas 142 hektar itu penuh lindi ketika hujan. Berujung pencemaran air tanah dangkal pada radius 500 meter dari TPA.
- Dudi Gardesi, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, akui sampah di provinsi itu belum terkelola baik dan sebagian besar berakhir di TPA Bantar Gebang. Karenanya, mereka tandatangani kerjasama optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia.
- Dewi Lestari Yani Rizki, Chief Conservation Officer WWF Indonesia, menagatakan sejak 2019, WWF Indonesia telah kembangkan program plastic smart cities (PSC) untuk kurangi kebocoran plastik ke alam.
Pengelolaan sampah masih jadi pekerjaan besar di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Air lindi mencemari air tanah dangkal di Tempat Pemroses Akhir (TPA), sampah plastik juga masih bocor ke lingkungan.
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup bilang, 8000 ton sampah setiap hari tertimbun di TPA Bantar Gebang. Situasi ini membuat area seluas 142 hektar itu penuh lindi ketika hujan. Ia berujung pencemaran air tanah dangkal pada radius 500 meter dari TPA.
“Kalau kemudian saya pakai asas UU 32/2009, (yang mengatur tentang) polluter pays, maka pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah pemulihan yang tidak murah,” katanya, Oktober lalu.
Dia mendorong Pemerintah Jakarta segera ambil langkah serius selamatkan 11 juta penduduk yang tinggal di sana. Salah satunya, dengan memaksimalkan refuse-derived fuel (RDF) di Rorotan, untuk Jakarta Utara yang hasilkan 1.400 ton sampah tiap harinya.
Namun, katanya, pengolahan sampah berkapasitas 2.500 ton per hari itu masih belum bisa pemprov optimalkan, karena proses pengumpulan masih tercampur. Belum lagi dengan masalah bau yang membuat warga tidak nyaman.
“Pada saat kita mampu tangani, insha allah kota-kota lain tidak akan serumit Jakarta Utara.”
Sampah jadi energi?
Dia bilang, masalah sampah jadi perhatian Presiden Prabowo, yang terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 109/2025 yang menyatakan, timbulan sampah nasional 2030 tercatat mencapai 56,63 juta ton, namun hanya 39,01% yang tertangani.
Sementara, 60,99% sampah yang tidak terkelola telah akibatkan kedaruratan sampah karena pencemaran, kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan, terutama di wilayah perkotaan.
Untuk atasi masalah itu, pemerintah ingin kembangkan teknologi pengolahan sampah jadi energi (waste to energy/ WTE), berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak dan produk ikutan lainnya.
WTE, katanya, merupakan solusi berbiaya mahal. Pasalnya, operasionalisasi teknologi itu perlu Rp3 triliun hanya untuk satu unit per 1000 ton tiap harinya. Untuk ubah sampah jadi energi di 21 kabupaten/kota aglomerasi, dengan asumsi 1000 ton sampah per hari, butuh setidaknya Rp63 triliun.
Saat yang sama, Perpres 109/2025 mengamanatkan pemerintah untuk beri subsidi sebesar 20 sen per Kwh. Sehingga, dengan mengoperasikan 21 fasilitas WTE, pemerintah harus keluarkan Rp12 triliun. Pembiayaan itu, katanya, akan diambil dana masyarakat yang telah dikapitalisasi dalam Danantara.
“Ini angka yang cukup besar. Bisa dibayangkan, setiap 1 ton sampah yang kita produksi, maka diperlukan Rp1 juta untuk jadikan energi. Ini bukan berkah. Sampah itu beban yang harus kita tangani,” kata Hanif.
Pemerintah juga tengah persiapkan Perpres tentang rencana penanganan sampah nasional dan extended producer responsibility (EPR/ tanggung jawab produsen). Regulasi itu, katanya, merupakan mandat Perpres 12/2025 tentang RPJMN yang targetkan terkelolanya 100% sampah di Indonesia pada 2029.
Kolaborasi
Dudi Gardesi, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, akui sampah di provinsi itu belum terkelola baik dan sebagian besar berakhir di TPA Bantar Gebang.
Karena itu, mereka tandatangani kerjasama optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia.
Menurut dia, masalah ini menuntut Pemerintah Jakarta transformasikan sistem pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang jadi sistem yang kedepankan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan dan pemanfaatan kembali.
“Namun kami menyadari upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kami membuka seluas-luasnya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan WWF Indonesia.”
Kerjasama itu mencakup program revitalisasi dan optimalisasi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), pelatihan dan pengelolaan sampah, juga pemberdayaan bank sampah.
Mereka juga agendakan studi kajian evaluasi dan rekomendasi terkait pengelolaan sampah di Jakarta, hingga forum multi pihak yang libatkan masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
“Kerja sama ini bukan hanya dokumen administrasi, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memperkuat aksi nyata dalam menghadapi tantangan lingkungan perkotaan. Khususnya, dalam pengelolaan sampah berkeadilan, berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi sirkular,” katanya.
Dewi Lestari Yani Rizki, Chief Conservation Officer WWF Indonesia, menagatakan sejak 2019, WWF Indonesia telah kembangkan program plastic smart cities (PSC) untuk kurangi kebocoran plastik ke alam.
Program yang mereka laksanakan di Jakarta, Depok, dan Bogor ini memiliki target pengurangan 30% sampah plastik pada 2030.
Untuk itu, program ini mereka jalankan dengan mengubah perilaku pengelolaan, serta tingkatkan pengumpulan sampah melalui penguatan TPS3R dan bank sampah.
Di hilir, program menitikberatkan peningkatan daur ulang dengan mendukung berbagai entitas dalam rantai pengelolaan sampah plastik, seperti bank sampah induk, pengepul, asosiasi daur ulang hingga industri pengolahan plastik.
Menurut dia, PSC di Jakarta, Depok dan Bogor, telah berhasil mencegah 23.318 ton sampah plastik mencemari laut dan TPA hingga 2024.
“Ini masih sedikit dibanding seluruh sampah yang ada di Bogor, Jakarta dan Depok. Tapi kita harus memulai, agar bisa memberi kontribusi yang positif. Diharapkan nanti jadi bola salju.”
Kolaborasi, katanya, jadi kunci tangani masalah sampah di perkotaan. Sebab, sejumlah fasilitas yang terbangun masih belum cukup mengatasi masalah sampah.
Misal, TPS3R di Jakarta hanya bisa tampung 40 ton sampah tiap harinya, sementara fasilitas recovery hub cuma bisa menampung 20 ton sampah per hari. Angka itu jauh dari sampah plastik yang diproduksi kota-kota besar.
“Ini yang kita semua mungkin belum sadari bahwa tonase dari pengelola sampah ini memang belum maksimal dan optimal untuk tangani sampah yang ada di kota besar. Bagaimana cara meningkatkannya, apakah ditambah TPS3Rnya, tapi itu berujung dengan pendanaan yang ada.”
Dia berharap, selain dukungan pemerintah dan dunia usaha, program PSC diikuti dengan partisipasi masyarakat melalui pemilahan sampah dari rumah. Bagi dia, keterlibatan komunitas merupakan kunci untuk jadikan permasalah sampah sebagai tanggung jawab bersama.
Sebab, pencemaran sampah plastik telah berdampak pada keberlanjutan biodiversitas dan memperparah krisis iklim. “Itu sudah jadi bencana yang harus jadi tanggung jawab kita semua. Ini tidak boleh kita pisahkan satu dengan lain, harus dilihat secara menyeluruh.”
*****
Kredit
